Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010 No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat Yang Menguasai Informasi 3
Penanggung Jawab Pembuatan 4
1
2
PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah
2010
Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Website Deputi Keuangan Daerah
2) Renstra
PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah
2010
Hard copy/softcopy
5 tahun
Website Deputi Keuangan Daerah
3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen
PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah
Tentatif
Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Website Deputi Keuangan Daerah
4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai)
PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah
Tentatif
Hard copy/softcopy
1 tahun
Website Deputi Keuangan Daerah
5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi
PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah
Tentatif
Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Website Deputi Keuangan Daerah
6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap
PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah
Tentatif
Hard copy/softcopy
Selama Berlaku
Website Deputi Keuangan Daerah
IV DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAERAH A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi tentang Profil Bidwas Bidang Keuangan Daerah 1) Visi dan Misi
b.
Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas Bidang Keuangan Daerah 1) Nama Program dan Kegiatan
Waktu Dan Format Jangka Waktu Tempat Informasi yang Penyimpanan Pembuatan tersedia 5 6 7
Jenis Media yang memuat informasi 8
2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan 4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per direktorat (tidak dirinci per obrik) 6) Agenda Penting Badan Publik Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja BPKP terkait Tupoksi masing‐masing.
c.
PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah
Setiap Tahun
Hard copy/softcopy
2 tahun
Website Deputi Keuangan Daerah
PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah
Setiap awal bulan
Hard copy/softcopy
1 tahun
Website Deputi Keuangan Daerah
PPID Deputi Keuangan Daerah
Tim RKT Deputi Keuangan Daerah
Setiap Tahun
Soft copy & Hard Copy arsip Deputi Keuangan Daerah
2 tahun
Website Deputi Keuangan Daerah
2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Keuangan Daerah
PPID Deputi Keuangan Daerah
Tim LAKIP Deputi Keuangan Daerah
Setiap Tahun
Soft copy & Hard Copy arsip Deputi Keuangan Daerah
2 tahun
Website Deputi Keuangan Daerah
Laporan Layanan/Akses Informasi Publik
PPID Deputi Keuangan Daerah
Kasubag TU
Triwulan
Hard copy/softcopy
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BidwasBidang Keuangan Daerah 1) Ringkasan Informasi Kinerja
Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik)
d.
1 tahun setelah Website Deputi ditetapkan Keuangan Daerah
2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Informasi Publik
b
PPID Deputi Keuangan Daerah
Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain:
c
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (2) Pedoman Standar Pelayanan Minimal
Deputi Keuangan Daerah
Semesteran
Soft copy/hardcopy
1 tahun
Meja layanan Informasi/ DMS
Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala
1)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah PPID Deputi Daerah Keuangan Daerah Pedoman Asistensi Penyajian Belanja PPID Deputi Pemerintah Daerah Keuangan Daerah Pedoman Umum Pengembangan Manajemen PPID Deputi Risiko Sektor Publik Keuangan Daerah PPID Deputi Pedoman Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Keuangan Daerah Penetapan APBD Pedoman Optimalisasi PAD ‐ Pajak dan PPID Deputi Restoran Keuangan Daerah Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern PPID Deputi Keuangan Daerah Pedoman Pengembangan Good Local PPID Deputi Governance Keuangan Daerah Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus PPID Deputi Keuangan Daerah Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan PPID Deputi Pemerintah Daerah Keuangan Daerah Modul Penyusunan Neraca Awal Bagi PPID Deputi Pemerintah Daerah' Keuangan Daerah Modul Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi (14) Modul Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Keuangan SKPD dan Pemda (15) Modul Dasar‐dasar Akuntansi Pemerintah PPID Deputi Daerah Keuangan Daerah (16) Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan PPID Deputi Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
(17) Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP (18) Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perkada SPIP (19) Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan SPIP (20) Petunjuk Pelaksanaan AseWDDen Kepemerintahan Lokal Yang Baik (21) Pengembangan Pedoman Asistensi Pembentukan BLUD e Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU. 01 Daftar MoU
PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah
Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Keuangan Daerah
Dirwas Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
f
PPID Deputi Keuangan Daerah
Kasubag TU
Setiap surat masuk/keluar
Hard copy
Selama Berlaku
PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
2 tahun
Agenda surat keluar/masuk/D MS DMS
Tim RKT
Setiap awal tahun berjalan
Hard copy
2 tahun
DMS
PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah
Kasubag TU
Setiap awal bulan Triwulanan
Hard copy
1 tahun
DMS
Hard copy
1 tahun
DMS
g
Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; Data perbendaharaan atau inventaris
h
Rencana Kerja Perekonomian
Tahunan
Deputi
Bidwas
i
Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP
j
Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan BPKP
Kasubag TU
k
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya
PPID Deputi Keuangan Daerah
Dirwas terkait
Tahunan
Hard copy
2 tahun setelah penindakan
DMS
l
Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
PPID Deputi Keuangan Daerah
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Pidato atau sambutan Deputi Kepala BPKP Bidang Keuangan Daerah dalam berbagai kesempatan n Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi o Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus. 01 Laporan Hasil Pengawasan SIM HP 02 Laporan Perkembangan Kegiatan Pengawasan Deputi IV p Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras
PPID Deputi Keuangan Daerah
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah
Kasubag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Dirwas terkait
Setiap bulan
Hard copy
2 tahun setelah tl dilaksanakan
DMS
Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Dirwas Deputi Keuangan Daerah
Triwulanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy hardcopy
Selama Berlaku
DMS
1 tahun setelah diterbitkan Selama Berlaku
DMS
Selama Berlaku
Meja layanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
1 tahun setelah penetapan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan
DMS
m
2) Budaya Kerja 4) GDN 5) Kepegawaian 6) Keuangan 7) Laporan Realisasi Anggaran 8) Laporan PKAU 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah
Semesteran Bulanan triwulanan Bulanan Bulanan Bulanan triwulanan
DMS
DMS SIM RKT DMS
PPID Deputi Keuangan Daerah PPID Deputi Keuangan Daerah 12) Laporan Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Keuangan Daerah Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang PPID Deputi q meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah Keuangan Daerah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐ dukungan 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit
Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah
triwulanan
hardcopy
hardcopy
1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 2 tahun
triwulanan
hardcopy
Tahunan Tahunan
DMS
hardcopy
Selama berlaku
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
PPID Deputi Keuangan Daerah
Dirwas Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy
2)
Reviu
PPID Deputi Keuangan Daerah
Dirwas Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy
3)
Evaluasi
PPID Deputi Keuangan Daerah
Dirwas Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy & Softcopy
PPID Deputi Keuangan Daerah
Dirwas Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy & Softcopy
01 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD 4)
Pemantauan
DMS DMS
DMS
DMS
5)
Kegiatan Pengawasan Lainnya
PPID Deputi Keuangan Daerah
Dirwas Deputi Keuangan Daerah
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
Meja Layanan Informasi/DMS
PPID Deputi Keuangan Daerah
Dirwas Deputi Keuangan Daerah
hardcopy
2 tahun
Arsip
01 Laporan Pembinaan SPIP di Pemerintah Daerah dan Depdagri 02 Laporan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP 03 Laporan Mendukung Laporan pada Presiden 2
Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)
