Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan Periode Agustus 2010 Wilayah I (OC 5 s/d OC 9) Pendahuluan Progres data pengaduan bulan Agustus 2010 diperoleh dari SIM aplikasi PPM meliputi OC 5 s/d OC 9 menggunakan versi baru (versi 1). Pada tanggal 09 Agustus 2010 telah terjadi serah terima data PPM untuk lokasi OC 1 s/d OC 4 kepada PPM KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah II sehingga mulai bulan Agustus 2010 PPM KMP PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah I meliputi OC 5 s/d OC 9. Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Agustus 2010, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 6.753 pengaduan. Per 01 Juni 2010 SIM aplikasi PPM versi 3D di Ex. P2KP 2 (status Mei 2010 berjumlah 17.242 pengaduan) dan Ex. P2KP 1 (status Mei 2010 berjumlah 1.031 pengaduan) diarsipkan karena telah dimobilisasinya OC 5 (Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta) sehingga SIM aplikasi PPM Provinsi tersebut menggunakan versi baru (versi 1).
A. Progres PPM di Wilayah PNPM Mandiri Perkotaan Periode Agustus 2010 1. Gambaran Umum Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Agustus 2010, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 6.753 pengaduan. Dari total pengaduan sebesar 6.753 pengaduan (selesai 6.636 pengaduan dan proses 117 pengaduan), berupa; pengaduan informatif 6.452 pengaduan dan pengaduan masalah 301 pengaduan. Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut : INFORMATIF NO. KATEGORI 1 Kritik 2 Saran 3 Pertanyaan Sub Total MASALAH NO. KATEGORI 1 Mek.& Prosedur 2 Penyimpangan Dana 3 Intervensi Negatif. 4 Perubahan Kebijakan
SELESAI 1.588 829 3.971 6.388
PROSES 39 8 17 64
TOTAL 1.627 837 3.988 6.452
SELESAI 100 38 12 18
PROSES 18 20 2 4
TOTAL 118 58 14 22
1
5 6 7
Kode Etik Force Majeur Lainnya Sub Total TOTAL KESELURUHAN
16 3 61 248 6.636
5 0 4 53 117
21 3 65 301 6.753
Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 3.988 pengaduan (selesai 3.971, proses 17 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan kategori Mekanisme & Prosedur sebesar 118 pengaduan (selesai 100, proses 18 pengaduan). TOTAL : 6.753 pengaduan SELESAI : 6636 (98,27%) PROSES : 117 (1,73%) INFORMATIF MASALAH 6.452 pengaduan 301 pengaduan Selesai : 6.388 Proses : 64 Selesai : 248 Proses : 53 Pengaduan paling banyak Pengaduan paling banyak No Kategori Selesai Proses Jumlah No Kategori Selesai Proses Jumlah 1 Pertanyaan 3.971 17 3.988 1 Pelanggaran Mekanisme dan Prosedur 100 18 118
Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 20 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu: No.
Nomor Register
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0003135050909 0008135290610 0009135290610 0003135750707 0010135750510 0008135761109 0013135761009 0001162710110 0001171020410 0001172710110 0001173710710 0003174040510 0004175710706 0001175710706 0005175710706 0002175710706 0003175710706 0008181720610 0004191710410 0003194710310
Masalah pencatatan fiktif penyalagunaan dana angsuran PENYALAH GUNAKAN DANA Penyalahgunaan dana Penyalahgunaan dana di UPK Penyimpanagn dana Penyimpangan dana Sisa dana APBD 500 jt. Belum disalurkan Penyimpangan dana bergulir. Dana BLM digunakan oleh anak dari Ketua KSM PINJAMAN BERGULIR Angsuran Pinjaman Bergulir Penyalahgunaan Dana Penyimpangan Dana Pengelolaan dana BLM Dana Pembuatan/Rehab MCK/Rumah Kumuh Penyalahgunaan Dana Kegiatan Infrastruktur Penyimpangan dana BLM BKM membawa dana kegiatan lingkungan
PST/PRV
Pelaku Proses
PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-KALTENG PRV-SULUT PRV-SULTENG PRV-SULSEL PRV-SULTRA PRV-GORONTALO PRV-GORONTALO PRV-GORONTALO PRV-GORONTALO PRV-GORONTALO PRV-MALUKU PRV-IRJABAR PRV-PAPUA
Faskel Kab/Kota Kab/Kota Faskel Faskel Faskel Kab/Kota Kab/Kota Faskel Faskel Faskel Faskel Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Faskel Kab/Kota Faskel
Tanggal Pengaduan 04 Sep 09 22 Jun 10 22 Jun 10 01 Jul 07 17 Mei 10 16 Nop 09 08 Okt 09 17 Jan 10 19 Apr 10 26 Jan 10 12 Jul 10 23 Mei 10 06 Jul 06 06 Jul 06 06 Jul 06 06 Jul 06 12 Jul 06 19 Jun 10 14 Apr 10 20 Mar 10
2
Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan
Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebanyak 5.151 pengaduan. LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS Sub Total : 6.176 (91,46%) Selesai : 6.093 Proses : 83 Informatif : 5.970 Masalah : 206 Selesai : 5.914 Proses : 56
Selesai : 179 Proses : 27
Pengaduan paling banyak No Kategori 1 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 2 Lainnya (adm)
Selesai 1011 735
LINGKUP KEUANGAN Sub Total : 577 (8,54%) Selesai : 543 Proses : 34 Informatif : 482 Masalah : 95 Selesai : 474 Proses : 8
Selesai : 69 Proses : 26
Pengaduan paling banyak Proses 14 4
Jumlah 1025 739
No Kategori 1 Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi 2 Lainnya (keu)
Selesai 227 70
Proses 17 2
Jumlah 244 72
TOTAL : 6.753 pengaduan SELESAI : 6636 (98,27%) PROSES : 117 (1,73%)
Dari total pengaduan sebesar 6.753 pengaduan (selesai 6.636 pengaduan dan proses 117 pengaduan), berupa; lingkup Administratif sebesar 6.176 pengaduan (selesai 6.093 pengaduan dan proses 83 pengaduan) dan lingkup Keuangan sebesar 577 pengaduan (selesai 543 pengaduan dan proses 34 pengaduan). Pengaduan paling banyak pada lingkup administrasi teknis ada pada kategori pelaksanaan kegiatan infrastruktur sebanyak 1.025 pengaduan, sedangkan lingkup keuangan pengaduan paling banyak ada pada kategori pelaksanaan kegiatan ekonomi sebanyak 244 pengaduan. Status Proses Bukan Penyimpangan Dana. OC Provinsi yang memiliki pengaduan status proses, yaitu: OC Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 1 pengaduan (lingkup administratif) OC Provinsi Jawa Timur sebanyak 9 pengaduan (lingkup administratif). OC Provinsi Kalteng sebanyak 1 pengaduan (lingkup keuangan)
3
OC Provinsi Kaltim sebanyak 56 pengaduan (48 lingkup administratif dan 8 keuangan). OC Provinsi Sulut sebanyak 3 pengaduan (2 lingkup administratif dan 1 keuangan). OC Provinsi Sulteng sebanyak 2 pengaduan (lingkup administratif). OC Provinsi Sultra sebanyak 3 pengaduan (2 lingkup administratif dan 1 keuangan). OC Provinsi Gorontalo sebanyak 5 pengaduan (lingkup keuangan) OC Provinsi Maluku sebanyak 11 pengaduan (10 lingkup administratif dan 1 keuangan). OC Provinsi Maluku Utara sebanyak 3 pengaduan (2 lingkup administratif dan 1 keuangan) OC Provinsi Irjabarsebanyak 8 pengaduan (4 lingkup administratif dan 4 keuangan). OC Provinsi Papua sebanyak 3 pengaudan (lingkup administrasi).
Adapun rincian status proses seperti terlihat pada tabel di bawah ini: No.
Nomor Register
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
0002134710610 0001135060710 0011135130810 0002135170410 0002135240610 0009135750510 0001135750607 0001135750810 0012135750610 0010135750610 0001162710810 0006164000510 0004164000510 0005164000610 0005164000510 0014164000410 0004164000610 0006164000610 0005164000710 0004164000410 0003164000710 0002164000610 0003164000510 0001164000410 0006164000710 0004164000710 0002164000510 0001164000610 0003164000610 0008164000510 0013164000410 0012164000710 0012164000410 0011164000710 0011164000610 0010164000710 0009164000710 0009164000610 0009164000510 0008164000710 0007164000710 0007164000510 0002164720410
Masalah Kejaksaan Tinggi Pengalihan Kegitan Lingkungan Plengsengan Kinerja faskel MARK UP ALOKASI DANA KEGIATAN LINGKUNGAN pelaksanaan kegiatan infra UPL Tidak Aktif lagi Penyerapan dana PNPM P2KP rendah Kinerja LKM masih dipertanyakan Kredit macet Pemanfaatan BLM Randusari belum termanfaatkan Dana Bergulir Dana Bergulir BKM kurang sosialisasi Harapan mendapatkan honor Pencairan Dana Ekonomi Bergulir Kendala dana Bergulir Format Pelaporan PNPM rumit Belum ada Asskot Teknik. LPJ KSM KSM susah mengembalikan Kinerja UPK yang kurang optimal Pencairan dana Tidak mendapatkan Dana Pinjaman Bergulir Tidak mau membayar Tanggung renteng Kapan pencairan BLM Lagi Kurang Kordinasi dan Pemahaman anggota LKM Tidak puas dengan hasil kegiatan Pembatasan bahan pada kegiatan regenerasi Format LPJ KSM dan LKM terlalu rumit Kecurigaan adanya Intervensi Alokasi BLM Yang Jumlahnya Kecil Penggambilan keputusan yang sealu tetunda Partisipasi Dalam Pengawasan kegiatan Anggorta BKM tidak Aktif Aktif Mengawasi Kegiatan UPK Kurang Paham TUPOKSI Review kegiatan belum terlaksana Lurah ridak kooperatif UPK Tidak Sesuai TUPOKSI Format data yang sering berubah-ubah Kapan BLM cair Pendampingan Askot
PST/PRV
Pelaku Proses
aduTRMtgl
PRV-DIY PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-JATIM PRV-KALTENG PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM
Kab/Kota Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Kab/Kota Faskel Faskel Kab/Kota Faskel Faskel Faskel Pusat Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Kab/Kota Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel
02 Jun 10 09 Jul 10 22 Agust 10 18 Apr 10 02 Jun 10 01 Mei 10 01 Jun 07 09 Agust 10 28 Jun 10 25 Jun 10 27 Agust 10 21 Mei 10 24 Mei 10 20 Jun 10 22 Mei 10 30 Apr 10 20 Jun 10 04 Jun 10 10 Jul 10 25 Apr 10 19 Jul 10 10 Jun 10 22 Mei 10 20 Apr 10 03 Jul 10 03 Jul 10 31 Mei 10 24 Jun 10 11 Jun 10 20 Mei 10 26 Apr 10 17 Jul 10 30 Apr 10 17 Jul 10 07 Jun 10 17 Jul 10 12 Jul 10 07 Jun 10 19 Mei 10 25 Jul 10 20 Jul 10 20 Mei 10 07 Apr 10
4
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
0003164720610 0003164720510 0003164720410 0004164720410 0008164720510 0003164720710 0002164720510 0006164720410 0005164720410 0005164720510 0005164720610 0001164720510 0001164720610 0001164720710 0008164720410 0006164720510 0004164720510 0007164720410 0007164720510 0004164720610 0002164720710 0002164720610 0006164720610 0004164720710 0010172710610 0003172710810 0004174040510 0002174721009 0005174721009 0003181000609 0006181710710 0006181710610 0004181710610 0004181710110 0001181720410 0006181720710 0007181720710 0006181720810 0003181720710 0005181720610 0001182711109 0001182710510 0001182720610 0001191000110 0001191000610 0002191000710 0003191000210 0003191000610 0003191000710 0002191000610 0001191710810 0001194000810 0002194000610 0002194710310
warga sebagai relawan Format LPJ KSM dan LKM Uang jasa digunakan untuk apa Pergantian faskel BKM kurang sosialisasi tanda tangan BLM segera dicairkan BLM Tahap 2 Pencairan Dana Bergulir BKM turun ke lapangan dana APBD Kapan BLM 4 dicairkan? kesulitan membuat LPJ administrasi format & pengisian LPJ Kapan dana BLM 2 dicairkan? RT tidak mau BLM Tahap 4 dana bergulir belum cair ketua RT audit sulitnya mencari diaudit LKM kurang kompak Ketua KSM tidak kooperatif Lambatnya pemanfaatan Dana BLM PEMINJAMAN DANA UPK Penyelesaian Pinjama dana bergulir yang macet Pemilihan BKM dana cost-sharing Kegiatan Pembuatan Talud Proses Kegiatan Tidak Sesuai Gambar di Proposal Pembukaan Rekening UPK Pencekalan Dana BLM oleh KMW Ada indikasi penggelapan dana kegiatan PJS Kades Yapas menduga ada Pengelapan Dana BLM 2 PJM Renta I tdk sesuai lapangan,dana maupun bahan Keraguan Pelaksanaan Tupoksi Koord LKM Burun Satu Ada Konflik internal sehingga menghambat Kegiatan Penggelapan Dana Kegiatan, Usulan penggantian LKM Modul Pelatihan Pinjaman Bergulir Prosedur Pelaksanaan kegiatan infra penggunan dana blm gak jelas Koordinasi dengan kelurahan Kegiatan ligkungan belum selesai penyelewengan dana KSM lingkungan Dana bergulir belum dicairkan BKM tidak koordinasi dengan Lurah Dana Pelatihan Dana bergulir disalurkan lewat Koperasi Temuan BPKP TA.2008 Pembukuan dan administrasi BKM disembunyikan
PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-KALTIM PRV-SULTENG PRV-SULTENG PRV-SULTRA PRV-SULTRA PRV-SULTRA PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUKU PRV-MALUT PRV-MALUT PRV-MALUT PRV-IRJABAR PRV-IRJABAR PRV-IRJABAR PRV-IRJABAR PRV-IRJABAR PRV-IRJABAR PRV-IRJABAR PRV-IRJABAR PRV-PAPUA PRV-PAPUA PRV-PAPUA
Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Kab/Kota Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Kab/Kota Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Pusat Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Faskel Prov Faskel
07 Jun 10 20 Mei 10 05 Apr 10 16 Apr 10 24 Mei 10 12 Jul 10 30 Mei 10 20 Apr 10 16 Apr 10 16 Mei 10 23 Jun 10 20 Mei 10 22 Jun 10 12 Jul 10 10 Apr 10 24 Mei 10 19 Mei 10 10 Apr 10 21 Mei 10 05 Jun 10 20 Jul 10 23 Jun 10 23 Jun 10 05 Jul 10 06 Jun 10 22 Agust 10 03 Mei 10 25 Okt 09 21 Okt 09 01 Jun 09 19 Jul 10 29 Jun 10 17 Jun 10 27 Jan 10 17 Apr 10 13 Jul 10 13 Jul 10 04 Agust 10 20 Jul 10 05 Jun 10 02 Nop 09 27 Mei 10 06 Jun 10 05 Jan 10 08 Jun 10 04 Jul 10 24 Feb 10 19 Jun 10 11 Jul 10 08 Jun 10 08 Agust 10 20 Agust 10 26 Jun 10 12 Mar 10
5
Grafik 1.a : Perbandingan Jumlah Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan OC 5 s/d OC 9 (Berdasarkan terjadinya pengaduan yang masuk pada bulan bersangkutan) (Periode Maret 2010 s/d Agustus 2010) GRAFIKJUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIROC5 (2 PROVINSI) PERIODEMARET 2010 - AGUSTUS2010 14 12 10 8 6 4 2 0 Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Mar-10
Apr-10
Mei-10
Jun-10
Jul-10
Agust-10
JAWA TENGAH
0
0
0
0
0
0
DI YOGYAKARTA
0
0
0
0
13
0
Progres OC 5. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta. Catatan: OC 5 mulai dimobilisasi bulan Juni 2010. GRAFIKJUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIROC 6 (4 PROVINSI) PERIODEMARET 2010 - AGUSTUS2010 400 350 300 250 200 150 100 50 0
JAWA TIMUR
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Mar-10
Apr-10
Mei-10
Jun-10
Jul-10
Agust-10 227
342
266
256
254
255
KALIMANTAN TENGAH
1
6
4
0
0
3
KALIMANTAN SELATAN
0
0
0
0
24
30
KALIMANTAN TIMUR
2
12
0
0
19
0
6
Progres OC 6. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Kalimantan Timur. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. GRAFIK JUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIROC7 (3 PROVINSI) PERIODEMARET 2010 - AGUSTUS2010 35 30 25 20 15 10 5 0 Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Mar-10
Apr-10
Mei-10
Jun-10
Jul-10
Agust-10
BALI
0
0
0
0
0
3
NUSA TENGGARA BARAT
0
0
0
0
0
0
NUSA TENGGARA TIMUR
28
16
29
21
22
24
Progres OC 7. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. GRAFIK JUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIR OC 8 (6 PROVINSI) PERIODEMARET 2010 - AGUSTUS2010 8
7
6
5
4
3
2
1
0 Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
M ar-10
Apr-10
M ei-10
Jun-10
Jul-10
Agust-10
SULAWESI UTARA
2
1
0
0
0
2
GORONTALO
0
0
0
0
0
0
SULAWESI TENGAH
0
5
1
7
0
2
SULAWESI SELATAN
3
1
0
0
0
0
SULAWESI TENGGARA
0
1
1
1
2
0
SULAWESI BARAT
7
4
0
2
5
7
7
Progres OC 8. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. GRAFIKJUMLAH PENGADUAN ENAM (6) BULAN TERAKHIROC9 (4 PROVINSI) PERIODEMARET 2010 - AGUSTUS2010 25
20
15
10
5
0 Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Mar-10
Apr-10
Mei-10
Jun-10
Jul-10
Agust-10
MALUKU
18
21
18
14
19
14
MALUKU UTARA
4
8
4
1
0
0
PAPUA
5
5
2
2
2
3
IRIAN JAYA BARAT
2
2
9
0
2
2
Progres OC 9. OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Maluku Utara. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Agustus 2010 adalah Provinsi Maluku, Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat. Dari 19 Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010, yaitu: Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Atau sekitar 42% OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010. P2KP Advanced. Keberadaannya ada di 108 Kab/Kota pada 22 Provinsi. Total pengaduan 6.753 terdiri dari pengaduan yang terjadi di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 6.485 pengaduan dan di wilayah P2KP Advanced sebanyak 268 pengaduan (terkait dengan PAKET ada 181 pengaduan, Channeling ada 3 pengaduan dan terkait dengan ND/PLP-BK ada 84 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut: Tabel 1.b: Komposisi Pengaduan P2KP Advanced
(Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu) (Periode s/d 31 Agustus 2010) No.
KMP/OC PROV.
0 1 2
KMP JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA
PAKET 8 99
JULI 10 ND/PLP-BK 5 75
1
-
CHANG
PAKET 8 99
AGUSTUS 10 ND/PLP-BK 5 75
1
-
CHANG
8
3 JAWA TIMUR 4 NTB 5 NTT 6 KALTENG 7 KALSEL 8 KALTIM 9 SULUT 10 GORONTALO 11 SULTENG 12 SULSEL 13 SULTRA 14 SULBAR JUMLAH
46 1 3 7 6 6 177
1 3 84
1
1 2
49 1 4 7 6 6 181
1 3 84
2
1 3
Dari 14 Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010, yaitu: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Atau sekitar 36% OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Agustus 2010. 2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: pengadaan (1), manajemen proyek (2) dan partisipasi masyarakat (3). Bidang Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. termasuk administrasi pencairan BLM. Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan bidang pengaduan adalah sebagai berikut : Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan
9
Pengaduan dalam bidang partisipasi masyarakat berjumlah 6.465 (selesai 6.363 pengaduan dan proses 102 pengaduan). Untuk bidang proyek sebanyak 134 pengaduan (selesai 124 pengaduan dan pengaduan), sedangkan untuk bidang pengadaan berjumlah 154 (selesai 149 dan proses 5 pengaduan).
pengaduan manajemen proses 10 pengaduan
Untuk status proses selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 pada laporan ini. 3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan
Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada PNPM Mandiri Perkotaan ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut dapat di record/di rekam dalam aplikasi SIM PPM. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeur dan lainnya (diluar kategori yang disediakan). Total jumlah pengaduan menurut klasifikasi pengaduan berdasarkan sifat pengaduan sebesar 6.753 pengaduan (selesai 6.636 pengaduan & proses 117 pengaduan) yang terdiri dari pengaduan bersifat informatif dan pengaduan bersifat masalah. Pengaduan Informatif. Total pengaduan bersifat informatif berjumlah 6.452 pengaduan (selesai 6.388 pengaduan & proses 64 pengaduan) yang terdiri dari jumlah pengaduan berupa kritik sebesar 1.627 pengaduan (selesai 1.588 pengaduan & proses 39 pengaduan), pengaduan berupa saran sejumlah 837
10
pengaduan (selesai 829 pengaduan & proses 8 pengaduan), dan pengaduan berupa pertanyaan sebesar 3.988 pengaduan (selesai 3.971 pengaduan & proses 17 pengaduan). Pengaduan Masalah. Total pengaduan bersifat masalah sebesar 301 pengaduan (selesai 248 pengaduan & proses 53 pengaduan) yang terdiri dari jumlah pengaduan terkait dengan mekanisme dan prosedur sejumlah 118 pengaduan (selesai 100 pengaduan & proses 18 pengaduan), pengaduan terkait dengan penyimpangan dana sebesar 58 pengaduan (selesai 38 pengaduan & proses 20 pengaduan), pengaduan terkait dengan intervensi negatif sejumlah 14 pengaduan (selesai 12 pengaduan & proses 2 pengaduan), pengaduan terkait dengan perubahan kebijakan sebesar 22 pengaduan (selesai 18 pengaduan & proses 4 pengaduan, pengaduan terkait dengan kode etik sejumlah 21 pengaduan (selesai 16 pengaduan & proses 5 pengaduan), pengaduan terkait dengan force majeur sebesar 3 pengaduan (selesai 3 pengaduan & proses 0 pengaduan) dan pengaduan lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebesar 65 pengaduan (selesai 61 pengaduan & proses 4 pengaduan). Untuk status proses selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 pada laporan ini. 4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Asal/Sumber Masuk
Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan/BKM/Faskel, Kecamatan, Kab/Kota/Korkot, Provinsi/KMW dan Pusat/KMP. Total jumlah pengaduan menurut klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk sebesar 6.753 pengaduan
11
(selesai 6.636 pengaduan & proses 117 pengaduan) yang terdiri dari pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel berjumlah 6.050 pengaduan (selesai 5.944 pengaduan & proses 106 pengaduan), di Kab/Kota/Korkot sebesar 455 pengaduan (selesai 447 pengaduan & proses 8 pengaduan), di Provinsi/KMW sejumlah 24 pengaduan (selesai 22 pengaduan & proses 2 pengaduan) dan di Pusat /KMP sebesar 224 pengaduan (selesai 223 pengaduan & proses 1). Untuk status proses selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 pada laporan ini. 5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah
Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat. Dari total pengaduan 6.753 pengaduan. 6.276 pengaduan diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 6.181 pengaduan telah selesai dikelola dan 95 pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat Kecamatan
12
berjumlah 44 pengaduan. Di tingkat ini, 41 pengaduan telah selesai dikelola dan 3 pengaduan masih dalam proses. Sedangkan pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 180 pengaduan, telah selesai dikelola 164 pangaduan dan 16 pengaduan masih dalam proses. Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 32 pengaduan. Di tingkat ini, 31 pengaduan telah selesai dan 1 masih dalam proses. Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 221 pengaduan, telah selesai dikelola 219 pengaduan dan 2 pengaduan masih dalam proses. Untuk status proses selengkapnya dapat dilihat pada halaman 4 pada laporan ini. 4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian Tabel 4 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 4) Berdasarkan tabel di atas, ada 3 (tiga) pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka sebesar 6.247 pengaduan (selesai 6.149 pengaduan, proses 98 pengaduan), SMS sejumlah 258 pengaduan (selesai 255 pengaduan, proses 3 pengaduan), dan telepon sebesar 61 pengaduan (selesai 59 pengaduan, proses 2 pengaduan).
13
5. PENGADUAN VIA SMS PUSAT PADA BULAN JANUARI 2008 S/D AGUSTUS 2010
Layak Jawab Bulan
Tidak diteruskan (jawab ke pengadu)
Diteruskan ke KMP/KMW
1 Jan 08 - Des 08 Jan 09 - Des 09 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 Mei 10 Juni 10 Juli 10 Agustus 2010 Total
2 1470 1679 199 116 346 301 179 106 99 118 4.613
3 306 320 15 14 32 35 24 11 9 7 773
Tidak Layak Jawab
Jumlah Pengaduan
4 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
5 1928 1999 214 130 378 336 203 117 108 125 5.538
DIAGRAM PENGADUAN VIA SMS PERIODE BULAN JANUARI 2008 S/D AGUSTUS 2010 2500 2000
1928
Jan08-Des08
1999
Jan09-Des09 Jan-10 Feb-10
1500
Mar-10 Apr-10
1000 500
Mei-10
214
378 130
336
Jun-10
203
117
108
125
Jul-10 Agust-10
0
Demikian laporan yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat.
14
