Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
E733 V. 2 March 2003 Java-Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project
Pengkajian dan Rencana Sosial
Public Disclosure Authorized
Pengelolaan Lingkungan &
Public Disclosure Authorized
Maret 2003
PT. PLN (PERSERO)
CORNE tGe i
JAVA-BALI POWER SECTOR RESTRUCTURING AND STRENGTHENING PROJECT
Pengkajlan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan & Sosial
Daftar Isi
Hal. Rangkuman
Bagian I
Kerangka
1
Xebijakan,
Peraturan
&
Hukum
dan
9
Administratif
Bab 1 Sistem AMDAL Yang Berkembang dan Peraturan
11
Otonomi Daerah Bab 2 Perlindungan Lingkungan Bank Dunia
19
Bab 3 Kebijakan Manajemen Lingkungan PLN dan
23
Pelaksanaannya
Bagian II
Uraian Lingkup Proyek dan Pengkajian Dampak Yang
33
Mungkin Terjadi
Bab 4 Aktivitas-aktivitas Proyek
35
Bab 5 Dampak Yang Mungkin dari Aktivitas-aktivitas
39
Proyek
Bagian III
Rencana Pengelolaan Lingkungan
45
Bab 6 Pengkajian dan Mitigasi
47
Bagian IV
Bab 7 Pemberdayaan Kelembagaan
53
Bab 8 Jadual Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya
59
Catatan: Harmonisasi Prosedur-prosedur Lingkungan
61
Annex
A. Tim Pengkajian - Komposisi dan Rangkuman
A1-3
Kerangka Acuan B. Daftar Pustaka
B1-3
C. Rangkuman Dampak Yang Mungkin dan Langkah-
C1-2
langkah Mitigasi untuk Proyek-proyek Transmisi D. Laporan Konsultasi Publik untuk Subproyek
D1-4
Perak-Ujung E. Kebijakan Umum PLN mengenai Pembangunan Jalur Transmisi
E1-21
Daftar Akronim dan Singkatan Yang Digunakan
AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ANDAL
Analisis Dampak Lingkungan
BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
BAPEDALDA
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah
DIVLING
Divisi Lingkungan
EIA
Environmental
Impact
Assessment,
Studi
Pengkajian
Dampak Lingkungan EMD
Environmental
Management
Development,
(Proyek)
Pengembangan Pengelolaan Lingkungan EMF
Electromagnetic fields,
EMP
Environmental Management
medan elektromagnet Plan,
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan EMS
Environmental Management System,
Sistem Pengelolaan
Lingkungan ICNIRP
International Protection,
Commission on Non-Ionizing Komisi
Internasional
untuk
Radiation Proteksi
Radiasi Non-Pengion IFI
International
financial
institution,
lembaga
keuangan internasional ISO
International
Standards
Organization,
Organisasi
Standard Internasional
iv
JBPSRS
Java-Bali
Power
Sector
Restructuring
and
Strengthening Project LH
(Menteri) Lingkungan Hidup
MNKLH
Menteri Negara Kependudukan & Lingkungan Hidup
NGO
Non-Government
Organizations,
Lembaga
Swadaya
Masyarakat PCB
Polychlorinated biphenyls, bifenil poliklorinasi
PET
Project Environmental Team, Tim Lingkungan Proyek
PIU
Project Implementation Unit, Unit Pelaksana Proyek
PLN
PT. Perusahaan Listrik Negara
RKL
Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL
Rencana Pemantauan Lingkungan
SIL
Sector Investment Loan,
SOP
Standard
Operating
Pinjaman Investasi Sektor
Procedure,
Prosedur
Operasi
Standard UKL
Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL
Upaya Pemantauan Lingkungan
WHO
World
Health
Organization,
Organisasi
Kesehatan
Dunia.
v
RANGKUMAN
1.
Pendahuluan:
Proyek,
Pengkajian,
dan Rencana Pengelolaan
Lingkungan
Studi
Pengkajian
Lingkungan Negara
ini
Lingkungan
telah
dan
disiapkan
(PT PLN Persero)
dengan
Sosial
oleh
PT
serta
Pengelolaan
Perusahaan
dukungan jasa
Listrik
konsultan yang
disediakan oleh Bank Dunia sebagai bagian dari persiapan dalamrangka usulan proyek kepada Bank Dunia,
yaitu Java-Bali Power
Sector Restructuring and Strengthening (JBPSRS) Project. Dalam
pembicaraan
dengan
misi
November 2001 dan Mei 2002,
(SIL).
untuk
proyek
kritis
berbagai
dalam Skenario Terbatas
kelistrikan
Jawa-Bali.
Dunia
pada
bulan-bulan
pendanaan Proyek JBPSRS merupakan
Pinjaman Investasi Sektor mendanai
Bank
Kegiatan
Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk PLN
menangulangi
(2002-2006)
utama
proyek
keadaan
untuk yang
daerah
tercakup
dalam paket pinjaman adalah:
*
Mengatasi kendala-kendala dalam sistem transmisi untuk memperbaiki kemampuan penyaluran ke daerah Cirebon dan ke Jawa Tengah bagian selatan,
*
Memperbaiki
ketersediaan
dan
pembangkitan dengan memperbaiki
kepastian sistem
kapasitas
transmisi dari
1
pembangkit-pembangkit
listrik
tenaga
panas
bumi
di
Wayang Windu, Kamojang dan Drajat di Jawa Barat, Memperkuat Sistem Transmisi dan Gardu Induk 500 kV dan 150 kV di Cirebon, Surabaya, Bandung dan Bali.
Kegiatan
tersebut
transmisi
yang
diharapkan
telah
ada,
dapat
sehingga
memperbaiki
sistem
dapat memberikan manfaat
nyata secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Jawa-Bali. Namun
demikian,
analisis negatif
yang yang
masyarakat lalu,
PLN
menyadari
komprehensif
buruk yang
sekitarnya.
bahwa
meminimalkan
akan
bahwa serta
mungkin
hemat
masalah-masalah
itu
mitigasi
timbul
Berdasarkan
lebih
untuk
dampak-dampak
bagi
lingkungan
pengalaman
mencegah,
daripada
diperlukan
PLN
di
dan masa
menghindari,
penanganan
masalah
dan di
kemudian hari. Kegiatan usaha PLN tentunya harus tunduk kepada peraturan-peraturan memahami
pula
bahwa
pinjaman
Bank
Dunia
lingkungan kegiatan perlu
hidup yang
pula
di
Indonesia.
didukung
mematuhi
Dan
didanai
PLN
dengan
kebijakan-kebijakan
dan pedoman-pedoman Bank Dunia untuk pengamanan lingkungan dan sosial.
PENGKAJIAN DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Pada periode bulan Mei-September 2002, konsultan untuk memberi
dukungan pada
studi pengkajian lingkungan dan sosial
Bank Dunia menugaskan PLN dalam melaksanakan atas rencana kegiatan
proyek JBPSRS serta menyiapkan rencana pengelolaan lingkungan 2
(RPL)
dan Kerangka
Kebijakan
Pembebasan Lahan
dan
Pemukiman
Kembali. 1 Laporan ini mendokumentasikan hasil-hasil konsultasi tersebut.
Sebagai
Pinjaman
Investasi
Sektor,
setelah
perjanjian pinjaman dan perjanjian proyek,
penandatanganan
lingkup proyek yang
akan dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak pada waktunya.
Dengan demikian,
PLN yang
tujuan dari
RPL ini
tidak hanya spesifik pada proyek, melainkan juga berorientasi pada
proses;
pembangunan
sehubungan
transmisi
dengan
PLN
pada
pekerjaan umumnya,
pada
dan
juga
proyek dengan
efektifitas manajemen lingkungan dalam operasional PLN. Sebagai kedelapan
tambahan bab
atas
dari
rangkuman
laporan
ini
tersebut
dan
beberapa
disusun
menjadi
Annex, empat
bagian, yaitu :
Bagian
I -
Kerangka
Administratif mengenai
Kebijakan, (Bab
Peraturan
1-3),
&
memberikan
persyaratan-persyaratan
Hukum
dan
informasi pengkajian
lingkungan dan mitigasinya,
baik dari pemerintah
Indonesia maupun Bank Dunia,
dan mengenai sejarah
pengelolaan
lingkungan
di
PLN
serta
situasinya
saat ini;
1 Jasa konsultan disediakan oleh Nexant, Inc., Konsultasi Jasa Manajemen Energi yang Berafiliasi dengan Bechtel. Susunan anggota Tim Konsultan, dan Rangkuman Kerangka Acuannya, diberikan di dalam Annex A.
3
*
Bagian II - Uraian Lingkup Proyek dan Pengkajian Dampakdampak Yang Mungkin Terjadi (Bab 4-5);
*
Bagian III
-
Pengelolaan Lingkungan
Rencana
menjelaskan
proses
berjalan
sedang
evaluasi
untuk
lingkungan yang
proyek
langkah-langkah mitigasi dan
serta
Dalam bagian 5-tahun
(Bab 6-7), yang
diusulkan,
pelaporannya;
ini disampaikan juga usulan program meningkatkan
untuk
kapasitas
PLN
dalam-
bidang manajemen lingkungan;
*
Bagian
IV
-
Catatan
prosedur
mengenai
Lingkungan,
Harmonisasi
memberikan
Prosedur-
sumbang
saran
guna menggabungkan prosedur pengkajian lingkungan internasional dan Indonesia.
2.
Dampak-dampak Yang Mungkin Terjadi
Dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap lingkungan dan
sosial
dari
rencana
proyek
kemungkinan
berkisar
dari
dampak kecil sampai dampak yang dapat diabaikan.
Lingkup proyek
yang
diusulkan
terdiri
atas
penggantian
atau up-rating konduktor pada jalur transmisi yang telah ada dan peluasan gardu-gardu induk. yang
sedang
disiapkan
ini,
PLN
Untuk lingkup proyek telah
memiliki
atau
mempunyai semua lahan yang bersangkutan; dengan demikian, 4
tidak
diperlukan
kembali,
dan
bangunan. ganti
pembebasan
lahan
atau
pemukiman
tidak akan berpengaruh pada perumahan atau
Namun
demikian,
setiap
pembebasan
lahan
dan
rugi yang mungkin terjadi untuk proyek yang harus
disiapkan sesuai
lagi
selama
dengan
implementasi
Kerangka
proyek
Kebijakan
akan
dilaksanakan
Pembebasan
Lahan
dan
Pemukiman Kembali untuk Proyek. Tidak ada Polychlorinated Biphenyls (PCB) yang digunakan dalam proyek ini dan hanya akan
ada
kenaikan
elektromagnetik pengaturan
(EMF).
lalu
terbatas
pada
Perhatian
lebih
lintas
selama
paparan
medan
diutamakan
pemasangan
pada
konduktor,
pengangkutan material bekas,
koordinasi aktivitas dengan
departemen/
dan
instansi
lain,
penyampaian
informasi
kepada publik serta hubungan dengan masyarakat di daerah pelaksanaan proyek.
3.
Rencana Pengelolaan Lingkungan
Menurut JBPSRS
kategorisasi ini
termasuk
Pedoman
Lingkungan
dalam kategori
Bank
Dunia,
Proyek
B, atau proyek berdampak
rendah.
Sebagai
Proyek
mensyaratkan Keputusan
EMP
Menteri
mensyaratkan 150kV,
dengan
maka
studi PLN
Kategori
lengkap.
Namun
Lingkungan AMDAL akan
B,
untuk
pada
umumnya
demikian,
Hidup
No.
berdasarkan 17/2001
setiap proyek
melaksanakannya,
tidak
yang
transmisi kendatipun 5
kemungkinan proyek tersebut hanya menimbulkan dampak yang kecil.
PLN telah membentuk sebuah Project
Implementation Unit
(PIU)
yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengelola proyek berdasarkan tanggal
18
Keputusan September
bawah
koordinasi
semua
aspek
EMP
PIU ini,
Direksi 2002. akan
PLN
Tim
No.
Lingkungan
mengawasi
termasuk
134.K/010/DIR/2002, Proyek
dan
Kerangka
(PET)
di
mengkoordinasikan
Kebijakan
Pembebasan
Lahan dan Pemukiman Kembali.
PET akan bekerja di bawah pengarahan Ketua PIU.
Di dalam Bab 7, diusulkan pembentukan sebuah Grup CHESS yang menangani sistem
masalah
dan
anggota
kemasyarakatan,
kesinambungan.
dalam
PET.
Grup
Pimpinan CHESS
kesehatan, grup
akan
ini
siap
lingkungan,
juga
untuk
merupakan memberikan
dukungan teknis, pelatihan dan pemantauan apabila diperlukan.
Hubungan
kerja
antara
tim
manajemen
proyek,
manajemen
PLN,
Bank Dunia dan pemerintah diperlihatkan pada Gambar 1.
6
Gambar 1. Organisasi Proyek untuk Implementasi EMP
Bank Dunia ELPrUrSI ,nveta U PET aka
Jg
mempunaituga m
Menengah Jawa-Bali
setiap subproyearoak JBPSRS anaiUt
P *anajamen k
Mmplementasi
T
PIN
Proy k PLN//-
RAPEDALDA
EVALUASI SUTBPROYEK:
subproyek yan
Untu seu PET
akan
setiap
mempunyai
subproyek
tugas atau
tecn[
mengevaluasi
tambahan
mdl3 studi
/araa
a lingkungan
dari
lingkup
proyek
yang
akan
tercantum
dalam
daftar
awal
menurut
Bank
didanai pinjaman ini.
Untuk
semua
seperti
subproyek
pada
Bab
4,
yang
kategori
lingkungan
Dunia
adalah
AMDAL
Indonesia,
suatu
studi
Ujung,
Bandung Selatan-Kamojang-Drajat-Ciamis, dan Wayang
Windu
B.
Namun ada
AMDAL
Incomer.
PET
demikian,
tiga
yaitu
perlu
berdasarkan
subproyek
yang
kriteria
mensyaratkan
transmisi-transmisi
memastikan bahwa untuk
perubahan atau penambahan atas
subproyek yang
Perak-
setiap
diusulkan
telah dilakukan pemeriksaan yang memadai sehingga dampak7
dampak
yang
mungkin
adalah
konsisten
dengan
nilai
Kategori Lingkungan B menurut versi Bank Dunia.
PENGKAJIAN AMDAL:
PET
akan
mengevaluasi
kebutuhan
studi
AMDAL,
bekerja
sama
dengan unit-unit pelaksana proyek PLN.
Dalam
hal
maka
PET
memberikan proyek.
diperlukan akan
adanya
studi
mengevaluasi
masukan
serta
AMDAL
kerangka
dukungan
PET juga akan mengevaluasi
atau
acuan,
UKL-UPL, dan
bagi
unit
hasil
studi
akan
pelaksana tersebut
untuk memastikan bahwa telah diselesaikan dengan baik dan siap untuk disampaikan ke Komisi AMDAL.
KONSULTASI PUBLIK:
Pada
saat
ini
masyarakat
yang
disyaratkan akan
adanya
terkena
konsultasi
proyek
dalam
publik tahap
dengan
persiapan
Kerangka Acuan studi AMDAL, dan masyarakat yang terkena dampak tersebut
mempunyai
wakil
dalam
Komisi
AMDAL
yang
ini,
PLN
akan
memeriksa studi AMDAL tersebut.
Dalam
penyiapan
studi
pengkajian
telah
menyelenggarakan konsultasi publik di Surabaya berkaitan dengan
proyek
up-rating
jalur
transmisi
Perak-Ujung.
Pertemuan ini yang dilaporkan di dalam Annex D, merupakan suatu model
konsultasi yang
dapat
dilaksanakan
di masa 8
yang
akan
lainnya. dengan
datang
untuk
Disamping dukungan
itu,
Bank
proyek
ini
dan
Kementerian
Dunia
sedang
proyek-proyek
Lingkungan menyiapkan
Hidup Pedoman
Konsultasi Publik untuk diterapkan dalam proses AMDAL.
MITIGASI DAMPAK
PLN
telah menyiapkan
pembangunan dalam
dan
serangkaian prosedur
pemeliharaan
jalur
dalam hal
transmisi
Kebijakan Umum Pembangunan Transmisi,
yang
yang
disain,
dirangkum
dicantumkan
dalam Annex E dan telah dimasukkan dalam EMP ini.
Kebijakan ganti
umum
rugi
dan
yang
mencakup
rehabilitasi
peran
serta
harta benda,
masyarakat,
dan
tindakan-
tindakan mitigasi secara umum sebelumnya telah diperiksa dan disetujui oleh Bank Dunia.
Kebijakan Umum yang telah
ada memberikan cukup pedoman bagi kegiatan Proyek JBPSRS. Namun
Kebijakan
diperluas
lingkupnya.
pelaksanaan Kebijakan lahan
Umum
tersebut Hal
Pengembangan serta
dan
prosedur
ganti
rugi
ini
perlu dapat
Manajemen khusus yang
diperbaharui dilaksanakan
Lingkungan
dalam
mungkin
hal
dan dalam
proyek.
pembebasan
timbul
selama
pelaksanaan proyek telah dibahas dalam Kebijakan Umum dan EMP
ini,
dalam
namun
suatu
telah
Kerangka
Pemukiman Kembali
dicantunkan Kebijakan
juga
secara
Pembebasan
terpisah
Lahan
dan
(sebagaimana disyaratkan olah Kebijakan
dan Prosedur Pengamanan Bank Dunia). 9
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
Pemantauan
lingkungan
untuk
Proyek
JBPSRS
berada
di
bawah
koordinasi PET.
Ketua tim PET seyogyanya menerima tembusan semua laporan kemajuan
proyek
dan
laporan-laporan
lainnya
yang
disyaratkan dalam proses AMDAL.
Disamping kepada
laporan-laporan
instansi
juga harus Inggris Dunia
yang
yang
berkepentingan
harus di
disampaikan
Indonesia,
PET
menyiapkan rangkuman lingkungan dalam bahasa
untuk dikirimkan di
AMDAL
Jakarta,
Washington
setiap
dan 6
kepada pejabat manajer
bulan.
proyek
Laporan
lingkungan Bank Bank
Dunia
secara
di
ringkas
menjelaskan:
*
daftar tambahan lingkup proyek atau lingkup proyek yang telah disetujui untuk dilaksanakan beserta kategorisasi dampak lingkungan yang mungkin timbul;
*
rangkuman kemajuan studi AMDAL yang sedang berjalan;
*
rangkuman apabila
tindakan-tindakan ada,
yang
mitigasi
dilaksanakan
yang
dalam
penting,
enam
bulan
terakhir;
10
*
uraian
mengenai
masalah-masalah
yang
penting
atau
keberhasilan di dalam mitigasi lingkungan selama jangka waktu pelaporan; dan *
identifikasi yang
setiap
mencolok
kejadian
selama
lingkungan
enam
atau
sosial
bulan
kedepan,
untuk
telah
mempunyai
sebuah
terbentuk
Pusat
diantisipasi.
4.
Pada
Pemberdayaan Kelembagaan
pertengahan
Komisi
tahun
Lingkungan
Pelayanan
Hidup,
Enjiniring
lingkungan
hidup,
1980-an,
yang
yang
PLN
dan
kemudian
mempunyai
bertanggung
kelompok jawab
ahli
atas
bidang
kewajiban-
kewajiban PLN dalam memenuhi peraturan lingkungan nasional dan peraturan lingkungan lainnya pada masa itu.
Pada tahun 1995, dibawah pinjaman
dibentuk Divisi Lingkungan
koordinasi untuk
Direktorat
mendanai
Operasi.
suatu program
(DIVLING)
Bank
Dunia
Pembangunan
di PLN memberi
Kapasitas
yang berlangsung selama 18 bulan untuk memberdayakan kemampuan manajemen lingkungan PLN pada tahun 1997-98.
Program tersebut
menghasilkan beberapa pedoman dan prosedur .
Pada bulan Oktober 2001,
Divisi Lingkungan di PLN dilikuidasi
dan sebagian besar tanggungjawab mengenai manajemen lingkungan diserahkan
kepada
unit-unit
operasi,
sesuai
desentralisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan.
dengan
Pada
masa
mendatang,
PLN
Pusat
berfungsi
sebagai
"holding"
untuk beberapa anak perusahaan dan unit bisnis, dimana masingmasing grup tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan AMDAL dan standard lingkungan Indonesia. Untuk itu PLN tidak hanya perlu meningkatkan kemampuan dari masing-masing unit tersebut, namun juga perlu secara korporat menyiapkan kepemimpinan dalam lingkungan
bidang
sebagai
unggulan
dalam
industri
ketenaga
listrikan di Indonesia. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut akan
kehilangan
dari
kepercayaan
masyarakat
berisiko
PLN
konsumen,
lembaga-lembaga keuangan internasional dan investor-
investor
lainnya,
untuk
terkena
Kementerian memberi
masyarakat
dampak
dari
Lingkungan
persetujuan
dan
proyek-proyek
Hidup
atas
orang-orang
dan
rencana
yang potensial tertentu,
pemerintah proyek
PLN
daerah dan
serta yang
memantau
pelaksanaannya.
Dengan demikian,
proyek JBPSRS harus mencakup pula Program 5
tahun untuk Pengembangan Manajemen Lingkungan (EMD).
Komponen program EMD ini akan mencakup kombinasi antara bantuan
teknis,
teknologi
informasi
dan
pelatihan.
Seperti dijelaskan di dalam Bab 7, EMD ini akan mempunyai tiga
Gugus
Tugas,
yang
sesuai
dengan
tiga
tujuan
utamanya, yaitu
12
i)
Pemantauan dan Dukungan Proyek JBPSRS;
ii)
AMDAL nasional dan internasional,
serta dukungan dan
Pemberdayaan untuk Konsultasi Publik; dan iii) Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Pelatihan.
5.
Harmonisasi Prosedur-prosedur Lingkungan
Selama ini PLN telah memperoleh pinjaman dan bantuan pendanaan dari untuk
Bank Pembangunan Asia
Bank Dunia, Kerja
keuangan
Sama
mempunyai
tersebut
lingkungan
dan
syarat
persyaratan
pemberian
pinjaman
untuk setiap proyek baru yang didukung oleh (IFI),
lembaga keuangan internasional berbeda-beda
lembaga
Masing-masing
peraturan
sebagai
tersendiri
proyek. Akibatnya,
yang
(JBIC).
Internasional
dan Bank Jepang
(ADB)
dalam
memenuhi
PLN melakukan pendekatan
prosedur
pengkajian
sosial
dan lingkungan serta mitigasinya.
Pada
beberapa
Indonesia
juga
tahun
terakhir,
semakin
komprehensif.
yang
mutakhir,
umum, seketat
desentralisasi
Evaluasi AMDAL kini dilaksanakan dan (lokal),
diputuskan di tingkat daerah pemegang saham lokal.
Dengan
AMDAL
pengawasan proses AMDAL juga telah
pemerintahan pada umumnya, mengalami desentralisasi.
persyaratan-persyaratan
berdasarkan revisi AMDAL
Disamping itu,
disyaratkan
adanya
persyaratan-persyaratan persyaratan-persyaratan
dengan partisipasi para
konsultasi
AMDAL dari
telah IFI,
publik. selengkap
bahkan
Seara dan
adakalanya
lebih berat. 13
Nampaknya
akan menguntungkan bagi setiap pihak apabila semua
prinsipal
IFI
telah
dapat
mempunyai
menerima
standard
bahwa prosedur AMDAL
yang
tinggi
dan
Indonesia
memuaskan
dalam
proses pengkajian lingkungan.
Apabila IFI dapat mengakui dan menerima prinsip tersebut, maka hal ini akan memudahkan PLN dan unit-unit bisnisnya dalam pelaksanaan pengkajian lingkungan dan sosial mulai dari
perencanaan,
pelaporannya. persiapan
pengkajian,
Tentu
saja,
laporan-laporan
implementasi,
jaminan AMDAL,
kualitas
maupun
dan untuk
pelaksanaan
langkah-langkah mitigasi pada setiap rencana pengelolaan lingkungan,
harus
merupakan
suatu
proses
yang
terus
berjalan.
14
