Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010 No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
1
2
II DEPUTI BIDWAS PEREKONOMIAN A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Informasi tentang Profil Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian 1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi BPKP 2) Renstra (dukungan) 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen 4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) 5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi 6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap b. Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian 1) Nama Program dan Kegiatan 2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan 4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pejabat Yang Menguasai Informasi 3
Penanggung Jawab Pembuatan 4
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian
Waktu Dan Format Jangka Waktu Tempat Informasi yang Penyimpanan Pembuatan tersedia 5 6 7
2010 2010 Tentatif Tentatif
Tentatif Tentatif
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
Selama Berlaku 5 tahun Selama Berlaku 1 tahun
Selama Berlaku Selama Berlaku
Jenis Media yang memuat informasi 8
Website Deputi Perekonomian Website Deputi Perekonomian Website Deputi Perekonomian Website Deputi Perekonomian
Website Deputi Perekonomian Website Deputi Perekonomian
5) Nilai Anggaran Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Bidang/Bagian (tidak dirinci per obrik) 6) Agenda Penting Badan Publik Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja BPKP terkait Tupoksi masing‐masing.
c.
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidwas Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian 1) Ringkasan Informasi Kinerja Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik)
2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) d. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik
2 Wajib Disediakan Setiap Saat a Daftar Informasi Publik b
Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain:
c
1)
Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Perekonomian
Setiap Tahun
Hard copy/softcopy
2 tahun
Website Deputi Perekonomian
PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Perekonomian
Setiap awal bulan
Hard copy/softcopy
1 tahun
Papan Pengumuman /Website
PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Perekonomian
Awal tahun berikutnya
Hard copy
2 tahun
Website Deputi Perekonomian
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian
Feb‐10
Hard copy/softcopy Hard copy/softcopy
2 tahun
Website Deputi Perekonomian Meja Layanan
PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Semesteran Softcopy/ 1 tahun Perekonomian hardcopy Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala
Triwilanan
1 tahun setelah ditetapkan
DMS
(1) SK Deputi tentang tim teknis dan sekretariat tim optimalisasi penerimaan negara
PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Perekonomian
Tahunan
Softcopy/hardco py
1 tahun setelah ditetapkan
DMS
(2) SK Deputi tentang penetapan personil kegiatan penghubung kementerian/ lembaga pemerintah di lingkungan pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian
PPID Deputi Perekonomian
Deputi Bidwas Perekonomian
Tahunan
Softcopy/hardco py
1 tahun setelah ditetapkan
DMS
(3) Daftar risiko Deputi PIP Bidang Perekonomian yang telah diidentifikasi tahun 2010
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Juni 2010
Softcopy/hardco py
Selama berlaku
DMS
(4) Identifikasi risiko sasaran program K/L di lingkungan Dit 1 sd 5 (5) Pengembangan anggaran berbasis kinerja
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Mei 2010
Selama berlaku
DMS
Selama berlaku
DMS
Selama berlaku
DMS
(6) Pedoman evaluasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tahap masa pra penempatan tahun 2005 (7) Pedoman evaluasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tahap masa penempatan dan Purna Penempatan tahun 2006 (8) Pedoman evaluasi kebijakan ketransmigrasian Tahun 2007 (9) Pedoman evaluasi pengelolaan program bidang perekonomian tahun 2008 (10) Pedoman pemeriksaan pengelelolaan PNBP BPPT tahun 2008 (11) Pedoman pemeriksaan pengelolaan PNBP di lingkungan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2009 dan 2010 (12) Petunjuk teknis reviu laporan keuangan kementerian negara/lembaga (13) Panduan umum anggaran berbasis kinerja d.
Dirwas 5
2005
Softcopy/hardco py Softcopy/hardco py Hardcopy
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Juli 2006
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Agustus 2007
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dirwas 1sd5
Juli 2009
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dirwas 5
Agustus 2008
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dirwas 5
Sep‐10
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 1 sd 5
Desember 2006
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dirwas 5
Januari 2010
Hardcopy
Selama berlaku
DMS
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 1 sd 5
Tahunan
hardcopy
Selama berlaku
DMS
Dirwas 5
Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga, 01 Daftar MoU dan Dokumen MoU
e.
Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; Data perbendaharaan atau inventaris
f g
Rencana Kerja Perekonomian
h
Agenda kerja pimpinan
i
Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
j
Tahunan
Deputi
Bidwas
PPID Deputi Perekonomian
Kasubbag TU
Setiap surat masuk/keluar
Hard copy
Selama Berlaku
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Kasubbag TU
Tahunan
Hard copy
2 tahun
Agenda surat keluar/masuk/D MS DMS
Tim RKT
Setiap awal tahun berjalan
Hard copy
2 tahun
DMS
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Kasubbag TU
Harian
Hard copy
1 tahun
Staf PPID
Hard copy
1 tahun
Staf PPID
Triwulanan (dukungan) Tahunan
papan pengumuman DMS
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
k
Pidato atau sambutan Deputi Perekonomian dalam berbagai kesempatan
PPID Deputi Perekonomian
Kasubbag TU
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
l
Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus. Laporan Hasil Pengawasan SIM HP Laporan Hasil Rakorwas Tl Hasil Pemeriksaan BPKP di Lingkungan Kemendiknas RI Wilayah Regional II Laporan Hasil Pemutakhiran TL Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP di Lingkungan Unit Utama Kemenkes RI Laporan Hasil Rakorwas TL was BPKP di Lingkungan Menko Kesra di Yogyakarta Laporan Non Pengawasan BMN/Sarpras
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Staf PPID
Tahunan
Hard copy
Selama Berlaku
DMS
Deputi Bidwas Perekonomian
Setiap bulan
Hard copy
2 tahun setelah tl dilaksanakan
DMS
Deputi Bidwas Perekonomian Dirwas 1 sd 5
Triwulanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
Selama Berlaku
DMS
1 tahun setelah diterbitkan
DMS
m
(1) (2)
(3)
(4) n 1)
2) Budaya Kerja
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Semesteran
4) GDN 5) Kepegawaian 6) Keuangan 7) Laporan Realisasi Anggaran 8) Laporan PKAU 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐ dukungan 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan 12) Laporan Penyelenggaraan SPIP p
Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit Keuangan 01) LHA WSLIC‐2 Second water and Sanitation for Low Income Communities (FMR) pada Kementerian Kesehatan
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 1 sd 5
Bulanan
Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian Dirwas 1 sd 5
triwulanan
Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian Deputi Bidwas Perekonomian
triwulanan
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy hardcopy
triwulanan
hardcopy
Tahunan
Dirwas 4
Selama Berlaku
DMS
Selama Berlaku
Meja layanan DMS
hardcopy
1 tahun setelah penetapan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 1 tahun setelah ditetapkan 2 tahun
Setiap ada perubahan
hardcopy
Selama berlaku
DMS
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
Bulanan Bulanan Bulanan triwulanan
Hardcopy & Softcopy hardcopy
DMS SIM RKT DMS DMS DMS DMS
02) LHA WSLIC‐2 Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (3rd WSLIC) pada Kementerian Kesehatan
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
03) Proyek Pengembangan Kecamatan: PPK ‐ II Kecamatan Development Project II FMR pada Kementerian Dalam Negeri
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
04) Proyek Green KDP pada Kementerian Dalam Negeri
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
05) 3rd Kecamatan Development Project (FMR)/ PPK III A danPPK III B pada Kementerian Dalam Negeri
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
06) Nias Kecamatan Based Reconstruction and Rehabilitation Planning Project (FMR) pada Kementerian Dalam Negeri
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
07) Kecamatan Development Project in Aceh and North Sumatera (FMR)/ pada Kementerian Dalam Negeri
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
08) National Program for Community Empowerment in Rural Areas Project (PNPM Mandiri Perdesaan) pada Kementerian Dalam Negeri
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
09) Smallholder Agreebusiness Development Initiative (SADI) pada Kementerian Dalam Negeri
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
10) Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP‐II) Urban Poverty Projecr II (FMR) pada Kementerian PU/ Ditjen Cipta Karya
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
11) Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP‐III) Urban Poverty Projecr III (FMR) pada Kementerian PU/ Ditjen Cipta Karya
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
12) National Program for Community Empowerment in RuralAreas Project (PNPM ‐ UPP) PNPM Mandiri Perkotaan pada Kementerian PU/ Ditjen Cipta Karya
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
13) Community Recovery Project Through The Urban Poverty Program for Aceh and Nias pada Kementerian PU/ Ditjen Cipta Karya
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
14) Private Provision of Infrastructure Technical Assistance Project (FMR)/ PPITA pada Kementerian keuangan
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
15) Land Management Policy Development Project (FMR)/ LMPDP pada BPN
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
16) 2nd Coral Reef Rehabilitation & Management (FMR) 2nd COREMAP Kementerian Kelautan dan Perikanan
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
17) Support for the Poor and Disadvantaged Area (FMR)/ SPADA pada Kementerian PDT
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
18) ID SPADA in Aceh and Nias pada Kementerian PDT
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
19) Support for the Poor and Disadvantaged Area (PA)/ USDRP pada Kementerian PDT
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
20) Returning and Integrating Internally Displaced People in Conflict Affected Areas and Voucher for Refugees pada Kementerian Sosial
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
21) Urban Sector Development Reform Projrct (FMR) USDRP Kementerian PU
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
22) The Upper Semarang Land Conservation and Poverty Allevation Project (PMR) pada Kementerian Dalam Negeri
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
23) NTB Water Resources and Irigation Sector Mgt Program (FMR)/ NTB WRMP pada Kementerian PU
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
24) Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Central and West Java (PA) pada Kementerian PU
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
25) BOS KITA Nasional
Pendidikan
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
26) Grant BOS KITA pada Kementerian Pendidikan Nasional
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
27) Reconstruction of Aceh Land Administration System pada BPN
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
28) Professional Human Resource Development Project (PHRD) III (PA/SA) pada Bappenas
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
29) Enriching Lives of Urban Poor Through Fortification (PA/SA) Kementerian Kesehatan
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
pada
Kementerian
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
30) IRSDP pada Bappenas
PPID Deputi Perekonomian
31) Sustained Agreeculture Development for Food pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
PPID Deputi Perekonomian
32) Nutrition Improvement Through Community Empowerment pada Kementerian Kesehatan
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
33) Decentralized Health Services Project pada Kementerian Kesehatan
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
34) Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) pada Kementerian PU
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
35) Regional Infrastructure for Social Economic (RISE) pada Kementerian PU
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
Kinerja 01) LHA Kinerja PNPM Kementerian PU
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
Perkotaan
pada
Dirwas 4
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
02) LHA Kinerja atas DIPA Program Ketahanan Pangan pada Ditjen Tanaman Pangan Th 2008 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Semarang.
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Januari 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
Pusyantek/BPPT
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Jan 2009
Hardcopy
DMS
02) Audit PNBP pada Balai Besar Teknologi Pati, Lampung
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Feb 2009
Hardcopy
03) Survei Pendahuluan Pengelolaan PNBP pada BNP2TKI
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Mart 2009
Hardcopy
04) Survei Pendahuluan Pengelolaan PNBP pada BPS
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Mart 2009
Hardcopy
05) Survei Pendahuluan Pengelolaan PNBP pada BATAN
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Agst 2009
Hardcopy
06) Survei Pendahuluan Pengelolaan PNBP pada LIPI
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Okt 2009
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
Operasional 01) Audit PNBP Enjiniring
pada
BLU
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
07) Audit PNBP pada Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
08) Audit PNBP pada Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Malang.
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
09) Audit PNBP pada Pusat Pembinaan Diklat Peneliti LIPI
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
10) Audit PNBP pada Balai Pengolahan Mineral Lampung
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
11) Audit PNBP pada Pusat Penelitian Geoteknologi Bandung
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
12) Audit PNBP pada Pusat Konservasi Tumbuhan KR Cibodas
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
13) Audit PNBP pada Pusat Penelitian Kimia
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
14) Audit PNBP pada Pusat Konservasi Tumbuhan KR Bogor
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
15) Audit PNBP pada Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi LIPI.
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
16) Audit PNBP pada Pusat Penelitian Oceanografi
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
17) Penelitian Awal Audit Investigasi Pengelolaan Rekening Pemerintah pada Kemeneg Ristek
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
18) Penelitian Awal Audit Investigasi Pengelolaan Rekening Pemerintah pada Kemeneg BPPT
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
19) Penelitian Awal Audit Investigasi Pengelolaan Rekening Pemerintah pada Kemeneg BPS
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Des 2009
Hardcopy
Tujuan Tertentu 01) Laporan Hasil Verifikasi Hutang Pembayaran Residi Satker Pusat Diklat Migas Kepada PT Pertamina (Persero)
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juni 2010
Hardcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
02) Legal Compliance Proses Pelelangan Pergudangan pada Bandara Hang Nadim Batam
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Jakarta Sept 2010
Hardcopy
DMS
2) Reviu 01) Laporan Hasil Reviu Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi pada Ditjen Migas
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Agst 2010
Hardcopy
DMS
02) Laporan Hasil Reviu Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun 2009
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juni 2010
Hardcopy
03) Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 pada Kementerian ESDM
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Mei 2010
Hardcopy
04) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan T.A. 2008 pada Depnakertrans.
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Jakarta Mart 2009
Hardcopy
05) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I T.A. 2009 pada Depnakertrans.
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Jakarta Okt 2009
Hardcopy
3) Evaluasi 01) Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Terhadap Dinas dan Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Tahun 2006 s.d. 2008
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juli 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
02) Evaluasi atas Kebijakan Penempatan & Perlindungan TKI di luar Negeri pada Tahap Pra Penempatan Th 2005
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Maret 2006
Hardcopy
03) Evaluasi atas Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri pada Masa Penempatan dan Purna Penempatan Tahun 2006
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Maret 2007
Hardcopy
04) Evaluasi atas Tahun 2007
Ketransmigrasian
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
2008
Hardcopy
05) Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kwsn Hutan Th 2006
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
2007
Hardcopy
06) Evaluasi Pengelolaan Program Tahun 2008 pada Kement/ Lembaga di Lingkungan Deputi PIP Bid Perekonomian
PPID Deputi Perekonomian
Deputi I
2009
Hardcopy & Softcopy
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Juni 2009
Dirwas 5
Nov 2009
Dirwas 5
Des 2009
Dirwas 5
Des 2009
Dirwas 5
April 2009
Dirwas 5
Jan 2009
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
Kebijakan
5) Kegiatan Pengawasan Lainnya Sosialisasi 01) Sosialisasi SPIP pada: BATAN 02) Sosialisasi SPIP pada: BNP2TKI 03) Sosialisasi SPIP pada: BPS 04) Sosialisasi SPIP pada: LAPAN 05) Sosialisasi SPIP pada: Bakosurtanal 06) Sosialisasi SPIP pada: BAPETEN
2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl
DMS
2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS DMS DMS DMS DMS
07) Sosialisasi SPIP pada: BPPT 08) Sosialisasi SPIP pada: Otorita Batam 09) Sosialisasi SPIP pada: BSN 10) Sosialisasi SPIP pada: Kemeneg Ristek dan Teknologi 11) Sosialisasi SPIP pada: Kemnakertrans 12) > pada: Itjen Depnakertrans 13) > pada: Ditjen P4Trans dan 6 eselon II 14) > pada: Ditjen P2MKT dan 6 eselon II 15) > pada: Ditjen PHI dan seluruh Eselon II 16) > pada: Ditjen Binapenta, seluruh Eselon II dan BLK Lembang 17) > pada: Ditjen Binalatas dan seluruh eselon II 18) > pada: Balai Besar Pengemb. Ketransmigrasian Bimtek 01) Penerapan SPIP Pada Kemnakertrans
Latihan
02) Penghitungan Selisih Pemakaian Air di Pelabuhan Laut Batu Ampar antara Otorita Batam dengan PT ATB 03) Evaluasi LAKIP Eselon I pada Kemeneg Ristek Tahun 2008 04) Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan Audit Kinerja pada PT. Adhya Tirta Batam Inventarisasi 01) Laporan Hasil Inventarisasi BMN BPSDM Kementerian Pertanian pada Provinsi Bali
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Okt 2009
Dirwas 5
Feb 2009
Dirwas 5
Mei 2010
Dirwas 5
Mei 2010
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
Dirwas 5
Mei 2009
Dirwas 5
Sept 2009
Dirwas 5
Okt 2009
Dirwas 5
Okt 2009
Dirwas 5
Okt 2009
Dirwas 5
Nov 2009
Dirwas 5
Mei 2010
Dirwas 5
Mei 2010
Hardcopy
Dirwas 5
Mei 2010
Hardcopy
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Jakarta Nov 2009 Jakarta April 2010
Hardcopy
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 5
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
Hardcopy
2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS
DMS
2 tahun setelah dilaksanakan 2 tahun setelah dilaksanakan
DMS
2 tahun
DMS
DMS
02) Laporan Hasil Inventarisasi BMN BPSDM Kementerian Pertanian pada Provinsi NTB 03) Laporan Hasil Inventarisasi BMN BPSDM Kementerian Pertanian pada Provinsi Kalsel
PPID Deputi Perekonomian PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juni 2010 Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy Hardcopy & Softcopy
2 tahun
DMS
2 tahun
DMS
04) Laporan Hasil Inventarisasi BMN BPSDM Kementerian Pertanian pada Provinsi Jatim
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
DMS
05) Laporan Hasil Inventarisasi BMN BPSDM Kementerian Pertanian pada Provinsi Sumsel
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juni 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
DMS
06) Laporan Hasil Inventarisasi BMN BPSDM Kementerian Pertanian pada Provinsi Bengkulu
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juli 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
DMS
07) Laporan Hasil Inventarisasi BMN BPSDM Kementerian Pertanian pada Provinsi Jawa Barat 08) Laporan Hasil Inventarisasi BMN BPSDM Kementerian Pertanian pada Provinsi Lampung
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Agst 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
DMS
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Agst 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
DMS
Kajian 01) Lap Hasil Kajian Perjanjian Kerjasama Antara Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM dan PT Patra Nusa Data 02) Lap Hasil Kajian Perjanjian Kerjasama Antara Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM dan PT Landmark 2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)
Dirwas 2
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Juli 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
DMS DMS
PPID Deputi Perekonomian
Dirwas 2
Jakarta Agst 2010
Hardcopy & Softcopy
2 tahun
DMS
PPID Deputi Perekonomian
Direktorat yang bersangkutan
hardcopy
2 tahun
Arsip
