CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN ANALISIS FIQH MUAMALAH

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN ANALISIS FIQH MUAMALAH Oleh: Khoironnisaa‟ STAI Madiun Email : [email protected]

Abstrack Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholders terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR merupakan sebuah program yang didedikasikan untuk

kepentingan

kemanusiaan

dan

lingkungan

serta

dimaksudkan

untuk

memartabatkan manusia terutama yang berada di sekitar perusahaan dan untuk sustainability lingkungan khususnya dimana perusahaan dioperasikan. Sehingga, manusia dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dipandang sebagai bagian yang integral dengan perusahaan. Praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya, dibatasi oleh aturan halal dan haram sesuai syariah. Sehingga apa yang dilakukan dalam praktik CSR sudah sesuai dengan etika bisnis Islami dalam konteks Fiqh Muamalah.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Islam adalah agama yang sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yaitu melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Karena harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Untuk itu manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Untuk itu, dalam kehidupan haruslah disertai CSR (Corporate Social Responsibility) Analisis Fiqh Muamalah1

dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.1 Corporate Social Responsibility2 atau dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah program yang memang didedikasikan untuk kepentingan kemanusiaan dan lingkungan serta dimaksudkan untuk memartabatkan manusia terutama yang berada di sekitar perusahaan dan untuk sustainability lingkungan khususnya dimana perusahaan dioperasikan. Alhasil, manusia dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dipandang sebagai bagian yang integral dengan perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)3 kini telah menjadi isu penting dalam dunia bisnis khususnya berkaitan dengan dampak menurunnya kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap menurunnya kualitas kehidupan baik fisik, psikis, sosial, budaya maupun alam sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi yang tidak benar. Para pengelola bisnis daripada membangun keseimbangan kepentingan dan berkelanjutan pembangunan. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengemuka sejak sekitar tahun 1900an yang berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat. Adalah Andrew Canargie4 yang secara garis besar mengemukakan pernyataan klasik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada dua prinsip: amal dan mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat paternalistik, “memandang para pebisnis mempunyai peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan pelanggannya”.

1

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hal. 167 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul Social Responsibilities of The Businessman pada era 1950-1960 di Amerika Serikat. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang beliau kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai Bapak CSR. Bahkan dalam dekade 1960-an, pemikiran Howard terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep Iron Law of Social Responsibility. Sedangkan Kotler dan Nancy Lee mendefinisikan CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan”, lihat juga Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) h. 37 3 CSR menurut Suhandari M. Putri adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Lihat di Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) hal 1 4 Ia adalah seorang konglomerat pendiri perusahaan U.S. Steel, yang pada 1889 menerbitkan bukunya berjudul The Gospel of Wealth, lihat Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 2

CSR (Corporate Social Responsibility) Analisis Fiqh Muamalah2

Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang terus berkembang meskipun ia belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.5 Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai banyak pengertian dalam berbagai sudut pandang setiap individu. Untuk itu, penulis akan berusaha membahas lebih mendalam mengenai Corporate Social Responsibility khususnya dalam Analisis Fiqh Muamalah.

PEMBAHASAN A. Definisi Fiqh Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata ‫ فَقِهَ – يَ ْفقَهُ – فِ ْقهًا‬yang berarti mengerti atau memahami. Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu, “fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara‟ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.6 Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqh yang di tulis fiqih atau kadang-kadang fekih setelah di Indonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan katakata lain), ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan normanorma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, ilmu fiqih, selain rumusan di atas adalah ilmu yang berusaha memahami hukumhukum yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk di terapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih dan disebut hukum fiqih.7

B. Muamalah 1. Definisi Muamalah

5

Artikel tentang Pengungkapan CSR pada Bank Syari’ah di Indonesia oleh: Dimas Bangkit Arifiyanto,

6

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 1 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007) hal. 48

hal. 4 7


Pengertian muamalah dapat di lihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata: ً‫عَا َم َم – يُ َعا ِم ُم – ُم َعا َمهَت‬ sama dengan wazan ً‫ فَا َع َم – يُفَا ِع ُم – ُمفَا َعهَت‬, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas di jelaskan oleh para ahli sebagai berikut. a. Al Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah: ‫ص ْي ُم ان ُّد ْويَ ِىي نِيَ ُكىْ نَ َسبَبًا نِ ْْلَ ِخ ِز‬ ِ ‫انتَّ ُح‬ “Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksenya masalah ukhrawi” b. Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus di ikuti dan di ta‟atidalam hidup bermasyarakat untuk menjadi kepentingan manusia. c. Muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalm hidup dan kehidupan. Dari pengertian dalam arti luas diatas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.8 Sedangakan arti muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama‟ sebagai berikut: a. Menurut Hudlari Byk. ُ ‫ان ُم َعا َم ََل‬ ‫ث َج ِم ْي ُع ْان ُعقُىْ ِد انَّتِي بِهَا يَتَبَا َد ُل َمىَافِ ُعهٌ ْم‬ “Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya” b. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. c. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari pandangan di atas, kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang

8

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) hal. 2-3


mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengrtian dalam arti luas adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya, padahal masalah waris sekarang ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri yaitu dalam fiqh mawaris (tirkah), karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya. Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.9 Dari pengertian tersebut, dapat dirumuskan pengertian fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.10

2. Prinsip-prinsip Muamalah Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: a. Muamalah adalah urusan duniawi Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rosulullah Saw. Sebaliknya, dalam muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara‟. Hal tersebut sesuai dengan kaidah: ‫ٌاحتَّىايَ ْثبُتَ اا ْل َم ْن ُعا‬ ‫ا ْل ُم َعا َم َ ا‬ َ ‫لتُ اطَ ْلق‬ “Muamalah itu bebas sehinggga ada larangan”11

9

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,............. hal. 3-4 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah,........ hal. 2 11 Artikel judul Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah oleh: Muhammad Al-Madani 10


Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk didalamnya urusan muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemashlahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara‟. Salah satu contoh ketentuan syara‟ adalah larangan riba. b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa‟ (4) ayat 29:12 ْ ّ ‫ إِ َّن‬,‫ َو ََل تَ ْقتُهُهىْ ا أَ ْوفُ َس ُك ْم‬,‫اض ِم ْى ُك ْم‬ َ‫الّلاَ َكان‬ ٍ ‫يَأَيُّهَاانَّ ِذ ْيهَ أَ َمىُىْ ا ََلتَأ ُكهُىْ ا أَ ْم َىانَ ُك ْم بَ ْيىَ ُك ْم بِ ْهب ِط ِم إِ ََّل أَ ْن تَ ُكهىْ نَ تِ َج َزةً ع َْه تَ َز‬ ‫بِ ُك ْم َر ِح ْي ًما‬ Untuk menunjukkan kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi. c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara‟. d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain.

Seperti dalam hadist

Rosulullah: َ‫ض َرا‬ َ ‫ا ََل‬ ِ ‫ض َر َرا َو ََل‬ “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain” Mohammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas hukum Islam di bidang perdata (muamalat), yaitu: a. Asas Kebolehan atau Mubah Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (muamalat), sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang

12

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesunggguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” Q.S An-Nisa‟ (4) ayat 29


berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan muamalah, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. b. Asas Kemaslahatan Hidup Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan muamalah dapat dilakukan untuk mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan msyarakat.13 c. Asas Kebebasan dan Kerelaan Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan muamalah harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan berkehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus selalu diperhatikan. d. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat Dalam asas ini terkandung pengertian bahwa dalam melakukan suatu transaksi, menghindari kerusakan harus di dahulukan daripada meraih keuntungan. e. Asas Kebajikan Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seharusnya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. f. Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat Yaitu asas hubungan perdata yang disandarkan pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. g. Asas Adil dan Berimbang Asas ini berarti tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lainsedang berada dalam kesempitan. h. Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak Asas ini mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. i. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Merusak harta, meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, tidak di benarkan dalam hukum Islam.

13

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah,............. hal. 8-10


j. Asas Kemampuan Berbuat Dalam hukum Islam, manusia di pandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah orang yang muakllaf, yaitu orang yang mampu memikul hak dan kewajiban, sehat ruhani dan jasmani. k. Asas Kebebasan Berusaha Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya. l. Asas Mendapatkan Hak karena Usaha dan Jasa Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan memperoleh suatu hak, misalnya berdasarkan usaha atau jasa,baik yang dilakukannya sendiri atau yang diusahaknnya bersama-sama dengan orang lain.14 m. Asas Perlindungan Hak Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan yang halal dan sah harus di lindungi. n. Asas Hak Milik Berfungsi Sosial Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik oleh seseorang. Menurut hukum Islam, hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. o. Asas Beriktikad Baik harus Dilindungi Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atas risiko perbuatannya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan mempunyai iktikad baik dalam hubungan perdata, maka kepentingannya harus dilindungi, dan ia berhak menuntut sesuatu jika ia di rugikan karena iktikad baiknya itu. p. Asas Risiko Dibebankan pada Harta, Tidak pada Pekerja Asas ini mengandung penilaian yang sangat tinggi terhadap kerja dan pekerjaan, yang berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal (harta) dan pemilik tenaga (kerja). Jika perusahaan merugi maka menurut asas ini, kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja, tidak ada pekerjaannya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijaminkan

14

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah,........... hal. 10-12


haknya untuk mendapatkan upah, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu, setelah ternyata perusahaan menderita kerugian. q. Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk Sesuai dengan sifat hukum keperdataan pada umumnya, dalam hukum Islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuannya telah qath’i, hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata. r. Asas Tertulis atau di Ucapkan di Depan Saksi Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan para saksi.15

C. Coporate Social Responsibility (CSR) Awal pemikiran tanggung jawab sosial perusahaan seperti telah dikemukakan pada sub-bab sebelumnya adalah gagasan Andrew Carnegie yang dituangkan dalam bukunya The Gospel of Wealth. Sejak itu pemikiran tentang tanggung jawab sosial berkembang dinamis. Pada sebelum tahun 1900-an para pebisnis besar telah melakukan praktik-praktik bisnisnya dengan tanpa memperdulikan masalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuan utama mereka adalah mencetak keuntungan sebesarbesarnya. Yang terjadi adalah penggunaan sumber daya alam secara serampangan, eksploitasi tenaga kerja, polusi dan keserakahan. Pada tahun 1900-an lembaga nirlaba di San Fransisco mendrikan Business for Social Respponsibility (BSR). Para anggota BSR mampu memperoleh kesuksesan dengan cara mematuhi berbagai standart terhadap produksi dan pengelolaan, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Coalition for Enviromentally Responsible Comapnies Pricinples (CERES). CERES pada tahun 1989 menciptakan 10 butir panduan perilaku korporasi terhadap lingkungan:16 a. Perlindungan terhadap Biosphere b. Penggunaan berbagai sumber daya alam secara berkelanjutan c. Pengurangan dan pembuangan limbah d. Konversi energi e. Pengurangan resiko 15 16

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah,......... hal. 12 Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi,...........

hal. 34-35


f. Produk dan jasa yang aman g. Informasi kepada publik h. Komitmen dari manajemen i. Audit dan laporan Kemudian CSR dalam sejarah modern di kenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul Social Responsibilitues of the Businessman. Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang ia kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi17 sebagai bapak CSR. Sejak itu sudah banyak referensi ilmiah lain yang diterbitkan di berbagai negara mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat yang telah dijabarkan dalam buku Bowen. Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai “kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat ditempat perusahaan tersebut beroperasi”. Ia menggunakan istilah “sejalan” dalam konteks itu demi meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui urusan kinerja finansial perusahaan.18 Menurut konsep signal theory menyatakan bahwa perusahaan memberikan signalsignal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Selain informasi keuangan yang diwajibkan perusahaan juga melakukan pengungkapan yang sifatnya sukarela. Salah satu dari pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CSR ini merupakan sinyal positif yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar perusahaan yang nantinya akan direspon oleh stakeholder19 dan shareholder20 melalui perubahan harga saham perusahaan dan perubahan laba perusahaan.21 1. Pengertian CSR Corporate Social Responsibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintregasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam 17

Yaitu persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan. Lihat Achmad Fanani, Kamus Istilah Populer, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009) hal. 29 18 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility,.......... hal. 39 19 Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Artikel tentang Pengungkapan CSR pada Bank Syari’ah di Indonesia oleh: Dimas Bangkit Arifiyanto, hal. 4 20 Shareholders adalah seseorang yang mempunyai saham finansial di suatu perusahaan atau pemilik sebagian dari perusahaan, mereka mendapat keuntungan bila perusahaan tumbuh berkembang dan mendapat nilai lebih dari produksi perusahaan. 21 Artikel tentang Makna CSR, Sejarah dan Perkembangannya oleh: Dwi Martani. 2006


operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum.22 Pendapat Friedman dalam Suharto (2008) menyatakan bahwa tujuan utama koorporasi adalam memperoleh profit semata semakin ditinggalkan. Sebaliknya konsep triple bottom line (profit, planet, people) yang digagas oleh John Elkington makin masuk ke dalam mainstream etika bisnis.23 Pada dasarnya, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders), dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang saham (shareholders). Sebenarnya hingga pada saat ini mengenai pengertian CSR masih beraneka ragam dan memiliki perbedaan definisi antara satu dengan yang lainnya. Secara global bahwa CSR adalah suatu komitmen perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maunpun jangka panjang. Definisi CSR menurut berbagai pakar: a. Edi Suharto, adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional”. Definisi CSR menurut Ismail Solihin, adalah “salah satu dari bentuk

tanggung

jawab

perusahaan

terhadap

pemangku

kepentingan

(stakeholders)”.24 b. Menurut Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama CSR merujuk 3 definisi, yaitu sebagai berikut: 1) Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih-lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan. 2) Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan 22

Artikel tentang Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia oleh: Ali Darwin. 2006 23 Suharto, Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hal. 106 24 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di dunia Industri, Memperkuat CSR (Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 105


kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas, dan 3) Komitmen

bisnis

untuk

berkontribusi

dalam

pembangunan

ekonomi

berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (local) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.25 c. Andrew Carnegie berpendapat, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan di dasarkan pada dua prinsip: prinsip amal26 dan prinsip mengurus harta orang lain27. d. Robert J. Hughes dan Kapoor mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak pada masyarakat, dan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. e. David Baron, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen moral terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain. f. Philip Kotler bersama Nancy Lee mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktekpraktek kebijakan bisnis dan dengan keterlibatan-keterlibatan dari sumber perusahaan. g. Sedangkan menurut C. Ferrel, George hirt dan Linda Ferrel mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan damapak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.28 h. Pengertian lainnnya disampaikan Suhandri M. Putri, ia mengemukakan Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi

dalam

pengembangan

ekonomi

yang

berkelanjutan

dengan

25

Artikel tentang Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR oleh: Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama 26 Maksud prinsip amal yaitu bahwa ia menganjurkan kepada para angggota masyarakat yang memiliki keberuntungan dalam kehidupannya untuk membantu anggota yang kurang beruntung melalui berbagai cara, baik yang langsung atau tidak langsung. 27 Sedangkan prinsip kepengurusan harta orang lain, adalah bahwa para pelaku bisnis merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kesempatan untuk pengurus sumber-sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama secara komersial. Lihat Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 28 Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi,........... hal. 17-19


memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.29

2. Pendekatan dalam pembentukan Tanggung Jawab Sosial Tanggung Jawab Sosial perusahaan dapat dipahami sebagai kebijakankebijakan

dan

tindakan-tindakan

perusahaan

dalam

berinteraksi

dengan

lingkungannya yang didasarkan pada etika. Tindakan dan kebijakan perusahaan merupakan keluaran organisasi yang menjadi motor dalam perjalanan mencapai tujuan-tujuan yang telah di teatpkan. Dasar dari tindakan dan kebijakan adalah moral para pengelola, karena jiwa dari organisasi adalah para pengelola yyang bisa pemiliki, unsur pimpinan serta seluruh jajaran karyawan. Tanggung jawab sosial merupakan respons, kewajiban, kontrol, wewenang, kepedulian dan tugas dari perusahaan terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial-budaya. Etika sendiri itu dipahami sebagai aturan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengarahkan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat mengenai baik atau buruk. Etika berkaitan dengan nilai-nilai internal yang merupakan bagian dari budaya perusahaan yang mengarahkan perilaku organisasi dalam hubungannya dengan tanggung jawab sosialnya-moral30 organisasi. Secara konseptual terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial: a. Pendekatan moral, yaitu kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dan nilai-nilai positif yang berlaku, dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain. b. Pendekatan kepentingan bersama, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standart kebersamaan, kewajaran, keterbukaan dan kebebasan. c. Pendekatan manfaat, adalah konsep tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi harus dapat mengahsilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil. Cakupan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat luas. Unsur utama yang harus menjadi pertimbangan adalah kepedulian terhadap kualitas baik 29

Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility,.............. hal. 1 Moral dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan adalah pemikiran dan tindakan organisasi yang mengedapankan nilai-nilai positif bagi pihak-pihak berkepentingan. 30


profesionalisme maupun kehidupan seluruh tenaga kerja perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang di pasarkan. Kualitas dalam proses produksi serta produk yang dihasilkan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggannya. Produk yang berkualitas sesuai dengan norma-norma yang di berlakukan merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan dan lingkungannya.31

3. Bentuk-bentuk CSR Bentuk tanggung jawab sosial telah mengalami berbagai perubahan secara dinamis, yang disebabkan oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan akan keseimbangan hidup. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebelum tahun 1930an mencakup tiga hal: a. Kondisi kerja, mendeskripsikan pentingnya keuntungan yang diperoleh karyawan berkaitan dengan sistem balas jasa yang mencakup gaji, tata ruang kerja yang memenuhi syarat kesehatan, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta hari tua. b. Hak-hak pelanggan, yaitu hak-hak yang mencakup kkualitas produk, layanan dan informasi yang sesuai dengan pengorbanan pelanggan dalam upaya memperoleh produk yang di butuhkan. c. Perhatian terhadap peraturan-peruaturan pemerintah yang mengatur langsung kegiatan bisnis maupun tidak. Setelah tahun 1930-an pertimbangan tindakan tanggung jawab sosial perusahaan berubah selaras dengan perkembangan tuntutan dinamika kebutuhan hidup, dan menurunkannya kemampuan sumber-sumber daya yang digunakan. Selain ketiga pertimbangan era sebelum 1930-an pertimbangan-pertimbangan baru yang muncul adalah hak-hak masyarakat, yaitu tindakan yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses produksi, pengawasan, serta jaminan sosial, dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Pertimbangan terhadap pelestarian diilhami oleh konsep pembangunan berkelanjutan yang di deklarasikan di Rio de Janeiro 1987 sebagai pendekatan penting dalam pembangunan tanpa merusak dan menghabiskan sumber daya alam serta budaya atau penurunan kualitas lingkungan. Sedangkan pertimbangan terhadap hak-hak masyarakat diilhami oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat yang diikuti oleh semakin langkanya 31

Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi,........... hal. 19-21


sumber-sumber yang digunakan, serta kebutuhan partisipasi masyarakat dalam proses produksi-menjadi karyawan, pemsok, distributor maupun pelanggan.32

4. Elemen-elemen Utama CSR CSR dipandang sebagai satu dari tiga tanggung jawab utama perusahaan yang mencakup tanggung jawab ekonomi dan lingkungan. CSR didefinisikan sebaga komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi · bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Elemen utama CSR mencakup: a. Hak asasi manusia b. Hak-hak pekerja c. Perlindungan lingkungan d. Relasi dengan pemasok e. Keterlibatan masyarakat f. Hak-hak stakeholder g. Monitoring dan assessment kinerja CSR

5. GlobeScan CSR Berdasarkan survey periodik terhadap konsumen dan warga negara di berbagai negara, GlobeScan cenderung mendefinisikan CSR kedalam dua kategori: a. Tanggung jawab operasional yang menunjuk pada standar-standar yang harus dicapai perusahaan dalam urusan bisnis secara normal; dan b. Tanggung

jawab

kewargaan

(citizenship

responsibility),

yakni

perhatian

perusahaan kepada urusan-urusan yang bersifat publik. Tanggung jawab operasional terdiri dari: a. Perlindungan kesehatan dan keselarnatan karyawan b. Tidak terlibat dalam penyogokan dan korupsi c. Tidak mempekerjakan buruh anak. d. Pelestarian lingkungan e. Mencari untung dan membayar pajak 32

Poerwanto, Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi,........... hal. 25-26


f. Memperlakukan karyawan secara adil g. Menyediakan produk yang berkualitas dengan harga murah h. Menciptakan lapangan kerja yang aman i. Menerapkan standar universal Tanggung jawab kewargaan meliputi: a. Merespon terhadap perhatian dan pandangan-pandangan publik b. Mengurangi pelanggaran hak asasi manusia c. Meningkatkan stabilitas ekonomi d. Mengurangi kesenjangan an tara orang kaya dan miskin. e. Mendukung kegiatan amal dan kemasyarakatan f. Mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang progresif.

6. Prinsip CSR Konsep CSR seperti yang telah dikemukakan dalam buku Cannibals With

Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business, karangan John Elkington. Ia merumuskan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya memburu keuntungan ekonomi semata (profit), melainkan pula harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Tiga prinsip ini dikenal triple bottom lines .33 Tiga prinsip ini disingkat 3P, yang mana ketiganya saling ada keterkaitan dengan yang lainnya. Jika hubungan ini diilustrasikan, maka akan terbentuklah skema segitiga sebagai berikut: People

Planet

Profit

Gambar I. Hubungan Garis Segitiga (triple bottom line)

33

Artikel tentang Corporate Social Responsibility oleh: Ratri Ratnasasi


a. Profit. Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Menurut Poerwanto, pengertian keuntungan tidak hanya diukur dari aspek finansial saja tetapi lebih luas, yaitu mencakup citra organisasi, aspek sosial – memberi kesempatan kerja dan mitra.34 b. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu

stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sara pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. c. Planet. Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata (ekoturisme). 7. Manfaat CSR bagi Perusahaan Selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah. a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha e. Membuka peluang pasar yang lebih luas f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan sampah 34

Lihat Poerwanto, Corporate Social Responsibilty ...h. 28


g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders h. Memperbaiki hubungan dengan regulator i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan j. Peluang mendapatkan penghargaan.35

D. CSR (Corporate Social Responsibility): AnalisiS Fiqh Muamalah Allah menciptakan manusia itu sebagai Zoon Politicon. Yakni ia membutuhkan orang lain yang bisa dijadikannya sebagai teman untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan, baik itu dengan acara pernikahan, berjual beli, ijarah serta hal-hal lainnya dari segala segi yang semua itu dapat menjadikan manusia bisa berkumpul, tidak terpecah belah, saling bertetangga dan tidak berjauhan. Dan manusia juga memiliki karakter khas yaitu memiliki nafsu, baik yang selalu mengajak pada kebaikan ataupun mengajak pada kejelekan. Karenanya, Allah SWT lalu meletakkan suatu aturan untuk bermuamalah (berinteraksi sosial), hingga tidak ada lagi seseorang yang dapat mengambil apa yang bukan merupakan haknya.36 Sejarah dan tradisi Islam juga membuktikan bahwa Islam adalah agama yang menggalakkan perdagangan, perniagaan atau bisnis (muamalah). Sistem perniagaan Islam sudah dilaksanakan sejak ribuan tahun lalu. Perniagaan merupakan pekerjaan yang amat disukai dan digalakkan Islam. Allah menjanjikan pahala dan ganjaran kebaikan yang banyak kepada pelaku bisnis yang ikhlas dan jujur dalam perniagaannya.37 Mannan (1982) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam, menurut Nejatullah Shidiqqi (1992) adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah serta didukung oleh argumentasi dan pengalaman empiris. Menurut Rivai dan Buchari (2009: 1), ekonomi Islam adalah "ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam." Menurut kedua penulis ini, syarat utama ekonomi Islam adalah dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam ilmu ekonomi. Ciri khas model ekonomi Islam

35

Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility,.............. hal. 6-7 Syaikh „Ali Ahmad Al-Juwari, Hikmah Dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah, (Baerut: Mustaqim, 2003) hal. 5-6 37 Artikel tentang CSR &.CQMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi oleh: Edi Suharto, (Bandung: Alfabeta) hal. 97 36


dalam ekonomi rabbani yang oleh Chapra disebut sebagai "divine economics" atau ekonomi tauhid. Nuansa "Ketuhanan" dalam ekonomi Islam bukan pada pelaku ekonominya, karena pelakunya pasti manusia, melainkan pada aspek aturan atau sistem yang harus dijadikan pedoman oleh para pelaku ekonomi tersebut (Rivai dan Buchari, 2009: 2). Secara garis besar, Rivai dan Buchari (2009: 187) merumuskan prinsip ekonomi Islam sebagai berikut: a. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat nanti g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) dan h. Islam melarang riba dalam segala bentuk38 Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah39, sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan masyarakat ketimbang sekadar menghadapkan wajah kita ke barat atau timur dalam shalat. Tanpa memarginalkan pentingnya shalat, Al-Qur'an ·mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberi pesan tentang keimanan, Al-Qur' an mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan. 38

Artikel tentang CSR &.CQMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi oleh: Edi Suharto, (Bandung: Alfabeta) hal. 98-99 39 “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orangorang yang bertaqwa" (QS, Al-Baqarah: 177).


Dalam konteks ini, maka CSR Islami adalah CSR yang merujuk pada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan normanorma agama Islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya. CSR Islami bertujuan menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat ribawi, melainkan yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf . CSR Islami pada intinya mengedepankan kedermawanan dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai ketimbang ibadah mahdhah (lihat Rakhmat, 2008: 262). Rasulullah Saw. bersabda, "Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan dua puluh lcali haji dan pada setiap hajinya menginfakkan rcitusan ribu dirham atau dinar”. Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. menyatakan, "Jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah”. Lebih jauh lagi, dapat dinyatakan bahwa para pelaku CSR yang memiliki sifat kedermawanan dan ketulusan hati bisa digolongkan ke dalam orang-orang yang telah mencapai derajat yang tinggi. 40

PENUTUP A. KESIMPULAN Pembahasan mengenai Corporate Social Responsibility dalam analisis Fiqh

Muamalah, setelah mengkaji dan menganalisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. Secara global bahwa CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan sosial perusahaan yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dalam segala aspek operasional perusahaan (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup). Yang mana CSR dalam suatu perusahaan tersebut juga memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya.

40

Artikel tentang CSR &.CQMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi oleh: Edi Suharto, (Bandung: Alfabeta) hal. 100-103


DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad Daud. 2007. Hukum Islam. Jakarta: Grafindo Persada Darwin, Ali. 2006. Artikel tentang Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia Darwin, Ali. 2006. Artikel Judul: Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia Fanani, Achmad. 2009. Kamus Istilah Populer. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2010. Maqashid Syari’ah. Jakarta: Sinar Grafika Offset Martani, Dwi. 2006. Artikel tentang Makna CSR, Sejarah dan Perkembangannya Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah Suharto, Edi. 2009. Pekerjaan Sosial di dunia Industri, Memperkuat CSR. Bandung: Alfabeta Suharto. 2008. Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bandung: Refika Aditama Suharto, Edi. 2009. Pekerjaan Sosial di dunia Industri, Memperkuat CSR. Bandung: Alfabeta Suhendi, Hendi. 2004. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. Artikel tentang Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR Untung, Hendrik Budi. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika Offset Poerwanto. 2010. Corporate Social Responsibility; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Artikel tentang Pengungkapan CSR pada Bank Syari’ah di Indonesia oleh: Dimas Bangkit Arifiyanto Artikel judul Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah oleh: Muhammad Al-Madani Artikel tentang Pengungkapan CSR pada Bank Syari’ah di Indonesia oleh: Dimas Bangkit Arifiyanto Al-Juwari, Syaikh „Ali Ahmad. 2003. Hikmah Dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah. Baerut: Mustaqim Artikel tentang CSR &.CQMDEV lnvestasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi oleh: Edi Suharto. Bandung: Alfabeta


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN ANALISIS FIQH MUAMALAH

Recommend Documents