Cover Depan : Antara Mahasiswa dan Wirausaha 3. Kerjasama Dengan BPK, Tingkatkan Pengelolaan Daerah 6. Kamera Untuk Bandara dan Pelabuhan 6

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng “Isen Mulang”

Daftar Isi ;

Antara Mahasiswa dan Wirausaha__________ 3 Kerjasama Dengan BPK, Tingkatkan Pengelolaan Daerah______________ 6 Kamera Untuk Bandara dan Pelabuhan_______6 Gubernur Kalteng, Pemimpin Pancasila ______7 Presiden: Pemimpin Daerah Respon Cepat Soal Ketertiban dan Keamanan Wilayah________8 RPJMD Harus Mengacu Kepada RPJMN______8 Indonesia Maju, Bergantung Pada Karakter Pemuda Yang Kokoh______________9 Pengelolaan Keuangan Baik, Tekan Pelanggaran! _____________10 Masalah Heterogen, Picu Sulitnya Penurunan Angka Kemiskinan di Kalteng_______11 Mengintip HIV/AIDS di Kalteng________12 Lembaga Adat Patner Pemerintah_____13 Pemimpin Harus Mampu Mengayomi dan Melindungi Rakyat____________15 Opini : “APRES NOUS LE DELUGE”___16

Pelindung : Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalteng Pengarah : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Pemimpin Redaksi: Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan Koordinator Redaksi: Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Sekretaris : Kepala Sub Bagian Acara Staf Pelaksana : Imam. B, S.sos. Benito Zuares, Eka Supriyaningsih Alamat Redaksi : Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3221365/3230666 E-mail: [email protected]

Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Cover Depan :

Ucapan Selamat____________18 Foto Kegiatan_______________19

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto di sampaikan ke Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 3221365/3230666. E-mail: [email protected]. Buletin Isen Mulang dapat dilihat di Website Resmi Pemprov. Kalteng : http://www.Kalteng.go.id

2

ISEN MULANG, Edisi Nopember 2010

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH saat bersama dengan Ketua DPRD Prov. Kalteng R. Atu Narang, SE dan anggota IV BPK RI, Dr Ali Masykur Musa Msi Mhum di Aula Jayang Tingan Palangka Raya

Laporan Utama

Antara Mahasiswa dan Wirausaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan kesempatan kepada 1.000 sarjana yang ingin menjadi pengusaha melalui program 1.000 Sarjana Menjadi Entrepreneur (Wirausahawan). Hal ini dilakukan agar ada percepatan kelompok intelektual muda khususnya mereka yang berbasis sarjana segera berubah mindsetnya, supaya mereka mampu dan berani menjadi wirausahawan demi membangun ekonomi bangsa. Tidak bisa dipungkiri, para lulusan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran saat memberikan perguruan tinggi yang lebih akrab disapa sambutan pada Sosialisasi Penumbuhan dan Pengembangan Sarjana Wira Usaha di Aula Jayang Tingang Palangka Raya. sarjana masih memiliki pola pikir ingin menjadi seorang abdi Negara (Pegawai Negeri Sipil). Padahal mindset ini bisa nominalnya mencapai Rp20 juta, dengan usaha nyata diubah, dari pencari kerja menjadi pembuka lapangan danbankble. kerja atau wirausaha, mengingat jumlah pengusaha Menkop dan UKM ini berpesan, agar membangkitkan Indonesia belum ideal, yakni hanya sekitar 0,018 persen. jiwa wirausaha. Menatap masa depan lebih bagus dengan Padahal setidaknya di suatu negara jumlah pengusaha wirausaha, karena masa depan Indonesia tergantung minimal 2 persen. dari bagaimana meraih dan menggunakan opportunity Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) (peluang) yang ada. Dr Syarifuddin Hasan dalam kunjungannya kali kedua Penciptaan pengusaha ini, menurut Sjarif, bisa di Bumi Tambun Bungai, Jumat (29/10) di Aula Jayang mengurangi angka pengangguran di Tanah Air setidaknya Tingang Kantor Gubernur menegaskan, pada umumnya target angka pengangguran bisa menjadi 7 persen tahun sebagian besar sarjana atau lulusan perguruan tinggi 2011. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran dan masih berpikir untuk menjadi seorang PNS. Padahal Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Neddy dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai Rafinaldy Halim, menyebutkan berdasarkan data BPS 238 juta jiwa,permintaan akan wirausaha sangat besar. sarjana menganggur di Indonesia mencapai 701.000 Karena sekarang ini, di Indonesia masih tercatat 0,018 orang per Agustus 2010. Padahal untuk membangun persen pengusaha/wirausaha, padahal idealnya harus 2 perekonomian bangsa, dibutuhkan jumlah pengusaha persen. Itu demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 2 persen (4,8 juta) dari seluruh populasi yang baik. penduduk.Sejumlah negara telah memiliki jumlah Menteri yang meraih gelar Magister of Business proporsi wirausaha yang ideal. Bahkan tinggi. Misalnya Adminstration (MBA) dari California State University Singapura yang memiliki wirausahawan 4,2 persen dari dalam Sosialisasi penumbuhan dan Pengembangan total jumlah penduduk. Malaysia 2,1 persen, Thailand 4,1 Sarjana Wirausaha memaparkan, alasan yang sering persen, Korea Selatan 4,0 persen, dan Amerika Serikat terdengar ketika membuka usaha terbentur pada modal. 11,5 persen. Padahal apabila terdapat kesulitan memperoleh modal Mengutip Indonesia.go.id, sejak Desember 2009 awal, pemerintah akan membantu dengan adanya sosialisasi telah dilakukan ke 16 provinsi di Indonesia program kredit usaha rakyat (KUR). Program ini bisa di tingkat kabupaten dan pemerintah daerah serta 22 didapat melalui perbankan atau mengajukan proposal perguruan tinggi negeri maupun swasta.Yang jelas, melalui dinas koperasi di masing-masing daerah. sarjana harus menghadapi tantangan kedepan, bukan lagi Menurutnya, KUR ini bukan dana hibah, melainkan mencari kerja. wajib dikembalikan karena untuk kepentingan rakyat. Senada dengan Menkop dan UKM, Menteri Tenaga Peminjaman dana KUR tidak menggunakan agunan, dan ISEN MULANG, Edisi Nopember 2010

3

Laporan Utama Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin permodalan, informasi, teknologi, dan pasar, serta faktor Iskandar juga lagi kencang-kencangnya menggalakkan produksi lainnya. Hal ini terbukti sebagian besar modal program wirausaha. Diungkapkannya, Indonesia bisa dari usaha mikro, sekitar 68,97%, masih bersumber dari menjadi negara wirausaha dan industri rumah tangga pemilik modal. terbesar di ASEAN. Pemerintah telah banyak melakukan Masalah lain adalah lokasi usaha yang tidak pasti, program untuk mengembangkan kewirausahaan. Sebagai sering berpindah. Ini yang menyebabkan perbankan sulit contoh, pemerintah telah mengalokasikan Rp 16 triliun membantu permodalan. Termasuk legalitas usaha yang pada tahun 2010 untuk program kewirausahaan melalui tidak memadai dan lemahnya kompetensi kewirausahaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sementara itu, sektor UKM juga menghadapi Catatan redaksi, jumlah sarjana yang menganggur masalah yang hampir serupa. Di antaranya rendahnya mencapai 2.559 orang. Jumlah persentasenya lebih kecil akses terhadap sumber daya produktif seperti modal, dibandingkan dengan jumlah pengangguran sarjana bahan baku, keterampilan, informasi, teknologi, dan secara nasional. Menurut data terbaru Badan Pusat pasar. Bahkan di antara sektor UKM hanya 35% yang Statistik (BPS), jumlah penganggur pada Februari 2010 mampu mengakses kredit perbankan. sebanyak 8,59 juta orang, dengan tingkat pengangguran Selain itu, pelaku UKM dihadapkan pada rendahnya terbuka 7,41 persen. Tingkat pengangguran ini turun kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan, dibanding Agustus 2009 (7,87 persen) dan Februari 2009 keterampilan, kompetensi, maupun kewirausahaan. Dari (8,14 persen). puluhan juta pelaku UKM, hanya 2,7% yang pernah Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendapatkan pelatihan usaha. (UMKM), Penopang Perekonomian Indonesia Dia menjelaskan, pengembangan UMKM harus Masih mengutip Indonesia go.id, tidak dilihat dari lintas sektor dan perlu perencanaan yang sistematis. besarnya nilai aset yang berputar, tapi dilihat dari besarnya Karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM bertekad jumlah pelaku UMKM. Banyaknya pelaku UMKM yang memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta mencapai 99% dari total 52,769 juta pelaku usaha di menumbuhkan wirausaha baru. Hal itu harus dilakukan Indonesia inilah yang berhasil mengeluarkan bangsa ini untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dari krisis ekonomi yang terus mendera sejak 1998. dan penciptaan lapangan kerja. Roda perekonomian terus berputar karena UMKM Kementerian Koperasi dan UKM pun melakukan hanya membutuhkan aset paling besar hanya Rp l0 berbagai program pengembangan kewirausahaan. Di miliar. Bahkan usaha mikro aset maksimalnya cukup Rp50 juta hingga usahanya bisa terus bergerak walau tertimpa krisis. Namun, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengakui sektor UMKM bukannya tanpa masalah. Pada usaha mikro, m i s a l n y a , masalah utama adalah rendahnya pendapatan yang rata-rata hanya mencapai Rp885 ribu per bulan. Masalah lainnya adalah terbatasnya kapasitas usaha Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan saat mengunjungi Pembuatan kerajinan rotan mikro untuk di Hampangen Kabupaten Katingan, (foto kiri) mengakses

4


laporan Utama antaranya adalah pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru dan memacu pengembangan UKM berbasis teknologi. Kementerian juga berupaya meningkatkan kesadaran perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) milik UKM. Kementerian juga memfasilitasi dan memberikan dukungan serta kemudahan untuk pengembangan kemitraan investasi antar-UKM, dan fasilitasi kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi. Bahan Baku Rotan Terus Dibudidayakan Saat kunjungannya kali kedua di Tanah Isen Mulang terebut, Menkop dan UKM bertandang ke Kabupaten Katingan, yang notabene kawasan industry rotannya Kalteng. Dalam kunujungannya ke UPT Rotan Hampangen, Kecamatan Katingan Hilir tersebut, Mekop dan UKM mengatakan, selain untuk melihat peran UKM, juga ingin mengetahui eksistensi dan proses pembuatan rotan, kesejahteraan para pekerja ditempat itu, serta petani rotan maupun pelaku-pelaku usahanya.Bahkan Menkop dan UKM yang didampingi Wagub Kalteng menegaskan, dengan berkunjung ke Hampangen, pihaknya mengetahui, dari mana saja asal bahan baku rotan tersebut, dikemanakan setelah menjadi bahan setengah atau sudah jadi. Syarifuddin berharap, produksi rotan Katingan terus dikembangkan, apalagi yang sudah menjadi barang jadi, mengingat akan memiliki nilai jual tinggi. Untuk itu, bahan baku rotan terus dibudidayakan selain bersumber dari hutan sendiri. Dia optimis, jika ini dikembangkan secara maksimal, rotan Katingan mengundang investor. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Ir. H. Achmad

Diran mengatakan, untuk lebih memperkenalkan hasil rotan ini diperlukan sarana promosi diberbagai daerah. Wagub juga mendorong seluruh SKPD baik provinsi maupun di daerah kabupaten/kota untuk menggunakan meubel rotan di kantornya masing-masing. Peran Asbanda Dongkrak UMKM Peran Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sangat diperlukan demi mengangkat dunia usaha berbasis ekonomi kerakyatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini sebagai langkah untuk mewujudkan akselerasi perkembangan usaha rakyat termasuk kopersi dan UMKM serta dunia usaha yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar dunia usaha dan antar aderah. Wakil Gubernur Kalteng Ir. H Achmad Diran saat membuka rapat koordinasi direktur utama dan forum strategis direktur pemasaran Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia di ballroom Hotel Aquarius, Senin (25/10). Menurutnya, untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, harus didukung badan usaha sehingga pembangunan Kalteng juga mewujudkan akselerasi perkembangan usaha rakyat termasuk koperasi dan UMKM. Orang nomor dua di Kalteng tersebut mengatakan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan mendorong seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh input, melakukan proses produksi, distribusi dan memanfaatkan konsumsi nasional, disamping tanpa adanya hambatan untuk masuk kepasar tanpa mengorbankan fungsi sumber daya alam sebagai sistem kehidupan masyarakat. Peningkatan perekonomian berbasis kerakyatan tersebar pada sektor-sektor pertanian, kehewanan, perkebunan, perikanan, industri, kerajinan dan lainnya yang pada dasarnya kondisinya sangat lemah, baik di bidang akses pasar modal, organisasi dan manajemen, teknologi dan kemitraan. Karena itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan diperlukan adanya iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi yang berbasis kerakyatan tersebut. Selain mengaharapkan penggalakan sektor UMKM, Wagub juga berharap, Asbanda bisa berinvestasi dalam pembiayaan pembangunan infrastuktur. Pasalnya pembangunan infrastruktur menjadi satu diantara fokus pembangunan di Kalteng.(BIM) ISEN MULANG, Edisi Nopember 2010

5

Pemerintahan

Kerjasama Dengan BPK, Tingkatkan Pengelolaan Daerah Upaya untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah hanya bisa dilakukan melalui kebijakan anggaran. Untuk memperbaiki opini hasil audit keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Kalteng, Ir.H.Achmad Diran mengatakan, kerja sama itu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan lebih baik lagi. Dengan kerja sama itu, hasilnya diharapkan dapat lebih meningkat dan memperbaiki opini hasil audit BPK. Karena hakekat pembangunan daerah dan pelaksanaan anggaran daerah yang dilaksanakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan amanah dan kehendak rakyat. Selain bekerja sama dengan BPK Kalsel, Inspektorat Kalteng sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga dilibatkan mulai dari proses perencanaan, penyusunan anggaran, pembahasan anggaran sampai pelaksanaan di lapangan. Sebab, pengelolaan anggaran

harus dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, proporsional dan aspiratif sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, maka setiap unsur pelaksana harus mampu memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akomodatif kepada aparat pengawasan dan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, karena dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Masing-masing SKPD harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah agar sasaran program kegiatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari pembangunan.(BIM).

Kamera Untuk Bandara dan Pelabuhan Persoalan keamanan di negeri ini sedang diuji. Mulai teroris sampai merajalelanya perampokan berpistol. Termasuk di Kalimantan Tengah. Ironisnya, bandara dan Pelabuhan di Provinsi terluas nomor tiga di Indonesia ini belum terpasang kamera pengaman. Persoalan sederhana , tetapi fungsinya luar biasa. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Kalteng memerintahkan memasang kamera pengaman di bandara dan pelabuhan laut maupun sungai. Mengingat selama ini kamera pengaman

6


di beberapa bandara dan pelabuhan laut maupun sungai belum terpasang. Ini penting untuk mengetahui penumpang yang datang maupun keluar wilayah Kalteng. Dan hal yang penting terkait kamera pengaman ini, untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi tindak kejahatan di Kalteng. Jelas ini akan mendukung situasi di Kalteng kondusif dan terjaga. Orang nomor satu di Kalteng ini meminta, Bupati/ Walikota untuk terus memantau perkembangan keamanan di daerahnya masing-masing. Catatan redaksi, pemasangan kamera pengaman perlu cepat dilakukan dinas terkait seperti di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bandara Sultan Iskandar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan pemasangan kamera pengaman di pelabuhan tepatnya Pelabuhan Kumai dan Sampit.(BIM)

Pemerintahan

Gubernur Kalteng, Pemimpin Pancasila Orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Tengah kembali mendapat anugrah. Kali ini, Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH mendapat gelar anugrah Pemimpin Pancasila bersama tokoh nasional lainnya dari Leaders Indonesia satu. Penghargaan ini sebagai wujud penghargaan kepada tokoh nasional yang dinilai mampu memainkan peran dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyerahan penghargaan diadakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (26/10) malam. Penghargaan penting dan penuh sejarah itu diserahkan Freddy Ndolu, pimpinan Leaders Indonesia Satu. Selain Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH, penghargaan itu juga diterima, Akbar Tanjung, Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi), Hasyim Djoyohadikusumo, Komarudin, dan Hendri Sapartini. Kardinal Tarung, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalteng menegaskan, penganugerahan kepada sejumlah tokoh menjadi Pemimpin Pancasila merupakan bagian dari bertambahnya sebuah tanggung jawab untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur dasar negara itu dalam setiap gerak langkah kemasyrakatan seharihari. Menurutnya, dipilihnya Kupang, NTT sebagai lokasi penyerahan pengharagaan, karena cikal bakal Pancasila lahir dari

provinsi kepulauan itu. Seperti yang diketahui, Soekarno awal mula menemukan Pancasila di Kabupaten Ende, Flores NTT. Lebih lanjut Kardinal mengatakan, diharapkan nilai-nilai luhur Pancasila semakin hari semakin terus hidup dan berkembang demi menciptakan kedamaian dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Satu diantara kriteria memilih 64 tokoh Pancasila, dilihat keberhasilannya mengubah sistem laku aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas pelayanan kemasyarakatannya. Sebagai negara berdasarkan hukum, diharapkan pemberian penghargaan terhadap para kepala daerah dapat memotivasi jajarannya untuk berkomitmen memberantas korupsi di lingkungan kerja.

Catatan redaksi, Agustin Teras Narang,SH sebelumnya mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama.DPD RI kemudian menobatkan orang nomor satu di Kalteng tersebut sebagai Gubernur paling visioner. Selain itu, Gubernur Kalteng mendapat penghargaan Indonesia Green Region Awards (IGRA) 2010 dari Majalah SWA dan Kantor Berita Radio 68H di Rumah Kaca Taman Menteng, Jakarta Pusat. Serentetan penghargaan lainnya yakni, menerima Anugrah Keaksaraan dari Menteri Pendidikan Nasional saat peringatan Hari Aksara Internasional (HAI), Prakarsa Pembangunan Manusia Indonesia (PPMI). Ini diberikan kepada daerah yang berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). (BIM)


7

Pemerintahan

Presiden: Pemimpin Daerah Respon Cepat Soal Ketertiban dan Keamanan Wilayah Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada seluruh Gubernur se Indonesia temasuk Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH untuk peduli dan tidak lalai serta harus merespon dengan cepat terhadap berbagai perkembangan keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing sehingga jika terjadi masalah dan peristiwa, imbasnya tidak meluas. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalteng, Drs Kardinal Tarung menjelaskan bahwa penegasan tersebut disampaikan oleh Presiden SBY pada rapat Kerja Gubernur se Indonesia yang juga di ikuti oleh Gubernur Kalteng di Makasar. Rapat itu berlangsung selama dua hari. Selain Gubernur, Bupati dan Walikota juga mendapat instruksi serupa (19/10). Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menyampaikan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah adalah single comand dalam mengatasi masalah keamanan serta ketertiban masyarakat. Aparat keamanan di daerah (Kepolisian dan TNI) ada di bawah koordinasi Gubernur dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Kardinal menambahklan, dalam rapat tersebut, Presiden memberi contoh pada peristiwa Sampit. Pelajaran yang bisa diambil adalah lebih baik mencegah daripada mengatasi dan percayakan pada Gubernur sebagai pemimpin wilayah untuk mengkoordinir jika terjadi masalah keamanan dan keterlibatan di daerah. Pers juga perlu dilibatkan sebagai bagian untuk mengatasi/ pemecahan masalah.

Selain itu, orang nomor satu di negeri ini juga menyampaikan terima kasih kepada para Gubernur dan Pimpinan DPRD yang telah bekerja keras membangun daerah dan melayani masyarakat. Presiden juga menyampaikan dua pokok pikiran yaitu menyangkut bagaimana menjaga kerukunan sosial dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Berbagai masalah dan peristiwa yang berhubungan dengan kerukunan sosial dan keamanan serta ketertiban masyarakat selama ini tidak terjadi dengan sendirinya (not to be taken for granted). Peristiwa tersebut terjadi tidak ada yang serba kebetulan karena sebetulnya bisa dicegah dan harus diantisipasi dengan baik. Lebih lanjut, Kardinal mengatakan, berkenaan dengan adanya rencana berbagai aksi yang akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2010, Presiden menyatakan bahwa kritik, petisi, unjuk rasa tidak perlu dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa, tidak perlu merasa terganggu dan emosional, namun perlu dihormati sebagai bagian dari demokrasi, kecuali sampai terjadi anarki apalagi sampai penggulingan pemerintahan yang sah, maka perlu dilakukan penegakan hukum.(BIM).

RPJMD Harus Mengacu Kepada RPJMN Semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bupati/Wali Kota se Kalteng, diingatkan, agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Wakil Gubernur Kalteng, Ir. H. Achmad Diran saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Pembangunan APBN dan APBD Provinsi Triwulan III Tahun 2010 di Aula Bappeda Kalteng mengatakan, RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2011-2015, saat ini dalam tahap penyusunan dan beberapa hari yang lalu telah diadakan Focussed Group Discussion (FGD) dalam rangka penyempurnaan rancangan awal sebelum menjadi rancangan yang akan dibawa ke Forum Musrenbang. Diingatkan kepada Bupati/Wali Kota bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, agar penyusunan RPJMD-

8


nya mengacu kepada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota yang bersangkutan (19/10). Tahun 2011 yang akan datang Kalteng memasuki tahun I pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015. Dalam lima tahun ke depan, perhatian utamanya adalah pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, mulai tahun 2011 semua SKPD Provinsi harus sudah melaksanakan refocusing program dan kegiatan, yang pelaksanaannya harus harmonis, sinergis dan sinkron. Harmonisasi, sinergisitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD, bertujuan agar hasil pembangunan

Pemerintahan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Orang nomor dua di Kalteng tersebut mengharapkan dukungan semua Bupati/Wali Kota untuk dapat mensinkronisasikan dan mensinergikan serta mengharmonisasikan program dan kegiatan yang didanai dari APBD masing-masing dengan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi. Hal ini saya harapkan dapat kita laksanakan pada saat

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011. Dalam kesempatan itu Wagub Kalteng juga memerintahkan kepada semua SKPD Provinsi untuk melakukan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota melalui Badan/Dinas terkait di Kabupaten/Kota. Tujuannya, agar terjadi harmonisasi, sinergisitas dan sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.(BIM)

Indonesia Maju, Bergantung Pada Karakter Pemuda Yang Kokoh Tidak ada yang berbeda pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 tahun ini di Bumi Tambun Bungai. Para pemuda di tanah Isen Mulang kendati berbeda suku, agama dan bahasa ini, tetap khidmad memperingati hari bersejarah tersebut. Tujuannya tepat satu, menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Peringatan Sumpah Pemuda ke-82 tahun 2010 dengan tema, “Bangun karakter Pemuda Demi Bangsa Indonesia Yang Maju dan Bermartabat”, di Palangka Raya terpaksa dialihkan dari rencana semula, yakni lapangan Kantor Gubernur ke Aula Kantor BKPP, karena guyuran hujan lebat. Kendati demikian, tidak mengurangi kekhusyukan dalam memperingati hari bersejarah tersebut. Wakil Gubernur Kalteng, Ir. H. Achmad Diran selaku inspektur upacara hari Sumpah Pemuda Kamis (28/10) di Aula BKPP saat membacakan sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mengungkapkan, bagi kaum muda Indonesia, Hari Sumpah Pemuda selalu memicu inspirasi dan motivasi baru untuk memajukan bangsa Indonesia. Setiap tahun, bangsa Indonesia berkesempatan merasakan kembali tekad, semangat, dan harapan pemuda-pemudi di zaman pergerakan itu akan Indonesia yang bersatu, Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Cita-cita luhur itu telah merajut kemajemukan menjadi suatu keutuhan yang bertujuan merdeka dan bebas dari kekangan untuk menentukan masa depan sendiri. Para pemuda-pemudi saat ini sangat sadar bahwa tuntutan mereka memasyarakatkan tangungjawab bersama yang terus menerus untuk membuktikan kemampuan bangsa ini mewujudkan harapan-harapan rakyatnya. Kekuatan tekad dan semangat mereka adalah dasar dari karakter bangsa Indonesia, khusunya para pemuda, yang harus terus dikembangkan. Pemuda Indonesia dengan kepribadian Indonesia yang tertanam dalam jiwanya akan mampu berpengaruh besar dalam menentukan arah dan langkah bangsa ketika menghadapi persoalan-persoalan kini dan di masa depan. Untuk itu, pemuda Indonesia harus terus

menerus mempersiapkan diri, baik secara individu, maupun bersam-sama, untuk memupuk, memelihara, dan memperkokoh kepribadian Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 ini adalah milik pemuda Indonesia dan berisikan dua rangkaian kegiatan besar, yaitu Bulan Bhakti pemuda Indonesia dan Pekan Peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kedua rangkaian ini memberikan ruang yang luas bagi pemuda Indonesia untuk menunjukkan sekaligus melatih kepedulian serta semangat mereka akan ke-Indonesia-an. Pemuda Dayak Tercantum di Kongres Sumpah Pemuda Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalteng, Kardinal Tarung menyatakan, eksistensi pemuda Dayak tercata pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 lampau. Berdasarkan saat penulusuran sejarah, perwakilan Pemuda Dayak, George Obos ikut bermusyawarah di Kongres Pemuda pada 82 tahun yang lalu. Kini G Obos bahkan diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Palangka Raya , ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Nama G Obos,pada urut absen 73 perwakilan Jong Borneo dari seluruh pemuda di Indonesia. Saat itu, G Obos masih berusia 26 tahun. Pemuda ini ikut melahirkan gagasan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Orang nomor satu di Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalteng ini menyatakan Momentum Hari Sumpah Pemuda sepatutnyalah mencetak generasi muda untuk lebih maju dengan tetap menghargai jasa-jasa para tokoh Dayak yang mufakat bahwa Suku-suku Dayak merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. (BIM)


9

Pemerintahan

Pengelolaan Keuangan Baik, Tekan Pelanggaran! Anggota IV BPK RI menilai satuan Kerja (Satker) pengelola keuangan daerah Kalimantan Tengah umumnya masih lemah. Jika ini dilaksanakan secara maksimal, pelanggaran pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD dapat diminimalisir. Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah Kalteng tahun 2009 lalu adalah perbaikan 60 hari. Menurut satu diantara anggota IV BPK RI, Dr Ali Masykur Musa Msi Mhum menyatakan, jika ada temuan pelanggaran, action plan perbaikan hanya 60 hari untuk melengkapi administrasi. Karena itu, setiap pengelola keuangan daerah harus mempunyai data. Jika temuan tersebut tidak bisa diperbaiki, mereka harus membayar kerugian negara atau masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Bila terbukti korupsi, tidak hanya mengembalikan, tetapi juga masuk dalam proses hukum. Dan Kalteng menurutnya, tidak masuk dalam opsi ini. Masykur juga mengingatkan, para pejabat pengelola keuangan negara untuk berhati-hati, apalgi yang sudah berkeluarga. Karena jika oknum terbukti korupsi, meski sudah meninggal dunia, ahli waris yang wajib membayar kerugian negara. Jika tidak, ahli waris yang wajib menjalani proses hukum. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH menyatakan,

10

berdasarkan arahan dari BPK RI semuanya telah diperbaiki sesuai harapan. Orang nomor satu di Kalteng ini optimis, tahun 2010 ada peningkatan. Selama ini kinerja SKPD dan SDM yang nenangani pengelolaan keuangan daerah masih lemah, terutama peralihan Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH menyaksikan penandatangankan MoU antara BPK RI dari kanwil ke provinsi. Namun, dipastikan dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah akan bisa teratasi. BPK RI dan 2 ayat 1, 2, 3 dan 4 diatur sebagai DPRD se Kalteng Tandatangani berikut, DPRD menerima laporan MoU hasil pemeriksaan BPK, Laporan hasil Berkaca dari pengalaman Pemeriksaan BPK meliputi: laporan persoalan yang menjadi kendala hasil pemeriksaan Keuangan, hasil tersebut, BPK RI dan DPRD se Pemeriksaan Kinerja dan laporan hasil Kalteng Kamis, 4 November 2010 di pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Serta DPRD meminta Pemerintah untuk menindaklanjuti menandatangani kesepakatan tentang Daerah cara penyerahan hasil pemeriksaan. laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRD Penandatanganan di lakukan Dr Ali dapat meminta laporan pelaksanaan Masykur Musa Mhum dengan Ketua tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK DPRD se Kalteng. Tujuannya untuk dari Pemerintah Daerah. lebih mengefektifkan hubungan Sementara itu Gubernur kerjasama antara BPK RI dengan Kalteng meminta, seluruh Bupati/ DPRD. Walikota dan Pejabat Penyelenggara Sebagaimana Urusan Pemerintah Daerah untuk P e r a t u r a n bersama-sama menghormati dan Menteri dalam menaati kesepakatan bersama yang Negeri Nomor ditandatangani tersebut. Orang nomor 13 Tahun 2010 satu di kalteng ini juga mengajak tentang pedoman untuk bertekad memperbaiki opini P e l a k s a n a a n menuju tata kelola Pemerintahan Fungsi Pengawasan yang baik, dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rekomendasikan hasil pemeriksaan Rakyat terhadap untuk ditindak lanjuti perbaikantindak lanjut hasil perbaikannya dan selanjutnya tidak P e m e r i k s a a n mengulangi kesalahan dan kekeliruan BPK dalam Bab yang telah pernah dilakukan dalam II, bahwa tindak rangka mewujudkan kepatuhan lanjut laporan hasil terhadap Pertauran perundangpemriksaan BPK undangan yang berlaku.(BIM) oleh DPRD pasal


Kesejahteraan Rakyat

Masalah Heterogen, Picu Sulitnya Penurunan Angka Kemiskinan di Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan data yang disodorkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, tingkat kemiskinannya hingga Maret 2010 tercatat sekitar 164,221 orang atau 6,77 persen. Angka ini menurun jika dibanding tahun lalu yang mencapai 165,854 (7,02 persen). Penurunan kemiskinan ini sedikit lambat, mengingat heterogennya masalah ditingkat dasar. tentang percepatan pelaksanaan pembangunna nasional tahun 2010. Ini diperkuat melalui Inpres No.3 tahun 2010, supaya lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan serta pro rakyat. Dalam Inpres itu, program difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Menurutnya, jika ini mau berhasil, perlu adanya peningkatan keseriusan aparatur pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah melalui peran dan tanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran saat membuka Kemiskinan Daerah yang dibentuk diseminasi penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan di semua Kabupaten/Kota, khusunya kemiskinan Kalteng di Palangka Raya upaya harmonisasi dan konsolidasi berbagai program penanggulangan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ir. H Achmad kemiskinan. Sehingga optimalisasi dana yang dituangkan Diran saat membuka diseminasi penguatan kelembagaan dalam semua instrumen program, tepat sasaran. Wagub tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kalteng, Senin juga berharap, semua dinas/instansi maupun lembaga (25/10) di Palangka Raya mengatakan, penanggulangan terkait TKPKD provinsi maupun kabupaten/kota harus kemiskinan di Kalteng sangat berat. Pemerintah harus berperan aktif mengkoordinasikan dan menyinkronkan berupaya keras angka kemiskinan bisa ditekan seminimal program penanggulangan kemiskinan secara realistis dan mungkin. Pendekatan dalam upaya penurunan angka sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi. kemiskinan saat ini masih dipengaruhi faktor yang (BIM) saling berkaitan, diantaranya, tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang ada jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Hal ini menyebabkan penanggulangan kemiskinan tidak lagi dipahami pada pendekatan ketidakmampuan ekonomi atau peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat semua. Padahal penurunan kemiskinan efektif memperhatikan aspek pemenuhan hak dasar dan minimalisasi perbedaan perlakukan. Orang nomor dua di Kalteng ini juga memaparkan, upaya percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Inpres No.1 tahun 2010 ISEN MULANG, Edisi Nopember 2010

11

Kesehatan

Mengintip HIV/AIDS di Kalteng Pada periode triwulan kedua tahun 2010 terdapat penambahan kasus AIDS sebanyak 1.206 kasus. Sebanyak 36 kabupaten/kotadari 16 provinsi melaporkan hal tersebut yaitu NAD, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Secara kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sejak tahun 1978 berjumlah 21.770 dari 32 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Dengan bertambahnya jumlah penderita HIV/ AIDS di Kalteng ini, diprediksi melalui pintu masuk pelabuhan. Di Bumi Isen Mulang, jumlah penderita HIV/AIDS setiap tahunnya cenderung meningkat.Mayoritas di daerah-daerah yang memiliki pelabuhan. Karena daerah ini merupakan tempat transit para pendatang. Wakil DirekturBagian Umum dan Keuangan RSUD dr Doris Sylvanus PalangkaRaya ,Lilis Suriani MM mengatakan, golongan usia yang banyak terjangkit HIV adalah golongan umur produksi, yakni umur 20-29tahun. Virus mematikan ini, telah membuat empat penderitanya di Kalteng meninggal dalam waktu 2010ini. Fakta ini,membuat Pelaksana Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI) daerah Provinsi Kalteng konsen untuk memerangi penyebaran HIV/AIDS. DirekturUtama PKBI Daerah Provinsi Kalteng, Mirhan menyatakan untuk mencegah peningkatan penyebaran HIV, diperlukan adanya strategi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang lebihintensif. Termasuk penggunaan kondom bagi kelompok beresiko, Kelompok ini meliputi PSK, waria, pecandu narkoba, pelanggan PSK, homo seksual dan remaja seksual aktif. Lebih lanjut dikatakannya, pada tahun 2009, Kalteng menduduki peringkat 27 dari 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah 30 orang. Sedangkan pada tahun 2010, peringkat Kalteng naik menjadi peringkat 26 dengan jumlah 33 orang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dr Don F Leiden mengatakan, Dinkesdan KPA Kalteng akan segera mengadakan rapat guna membahas penanggulangan AIDS yang mengalami peningkatan cukup signifikan di wilayahKalteng. Mengutip Pelita Online, Jumlah penderita HIV/

12


AIDS di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 2010 diperkirakan mencapai 93 ribu sampai 130 ribu orang. Menurut “National Trainer Care, Support and Treatment IMAI-HIV/AIDS”, dr Ronald Jonathan MSc, mengatakan, jumlah penderita HIV/ AIDS yang tampak hanyalah 5-10 persen dari jumlah keseluruhan. Sementara itu, dia menambahkan, jumlah penderita HIV/AIDS di seluruh Indonesia sejak 1980-an hingga September 2009 yang terdata oleh Departemen Kesehatan mencapai 18.442 penderita, dengan perbandingan jumlah penderita laki-laki dan perempuan sebesar tiga berbanding satu.Dia menerangkan, hampir 50 persen dari penyebaran virus HIV/AIDS terjadi melalui hubungan seksual,dan melalui jarum suntik (pada pengguna narkoba) mencapai 40,7 persen berdasarkan risetter hadap jumlah total penderita. Mengutip berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.Sampai saat ini HIV/AIDS belum ada vaksin maupun obatnya.Obat yang ada adalah (ARV=Anti Retroviral Virus) yang berfungsi hanya untuk menekan perkembangan virus. Perawatan HIV di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2005 dengan jumlah yang masih dalam pengobatan ARV pada tahun 2005 sebanyak 2.381 (61% dari yang pernah menerima ARV). Kemudian sampai 30 Juni 2010 terdapat 16.982 ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang masih menerima ARV (60,3% dari yang pernah menerima ARV). Jumlah ODHA yang masih dalam pengobatan ARV tertinggi berasal dari DKI Jakarta (7.242), Jawa Barat (2.001), JawaTimur (1.517), Bali (984), Papua (685), Jawa Tengah (575), Sumatera Utara (570), Kalimantan Barat (463), Kepulauan Riau (426), dan Sulawesi Selatan (343). Kematian ODHA menurun dari 46% pada tahun 2006 menjadi 18% pada tahun 2009.(BIM)

Sosial Budaya

Lembaga Adat Patner Pemerintah Lembaga Adat merupakan mitra/patner bagi pemerintah. Terutama berkaitan dengan permasalahan tanah dan hukum adat, untuk menunjang masyarakat adat yang adil dan sejahtera. Demikian ungkapan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH saat membuka Musayawarah Nasional (Munas) III Majelis Adat Dayak Nasional, di Gedung Tambun Bungai , Kamis (28/10). Menurut orang nomor satu di Kalteng ini, keberadaan lembaga adat seperti MADN dapat mendukung upaya mensejahterakan masyarakat, juga menunjang penyelenggaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Orang nomor satu di Kalteng ini berharap, MADN mampu memotifator, menunjang dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Eksistensi MADN dan program-program kerja yang dimilki mempunyai peranan yang strategis karena Gubernur Kalimantan Tengah A,. Teras Narang, SH saat lembaga adat menjadi mitra kerja yang berkaitan membuka Musayawarah Nasional (Munas) III Majelis Adat dengan persoalan masyarakat dan hukum adat, yang Dayak Nasional, di Gedung Tambun Bungai , (28/10). notabene adat Dayak saat ini sudah memiliki payung hukum, komunitas adat Dayak juga sudah dijamin dalam konstituen NKRI yaitu undang-undang mendatang. Dalam Munas juga mengkaji, mendiskusikan dasar 1945, yudistornal dan legislasi lainnya. Bahkan, berbagai tantangan, persoalan yang sedang dihadapi. pemerintah sangat mendukung keberdaan lembaga adat. Dalam forum MADN juga diharapkan, menjadi ajang Pemprov kalteng dengan didukung MADN, tukar pengalaman, pembelajaran dan ssaling memberi DAD, para tokoh adat dayak dan DPRD Kalteng telah informasi antara pengurus MADN, DAD antar provinsi, memfasilitaasi dan memperjuangkan lahirnya Perda antar kabupaten/kota, sehingga tercapainya sinergitas, Kalteng No.16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di sinkronisasi, dan harmonisasi. Kalteng. Ketua Panitia Pelaksana Munas MADN III Pemerintah Provinsi Kalteng juga mendorong agar Thampunah Sinseng mengatakan, Munas diikuti 830 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Kalteng juga bisa peserta. Dalam Munas tersebut juga diagendakan membuatkan perda adat di wilayahnya untuk memperkuat laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2006kelembagaan adat itu sendiri di daerah masing-masing. 2010, penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menyusun program kerja 2010-2014, Gubernur berharap, dalam Munas III kali ini, bisa serta pemilihan pengurus baru dan menetapkan menghasilkan berbagai rekomendasi untuk pemerintah pengesahan-pengesahan lainnya. dalam menyelesaikan persoalan dan tantangan di masa


13

Sosial Budaya

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH saat membuka Pawai Budaya MADN di Budaran Besar Palangka Raya, (foto kiri). Para penari asal Kalimantan Tengah saat berlangsungnya Pawai Budaya MADN, (foto kanan)

Munas ini dirangkai pula dengan pameran produk unggulan dan kebudayaan Dayak masing-masing peserta, 28-31 Oktober 2010 di Hotel Luwansa serta pawai menampilkan busana Dayak. Bahkan dalam kesempatan tersebut, juga ada penyampaian materi dari pembicara nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Dalam Negeri dengan topik Peranan dan Revitalisasi Kelembagaan Adat dalam Sistem Pemerintahan RI. Sementara itu, topik dari Kementerian Kebudayaan dan pariwisata yakni, Meningkatkan Peran masyarakat Adat Dalam Mendorong Seni Budaya dan Pariwisata di daerahnya, Kementerian Koperasi dan UMKM, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dalam rangka Meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Kalimantan, serta dari Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang. Teras Narang Dianugerahi Gelar Tamanggung Bajela Bulau Para Damang Kepala Adat di Provinsi Kalteng sepakat menganugerahi Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, SH dengan gelar Tamanggung Bajela Bulau yang artinya Tamanggung Berlidah Emas. Anugrah ini diberikan berdasarkan penilaian atas kerja keras dan kebijakankebijakan selama ini yang dilakukan oleh orang nomor satu di Kalteng tersebut, untuk memajukan taraf hidup masyarakat di daerah ini, serta kiprahnya secara nasional. Gelar ini dilakukan oleh dua sesepuh dan tokoh Suku Dayak dalam ritual Tampung Tawar di Istana Isen Mulang, Sabtu (30/10). Dalam rangkaian kegiatan itu, perwakilan para damang Kepala Adat di kalteng juga menyerahkan sepasang Mandau Kembar, senjata khas Suku Dayak Kalteng, yakni Sanaman Lampang (besi yang bisa timbul di air) dan Sanaman Mantikei (besi keras) kepada Pemprov Kalteng. Mandau Sanaman Lampang diserahkan kepada Gubernur Kalteng, Sanaman mantikei diserahkan kepada Wagub Kalteng. Agustin Teras narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasionl (MADN) Setelah terpilih menjadi Presiden majelis Adat Dayak

14


Nasional (MADN) hasil Munas III, Agustin Teras Narang meminta kepada seluruh masyarakat adat Dayak untuk tidak meminta-minta jabatan. Menurutnya, jabatan yang diberikan kepada seseorang adalah amanah. Kedepan, Teras mengatakan, MADN bersama dengan pemerintah bisa bekerja sama meningkatkan SDM yang ada di Kalimantan khususnya masyarakat adat Dayak. Untuk itu perjuangan MADN masih sangat panjang, termasuk perjuangan hak-hak adat, agar masyarakat adat Dayak tidak menjadi orang yang terpinggirkan. Rp100 Juta Untuk Korban Bencana Panitia Munas MADN III dan seluruh peserta Munas berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 100 juta untuk para korban bencana di Indonesia. Menurut Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dana tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian yakni, ke Wasior Rp32,5 juta, Korban Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah Rp 32,5 Juta dan Mentawai Rp 35 Juta.(BIM)

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran saat menerima mandau kembar yang diserahkan Lewis KDR di Istana Isen Mulang Palangka Raya

Lintas Kabupaten

Pemimpin Harus Mampu Mengayomi dan Melindungi Rakyat Pemimpin daerah merupakan pilihan rakyat. Kinerjanya harus didukung oleh rakyat pula. Konsekuensinya, pemimpin harus mampu mengayomi, melindungi rakyat, dan peka terhadap kepentingan rakyat. Intinya dari rakyat untuk rakyat. Demikian pesan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH usai melantik Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, H.Supian Hadi – Drs. HM. Taufik Mukri SH, MM dalam Rapat Paripurna di DPRD Kotim, (Senin,25 Oktober 2010). Orang nomor satu di Kalteng ini juga berharap, bupati dan wakil bupati yang baru dilantik kedepannya mampu melaksanakan program pembangunan dengan baik, dengan syarat harus ada dukungan dari DPRD setempat dan pimpinan di daerah serta masyarakat. Tidak lupa, Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati Kotim, Wahyudi K Anwar. Catatan redaksi, pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kotim 2010-2015 tersebut dihadiri sekitar 2000 undangan. Hadir diantaranya, Ketua DPRD Provinsi Kalteng, R Atu Narang, Kapolda Kalteng Brigjend Pol H Damianus Jecky, Kajati Kalteng Muhammad Yusuf, SH MH, mantan Bupati Kotim Barkun Nurdin, Bupati katingan Drs Duwel Rawing, Bupati Kapuas Mawardi, Bupati Seruyan Darwan Ali. Seperti diketahui, Pemilu Kada Juni 2010 di Kotim diikuti tujuh calon bupati/wakil bupati. Dari data yang dilansir beberapa media, kandidat di Kotim merupakan kandidat paling banyak di Indonesia. (BIM).

Profil Bupati Kotawaringin Timur

Profil Wakil Bupati Kotawaringin Timur

Nama : H Supian Hadi SIKom TTL : Kota Baru, 21 Februari 1976 Alamat : Jl. MT Haryono 70 Sampit Agama : Islam Keluarga : - Istri : Hj.Iswanti SE MM - Anak : 3 Orang Riwayat Pendidikan: - SDN PT Kodeco Kalsel 1988 - SMPN 1 Batu Licin, 1991 - STM Darussalam Martapura, 1994 - Universitas Terbuka Jurusan Ilmu Komunikasi, 2007

Nama : Drs HM Taufiq Mukri SH MM TTL : 21 Desember 1952 Alamat : Jl. Anggur III No.7 sampit Agama : Islam Keluarga: - Istri : Hj.Fatmawati - Anak : 4 Orang Riwayat Pendidikan: - SDN Sampit, 1965 - SMPN Sampit, 1968 - SMAN Sampit, 1971 - Strata I : FE Unpar Palangka Raya, 1984 - Strata I : STIH Habaring Hurung Sampit, 2002 - Strata II : Universitas Krisnadwipayana Jakarta, 2004 ISEN MULANG, Edisi Nopember 2010

15

Opini

APRES NOUS LE DELUGE Oleh : Kardinal Tarung

Sekali-sekali bergaya sebagai seorang yang menguasai bahasa Perancis. Betul, bahwa kalimat tersebut diambil dari bahasa Perancis dan penguasaan saya pada bahasa Perancis hanya sepotong itu – tidak lebih. APRES NOUS LE DELUGE diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: “BIARLAH PRAHARA DATANG SETELAH KITA PERGI.” Diucapkan oleh para bangsawan Perancis pada masa itu, yaitu pada masa sebelum terjadi revolusi Perancis. Adapun Revolusi Perancis terjadi pada tanggal 14 Juli 1789. APRES NOUS LE DELUGE, ungkapan yang merupakan refleksi yang menunjukkan ketidak-pedulian pada nasib buruk orang lain, yaitu orang-orang yang bukan dari kalangan bangsawan. Menggambarkan sikap lebih mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. Dalam pandangan mereka, orang hidup di dunia ini hanya menumpang minum. “Wong urip ing donya iku mung nunut ngombe.” Di Indonesia dikenal “aji mumpung”, ajian yang ternyata telah lebih dahulu dikuasai dan digunakan oleh orang Perancis. Kehilangan roh welas asih, rasa peduli, memiliki dan dimiliki. Semoga tidak ditemukan pejabat di Indonesia seperti bangsawan Perancis yang hidup sebelum terjadi Revolusi Perancis. Jika juga ditemukan yang demikian, maka “aji mumpung” yang dikenal dan digunakan di Indonesia murni import dari Perancis. “Aji mumpung” hanya menumpang hidup karena tidak lahir dari kebudayaan Indonesia. Saya mengajak kita sejenak melupakan cerita tentang bangsawan Perancis. Kita tinggalkan mereka di tataran kenangan sebagai yang tidak bertanggungjawab. Kehidupan mereka telah berakhir di ketajaman quellitine, pisau jagal raksasa yang diciptakan oleh La Quellitine. “Aku pergi ke Timur mencari duniaku untuk bisa menemukan diriku sendiri.” Di sini, di Kalimantan Tengah kita temukan tapaktapak visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Agustin Teras Narang, SH dalam berbagai kebijakan. Konsistensi, komitmen, sinergitas dan harmonisasi adalah kata kunci yang menjadi semacam unsur konstruksi daripada jembatan sosial yang dibentangkan beliau. Jembatan yang memiliki dimensi: spirit publik dalam pembangunan, yaitu partisipasi dan engagement; reformasi birokrasi; rekognisi dan revitalisasi adat; konsosiasionalisme; komunikasi dengan masyarakat sipil. Tentu pada ruang yang terbatas ini tidak dapat saya sampaikan detail dimensi-dimensi tersebut seperti dalam bentuk sebuah narasi lengkap.

16


Jembatan yang dibentangkan beliau menyambungkan semangat kerakyatan dengan akuntabilitas pembangunan. Dimensi reformasi birokrasi menyambung perubahan mindset dengan semangat menembus isolasi. Dimensi rekognisi dan revitalisasi adat menyambung adat dengan perubahan sosial. Dimensi konsosiasionalisme menyambung diversifikasi kelompok masyarakat dengan semangat membangun masyarakat multikultur. Dimensi komunikasi dengan masyarakat sipil menyambung otonomi pemerintah dengan kontrol publik. Derajat capaian dapat dilihat dan dirasakan atau dinikmati, antara lain: - Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L) - Program Kalteng Harati (Program yang substansinya tidak hanya mengedepankan intelektual dan akademik, tetapi juga etika, estetika dan tanggung jawab). - Program Kalteng Barigas (menyangkut upaya meningkatkan derajat IPM masyarakat Kalimantan Tengah). - Hadirnya kekuatan civil society yang menjalankan fungsi kontrol. - MoU dengan KPK untuk menegaskan komitmen pengembangan pemerintahan yang baik. - Pendirian Ombudsman yang menjadi saluran keluhan

Opini

masyarakat. - Penataan sistem laporan keuangan dan administrasi. - Pengakuan adat secara formal (Perda dan Pergub tentang adat). - Komposisi kepemimpinan daerah dengan kepekaan ethnis mengejawantahkan filosofi “huma betang”. - Tidak mengemukanya isu primordial dalam pembangunan dan pemerintahan. - Penerimaan Pemerintah Provinsi atas input dari masyarakat sipil, antara lain melalui “Gubernur Hasupa Rakyat”. Komponen di atas harus bisa saling mengunci (interlocking) menjadi path dependency yang mengikat Pemerintah Provinsi dan komponen non pemerintah dalam proses pembangunan menembus isolasi. Jadi, apabila beliau – Gubernur Kalimantan Tengah – Bapak Agustin Teras Narang, SH – mendapat banyak penghargaan dari banyak pihak; sesuai dengan prestasi yang diukir beliau untuk negeri ini. Kalimantan Tengah membangun demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Output kebijakan dan kepemimpinan beliau adalah inti kekuatan yang memposisikan beliau sebagai yang berhak menerima anugerah penghargaan. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 26 Oktober

2010 beliau bersama-sama dengan 10 tokoh nasional mendapat anugerah Pemimpin Pancasila. Pada tanggal 30 Oktober 2010 beliau mendapat kepercayaan sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional melalui Musyawarah Nasional III yang dilaksanakan di Palangka Raya yang dihadiri tidak saja tokoh-tokoh Dayak Indonesia, tetapi dihadiri pula tokoh Dayak dari negara tetangga, Malaysia dan Brunai Darussalam. Ingin saya katakan di sini, bahwa beliau pejabat yang benar-benar mengatasi hal yang hendak diatasi dan meraih hasil yang diharapkan. Masuk lorong waktu yang akan datang dan jauh ke depan. Beliau bukan bangsawan Perancis dan tidak akan pernah berkata: “BIARLAH PRAHARA DATANG SETELAH KITA PERGI.” Dalam kelimpahan kearifan memang banyak kesedihan dan siapa yang bertambah ilmunya, bertambah keharuannya. Kata orang: “air mata tidak selalu mencerminkan kecengengan infantil. Bisa memantulkan kekuatan batin dari kedalaman penghayatan.” *) Penulis adalah Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov. Kalteng


17

Ucapan Selamat

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENGUCAPKAN SELAMAT

ATAS DITETAPKANNYA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH A. TERAS NARANG, SH SEBAGAI

PRESIDEN MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL 2010-2015 Palangka Raya, 30 Oktober 2010 KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL Drs. KARDINAL

18


Foto Kegiatan

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH di dampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalteng saat meninjau pembangunan Jembatan Kalahien, (2/11). (foto kiri atas). Usai Pengukuhan Pengurus Daerah Dewan Pimpinan Daerah Penghimpun Anggerak Indonesia Ketua TP PKK Prov. Kalteng Ny. Moenartining Terasn Narang menyerahkan anggrek kepada Ibu. Hj. Mufidah Jusuf Kalla di Palangka Raya, (3/11). (foto kanan atas)

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Istana Isen Mulang Palangka Raya, (27/10)

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran saat melepas kafilah haji asal Kalimantan Tengah, (24/10)

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH membuka secara resmi Acara Pestani di Palangka Raya, (foto kiri atas). Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH saat meninjau lokasi Pameran Pestani di Palangka Raya, (foto kanan atas). (22/10).


19

20



21

Cover Depan : Antara Mahasiswa dan Wirausaha 3. Kerjasama Dengan BPK, Tingkatkan Pengelolaan Daerah 6. Kamera Untuk Bandara dan Pelabuhan 6

Recommend Documents