1
REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN DAN PENGADILAN AGAMA SESUMATERA UTARA DI HOTEL MALIBOU TEBINGTINGGI TGL 14 S/D 15 JUNI 2012 Pada hari ini Jumat tanggal 15 Juni 2012, pada Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama se Sumatera Utara di Hotel Malibou Tebingtinggi, dengan tema “ DENGAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
KITA
TINGKATKAN
PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SE SUMATERA UTARA ” Memperhatikan/membaca : Paparan yang disajikan oleh : 1. Drs.H.Wahyu Widiana,M.A Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2. Drs. H. Soufyan M.Saleh,S.H Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. 3. Drs. H. Syahron Nasution,S.H.,M.H Wakil Ketua, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan. 4. Tukiran, S.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan.
Mendengar
5. Hasil Pembinaan dan Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Medan tahun 2012. : Tanggapan dan masukan dari peserta Rakoor.
Merekomendasikan
: untuk ditindak lanjuti hal-hal sebagai berikut :
A. Kebijakan Umum Dirjend Badilag dan Ketua PTA Medan. 1. Melanjutkan kebijakan rutin tahun sebelumnya. 2. Memantapkan pelaksanaan program prioritas Reformasi Birokrasi dan Pembaruan peradilan.
2
3. Meningkatkan peran Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai kawal depan Mahkamah Agung. B. Manajemen dan Pelayanan Publik 1. Untuk meningkatkan kualitas LAKIP dilakukan langkah-langkat yang komprehensif, diawali dengan pembuatan SAKIP, IKU, RKT, PK, pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan pembuatan LAKIP. 2. Perlu melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik seperti : • Petugas meja informasi yang memakai uniform khusus. • Kelengkapan Meja Informasi yang standart. • TV Media centre. • Komputer yang terkoneksi dengan website di ruang tunggu. • Maklumat pelayanan. • Brosur-brosur informasi pelayanan. • Maklumat biaya permohonan informasi yang harus ditanggung oleh pemohon informasi. • Komputer yang terkoneksi dengan program SIADPA di ruang sidang. • Penyediaan ruang menyusui dan Kursi Roda bagi penderita disabilitas. • Dan lain-lain yang dianggap perlu. 3. Diharapkan pengelolaan Website dilaksanakan dengan lebih professional dengan memperhatikan: • Manajemen pengelolaan oleh pimpinan pengadilan. • Peningkatan kualitas pengelola: Redaktur, Admin, Operator IT. • Peningkatan kualitas menu ( 47 item minimal) dan konten Website. 4. Melaksanakan peng-upload-an semua putusan di Direktori Putusan dan Publikasi pada Website masing-masing, dengan memperhatikan kwalitasnya. 5. Berdasakan KMA 26 Tahun 2012 agar dibuat standar pelayanan pengadilan tentang waktu yang diperlukan untuk pelayan bagi pihak antara lain : a. Waktu yang diperlukan untuk pendaftar sampai menerima SKUM b. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan mediasi c. Waktu yang diperlukan untuk menerima relaas panggilan sidang. d. Waktu yang diperlukan untuk mengikuti persidangan. e. Waktu yang diperlukan untuk menerima pengembalian sisa panjar. f. Waktu yang diperlukan untuk menerima salinan putusan. g. Waktu yang diperlukan untuk menerima akta cerai 6. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi penyempurnaan SOP agar peingkatan pelayanan dapat terukur C. Administrasi Perkara
3
1. Untuk mengefektifkan implementasi Siadpa perlu dilakukan upaya sbb : • Pembentukan Tim siadpa disetiap PA • Mengadakan pelatihan / DDTK bagi pengguna, yaitu Hakim, Panitera/PP, JS/JSP,Petugas meja dan kasir. • Mengadakan pelatihan khusus bagi admin yang dikordinir PTA dengan biaya maning-masing satker. • Mengoptimalkan penggunaan peralatan yang ada dengan cara merawat dan memperbaiki peralatan dan jaringan yang ada. • Perlu perhatian dan peran serta tangung jawab pimpinan (Ketua,Wakil Ketua dan Pansek) dalam pelaksanaan SIADPA. • Mengkordinasikan para pengguna dalam pelaksanaannya 2. Perlu peningkatan kualitas petugas pengelola keuangan perkara melalui DDTK,
terutama dalam hal-hal sebagai berikut: • Pemahaman Pembukuan keuangan perkara sesuai Pola Bindalmin. • Penyeragaman penggunaan instrument kwitansi tentang HHK dan HHKL sesuai ketentuan PP 53 Tahun 2008. • Peningkatan kualitas pembukuan dan pelaporan Bendahara Penerima tentang PNBP secara keseluruhan. 3. Agar
melaksanakan penertiban pengelolaan keuangan ATK perkara berdasarkan Perma No.02 Tahun 2008 dan Per Pan MA No.15.A Tahun 2009 dengan melakukan : • Pembentukan TIM Pengelola • Membuat Rencana Belanja ATK. • Membuat buku persediaan ATK. • Melakukan pembukuan dengan Buku Kas Umum. • Melakukan pengawasan oleh Ketua setiap 3 bulan sekali pada BKU.
4. Supaya mengefektifkan penyampaian laporan bulanan melalui aplikasi laporan
on-line yang disampaikan paling lambat tanggal 3 setiap bulan dan mengupload sesuai dengan menu yang tersedia. 5. Mengupayakan agar penyelesaian perkara pada akhir tahun minimal mencapai 90 % dan sisa perkara dibawah 10 %. D. Administrasi Umum 1. Dalam rangka untuk meningkatkan kwalitas laporan keuangan perlu dilakukan hal- hal sebagai berikut : • Terus menerus melakukan pembinaan terhadap operator. • Meningkatkan kordinasi antara operator SAKPA dan BMN dan petugas persediaan barang sebelum melakukan rekonsliasi. • Menertibkan pungutan PNBP sesuai dengan ketentuan PP 53 than 2008. • Dalam pelaporan persediaan harus ada opname fisik terlebih dahulu. • Menyampaikan laporan dan rekonsiliasi tepat waktu. 2. Dalam rangka untuk menertibkan status penggunaan barang asset tetap harus
4
segera diusulkan ke KPKNL untuk status pengguna dengan berpedoman pada surat Kepala BUA MARI No 115.A tahun 2010. 3. Tanah yang tidak ada bukti kepemilikan segera diusulkan sertifikatnya ke BPN dengan berpedoman surat edaran BPN. 4. Terhadap aset tanah segera lakukan balik nama menjadi milik Mahkamah Agung RI dengan berpedoman MOU MA-BPN 5. Untuk terlaksananya SIMPEG perlu dilakukan langkah langkah sbb : a. Menunjuk operator SIMKEP. b. Mengadakan pelatihan operator. c. Melakukan updating data setiap pegawai. 6. Untuk melaksanakan ketentuan KMA No. 071 tahun 2007 perlu dilakukan langkah-langkah sbb : a. Penggunaan absensi elektronik b. Mengoftimalkan tugas pengawas absensi c. Melakukan rekap daftar hadir untuk usulan tunjangan kinerja tepat waktu. d. Menegakkan sanksi sesuai aturan yang ada. 7. Untuk terlaksananya ketertiban penatausahaan keuangan APBN dilingkungan PA se-sumatera utara harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Pelatihan petugas bendahara. b. Penatausahaan dilakukan dengan 2 pembukuan masing-masing DIPA 01 dan 04 secara computerise. E. Teknis Persidangan dan Teknis Yustisial 1. Dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanan teknis persidangan dan teknis yustisial perlu dilaksanakan diskusi bedah berkas sesuai dengan wilayah pembinaan, yaitu : a. Wilayah I Bulan Narasumber Pendamping Peserta
: : : : :
Dilaksanakan di Medan. September - Oktober 2012. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wilayah I
b. Wilayah II Bulan Narasumber Pendamping Peserta
: : : : :
Dilaksanakan di Kisaran. September - Oktober 2012. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wilayah II Seluruh Hakim, Panitera Pengganti dan JSP pada Pengadilan Agama Tebing-Tinggi, Kisaran, Tanjung Balai dan Rantauprapat.
c. Wilayah III Bulan Narasumber
: : :
Dilaksanakan di Pematangsiantar. September - Oktober 2012. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan
Seluruh Hakim, Panitera Pengganti dan JSP pada Pengadilan Agama Medan, Lubuk Pakam, Stabat dan Binjai.
5
Pendamping : Peserta :
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wilayah III
Seluruh Hakim, Panitera Pengganti dan JSP pada Pengadilan Agama Simalungun, Pematangsiantar, Sidikalang dan Kabanjahe.
d. Wilayah IV Bulan Narasumber Pendamping Peserta
: : : : :
Dilaksanakan di Sibolga. September - Oktober 2012. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan
e. Wilayah V Bulan Narasumber Pendamping Peserta
: : : : :
Dilaksanakan di Padangsidimpuan September - Oktober 2012. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wilayah IV
Seluruh Hakim, Panitera Pengganti dan JSP pada Pengadilan Agama Balige, Tarutung, Sibolga dan Gunungsitoli.
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wilayah V
Seluruh Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Panyabungan, Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, dan Pandan.
2. Disepakati agar pertimbangan dan diktum perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu dibuat dalam setiap putusan gugatan cerai dan dalam penetapan ikrar pada perkara cerai talak (ex. Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989). 3. Setiap alat bukti berupa fotocopy harus dinazegelen dan dilegalisir, kemudian ketua majelis mencocokkan dengan aslinya dan menerakan catatan pada fotocopy itu “telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai”, kemudian diparaf dan diberi tanggal paraf, karena surat yang asli tetap akan dipegang oleh para pihak (Bimtek Pokja Agama MA RI). 4. Seharusnya apabila jurusita/jurusita pengganti tidak bertemu scara langsung dengan pihsk ysng berperkara, maka relaas harus disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat atau Tergugat, dengan mencatat nama penerima dan ditanda tangani oleh penerima untuk disampaikan kepada yang bersangkutan (Buku II Edisi Revisi tahun 2010 dan Bimtek Tahun 2012). 5. Seharusnya keterangan saksi dalam persidangan tidak perlu lagi secara aktifdikonfrontir oleh Hakim kepada pihak-pihak Penggugat atau Tergugat, kecuali atas permintaan para pihak. Karena Hakim bebas menilai keterangan saksi diterima atau tidak (Pedomani Bimtek Medan Tahun 2012). 6. Bila ditemukan perbedaan pendapat antara Buku II dengn Buku Pintar PTA
6
Medan, maka yang diharus dipedomani adalah Buku II Edisi Revisi Tahun2010. 7.
Setiap advokat yang beracara di Pengadilan Agama wajib melampirkan fotocopy KTA nya yang masih berlaku.
F. Lain-lain 1. Halal bi Halal tahun 1433 H dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Medan pada awal September 2012. 2. Diharap kepada seluruh Ketua Pengadilan Agama se Sumatera Utara ikut aktif menyempurnakan keberadaan Museum Rumah Keadilan yang berada di Pengadilan Agama Binjai. 3. Diharap kepada seluruh Ketua Pengadilan Agama se Sumatera Utara ikut aktif mendukung kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan penulisan/pencetakan bukubuku lain yang telah diprogramkan. 4. Perlu dilakukan pembenahan, penataan dan pengelolaan perpustakaan PTA dan PA se Sumatera Utara sesuai standard perpustakaan modern. 5. Melanjutkan kegiatan turnamen PTWP ke-12 tahun 2014, waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan pada Rakerda tahun 2013 yang akan datang.
Tebingtinggi, 15 April 2012.
PANITIA PENGARAH RAPAT KOORDINASI DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN.
Ketua,
Sekretaris,
Drs. H. Busra, S.H.,M.H
Harean Rambe,S.Ag
7
