Corporate Social Responsibility (CSR) dapat mewujudkan peningkatan KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan KaruniaNya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini dapat terselesaikan dengan baik. LP2KD merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

(TKPK)

Kota Madiun terhadap hasil koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Madiun. Berdasarkan

monitoring

dan

evaluasi

yang

telah

dilakukan,

program/kegiatan penanggulangan kemiskinan telah terlaksana dengan baik sesuai

dengan

masing-masing

kelompok kluster.

program

Indikator

penanggulangan

utama

kemiskinan

penanggulangan

di

kemiskinan

memperlihatkan hasil yang cukup baik meskipun beberapa indikator utama masih menunjukkan perlambatan dalam laju pertumbuhannya, namun sebagian besar telah mengarah pada peningkatan kesejahteraan. Diharapkan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan peran aktif

Corporate

Social

Responsibility

(CSR)

dapat

mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kota Madiun serta percepatan di dalam penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Demikian Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi TKPK Kota Madiun dalam menjalankan kapasitasnya sebagai lembaga yang fokus pada penanggulangan kemiskinan.

Madiun

Desember 2013

WAKIL WALIKOTA MADIUN selaku KETUA TKPK

H. SUGENG RISMIYANTO, S.H, M.Hum

DAFTAR ISI

Daftar Isi Daftar Grafik dan Tabel

i ii

BAB I : PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang ………………………….……………....………….…………..………. I.2 Maksud dan Tujuan..…………………………………………………….......….……. I.3 Landasan Hukum...………………………………..............…………......………… I.4 Sistematika Penulisan......……………………………....………………….….....…

1 3 9 10

BAB II : KONDISI KEMISKINAN DI KOTA MADIUN II.1 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan....……………….…………………… II.2 Bidang Kesehatan ……………….………………….....………….…………………… II.3 Bidang Pendidikan..…………...………………………….....………………….…….. II.4 Bidang Infrastruktur..………………….………………….....………………….……. II.5 Bidang Ketahanan Pangan..…………………………….....………………….…….

11 16 21 25 26

BAB III : TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN III.1 Komposisi Anggaran Sektoral...........………………….............................. III.2 Anggaran Belanja Sektoral menurut Sumber Pembiayaan................... III.3 Anggaran Belanja Sektoral menurut Mata Anggaran.......................... III.4 Anggaran Belanja Sektoral menurut Jenis Program yang Dibiayai.......................................................................................... III.5 Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan........

28 34 37 39 40

BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN IV.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan........……………………………...….. IV.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan.........………………………………….... IV.3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.......................... IV.4 Pengaduan Masyarakat...................................................................

43 44 45 45

BAB V : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN V.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan....……………....……………………. V.2 Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.....……… V.3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2013..............………………….. V.4 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.......

47 49 51 56

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI VI.1 Prioritas dan Intervensi Sektoral dan Wilayah....………………………..……. VI.2 Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja............………… VI.3 Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

62 64 64

i

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

BAB I GRAFIK

Grafik Data IPM Kota Madiun Tahun 2009-2012 ................................ 4

BAB II GRAFIK

Grafik Angka Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2012.................... 11

GRAFIK

Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2003-2012..........

12

GRAFIK

Indeks kedalaman dan Keparahan Kota Madiun Tahun 2003-2012......

13

GRAFIK

Grafik Data TPT Kota Madiun Tahun 2009-2012................................. 14

GRAFIK

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2009-2012.....

15

GRAFIK

Grafik Data AKB Kota Madiun Tahun 2009-2012...............................

17

GRAFIK

Grafik Data AKI Kota Madiun Tahun 2009-2012................................

18

GRAFIK

Grafik Balita Gizi Buruk Kota Madiun Tahun 2010-2012......................

19

GRAFIK

Grafik Data AHH Kota Madiun Tahun 2010-2012...............................

20

GRAFIK

Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Madiun Tahun 2010-2012..

21

GRAFIK

Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Madiun Tahun 2010-2012..

22

GRAFIK

Grafik Angka Melek Huruf di Kota Madiun Tahun 2009-2012...............

23

GRAFIK

Grafik Angka Putus Sekolah (APS) Kota Madiun Tahun 2010-2012......

24

GRAFIK

Grafik Akses Air Bersih Kota Madiun Tahun 2009-2012.......................

25

GRAFIK

Grafik Produksi Tanaman Padi Kota Madiun Tahun 2008-2012............

27

GRAFIK

Grafik Anggaran Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2010-2014............... 28

Tabel

Program Penanggulangan Kemiskinan yang murni di danai APBD Kota 29 Madiun Tahun 2013………………………………….....................................

Tabel

Anggaran Belanja Sektoral Menurut Sumber Pembiayaan...................

34

Tabel

Anggaran Belanja Sektoral Menurut Mata Anggaran...........................

37

Tabel

Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis Program Yang dibiayai........

39

Tabel

Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan yang murni di danai 51 APBD Kota Madiun Tahun 2014........................................................

Tabel

Data Perbandingan Masyarakat Miskin di Kota Madiun dengan 60 Jaminan Kesehatan Tahun 2009-2012. ii

63

Peta

Peta Kemiskinan Kota Madiun-Individu data PPLS 2011......................

Peta

Peta Kemiskinan Kota Madiun-Rumah Tangga Sasaran data PPLS 63 2011...............................................................................................

Tabel

Agenda Kerja TKPK Kota Madiun Tahun 2014....................................

66

iii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG Penanggulangan Kemiskinan adalah program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Penanggulangan kemiskinan akan terlaksana baik dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Namun, kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya bertumpu pada program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah saja, peran aktif masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan juga diperlukan karena yang benar-benar menentukan seseorang itu mampu untuk sejahtera atau tidak adalah dirinya sendiri. Bantuan dari lembaga swasta atau pihak lain melalui dana bantuan sosial kemasyarakatan yang bersifat memberdayakan maupun hibah juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam rangka mendukung tercapainya percepatan di dalam penanggulangan kemiskinan. Berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan terus dilakukan dengan sasaran masyarakat miskin sebagaimana yang terdapat di dalam data kemiskinan PPLS 2011 yang diterima dari TNP2K. Diharapkan dengan program/kegiatan yang dilakukan secara terpadu dari berbagai sektor dan bersifat berkelanjutan dengan sasaran yang sama akan mampu membantu masyarakat miskin untuk mandiri dan sejahtera. Namun, sayangnya meskipun setiap tahun mengalami peningkatan kesejahteraan dan penurunan di dalam jumlah masyarakat miskin serta tingkat kemiskinan tapi laju penurunan masih mengalami perlambatan. Belum ada penurunan jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan yang signifikan yang terjadi di setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penanggulangan kemiskinan dalam merencanakan dan menentukan setiap prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan agar capaian target percepatan dalam menanggulangi kemiskinan dapat terwujud. Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

1

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah : a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program yang mendukung dilakukannya strategi penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain : a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c.

kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan

d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin Strategi

dan

program

tersebut

dilakukan

secara

terkoordinasi

yang

diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan

program).

program

penanggulangan

Program-program

kemiskinan

penanggulangan

yang

kemiskinan

bersasaran dilakukan

(targeted dengan

mensasarkan langsung kepada mereka yang tergolong miskin dan hampir miskin atau untuk mereka yang berada pada tingkat kemiskinan 10% sampai 30% terendah sebagaimana di dalam kriteria PPLS 2011. Program penanggulangan kemiskinan kepada mereka yang membutuhkan diharapkan akan jauh lebih efektif

dalam upaya

penanggulangan kemiskinan. Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

2

program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Program pendukung lainnya

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

MASYARAKAT MISKIN

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

Obyek yang sama dengan berbagai program dan kegiatan yang terus dilakukan, diharapkan mampu mendukung terjadinya percepatan

di dalam penanggulangan

kemiskinan. Untuk itu, perlu adanya validitas data yang akurat yang menjadi pijakan dasar

dalam

pelaksanaan

program/kegiatan

yang

penanggulangan

salah

sasaran

akan

kemiskinan,

karena

mengakibatkan

pelaksanaan

kegagalan

dalam

pencapaian misi penanggulangan kemiskinan. I.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Sebagaimana LP2KD sebelumnya yang telah menjelaskan bahwa Pelaksanaan koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kepedulian terhadap program yang berbasis pada pengentasan masyarakat miskin, agar segala bentuk kebijakan dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dapat terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dengan baik. Beberapa indikator yang menunjukkan tingkat

keberhasilan pembangunan

manusia dan kesejahteraannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kota Madiun pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 76,23 dan 76,61. IPM Kota Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

3

Madiun di Tahun 2010 Dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Madiun 2011 yang sebesar 77,25

terjadi peningkatan kualitas sumber

daya manusia Kota Madiun sebesar 0,64, sedangkan pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Madiun 77,42 yang berarti dari tahun 2011 sampai 2012 terjadi kenaikan sebesar 0,17. Secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Madiun sebesar 1,19.

GRAFIK IPM KOTA MADIUN TAHUN 2009 – 2012

Tujuan Tujuan penanggulangan kemiskinan pada dasarnya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Beberapa tujuan dan sasaran MDGs yang menggambarkan bidang analisis kondisi kemiskinan adalah sebagai berikut: MDG 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai

dalam

upaya

untuk

lebih

menurunkan

lagi

tingkat

kemiskinan,

sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2009) menuju targetnya sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 4

Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDG sebesar 15,5 persen pada tahun 2015. Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada: (i) perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); (ii) pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya; (iii) peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial; dan (iv) perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin. MDG 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Upaya Indonesia untuk mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/09 angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) secara umum disparitas partisipasi pendidikan antar provinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0 persen. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalah meningkatan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah: (i) perluasan akses yang merata

pada

pendidikan

dasar

khususnya

bagi

masyarakat

miskin;

(ii)

peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; dan (iii) penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015.


5

MDG 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 99,85. Oleh sebab itu, Indonesia sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat ada nya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian. Disamping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPR pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan, menjadi 17,9 persen. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi: (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. MDG 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerahdaerah miskin dan terpencil. Prioritas ke depan adalah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. MDG 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Ratio) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

6

kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehat-an terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. MDG 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian pengobatan

penyakit telah

Tuberkulosis

mencapai

yang

target.

meliputi

penemuan

Pendekat-an

untuk

kasus

dan

mengendalikan

penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat

kegiatan

promosi

kesehatan

untuk

meningkatkan

kesadaran

masyarakat. MDG 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun ke depan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

7

layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana. Di samping itu, perlu dilakukan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 menjadi 12,12 persen pada tahun 2009. Upaya untuk penurunan proporsi rumah tangga kumuh dilakukan melalui penanganan pemukiman kumuh. MDG 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efektifi tas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rasio pinjam an luar negeri pemerintah terhadap PDB dari 24,6 persen pada tahun 1996 menjadi 10,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu, Debt Service Ratio Indonesia juga telah menurun dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009. Untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi, sektor swasta telah membuat investasi besar dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan akses pada telepon selular, jaringan PSTN, dan komunikasi internet telah meningkat


8

sangat pesat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, sekitar 82,41 persen dari penduduk Indonesia mempunyai akses pada telepon seluler. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota memiliki tugas : a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota; dan b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota. Dari tugas utama yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tersebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Madiun menguraikan tugas tersebut menjadi beberapa bagian antara lain : 1. Menyiapkan agenda Rapat Koordinasi TKPK yang terdiri dari: • Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di Kota Madiun • Menganalisis besaran pengeluaran Pemerintah Kota Madiun sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD) • Mengkoordinasikan

pelaksanaan

dan

pengendalian

program

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dari masing-masing SKPD Kota Madiun • Mengintegrasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari anggaran CSR ke dalam program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Madiun 2. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) ini bertujuan

untuk

mengevaluasi

pencapaian

target

dalam

menanggulangi

kemiskinan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target penurunan jumlah dan angka kemiskinan. I.3 LANDASAN HUKUM 1. RPJMN 2009 -2014 2. RPJMD Kota Madiun Tahun 2009-2014


9

3. Peraturan

Presiden

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan. 4. Instruksi Presiden Nomro 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/39/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Madiun I.4 SISTEMATIKA PENULISAN 1. BAB 1

: PENDAHULUAN

2. BAB 2

: KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH

3. BAB 3

: ANGGARAN BELANJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4. BAB 4

: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5. BAB 5

: KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

6. BAB 6

: REKOMENDASI


10

BAB II KONDISI KEMISKINAN DI KOTA MADIUN

II.1

BIDANG KEMISKINAN DAN KETENAGAKERJAAN II.1.1

Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah 1. Angka kemiskinan Angka Kemiskinan Kota Madiun pada dasarnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan 0,18 persen. Untuk tahun 2011 berdasarkan data dari BPS Kota Madiun, tingkat kemiskinan di Kota Madiun berada pada titik 5,66 persen atau menurun sebesar 0,45 persen. Namun data resmi dari SUSENAS belum diterima. Sampai dengan tahun 2012, angka kemiskinan di Kota Madiun belum juga diterima secara resmi dari lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan. Sehingga yang dapat dilakukan hanya memproyeksi

tingkat

kemiskinan

dari

tahun

sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisa data proyeksi, angka kemiskinan di Kota Madiun pada tahun 2012 adalah sebesar 5,37 persen. Diproyeksikan turun sebesar 0,29 persen dari tahun 2012. GRAFIK ANGKA KEMISKINAN KOTA MADIUN TAHUN 2003 – 2012


11

2. Jumlah Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun sama dengan angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kenaikan terjadi di beberapa tahun, namun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Kota Madiun sebesar 17.100 jiwa, hingga data terakhir yang masuk pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kota Madiun berkurang hingga 10.431 jiwa. Dalam periode 7 tahun terjadi penurunan sebesar 6.669 jiwa, hampir 40% dari jumlah penduduk miskin di tahun 2003. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin berdasarkan data makro belum diterima oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun, berdasarkan data dari BPS Kota Madiun, jumlah masyarakat miskin di Kota Madiun tahun 2011 sebanyak 9.700 jiwa. Untuk tahun 2012, karena data resmi belum ada maka diproyeksikan jumlah penduduk miskin Kota Madiun sebesar 8.900 jiwa, mengalami penurunan sebanyak 800 jiwa dari tahun sebelumnya. GRAFIK JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA MADIUN TAHUN 2003 – 2012


12

3. Indeks Keparahan (P1) dan Kedalaman Kemiskinan (P2) Indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty Gap Index ( P1 ) adalah Indeks yang menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Severity Index (dalam

persen

(P2) adalah jumlah dari kuadrat selisih

terhadap

garis

kemiskinan)

rata-rata

antara

pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan secara keseluruhan bergerak turun, yang mengindikasikan adanya peningkatan yang positif mengenai kemiskinan di Kota Madiun. Berdasarkan data resmi dari BPS, indeks kedalaman dan keparahan di Kota Madiun cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Data resmi terakhir diterima di tahun 2010 kedalaman kemiskinan Kota Madiun berada di titik 0,97 dan keparahan kemiskinan ada di titik 0,26. Data resmi di tahun 2011 dari BPS belum diterima, sehingga berdasarkan hasil proyeksi di tahun-tahun sebelumnya kedalaman kemiskinan Kota Madiun adalah 0,84 dan di tahun 2012 sebesar 0,82. Sedangkan keparahan kemiskinan Kota Madiun sebesar 0,135 di tahun 2011 dan 0,097 di tahun 2012. INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN KOTA MADIUN TAHUN 2003 – 2012


13

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pengangguran Terbuka merupakan gambaran kondisi dimana seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang memberikan pendapatan sebagai hasil imbalan dari kegiatan bekerjanya. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan penduduk usia kerja yang sedang mencari kerja terhadap angkatan kerja. Sebagaimana

gambaran

dari

grafik

di

bawah,

Tingkat

Pengangguran Terbuka di Kota Madiun tahun 2009 berada pada titik 11,27 terus mengalami penurunan 9,52 di tahun 2010 sampai 5,11 di tahun 2011. Sedangkan di tahun 2012 berdasarkan data dari Provinsi Jawa Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun berada di titik 6,71 ada kenaikan sebesar 1,70 dari tahun 2011, namun angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan TPT di Kabupaten/Kota lainnya di

Jawa

Timur.

Diharapkan

tahun-tahun

berikutnya

terjadi

penurunan seiring dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin. GRAFIK DATA TPT KOTA MADIUN TAHUN 2009 – 2012


14

5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Laju Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sebesar 6,06, dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 yang sebesar 6,93 berarti terjadi peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun sebesar 0,87. Sedangkan pada tahun 2011 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun adalah 7,18

yang

berarti

dari

tahun

2010

sampai

2011

terjadi

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25. Sedangkan di tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi mengalami

kenaikan

sebesar 7,79. GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MADIUN TAHUN 2009 – 2012

II.1.2

Relevansi dan Efektivitas Program Berdasarkan data perkembangan antar waktu di atas menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masih belum terlihat relevansi antara kedua nya, karena turunnya tingkat kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin ternyata tidak mempengaruhi turunnya tingkat pengangguran terbuka.


15

II.1.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah Untuk Kota Madiun hal yang perlu di prioritaskan adalah bagaimana mengurangi tingkat

pengangguran terbuka karena

dibandingkan

dengan wilayah disekitar, Kota Madiun memiliki TPT yang lebih tinggi. Jadi program dan kegiatan diprioritaskan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Antar wilayah di Kota Madiun memiliki prioritas yang sama dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. II.2

BIDANG KESEHATAN II.2.1

Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah 1. Angka Kematian Bayi Di Kota Madiun pada tahun 2009 sebesar 18,59 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Madiun 2010 yang sebesar 10,20 per 1.000 kelahiran hidup, berarti terjadi penurunan tingkat kematian bayi di Kota Madiun sebesar 8,39 per 1.000 kelahiran hidup atau sekitar 45,13 persen. Sedangkan pada tahun 2011 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Madiun 8,60 per 1.000 kelahiran hidup yang berarti dari tahun 2010 sampai 2011 terjadi penurunan tingkat kematian bayi sebesar 1,60 per 1.000 kelahiran hidup atau sekitar 15,69 persen. Sedangkan di Tahun 2012 angka kematian bayi berada di titik 12,22 per 1.000 kelahiran hidup. Terjadi peningkatan kematian bayi atau ada penurunan terhadap kualitas kesehatan bayi yang lahir sebesar 3,62 per 1.000 kelahiran hidup atau meningkat sebesar 42,09 persen.


16

GRAFIK DATA AKB KOTA MADIUN TAHUN 2009 - 2012

2. Angka Kematian Ibu Angka kematian ibu di Kota Madiun sempat mengalami kenaikan di tahun 2010 dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2009, AKI menunjukkan angka 75,87 per 100.000 kelahiran hidup yang kemudian naik di tingkat 149,97 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, pergerakan penurunan kemudian terjadi di tahun 2011. AKI berada di posisi 74,4 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang ada, tahun 2011 terdapat 2 kasus kematian ibu melahirkan di Kota Madiun yang disebabkan oleh emboli air ketuban dan pendarahan. Kejadian tersebut berada di Kelurahan Mojorejo dan Sukosari. Meskipun angka kematian ibu berada di 74,4/100.000 kelahiran hidup masih di bawah target MDG’s yaitu 102/100.000 kelahiran hidup, Dinas Kesehatan Kota Madiun tetap terus mengupayakan agar AKI berada di titik terendah. Pada tahun 2012 AKI kembali mengalami penurunan di titik 71,89 per 100.000 kelahiran hidup.


17

GRAFIK DATA AKI KOTA MADIUN TAHUN 2009 - 2012

3. Balita Gizi Buruk Jumlah Balita di Kota Madiun tahun 2011 tercatat 11.329 orang. Dari jumlah 11.329 tersebut yang datang ke posyandu untuk ditimbang dan dipantau pertumbuhannya sebanyak 10.229 balita (90,3%). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, untuk balita gizi buruk di Kota Madiun pada tahun 2011 sebanyak 22 balita (0,22%) menurun dari tahun sebelumnya sebesar 43 balita atau sebanyak 0,42%. Sedangkan di tahun 2012 dari 13.629 balita yang tercatat, yang datang dan ditimbang ke posyandu hanya sebanyak 9.625 atau sekitar 70,62 persen. Jumlah kedatangan bayi dan balita ke Posyandu menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan balita gizi buruk yang tercatat di tahun 2012 sebanyak 26 orang atau sekitar 0,27 persen.


18

GRAFIK BALITA GIZI BURUK KOTA MADIUN TAHUN 2010 – 2012

4. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Madiun pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 70,81 dan 71,01

dibandingkan dengan Angka

Harapan Hidup (AHH) di Kota Madiun tahun 2011 yang sebesar 71,29

berarti

kualitas

kesehatan

masyarakat

Kota

Madiun

meningkat sebesar 0,28. Sedangkan pada tahun 2012 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Madiun 71,36 yang berarti dari tahun 2011 sampai 2012 terjadi kenaikan kualitas kesehatan masyarakat Kota Madiun sebesar 0,07 Jadi secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai

tahun

2012

terjadi

peningkatan

kualitas

kesehatan

masyarakat Kota Madiun sebesar 0,55.


19

GRAFIK DATA AHH KOTA MADIUN TAHUN 2010 – 2012

II.2.2

Relevansi dan Efektivitas Program Relevansi dan keefektifan program dalam mengatasi balita gizi buruk cukup membantu, meskipun ada sedikit peningkatan di tahun 2012, namun secara keseluruhan penanganan terhadap gizi buruk sudah cukup efektif.

II.2.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah Kecamatan Kartoharjo di tahun 2012 menyumbang 19,23 persen dari jumlah balita gizi buruk yang ada di Kota Madiun. Kecamatan Taman berperan sebesar 26,92 persen dari jumlah keseluruhan balita gizi buruk yang ada di Kota Madiun, sedangkan Kecamatan Manguharjo memiliki andil yang cukup besar terhadap meningkatnya jumlah Balita Gizi Buruk di Kota Madiun, yaitu sebesar 53,85 persen. Namun angka tersebut bukan lah salah satu tolak ukur untuk melakukan intervensi wilayah, karena setiap wilayah memiliki probabilitas dan prioritas yang sama. Sehingga tidak perlu dilakukan intervensi terhadap salah satu wilayah di Kota Madiun. Intervensi dilakukan di seluruh wilayah di Kota Madiun.


20

II.3

BIDANG PENDIDIKAN II.3.1

Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Madiun tahun 2010-2011 untuk tingkat SD/MI tidak mengalami kenaikan, tapi untuk tingkat SMP/MTs sampai tingkat SMA/SMK/MA mengalami kenaikan di dua tahun terakhir, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah siswa yang terus bertambah. APK tahun 2010-2011 sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini. APK tingkat SD/MI sampai dengan tingkat SM di Kota Madiun terus mengalami kenaikan, dan itu berarti tingkat partisipasi sekolah siswa dari tingkat dasar sampai menengah terus mengalami peningkatan. Namun data di tahun 2012 menunjukkan adanya penurunan APK di semua jenjang pendidikan. Nilai ini akan menjadi catatan di tahun selanjutnya melalui strategi dan tahapantahapan perbaikan program untuk mendukung meningkatnya APK di setiap jenjang pendidikan. GRAFIK ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) KOTA MADIUN TAHUN 2010 – 2012

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga


21

2. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Madiun tahun 2010-2011 untuk tingkat SD/MI tidak mengalami kenaikan, tapi untuk tingkat SMP/MTs sampai tingkat SMA/SMK/MA mengalami kenaikan di tiga tahun terakhir, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah siswa yang terus bertambah dan ketersediaan kelas. APM tahun 2010-2011 sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini. Berbeda dengan Angka

Partisipasi

Kasar,

Angka

Partisipasi

Murni

juga

menggambarkan kecenderungan peningkatan di tiap tahunnya. Begitu juga di tahun 2012, APM hampir di tiap tingkat pendidikan mengalami peningkatan. Di tahun 2012, APM Kota Madiun sudah diatas 100 untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MA hanya APM SMP/MTs yang masih berada di bawah 100. GRAFIK ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) KOTA MADIUN TAHUN 2010 – 2012


3. Angka Melek Huruf Angka melek huruf terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari semakin meningkat. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk : Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

22

•

mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

•

menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

•

menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah

Angka melek huruf Kota Madiun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah. GRAFIK ANGKA MELEK HURUF DI KOTA MADIUN TAHUN 2009 – 2012


4. Angka Putus Sekolah (APS) Angka Putus Sekolah (APS) merupakan rasio dari siswa yang lulus sekolah dengan siswa yang memutuskan untuk keluar dari sekolah yang bersangkutan. Namun, data ini selain menggambarkan siswa yang murni keluar dari sekolah karena alasan tertentu juga masih Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

23

dipengaruhi oleh siswa yang pindah sekolah tanpa pemberitahuan. Adapun gambaran besarnya rasio dari siswa yang putus sekolah tersebut terlihat pada grafik di bawah ini. GRAFIK ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS) KOTA MADIUN TAHUN 2010 – 2012

S Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

II.3.2

Relevansi dan Efektivitas Program Bidang pendidikan di Kota Madiun merupakan salah satu prioritas dalam

pembangunan.

merupakan

salah

kemiskinan.

satu

Demikian

Pembangunan faktor

bidang

penunjang

pentingnya

peranan

pendidikan

dalam

juga

pengentasan

pendidikan

dalam

penanggulangan kemiskinan, sehingga hampir 40% APBD Kota Madiun diperuntukkan

pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan

indikator pembangunan pendidikan yang digambarkan dalam beberapa grafik diatas, terlihat adanya perbaikan yang cukup signifikan yang membuktikan bahwa program kegiatan dan strategi pendidikan yang telah

dilaksanakan membawa hasil

yang cukup

effektif dalam

peningkatan derajat pendidikan masyarakat Kota Madiun. II.3.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah Untuk Kota Madiun hal yang perlu di prioritaskan untuk diintervensi adalah menurunkan lagi anak-anak yang putus sekolah khususnya untuk jenjang SMA/MA/SMK. Sedangkan untuk antar wilayah di Kota


24

Madiun yang terdiri dari tiga kecamatan, karena angka yang terlalu kecil maka tidak ada disparitas wilayah diantara tiga kecamatan tersebut, sehingga tidak diperlukan intervensi wilayah. II.4

BIDANG INFRASTRUKTUR II.4.1

Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah Akses Air Bersih Akses bersih merupakan salah satu indikator, bahwa masyarakat memiliki derajat kebersihan yang cukup akan pemenuhan air bersih. Selama kurun waktu 4 (empat ) tahun terakhir, cakupan terhadap akses air bersih di masyarakat Kota Madiun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Madiun, terakhir di tahun 2012 tercatat 90,96% telah terlayani oleh air bersih. Diharapkan di tahun-tahun mendatang grafik yang memperlihatkan akses penggunaan air bersih masyarakat Kota Madiun selalu mengalami peningkatan. GRAFIK AKSES AIR BERSIH KOTA MADIUN TAHUN 2009 – 2012

Sumber : PDAM Kota Madiun


25

II.4.2

Relevansi dan Efektivitas Program Keefektivitasan

program/kegiatan

yang

telah

dilakukan

dalam

pengembangan pendistribusian instalasi air bersih terlihat dari adanya peningkatan yang terjadi pada akses air bersih yang telah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Kota Madiun, atau sekitar 90,96% dari seluruh masyarakat Kota Madiun telah terlayani oleh air bersih PDAM. II.4.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah Untuk Kota Madiun hal yang perlu di prioritaskan adalah bagaimana meningkatkan akses sanitasi yang layak karena masih ada masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk MCK dan hal tersebut akan mempengaruhi penyerapan air tanah yang layak untuk digunakan sebagai air bersih. Jadi, program dan kegiatan sebaiknya diprioritaskan untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat Kota Madiun. Sedangkan untuk antar wilayah di Kota Madiun yang terdiri dari tiga kecamatan, tidak ada disparitas wilayah diantara tiga kecamatan tersebut, sehingga tidak diperlukan intervensi wilayah.

II.5

BIDANG KETAHANAN PANGAN II.5.1

Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah Untuk bidang ketahanan pangan, Kota Madiun masih mengandalkan padi sebagai tanaman pokok utama yang diproduksi. Indikator utama keberhasilan ada pada tingkat produksi tanaman pangan terutama komoditas utamanya, yaitu produksi padi. Peningkatan produksi tanaman padi menggambarkan salah satu indikator peningkatan terhadap ketahanan akan subsidi pangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut gambaran produksi tanaman padi di Kota Madiun dalam lima tahun terakhir.


26

GRAFIK PRODUKSI TANAMAN PADI KOTA MADIUN TAHUN 2008 – 2012

Sumber : Madiun Dalam Angka Tahun 2009-2013

II.5.2

Relevansi dan Efektivitas Program Berdasarkan data dan grafik yang menggambarkan tingkat produksi tanaman padi di Kota Madiun, meskipun di tahun 2011 sempat mengalai penurunan namun kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2012 sepertinya memberikan jawaban atas hasil dan program yang telah dilakukan selama setahun terakhir agar grafik yang menggambarkan produksi tanaman padi tidak terus mengalami penurunan.

II.5.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah untuk kedepan, mungkin program kegiatan yang dilakukan lebih diprioritaskan pada menjaga kestabilan produksi tanaman padi serta kesiapan dalam

menghadapi gangguan produksi secara eksternal

maupun internal.


27

BAB III TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN

III.1 KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA SEKTORAL APBD Kota Madiun selalu memberikan prioritas utama pada penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya komposisi anggaran yang disediakan

untuk

pelaksanaan

program/kegiatan

yang

berbasis

pada

penanggulangan kemiskinan, intervensi program/kegiatan serta keseriusan Pemerintah

Kota

Madiun

dalam

melakukan

inovasi-inovasi

baru

untuk

mempercepat laju penurunan jumlah dan angka kemiskinan. Berikut grafik komposisi anggaran yang disediakan untuk penanggulangan kemiskinan. GRAFIK ANGGARAN KEMISKINAN KOTA MADIUN TAHUN 2010-2014


28

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG MURNI DI DANAI APBD KOTA MADIUN TAHUN 2013

NO

URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

1

2

PLAFON ANGGARAN APBD KOTA MADIUN 3

SKPD : DIKBUDMUDORA 1 1. 2. 3. 4. 5.

Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bantuan Khusus Siswa Miskin (BOS SLTA dan Bansos wajar dikmen) (BTL) Bantuan Sosial kepada Kelompok Guru dan Pegawai Sekolah Swasta Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrsah Diniyah (BOSDA Madin) Bantuan Sosial Rintisan Wajar 12 Tahun

2.836.860.000 415.200.000 874.560.000 1.706.640.000

6.

BOS SLTA Program pendidikan menengah Operasional Rintisan wajib belajar 12 tahun

7.

Paket C

60.000.000

8.

Beasiswa bakat dan prestasi TK, SD, SMP, SMA

60.000.000

9.

Program manajemen pelayanan pendidikan Operasional BOS tingkat kota

2

3 10. 4 11.

Operasional Bosda Madrasah diniyah dan guru swasta (BPPDGS) Tingkat Kota Program Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan BOP PAUD

SKPD : DINAS KESEHATAN 5 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 1 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 6

1.130.220.000 149.078.000 29.078.000

85.000.000 55.000.000 30.000.000 37.990.000 37.990.000 19.397.949.000 18.500.040.000 18.500.040.000

2

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat

393.225.000 393.225.000

3

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu

354.684.000 104.684.000

4

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila

7


7.235.548.000 6.963.480.000

250.000.000

29

8 5

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Bersumber Daya Manusia

150.000.000 150.000.000

SKPD : RSUD

300.000.000

9

300.000.000 300.000.000

1

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat Miskin

SKPD : DINAS PERTANIAN 10 Program peningkatan kesejahteraan petani 1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis 2

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

20.000.000

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penyuluhan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

4

Program pengembangan budidaya perikanan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

32.625.000 32.625.000

11

12 13 5 14 6 15 7

Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat (penanaman pohon) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Jeruk Nambangan) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi PMKS 1 Fasilitasi Menejemen Usaha bagi Keluarga Miskin 17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2 Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan 18 3

Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bantuan Kelompok Karang Taruna

4

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Karang Taruna

5

Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

6

Pemberdayaan Kelembagaan Karang Werdha dan Kesejahteraan dan Lanjut Usia Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

19

20


405.625.000 110.000.000 60.000.000 50.000.000

20.000.000

100.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000 83.000.000 83.000.000 2.436.284.000 250.000.000 250.000.000 120.000.000 120.000.000 79.200.000 79.200.000 718.657.000 40.000.000 50.000.000 628.657.000 752.177.000

30

7

9

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan tenaga kerja dilingkungan pabrik (DBH-CHT) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bantuan Sosial Kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia

10

Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Sosial

21 8 22 23 24 11

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi PMKS Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

12

Pendataan PMKS

SKPD : Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial 25 Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi 1 Hibah kepada BAZ 26 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2 Pelaksanaan Sunat Masal 27 3

Program Pelayanan PMKS Nikah Masal

4

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

28

SKPD : BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN 29 Program peningkatan keberdayaan masyarakat 1 Temu Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 30

99.750.000 99.750.000 270.000.000 200.000.000 70.000.000 1.331.665.000 129.500.000 129.500.000 90.000.000 90.000.000 95.000.000 95.000.000 1.017.165.000 1.017.165.000 1.624.150.000 111.000.000 111.000.000

2 3

penyusunan pedum dan juklak PMDMK

75.000.000

4

Monitoring dan Evaluasi PMDMK

50.000.000

5

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Monitoring dan evaluasi pengembangan kota layak anak (KLA)

6

Monitoring dan evaluasi focal point dan pokja PUG

75.000.000

7

Program pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan BINTEK Lembaga Keuangan Kelurahan Program peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan

10.750.000

32


100.000.000 100.000.000 46.500.000 46.500.000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan

31

33

752.177.000

225.000.000 100.000.000

115.500.000 56.600.000 58.900.000

75.000.000

31

8

Monitoring P3El

45.000.000

9

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pameran produk kelompok UPPKS dalam rangka Harganas Pemutakhiran data keluarga

470.400.000

34

35 10 11 12 13 36

Peningkatan pelayanan kader KB/KS tingkat kelurahan, RW dan RT (Pengadaan Seragam) Pembinaan dan operasional PPKBK, Sub PPKBK dan KKBS RT Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

10.750.000

45.000.000

100.000.000 25.000.000 220.400.000 125.000.000 357.000.000

14

Hari kesatuan gerak PKK

15

Evaluasi 10 Program Pokok PKK

292.000.000

16

Program peningkatan ketahanan pangan Pembentukan Rintisan Kelurahan Mandiri Pangan

45.500.000 45.500.000

17 18

Program pelayanan kontrasepsi Kegiatan pemasangan dan pencabutan IUD dan Implant Kegiatan Pelayanan KB Keliling (TKBK)

37 38

19

Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP)

39

Program peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan 20 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM 40 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

65.000.000

135.000.000 50.000.000 25.000.000 60.000.000 34.000.000 34.000.000 3.320.000.000 3.320.000.000 3.000.000.000

2

Kegiatan biaya operasional RTLH

50.000.000

3

Bantuan Sosial Kepada Kelompok P2KP

120.000.000

4

Kegiatan Operasional Pelaksanaan PNPM

150.000.000

SKPD : Bag. Adm. Pemerintahan Umum 41 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Kegiatan Optimalisasi Peran RT / RW

775.000.000 775.000.000 775.000.000

SKPD : DISPERINDAGKOPAR 42 Program Pengembangan IKM

462.000.000 197.000.000


32

1

Pelatihan peningkatan pengemasan makanan olahan dan fasilitas ijin teknis bagi IKM/IRT di sekitar industri rokok (DBH-CHT)

61.000.000

2

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan IKM/IRT Tempe di Lingkungann Perusahaan Rokok (DBH-CHT)

114.000.000

3

4

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarkat melalui pelatihan kewirausahaan bagi masyrakat di lingkungan perusahaan rokok (DBH-CHT) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pelatihan Manajemen bagi pengelola Koperasi/KUD

5

Fasilitasi pemberdayaan KUMKM oleh DEKRANASDA

6

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM

30.000.000

7

Pengembangan unit pelayanan klinik bisnis untuk calon wirausaha baru/Dharma Wanita Persatuan

85.000.000

43

Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

3.

Penyusunan LP2KD

150.000.000 75.000.000

SKPD : KECAMATAN MANGUHARJO 45 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan 1 PMDMK (Jambanisasi) Biaya Operasional PMDMK (Jambanisasi)

1.000.000.000 1.000.000.000 900.000.000 100.000.000

SKPD : KECAMATAN KARTOHARJO Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan 1 PMDMK (Jambanisasi) Biaya Operasional PMDMK (Jambanisasi)

1.000.000.000 1.000.000.000 900.000.000 100.000.000

SKPD : KECAMATAN TAMAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan 1 PMDMK (Jambanisasi) 2

50.000.000

400.000.000 400.000.000 175.000.000

2.

2

265.000.000

100.000.000

SKPD : BAPPEDA 44 Program perencanaan sosial budaya 1. Penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

2

22.000.000

Biaya Operasional PMDMK (Jambanisasi)

1.000.000.000 1.000.000.000 900.000.000 100.000.000

45 PROGRAM 77 KEGIATAN JUMLAH 40.688.221.000 Sumber : APBD Tahun 2012 Kota Madiun dan dana KUR dari Bank


33

III.2 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT SUMBER PEMBIAYAAN III.2.1

Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

No

KEGIATAN

1

Bantuan Sosial kepada Kelompok Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (P2KP) Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kegiatan biaya operasional RTLH Kegiatan Operasional Pelaksanaan PNPM Bantuan Sosial Kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pendataan PMKS Bantuan Kelompok Karang Taruna Pembinaan Karang Taruna Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pemberdayaan Kelembagaan Karang Werdha dan Kesejahteraan dan Lanjut Usia

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

APBD KOTA (Rp) 120.000.000

50.000.000 150.000.000

46.500.000

200.000.000

-

70.000.000 79.200.000 40.000.000 50.000.000

40.000.000

628.657.000

14

Pengembangan Produktifitas dan Kewirausahaan

Kelembagaan Pelaksanaan

120.000.000

15

Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) BINTEK Lembaga Keuangan Kelurahan Temu Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan Monitoring P3EL Hibah kepada BAZ Nikah Masal Pelatihan peningkatan pengemasan makanan olahan dan fasilitas ijin teknis (DBH-CHT) Pelatihan Peningkatan Kemampuan

45.000.000

19 20 21 22

23

75.000.000 111.000.000

100.000.000 10.750.000 129.500.000 95.000.000 61.000.000

114.000.000


2.280.000.000

99.750.000

752.177.000

18

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan tenaga kerja dilingkungan pabrik (DBH-CHT)

17

APBN (Rp)

3.000.000.000

13

16

APBD PROV. (RP)

34

29

Ketrampilan IKM/IRT Tenpe di Lingkungan Perusahaan rokok (DBH-CHT) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat di lingkungan perusahaan rokok (DBH-CHT) Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM Fasilitasi Pemberdayaan KUMKM oleh DEKRANASDA KUMKM Prelatihan manajemen bagi pengelola Koperasi/KUD Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

30

Monev PMDMK

31 32

PMDMK (Jambanisasi ) Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Madiun Penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

24

25 26 27 28

33

III.2.2

KEGIATAN

1

Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmasta) Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja dan Lanjut Usia Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat Miskin Pelaksanaan Sunat Massal Promosi kesehatan pemberdayaan bersumber daya manusia

4

5

6 7 8

30.000.000

100.000.000 50.000.000 250.000.000

100.000.000

100.000.000 50.000.000 3.000.000.000 150.000.000 175.000.000

Bidang Kesehatan

No

2 3

22.000.000

APBD KOTA APBD PROV. (Rp) (Rp) 18.500.040.000 10.451.160.000

40.890.000

393.225.000

104.684.000 250.000.000

300.000.000

300.000.000 90.000.000 150.000.000


APBN (Rp)

35

III.2.3 No

Bidang Pendidikan KEGIATAN

1

Bantuan Khusus Siswa Miskin (BOS SLTA) (BTL)

2

Bantuan Sosial kepada Kelompok Guru dan Pegawai Sekolah Swasta Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrsah Diniyah (BOSDA Madin) Rintisan wajib belajar 12 tahun Paket C Beasiswa bakat dan prestasi TK, SD, SMP, SMA Operasional BOS tingkat kota Operasional Bosda Madrasah diniyah dan guru swasta (BPPDGS) Tingkat Kota Bantuan BOP PAUD

3

4 5 6 7 8

9

III.2.4 No 1 2

415.200.000

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Sanitasi Lingkungan

6

7

58.000.000

100.000.000

APBD PROV. (Rp)

Bidang Ketahanan Pangan APBD KOTA (Rp) 1.017.165.000

APBD PROV. (Rp)

APBN (Rp) 9.750.487.500

45.500.000

32.625.000 100.000.000

60.000.000 60.000.000

83.000.000


APBN (Rp) 1.086.480.000 (DAK) 694.240.000 (DAK)

778.664.000

Kegiatan penanganan daerah rawan pangan Pembentukan Rintisan Kelurahan Mandiri Pangan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat (penanaman pohon) Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Jeruk Nambangan) Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

5

1.706.640.000 60.000.000 60.000.000

APBD KOTA (Rp) 1.231.528.000

1

4

75.000.000

37.990.000

KEGIATAN

3

APBN (Rp)

874.560.000

55.000.000 30.000.000

No

2

APBD PROV. (Rp) 780.000.000

Bidang Infrastruktur KEGIATAN

III.2.5

APBD KOTA (Rp) 2.836.860.000

36

8 9 10

Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Penyuluhan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

60.000.000 50.000.000 20.000.000

III.3 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT MATA ANGGARAN III.3.1


No

KEGIATAN

1

Bantuan Sosial kepada Kelompok Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (P2KP) Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kegiatan biaya operasional RTLH Kegiatan Operasional Pelaksanaan PNPM Bantuan Sosial Kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pendataan PMKS Bantuan Kelompok Karang Taruna Pembinaan Karang Taruna Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pemberdayaan Kelembagaan Karang Werdha dan Kesejahteraan dan Lanjut Usia Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan tenaga kerja dilingkungan pabrik (DBH-CHT) Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) BINTEK Lembaga Keuangan Kelurahan Temu Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan Monitoring P3EL Hibah kepada BAZ Nikah Masal Pelatihan peningkatan pengemasan makanan olahan dan fasilitas ijin teknis (DBH-CHT) Pelatihan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan IKM/IRT Tenpe di Lingkungan Perusahaan rokok (DBH-CHT) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat di lingkungan perusahaan rokok (DBH-CHT) Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25


ANGGARAN (Rp) 2.400.000.000 3.000.000.000 50.000.000 150.000.000 46.500.000 99.750.000 200.000.000 110.000.000 79.200.000 40.000.000 50.000.000 628.657.000 752.177.000 120.000.000 45.000.000 75.000.000 111.000.000 100.000.000 10.750.000 129.500.000 95.000.000 61.000.000 114.000.000 22.000.000

30.000.000

37

26

Fasilitasi Pemberdayaan KUMKM oleh DEKRANASDA KUMKM Prelatihan manajemen bagi pengelola Koperasi/KUD Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Monev PMDMK PMDMK (Jambanisasi ) Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Madiun Penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

27 28 29 30 31 32 33

III.3.2 No 1

4 5 6 7 8

KEGIATAN

III.3.3 No

KEGIATAN Bantuan Khusus Siswa Miskin (BOS SLTA) (BTL)

2

Bantuan Sosial kepada Kelompok Guru dan Pegawai Sekolah Swasta Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrsah Diniyah (BOSDA Madin) Rintisan wajib belajar 12 tahun Paket C Beasiswa bakat dan prestasi TK, SD, SMP, SMA Operasional BOS tingkat kota Operasional Bosda Madrasah diniyah dan guru swasta (BPPDGS) Tingkat Kota Bantuan BOP PAUD

4 5 6 7 8

III.3.4 No 1 2

28.992.090.000 393.225.000 104.684.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 90.000.000 150.000.000

ANGGARAN (Rp) 3.616.860.000 415.200.000 949.560.000 1.706.640.000 118.000.000 60.000.000 55.000.000 130.000.000 37.990.000

Bidang Infrastruktur KEGIATAN

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Sanitasi Lingkungan


ANGGARAN (Rp)

Bidang Pendidikan

1

3

50.000.000 350.000.000 100.000.000 50.000.000 3.000.000.000 150.000.000 175.000.000

Bidang Kesehatan

Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmasta) Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja dan Lanjut Usia Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat Miskin Pelaksanaan Sunat Massal Promosi kesehatan pemberdayaan bersumber daya manusia

2 3

100.000.000

ANGGARAN (Rp) 2.318.008.000 1.472.904.000

38

III.3.5

Bidang Ketahanan Pangan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEGIATAN Kegiatan penanganan daerah rawan pangan Pembentukan Rintisan Kelurahan Mandiri Pangan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat (penanaman pohon) Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Jeruk Nambangan) Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Penyuluhan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

ANGGARAN (Rp) 10.767.652.500 45.500.000 32.625.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000 83.000.000 60.000.000 50.000.000 20.000.000

III.4 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT JENIS PROGRAM YANG DIBIAYAI III.4.1 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22


PROGRAM Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pelayanan Dan Rehabilitasi PMKS Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Program pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan Program peningkatan keberdayaan masyarakat Program Pelayanan PMKS Program peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan Program pengembangan IKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program perencanaan sosial budaya Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


ANGGARAN (Rp) 1.387.100.000 3.713.696.000 460.000.000 95.900.000 280.000.000 300.000.000 75.000.000 140.000.000 40.000.000 28.000.000 65.000.000 10.000.000 65.000.000 80.000.000 48.881.000.000 25.000.000 50.000.000 40.000.000 120.000.000 100.000.000 335.000.000

39

III.4.2 No 1 2 3 4 5 6

PROGRAM Program jaminan kesehatan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program Upaya Kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program Pelayanan Kesehatan penduduk Program Pelayanan Kontrasepsi

III.4.3 No 1 2 3

2

No 1 2 3 4 5 6 7

390.000.000 135.000.000

ANGGARAN (Rp) 2.607.630.000 3.347.920.000 115.000.000

Bidang Infrastruktur

PROGRAM Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program lingkungan sehat perumahan

III.4.5

ANGGARAN (Rp) 28.992.090.000 400.000.000 150.000.000 300.000.000

Bidang Pendidikan

PROGRAM Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Program pendidikan menengah Program manajemen pelayanan pendidikan

III.4.4 No 1

Bidang Kesehatan

ANGGARAN (Rp) 1.185.400.000 1.066.796.000

Bidang Ketahanan Pangan

PROGRAM Program peningkatan ketahanan pangan (Bag. Adm. Preksos) Program peningkatan ketahanan pangan (BPM, KB & Ketahanan Pangan) Program pengembangan budidaya perikanan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program peningkatan kesejahteraan petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

III.5 RELEVANSI

DAN

EFEKTIVITAS

ANGGARAN

ANGGARAN (Rp) 867.520.000 47.500.000 43.000.000 140.000.000 40.000.000 60.000.000 12.000.000

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN III.5.1

Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Berbeda dari tahun sebelumnya, saat grafik pengangguran terbuka berada pada posisi turun dan grafik angka kemiskinan meningkat, di tahun 2012 berbalik terjadi peningkatan pada grafik pengangguran terbuka dan terjadi penurunan pada grafik angka kemiskinan.


40

III.5.2

Bidang Kesehatan Beberapa indikator di bidang kesehatan mengalami sedikit penurunan atau peningkatan di dalam permasalahan, dan penyebab terjadinya bukan pada seberapa besar anggaran yang telah diberikan namun ada beberapa permasalahan mendasar yang di luar keterkaitan terhadap anggaran. Misalnya jumlah balita yang terkena gizi buruk meningkat 0,05% dari pada tahun 2011, hal ini bukan disebabkan oleh besarnya anggaran yang telah diberikan atau penggunaan anggaran yang belum optimal namun karena persentase balita yang didata atau ditimbang

mengalami

penurunan

sehingga

mempengaruhi

perbandingan persentase dari tahun sebelumnya. III.5.3

Bidang Pendidikan Penggunaan anggaran dalam bidang pendidikan dalam APBD, kurang lebih 40% dari total APBD di tahun 2012. Persentase yang hampir separuh dari jumlah APBD Kota Madiun tersebut diikuti dengan peningkatan pencapaian di bidang pendidikan, sebagaimana grafik dari beberapa indikator dalam pendidikan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

III.5.4

Bidang Infrastruktur Bidang infrastruktur merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proyek fisik. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pembangunan adalah salah satu tujuan dari pembangunan di bidang infrastruktur. Penggunaan anggaran pun tidak bisa dikatakan tidak banyak. Meskipun belum semua sarana dan prasarana umum terpenuhi dan mengalami perbaikan. Namun, dari sekian pelaksanaan

kegiatan

sudah

terjadi

peningkatan

di

bidang

infrastruktur, terutama meningkatnya akses air bersih di masyarakat Kota Madiun.


41

III.5.5

Bidang Ketahanan Pangan Bidang ketahanan pangan mengalami penurunan dalam produksi tanaman padi di tahun 2011, namun di tahun 2012 Kota Madiun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam produksi tanaman padi sehingga masyarakat Kota Madiun memiliki cadangan pangan yang cukup. Beberapa pos anggaran sudah dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas ketahanan pangan untuk tahun berikutnya.


42

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN IV.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sebagaimana LP2KD sebelumnya, kebijakan dan strategi adalah salah satu wujud dari apresiasi Pemerintah Kota Madiun dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah ditanda tangani pada tanggal 29 Desember 2013 menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mempercepat terjadinya penurunan di dalam jumlah dan angka kemiskinan. Di dalam Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tersebut memuat Kebijakan-kebijakan umum yang harus diambil pemerintah dalam mengurangi atau mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, antara lain : a.

Mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui kebijakan yang ditujukan untuk

mengubah

harga

relatif

faktor.

Hal

ini terutama

dimaksudkan untuk mengurangi/menghilangkan distorsi harga faktor yang merugikan kelompok miskin. b.

Memperbaiki distribusi pendapatan melalui redistribusi pemilikan aset secara progresif, yang antara lain dilakukan melalui land reform, dan pemberian kredit lunak bagi usaha kecil.

c.

Mengurangi bagian pendapatan penduduk golongan atas (kaya) melalui pajak pendapatan dan pajak kekayaan yang progresif. Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara hasil pajak itu akan dapat ditujukan pada perbaikan kesejahteraan kelompok miskin.

d.

Meningkatkan bagian pendapatan penduduk golongan bawah (melarat) melalui pembayaran transfer secara langsung serta penyediaan barang dan jasa publik atas tanggungan pemerintah. Hal ini antara lain dilakukan melalui pembebasan/keringanan pajak bagi kelompok miskin, tunjangan atau subsidi pangan, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan umum lainnya.


43

IV.2 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan melalui strategi

dan

penanggulangan

kemiskinan.

Strategi

penanggulangan

sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Madiun 2009 – 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: 1. Memperbaiki program perlindungan sosial Program

perlindungan

sosial

adalah

program

sosial

yang

bersifat

perlindungan terhadap masyarakat miskin. Program tersebut dapat berupa bantuan sosial atau jaminan sosial. Bantuan sosial adalah suatu program yang bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. Sedangkan jaminan sosial adalah suatu program yang ditujukan bagi masyarakat miskin untuk membantu dalam menghadapi goncangan dalam kehidupan mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya agar tidak jatuh menjadi masyarakat yang sangat miskin. 2. Meningkatkan akses pelayanan dasar Prinsip

yang

kedua

dalam

menangani

kemiskinan

adalah

dengan

meningkatkan/memudahkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi. Pelayanan dasar menjadi salah satu prinsip utama dalam menangani

kemiskinan,

karena

kemampuan

suatu

individu terhadap

pemenuhan akan pelayanan dasar menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan. 3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin Pemberdayaan

terhadap

masyarakat

miskin

sangat

penting

dalam

pengentasan kemiskinan, karena tujuan dari pemberdayaan itu sendiri Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

44

adalah untuk membantu masyarakat miskin agar mampu keluar dari garis batas kemiskinan. 4. Pembangunan yang inklusif Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mampu memberikan manfaat

kepada

seluruh

lapisan

masyarakat.

Pembangunan

yang

perekonomiannya tumbuh secara dinamis. IV.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Program

dan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan

yang

dilaksanakan

pemerintah Kota Madiun sebagaimana yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c.

kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Strategi dan program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi yang

diselenggarakan

melalui

sinkronisasi,

harmonisasi,

dan

integrasi

penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. IV.4 PENGADUAN MASYARAKAT Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Kota Madiun khususnya dapat melakukan koordinasi mengenai Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

45

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan berbagai upaya di bidang penanggulangan kemiskinan pada TKPKD Kota Madiun. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara

langsung

maupun

secara

tertulis

dengan

metode

penanganan

permasalahan dilakukan secara hierarki dan birokrasi, karena TKPKD Kota Madiun merupakan salah satu sistem organisasi yang melekat di dalam tata pemerintahan.


46

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

V.1

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Koordinasi

dalam rangka penanggulangan kemiskinan, merupakan tugas dan

fungsi dari TKPK, sebagaimana yang tertuang di dalam Permendagri nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota -

Pengkoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan

RPJMD

Kabupaten/Kota

di

bidang

penanggulangan

kemiskinan; -

Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;

-

Pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;

-

Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan

-

Pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota -

Pengendalian

pemantauan,

supervisi

dan

tindak

lanjut

terhadap

pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; -

Pengendalian penanggulangan

pemantauan kemiskinan

pelaksanaan oleh

SKPD

kelompok yang

meliputi

program realisasi

pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; -

Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;


47

-

Pengendalian

evaluasi

pelaksanaan

program

dan

atau

kegiatan

masyarakat

bidang

penanggulangan kemiskinan; -

Pengendalian

penanganan

pengaduan

penanggulangan kemiskinan; dan -

Penyiapan

laporan

pelaksanaan

dan

pencapaian

program

penanggulangan kemiskinan kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi. V.1.1

Koordinasi di Tingkat Daerah Sebagaimana tugas dan fungsi TKPK yang telah diuraikan sebelumnya, koordinasi di lingkup Kota Madiun telah dilaksanakan dan menjadi agenda rutin setiap tahun untuk melakukan koordinasi secara berkala, yang pada tahun 2013 koordinasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Koordinasi dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengendalian

program

kegiatan

yang

berbasis

penanggulangan

kemiskinan hingga evaluasi serta monitoring terhadap capaian atau kinerja setiap tahunnya sebagai langkah awal untuk menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya. Koordinasi yang dilakukan secara rutin tersebut, melibatkan beberapa SKPD yang memiliki program dan kegiatan yang terlibat di dalam menekan angka kemiskinan serta beberapa stakeholder yang terlibat langsung ikut serta dalam mengatasi kemiskinan dan berperan dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin di Kota Madiun. V.1.2

Koordinasi dengan Pusat TKPK Kota Madiun merupakan penghubung dalam menjembatani program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Program Swasta / CSR, serta sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat miskin khususnya dalam

memberdayakan

masyarakat

yang

kurang

mampu

dan

membantu memberikan data Rumah Tangga / individu sasaran agar bantuan terdistribusikan sesuai/tepat sasaran. Untuk itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tetap terus dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

48

data

dan

strategi

yang

dilakukan

dalam

rangka

percepatan

penanggulangan kemiskinan. V.2

PERMASALAHAN

DALAM

KOORDINASI

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN Permasalahan dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan dari waktu ke waktu relatif selalu sama, dan sampai saat ini pun masih belum terurai. Permasalahan tersebut antara lain : 1. Validitas Data Perbedaan data yang digunakan sering membuat timbulnya pertanyaan mengenai validitas data, yang sebenarnya mungkin permasalahannya bukan terletak

pada besarnya bias yang ada tapi dapat juga terjadi akibat dari

berbedanya sumber data, atau cara memperoleh data/teknik pengambilan data serta fungsi data. Data masyarakat miskin yang digunakan oleh TKPK, adalah data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) dari TNP2K yang dilakukan oleh BPS dengan memuat by name by address yang digunakan untuk mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program. Seringkali data yang digunakan untuk mendistribusikan bantuan, bukan merupakan data yang berasal dari TKPK sehingga seringkali pula terjadi ketidaktepatan sasaran. Keterpaduan pemilihan kelompok sasaran akan dimungkinkan hanya dengan adanya satu basis data yang menjadi referensi

tunggal

bagi

pemilihan

sasaran

program

penanggulangan

kemiskinan dan perlindungan sosial. 2. Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi antar SKPD tentang penanggulangan kemiskinan serta stakeholder yang terkait dengan program pengentasan kemiskinannya, merupakan satu hal penting yang seringkali terlupakan. Sinkronisasi program diharapkan sejalan dengan program dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun pada tahun berjalan. Seringkali dijumpai program dan kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri sehingga pengentasan kemiskinan


49

tidak terorganisir dengan baik dan tujuan akhir dari penanggulangan kemiskinan jadi terasa semakin sulit untuk diraih. Diharapkan

koordinasi

dan

sinkronisasi

program

dan

kegiatan

penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan lebih intens lagi agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berjalan berkesinambungan dan saling mendukung untuk meminimalisir kegiatan yang tumpang tindih dan tidak adanya sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya. 3. Dana Dana menjadi peran utama dalam menjalankan apapun bentuk kegiatannya. Seringkali karena dana yang kurang membuat perjalanan suatu kegiatan menjadi terhambat. Capaian kinerja nya menjadi tidak terukur secara pasti, sehingga tujuan akhir menjadi tidak terlihat dan tidak tercapai. Dana yang terencana dan terorganisir dengan baik, akan terlihat dari hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilakukan. 4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Strategi

yang

harus

dilakukan

dalam

menanggulangi

kemiskinan

di

masyarakat pada tahun berjalan seringkali berbeda di tahun berikutnya, tergantung pada permasalahan kemiskinan yang terjadi dan tergantung dari kondisi ideal yang diharapkan. Tapi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat

multiyears

memang perlu penanganan yang continue dan bertahap agar

capaian kinerja pada tahun yang telah ditetapkan dapat terwujud. Perlu memahami lebih dalam lagi karakteristik kemiskinan yang terjadi di masyarakat pada setiap tahun anggaran agar proyeksi dana dengan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta target yang ingin dicapai dapat saling mendukung. Kesalahan pada strategi penanggulangan kemiskinan berarti kegagalan pada perencanaan, dan kegagalan pada perencanaan berarti merencanakan akhir yang gagal. Plain to fail, fail to

plain.


50

V.3

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DI TAHUN 2014 Rencana Pelaksanaan kegiatan TKPKD Kota Madiun Tahun 2013 yang direalisasikan

dalam bentuk

program

kegiatan

berbasis penanggulangan

kemiskinan adalah sebagai berikut : RENCANA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG MURNI DI DANAI APBD KOTA MADIUN TAHUN 2014

NO

URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2 SKPD : DIKBUDMUDORA 1 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat 1. Bantuan Khusus Siswa Miskin (BOS SLTA dan Bansos wajar dikmen) (BTL) 2. Bantuan Sosial kepada Kelompok Guru dan Pegawai Sekolah Swasta 3. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrsah Diniyah (BOSDA Madin) 4. Bantuan Sosial Rintisan Wajar 12 Tahun

415.200.000 874.560.000 1.706.640.000

5.

BOS SLTA

1.130.220.000

2 6.

Program pendidikan menengah Operasional Rintisan wajib belajar 12 tahun

149.078.000 29.078.000

7.

Paket C

60.000.000

8.

Beasiswa bakat dan prestasi TK, SD, SMP, SMA

60.000.000

3 9.

Program manajemen pelayanan pendidikan Operasional BOS tingkat kota

10.

Operasional Bosda Madrasah diniyah dan guru swasta (BPPDGS) Tingkat Kota Program Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan BOP PAUD

4 11.

SKPD : DINAS KESEHATAN 5 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 1 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

85.000.000 55.000.000 30.000.000 37.990.000 37.990.000 19.397.949.000 18.500.040.000 18.500.040.000

6 2

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat

393.225.000 393.225.000

7 3

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu

354.684.000 104.684.000


PLAFON ANGGARAN APBD KOTA MADIUN 6 7.235.548.000 6.963.480.000 2.836.860.000

51

4

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila

8

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan Pemberdayaan Bersumber Daya Manusia

5

SKPD : RSUD 9 1

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat Miskin

SKPD : DINAS PERTANIAN 10 Program peningkatan kesejahteraan petani 1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis 2 11

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

150.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 405.625.000 110.000.000 60.000.000 50.000.000 20.000.000

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penyuluhan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

12 4

Program pengembangan budidaya perikanan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

32.625.000 32.625.000

13 5

Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat (penanaman pohon) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Jeruk Nambangan) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

14 6 15 7

SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi PMKS 1 Fasilitasi Menejemen Usaha bagi Keluarga Miskin 17 2

20.000.000

100.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000 83.000.000 83.000.000 2.436.284.000 250.000.000 250.000.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bantuan Kelompok Karang Taruna

120.000.000 120.000.000

718.657.000

4

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Karang Taruna

5

Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

6

Pemberdayaan Kelembagaan Karang Werdha dan Kesejahteraan dan Lanjut Usia Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

18 3 19

20


250.000.000

79.200.000 79.200.000

40.000.000 50.000.000 628.657.000 752.177.000

52

7 21 8

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan tenaga kerja dilingkungan pabrik (DBH-CHT) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

22 9

Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bantuan Sosial Kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia

46.500.000 46.500.000

23 10

Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Sosial

99.750.000 99.750.000

24 11

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi PMKS Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

12

Pendataan PMKS

SKPD : Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial 25 Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi 1 Hibah kepada BAZ 26 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2 Pelaksanaan Sunat Masal 27 3

Program Pelayanan PMKS Nikah Masal

28 4

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

SKPD : BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN 29 Program peningkatan keberdayaan masyarakat 1 Temu Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 30 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan 2 Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan

100.000.000 100.000.000

270.000.000 200.000.000 70.000.000 1.331.665.000 129.500.000 129.500.000 90.000.000 90.000.000 95.000.000 95.000.000 1.017.165.000 1.017.165.000 1.624.150.000 111.000.000 111.000.000 225.000.000 100.000.000

3

penyusunan pedum dan juklak PMDMK

75.000.000

4

Monitoring dan Evaluasi PMDMK

50.000.000

31 5

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Monitoring dan evaluasi pengembangan kota layak anak (KLA)

6

Monitoring dan evaluasi focal point dan pokja PUG

32 7 33 8 34

115.500.000 56.600.000 58.900.000

Program pengembangan lembaga ekonomi kecil kelurahan BINTEK Lembaga Keuangan Kelurahan

75.000.000

Program peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan Monitoring P3El

10.750.000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

45.000.000


752.177.000

75.000.000

10.750.000

53

9 35 10

membangun Kelurahan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pameran produk kelompok UPPKS dalam rangka Harganas

11

Pemutakhiran data keluarga

12

Peningkatan pelayanan kader KB/KS tingkat kelurahan, RW dan RT (Pengadaan Seragam) Pembinaan dan operasional PPKBK, Sub PPKBK dan KKBS RT

13 36

470.400.000 100.000.000 25.000.000 220.400.000 125.000.000

14

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Hari kesatuan gerak PKK

15

Evaluasi 10 Program Pokok PKK

292.000.000

37 16

Program peningkatan ketahanan pangan Pembentukan Rintisan Kelurahan Mandiri Pangan

45.500.000 45.500.000

38 17 18

Program pelayanan kontrasepsi Kegiatan pemasangan dan pencabutan IUD dan Implant Kegiatan Pelayanan KB Keliling (TKBK)

19

Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) 39 Program peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan 20 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM 40 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

357.000.000 65.000.000

135.000.000 50.000.000 25.000.000 60.000.000 34.000.000 34.000.000 3.320.000.000 3.320.000.000 3.000.000.000

2

Kegiatan biaya operasional RTLH

3

Bantuan Sosial Kepada Kelompok P2KP

120.000.000

4

Kegiatan Operasional Pelaksanaan PNPM

150.000.000

50.000.000

SKPD : Bag. Adm. Pemerintahan Umum 41 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Kegiatan Optimalisasi Peran RT / RW

775.000.000 775.000.000 775.000.000

SKPD : DISPERINDAGKOPAR 42 Program Pengembangan IKM 1 Pelatihan peningkatan pengemasan makanan olahan dan fasilitas ijin teknis bagi IKM/IRT di sekitar industri rokok (DBH-CHT)

462.000.000 197.000.000 61.000.000

2

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan IKM/IRT Tempe di Lingkungann Perusahaan Rokok (DBH-CHT)


45.000.000

114.000.000

54

3

4

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarkat melalui pelatihan kewirausahaan bagi masyrakat di lingkungan perusahaan rokok (DBH-CHT) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pelatihan Manajemen bagi pengelola Koperasi/KUD

5

Fasilitasi pemberdayaan KUMKM oleh DEKRANASDA

6

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM

7

Pengembangan unit pelayanan klinik bisnis untuk calon wirausaha baru/Dharma Wanita Persatuan

43

22.000.000 265.000.000 50.000.000 100.000.000 30.000.000

SKPD : BAPPEDA 44 Program perencanaan sosial budaya 1.

Penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

2.

Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

3.

Penyusunan LP2KD

400.000.000 400.000.000 175.000.000 150.000.000 75.000.000

SKPD : KECAMATAN MANGUHARJO Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 45 membangun Kelurahan

1.000.000.000 1.000.000.000

1

PMDMK (Jambanisasi)

900.000.000

2


100.000.000

SKPD : KECAMATAN KARTOHARJO Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan

1.000.000.000 1.000.000.000

1

PMDMK (Jambanisasi)

900.000.000

2


100.000.000

SKPD : KECAMATAN TAMAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan

1.000.000.000 1.000.000.000

1

PMDMK (Jambanisasi)

900.000.000

2


100.000.000

39 PROGRAM 74 KEGIATAN JUMLAH


85.000.000

53.689.513.000

55

V.4

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PROGRAM

Penanggulangan

Kemiskinan

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN V.4.1

Program

Terpadu

Berbasis

Rumah Tangga Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Beberapa Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga di Kota Madiun pada tahun 2013 yang memiliki peran utama antara lain: 1. RASKINDA Raskinda adalah pemberian bantuan beras untuk warga miskin / rumah tangga sasaran yang belum tercover di dalam program RASKIN yang di danai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang dikendalikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial sebagai leading sektornya. 2. BKSM dan Kartu Madiun Pintar (KMP) BKSM merupakan perwujudan konsistensi dari Pemerintah Kota Madiun

di

dalam

memberikan

pelayanan

pendidikan

dan

meningkatkan derajat pendidikan bagi masyarakatnya. Melalui pemanfaatan dana bantuan keuangan dari Provinsi, BOS dan APBD, Pemerintah Kota Madiun berusaha untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Madiun untuk dapat menikmati pendidikan minimal sampai wajib belajar 12 tahun. 3. JAMKESMASTA Jamkesmasta merupakan lanjutan dari program Jamkesmasda, dan merupakan bukti totalitas dari Pemerintah Kota Madiun dalam upaya meningkatkan

derajat

kesehatan

warganya.

Pemerintah

Kota

Madiun memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun dan bersedia diberikan pelayanan di kelas III RSUD dan Rumah Sakit Pemerintah lainnya yang direkomendasikan. Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

56

4. REHAB RTLH Tahun 2011, 2012 dan berlanjut hingga tahun 2013 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni masih terus dilakukan dalam upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat di bidang perumahan/permukiman yang layak. Dana yang digunakan adalah dana APBD, APBN melalui PNPM Mandiri Perkotaan dan CSR. V.4.2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (Pemberdayaan Masyarakat) Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Berbasis

Komunitas

(Pemberdayaan Masyarakat) bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

pembangunan

pemberdayaan

yang

masyarakat.

didasarkan

pada

Program/kegiatan

prinsip-prinsip penanggulangan

kemiskinan berbasis komunitas (pemberdayaan masyarakat) di Kota Madiun pada tahun 2013 antara lain: 1. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dan Jambanisasi (PMDMK) Kegiatan yang memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar dapat hidup dan memiliki sanitasi yang layak sesuai dengan standar kesehatan. 2. Bantuan

Sosial

kepada

Kelompok

Pengentasan

Kemiskinan

Masyarakat Perkotaan. Bantuan Sosial yang merupakan dana pendamping PNPM MP kepada masyarakat

berupa

program

kegiatan

yang

memberdayakan

masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan. 3. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin/Rumah Tangga Sasaran yang belum memiliki rumah yang layak huni. Sasaran penerima bantuan rehabilitasi

rumah tidak layak huni adalah

masyarakat miskin yang memiliki rumah berdinding kayu/bambu, berlantai

tanah,

beratap

jerami,

atau

kondisi

rumah

yang

memprihatinkan. Diharapkan dengan adanya program bantuan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Madiun 2013

57

rehabilitasi rumah tidak layak huni ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. V.4.3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil di Kota Madiun untuk tahun 2012 antara lain : 1. Kegiatan Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin Kegiatan ini memfasilitasi masyarakat miskin untuk memiliki usaha dengan memberikan bantuan/memfasilitasi manajemen usahanya, agar terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Sasaran kegiatan ini adalah anak jalanan, wanita rawan sosial, dan gelandangan/pengemis. 2. Pemberdayaan KUMKM oleh DEKRANASDA Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Madiun (DEKRANASDA) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi

dan

Pariwisata

Kota

Madiun

untuk

memberikan akses bagi pelaku usaha dan mengembangkan usaha nya serta meningkatkan dan menguatkan perekonomiannya. 3. Penyaluran dana pinjaman KUR melalui bank penyalur (Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM) Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat merupakan program Bank, dimana Pemerintah Kota memfasilitasi dan menjembatani antara keduanya, dalam rangka mempermudah dan memperkenalkan masyarakat yang membutuhkan modal usaha pada program KUR dari Bank. Agar kedepan mampu mandiri, dan mengembangkan produksinya dengan modal sendiri.


58

V.4.4

Program Penanggulangan Kemiskinan Untuk Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat) Program

penanggulangan

kemiskinan

yang

diprioritaskan

untuk

meningkatkan akses pelayanan dasar dan berfungsi untuk memperluas program-program yang pro rakyat adalah program kegiatan yang berupa kebijakan, perencanaan penanggulangan kemiskinan maupun oerasional pendukung kegiatan. Kegiatan penunjang tersebut antara lain adalah : 1. Kegiatan Operasional pelaksanaan PNPM Dana PNPM merupakan dana yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat melalui APBN yang langsung sepenuhnya digunakan untuk teknis pelaksanaan di lapangan, sedangkan dana operasional yang digunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan berasal dari APBD Kota Madiun. 2. Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Madiun Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu wadah bagi SKPD dan Stakeholder kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, agar berjalan secara selaras dan berkesinambungan. Pelaksanaan kegiatan

penanggulangan

kemiskinan

yang

dilakukan

secara

continue dapat membantu di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. 3. Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Madiun Rencana Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu produk hukum yang memberikan arahan dan pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan agar terjadi percepatan dalam pencapaian target. V.4.5

Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah 1. JAMKESMASTA Jaminan Kesehatan Semesta merupakan program tandingan atau program daerah yang berusaha untuk membantu meng-cover


59

warga miskin di Kota Madiun yang belum mendapatkan fasilitas pelayanan Jamkesmas dari Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN maupun Jamkesda dari Pemerintah Provinsi melalui anggaran APBD Provinsi, sehingga seluruh Masyarakat Kota Madiun telah terjamin kesehatannya melalui berbagai jaminan kesehatan baik yang disediakan oleh Pemerintah, maupun yang telah memiliki jaminan kesehatan sendiri. Jamkesmasta selain sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan diharapkan juga mendukung meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. DATA PERBANDINGAN ANTARA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MADIUN DENGAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2009 – 2012 TAHUN

JAMKESMAS

JAMKESMASDA

2008

MASYARAKAT MISKIN 11.600

20.861

35.000

2009

10.316

20.861

35.070

2010

10.413

20.861

34.451

2011

9.700

20.861

35.000

2012

8.900

20.861

35.070

Program Jamkesmasda yang telah dimulai dari tahun 2008 dan rencana akan berlanjut dengan melakukan peningkatan menjadi Jaminan

Kesehatan

Masyarakat

Semesta

(JAMKESMASTA).

Sehingga tidak ada satu pun dari masyarakat Kota Madiun yang belum memiliki jaminan kesehatan sama sekali dan dalam bentuk apapun. 2. RTLH RTLH merupakan program dari Pemerintah Pusat, hanya saja agar semua masyarakat Kota Madiun dapat menikmati kepemilikan rumah yang layak huni, maka keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat menjadi inisiatif Pemerintah Kota Madiun 60


untuk menambah anggaran daerah melalui APBD Kota Madiun yang dialokasikan kepada masyarakat Kota Madiun yang belum mendapat fasilitas RTLH dari anggaran APBN dan memang benar-benar membutuhkannya. 3. LKK Lembaga Keuangan Kelurahan pada prinsipnya hampir sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di terapkan oleh sejumlah

BANK

Swasta

maupun

Pemerintah

dalam

rangka

menunjang kelancaran permodalan para pedagang kecil dan menengah agar dapat terus mengembangkan usahanya, mandiri dan sejahtera seiring dengan berkembangnya modal yang dimiliki. 4. JAMBANISASI Jambanisasi dalam

merupakan

mengatasi

kegiatan

kemiskinan,

Pemberdayaan

karena

masyarakat

pelaksanaan

kegiatan

diserahkan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pembangunan jambanisasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat miskin mampu berdaya guna dan berhasil meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya. Selain itu, jambanisasi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Madiun agar bebas dari Buang Air Besar Sembarangan. 5. Kartu Madiun Pintar (KMP) Kartu Madiun Pintar diperuntukkan bagi Masyarakat Kota Madiun yang bersekolah di Kota Madiun

yang tidak mampu. KMP

merupakan program inisiatif Pemerintah Kota Madiun untuk membantu masyarakat Kota Madiun agar mampu melanjutkan sekolah sampai wajib belajar 12 tahun. 6. Beasiswa Mahasiswa Program beasiswa bagi mahasiswa adalah program pemberian bantuan uang sekolah sebesar enam ratus ribu rupiah per mahasiswa agar tingkat pendidikan minimum masyarakat Kota Madiun semakin meningkat.


61

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI.1 PRIORITAS INTERVENSI SEKTORAL DAN WILAYAH Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi menjadi prioritas intervensi sektoral dan wilayah untuk program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. Masing-masing bidang di masing-masing wilayah / Kelurahan memiliki prioritas yang sama. Tidak ada bidang yang saling mengintervensi, alokasi anggaran di masing-masing Kelurahan pun hampir seragam, selisih antar wilayah relatif tidak terlalu signifikan dan anggaran yang diberikan di masing-masing Kelurahan untuk kegiatan yang berhubungan dengan bantuan terhadap masyarakat miskin hanya menyesuaikan

terhadap

jumlah

masyarakat

yang

memerlukan

bantuan.

Intervensi hanya diperlukan pada saat sebagian atau masing-masing daerah mengalami bencana, seperti banjir atau kebakaran. Kelurahan yang satu dengan Kelurahan yang lain memiliki karakteristik yang hampir sama dalam permasalahan, jumlah masyarakat miskin maupun di dalam potensi wilayahnya. Berdasarkan data yang ada di dalam PPLS 2011, masingmasing Kelurahan memiliki jumlah yang berbeda-beda untuk individu yang masuk di dalam kategori miskin maupun keluarga yang diklasifikasikan di dalam Rumah Tangga Sasaran. Namun secara umum, perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Gambaran tersebut tidak dapat memperlihatkan tingkat kemiskinan di masing-masing

wilayah/Kelurahan,

karena

yang

terklasifikasikan

adalah

berdasarkan jumlah penduduknya, bukan berdasarkan kepadatan penduduk per Kelurahan. Sehingga Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sedikit, memiliki potensi untuk berada di tingkat jumlah penduduk miskin yang sedikit pula, namun tidak dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di Kelurahan. Data tersebut jika diaplikasikan dalam suatu peta yang menggambarkan jumlah kemiskinan akan terlihat seperti peta di bawah ini.


62

PETA KEMISKINAN KOTA MADIUN INDIVIDU – DATA PPLS 2011

PETA KEMISKINAN KOTA MADIUN RUMAH TANGGA SASARAN – DATA PPLS 2011


63

VI.2 IMPLIKASI PENYESUAIAN PROGRAM DAN ANGGARAN BELANJA Perencanaan Program dan anggaran belanja merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan, dan keduanya saling mendukung untuk mencapai satu tujuan. Efisiensi dan optimalisasi digunakan sebagai salah satu metode dalam melakukan analisa,

representasi,

perencanaan

dan

formulasi

kebijakan

anggaran

sebagaimana prioritas pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2013, yaitu : 1. Pengembangan

ekonomi

melalui

penguatan

lembaga

ekonomi,

pemberdayaan masyarakat & penanggulangan kemiskinan 2. Pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik 3. Peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 4. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan Sekolah Standart Nasional (SSN) 5. Peningkatan kinerja aparatur dan kerjasama pembangunan daerah dalam rangka pengembangan Standar Pelayanan Publik 6. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup Pelaksanaan kegiatan adalah salah satu indikasi penyebab adanya hubungan antara program dan anggaran belanja. Perencanaan dan pengamatan yang jelas dan cermat terhadap setiap permasalahan kemiskinan yang terjadi dengan penyesuaian program dan kebijakan yang ada merupakan salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan. VI.3 RENCANA

KOORDINASI

DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara berkala setiap tahun anggaran secara continue dan berkesinambungan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian dan ketepatan sasaran di dalam penanggulangan kemiskinan. Selama Tahun 2013, koordinasi penanggulangan kemiskinan dilakukan selama 4 (empat) kali dalam setahun. Sehingga fungsi controlling dapat dilakukan setiap tri wulan sekali.


64

Koordinasi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan dan

benar-benar

memiliki

kepedulian

dalam

mengentaskan

kemiskinan.

Sedangkan pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagai lini utama dalam menggerakkan pembangunan dan merencanakan anggaran. Diharapkan pelaksanaan

dengan program

adanya

koordinasi

penanggulangan

yang

intens

kemiskinan

dan

yang

pengendalian

cermat

mampu

mempercepat dalam mengatasi kemiskinan serta menurunkan angka dan jumlah masyarakat miskin.


65

AGENDA KERJA TKPK KOTA MADIUN TAHUN 2014

NO.

AGENDA

1

Rakornis Persiapan Pendataan Kemiskinan Daerah

2

Pelaksanaan Pendataan Kemiskinan Daerah

3

Rakor TKPK I

TAHUN 2014 1

2

3

4

5

6

7

" Sinkronisasi & Integrasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015" 4

Rakor TKPK Provinsi & Kab/Kota

5

Rakornis Review & Pembaharuan SPKD

6

Rakor TKPK II " Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan "

7


8

Rakor TKPK III " Pemantauan & Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Smt I "

9

Penyusunan LP2KD Kota Madiun Smtr I

10


11

Rakornas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

12

Penyusunan LP2KD Kota Madiun Smtr II

13

Rakor TKPK IV : " Pemantauan & Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Smt II "


66

8

9

10

11

12

KETERANGAN


67

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat mewujudkan peningkatan KATA PENGANTAR

Recommend Documents