PENGKAJIAN DAMPAK SOSIAL LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU
L A P O R A N
A K H I R
Tahun 2011
1.1 Pemilihan Topik Dalam pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an, kita tidak bisa hanya melihat pada permasalahan fisik semata karena dapat dipastikan keberadaan infrastruktur baru tidak terlepas dari masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur di suatu wilayah akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi kemasyarakatan di sekitar lokasi pembangunan, begitu juga terhadap kondisi lingkungan dimana infrastruktur itu didirikan. Tahapan pembangunan infrastruktur yang bermula dari perencanaan umum sampai dengan evaluasi pasca proyek perlu didampingi oleh studi/pengkajian yang komprehensif sehingga pembangunan infrastuktur dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta memenuhi maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan studi lingkungan dalam setiap tahap pembangunan jalanpun kemudian masuk dalam Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Jalan. Sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan, bahwa Isu Strategis yang perlu disikapi dalam pembangunan infrastruktur ke-PU-an saat ini adalah mengenai Keberlanjutan Infrastruktur (Sustainability), dimana pembangunan infrastruktur memiliki dua sisi utama yaitu : 1) tujuan pembangunan ; 2) dampak pembangunan. Konsep pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan kemudian diarahkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan yang berarti keberadaan infrastruktur jatan harus memenuhi kebutuhan sekaligus melestarikan lingkungan dan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia sendiri disebut telah menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yakni melalui upaya penyaringan, evaluasi alternative rencana, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan (Hermanto Dardak, 2008). Kajian yang dilakukan terkait dengan pembangunan infratsruktur dapat dilakukan di semua tahapan pembangunan, khususnya mengenai dampak pembangunan itu sendiri. Kajian terhadap dampak pembangunan umumnya dilakukan pada sebelum/pra pembangunan atau setelah/pasca pembangunan dilaksanakan. Kajian dampak yang dilakukan pra pembangunan biasa dikenal dengan istilah AMDAL. Namun, kajian AMDAL lebih pada prediksi dampak dan mungkin pada kenyataannya dapat berubah sesuai dengan perubahan-perubahan aspek sosial, ekonomi, lingkungan di sekitar lokasi pembangunan dilaksanakan. Sedangkan untuk kajian pasca pembangunan akan lebih dapat 1
1
DOMAIN KAJIAN YANG AKAN DILAKUKAN <<< PENGKAJIAN DAMPAK SOSIAL LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU
Laporan Akhir
Gambar 1. Pertimbangan Lingkungan pada Siklus Proyek Pembangunan Jalan Sumber : Hermanto Dardak ; Kebkebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Jalan dalam Workshop Global Warming. 2008
Dalam kasus pembangunan Jembatan Suramadu yang menjadi jalur penghubung Pulau Jawa dengan Pulau Madura, studi/pengkajian mengenai dampak pembangunan Jembatan Suramadu sendiri sudah dilakukan khususnya pada tahap pra-pembangunan yakni dengan Analisis AMDAL dan Studi Kelayakan dimana dampak pembangunan telah diprediksi secara rinci terhadap indikator-indikator sosial, ekonomi dan lingkungan. Akan tetapi, dampak pembangunan infrastruktur pada dasarnya bersifat dinamis sehingga perkembangan dan perubahan dampak akan senantiasa terjadi mengikuti pola perubahan sosial masyarakat selaku pengguna infrastruktur terkait. Untuk itu, dalam kesempatan ini dilaksanakan kegiatan penelitian dengan topik “Pengkajian Dampak” mengenai sosial-lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu. Namun, dalam pengkajian ini kita tidak akan mengkaji dampak pembangunan Jembatan Suramadu secara keseluruhan seperti yang dilakukan
2
kajian AMDAL (Impact Assessment), karena pengkajian terkait akan dilakukan oleh Stakeholder Jembatan Suramadu, dalam hal ini adalah BPWS selaku Badan yang bertanggungjawab atas operasional dan pemeliharaan Jembatan Suramadu. Sedangkan pengkajian ini adalah mengenai dampak pembangunan Jembatan Suramadu dalam kasus keberadaan PKL di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) Jalan Akses Kawasan Kaki Jembatan Suramadu serta permasalahan lain yang terkait dengannya, yakni masalah sulitnya pembebasan lahan untuk area pengembangan KKJS yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan relokasi PKL KKJS. Aspek yang akan dikaji adalah sosial dan lingkungan yang berdasarkan pada pemahaman keberlanjutan infrastruktur (sustainability). Arah pengembangan dari hasil pengkajian ini adalah untuk mendukung penyusunan Pedoman Optimalisasi Pemanfaatan Rumaja (Ruang Manfaat Jalan), sesuai dengan Rencana Strategis Puslitbang Sosekling Kementerian PU. Beberapa latar belakang perlunya pengkajian ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bahasan latar belakang.
1.2 Latar Belakang 1.2.1 Penelitian Pendahuluan (Optimalisasi Jembatan Suramadu 2009-2010) .. Kegiatan penelitian di Balai Litbang Sosek bidang Jalan & Jembatan yang terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Suramadu sudah dilakukan sejak tahun 2009, yakni dengan topik kajian ”Optimalisasi Jembatan Suramadu”. Penelitian tersebut direncanakan akan berlanjut sesuai dengan isu strategis yang muncul dan kebutuhan informasi yang diperlukan stakeholder dalam pengembangan Jembatan Suramadu dan KKJS baik di wilayah Surabaya maupun wilayah Madura. Penelitian Optimalisasi Jembatan Suramadu yang dilakukan tahun 2009 bertujuan untuk mempersiapkan aspek sosial ekonomi dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan jembatan Suramadu dan merumuskan solusi konkrit permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan Jembatan Suramadu yang terkait langsung dengan masyarakat di kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) dan telah dihasilkan peta kesiapan pemda & peta relasi ruang sosial masyarakat sertra indikasi potensi unggulan untuk dikembangkan guna optimalisasi Jembatan Suramadu. Sementara penelitian lanjutan Optimalisasi Jembatan Suramadu tahun 2010 bertujuan untuk menyusun peta sosial ekonomi dan lingkungan pendukung optimalisasi pemanfaatan Jembatan Suramadu, memberi masukan mengenai penataan kawasan jembatan Suramadu berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan, serta
3
mengupayakan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di sisi Surabaya, melalui pendampingan dan perkuatan kelembagaan masyarakat nelayan. Sehingga dari penelitian tersebut dihasilkan bahan pengkayaan untuk konsep RTRW kabupaten, peta kepemimpinan lokal, peta titik pertumbuhan ekonomi dan peta neraca air serta peta kemiskinan. Penelitian tahun 2010 tersebut diantaranya juga membahas mengenai konflik sosial dan kondisi geologis wilayah Madura yang tentunya menjadi salah satu bahan pengkayaan dalam kajian dampak sosial-lingkungan yang dilakukan di tahun 2011 ini, yakni terkait proses pemindahan PKL dari Rumaja Jalan Akses KKJS. Pengkajian di tahun 2011 ini merupakan salah satu mata rantai kegiatan penelitian tentang Jembatan Suramadu yang juga telah disesuaikan dengan arahan program sesuai Reorientasi Tugas dan Fungsi Pusat Litbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan dan review Renstra 2010-2014 yang dapat dilihat dalam tabel berikut :
Arahan Program Merujuk pada isu-isu strategis Sosekling bidang kePU-an dan permukiman (Sub Sektor Bina Marga): Belum optimalnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia. Rendahnya masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
2011
Output Tahunan 2012 2013
Pengkajian dampak sosial lingkungan akibat pembangunan jembatan Suramadu
Optimalisasi rumaja jalan akses Kawasan Kaki Jembatan Suramadu
Output : Naskah Ilmiah Dampak Sosial Lingkungan Akibat Pembangunan Jembatan Suramadu
Output : Konsep pedoman Rekayasa Sosial Pengembalian Fungsi Rumaja
Uji konsep pedoman rekayasa sosial pengembalian fungsi rumaja pada PKL KKJS
2014 Finalisasi pedoman Rekayasa Sosial Pengembalian Fungsi Rumaja
Penyusunan instrument valuasi ekonomi dampak pembangunan jembatan bentang panjang Output: Konsep pedoman rekayasa sosial pengembalian fungsi rumaja Instrument valuasi ekonomi dampak pembangunan jembatan bentang panjang
Output: pedoman rekayasa sosial pengembalian fungsi rumaja
Meskipun yang Suramadu timbul akibat telah masuk Tabel 1. permasalahan-permasalahan Review Renstra ; Penelitian Jembatan 2011 -pembangunan 2014 dalam penelitian tahun 2009 yang lalu, namun dampak sosial-lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu akan dikaji lebih dalam di tahun ini, dengan lebih diarahkan kepada menjamurnya PKL yang menempati Rumaja Jalan Akses KKJS yang
4
perlu segera ditangani karena rencana pengembangan KKJS sudah mulai dilaksanakan oleh BPWS tahun 2011 ini. BPJN V Bina Marga yang dalam hal ini adalah stakeholder pemegang kewenangan atas Jalan Akses KKJS sendiri meminta agar penanganan tentang PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS untuk dapat ditangani sesegera mungkin. Dengan pertimbangan tersebut, perkembangan isu strategis mengenai konflik sosial dan pemanfaatan Rumaja secara ilegal oleh PKL akan dikaji dalam rangka percepatan pengembangan wilayah KKJS dan proses pengembalian peran/fungsi Rumaja Jalan Akses KKJS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 1.2.2 Kondisi Rumaja Jalan Akses Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Saat Ini .. Jembatan Suramadu yang dikenal sebagai jembatan terpanjang di Indonesia dan merupakan jembatan bentang panjang yang menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan diresmikan pembangunannya oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tanggal 20 Agustus 2003 dan sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2009 lalu. Pembangunan Jembatan Suramadu ini dilatarbelakangi oleh misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur, khususnya Pulau Madura yang dirasakan masih tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Keberadaan Jembatan Suramadu sebagai jalur transportasi terpadu di wilayah Indonesia Timur diharapkan dapat menjadi roda penggerak dalam perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia. Dan bagi Pulau Madura sendiri, adanya jalur transportasi cepat dan efektif ini akan mampu melejitkan pembangunan sektoral dan mereduksi ketimpangan sosial yang ada. Melihat pada kondisi operasional saat ini, bahwa fungsi jembatan Suramadu masih sebatas mempercepat kebutuhan transportasi sehari-hari atau komuter karena masih didominasi oleh kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi dan penumpang.1Memang harus diakui jika ada dampak yang dirasakan masyarakat Madura sejak Jembatan Suramadu dioperasikan, arus transportasi Madura-Surabaya lebih singkat dan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat lebih cepat. Namun, fungsi Jembatan Suramadu tak lebih sebagai memperlancar transportasi semata.
5
KH Nurruddin A. Rahman dari Dewan Pembangunan Madura (DPM) mengakui perkembangan Suramadu yang belum mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Madura. Bekas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengatakan Suramadu
anya berfungsi sebagai sarana memperlancar transportasi. Tidak dimanfaatkan untuk pengembangan di bidang lainnya. "Kalau kondisi ini dibiarkan terus, yang rugi hanya daerah," katanya.2 Bahkan, masalah yang mencolok saat ini di Jembatan Suramadu adalah mulai menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Rumaja Jalan Akses KKJS. Keberadaan PKL ini tentu saja tidak sesuai dengan peraturan perundangan tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Selain itu, adanya PKL di sepanjang sisi Jalan Akses dapat mengurangi kenyamanan pemakai Jalan Akses karena memicu penyempitan jalur oleh kendaraan pelanggan yang parkir di pinggiran jalan. Terlebih lagi adalah masalah kerawanan keamanaan baik dari masyarakat PKL maupun pemakai jalan karena Jalan tersebut termasuk dalam kriteria jalan arteri yang dimungkinkan untuk lalu lintas berkecepatan tinggi. Dari penelitian mengenai Optimalisasi Jembatan Suramadu sebelumnya didapatkan beberapa informasi mengenai jumlah dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat terkait PKL KKJS, antara lain :
Tahun 2009 Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Rumaja Jalan Akses KKJS berjumlah : 126 lapak dan 44 penjaja (data September 2009)
Tahun 2010 Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) meningkat drastis dan mencapai jumlah : 841 pedagang (data Februari 2010)
Pemda setempat, dalam hal ini adalah Bupati Bangkalan, berusaha untuk melindungi rakyatnya agar dapat ikut merasakan manfaat dari Jembatan Suramadu dengan memberikan ijin kepada PKL KKJS untuk berjualan di sepanjang Jalan Akses
6
KKJS. Pemda juga berusaha mengatur keberadaan PKL agar rapi dengan memberikan fasilitas tempat dagang yang seragam. Selan itu, pemberian ijin berjualan PKL ini juga telah diberikan syarat dimana jika sewaktu-waktu lahan tersebut dibutuhkan oleh pemerintah, PKL harus bersedia pindah ke tempat lain.
Pemerintah provinsi Jawa Timur di tahun 2010 telah mengalokasikan dana sejumlah 20 milyar, salah satunya untuk membebaskan lahan 20 Ha untuk menata PKL di sisi Madura.
Keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS saat ini sepertinya telah menjadi masalah yang sangat kompleks dimana BPWS mengakui bahwa sulitnya proses pendekatan relokasi PKL KKJS diperparah lagi dengan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan rest area KKJS sisi Timur (Madura) untuk lokasi pemindahan PKL tersebut. Dari latar belakang ini, pengkajian mengenai dampak sosial lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu juga akan melakukan pendalaman kajian dalam proses pembebasan lahan rest area KKJS Madura dengan studi kasus-kasus terdahulu. 1.2.3 Rencana Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu) selaku stakeholder dalam pecepatan pembangunan
wilayah
Surabaya-Madura
sebenarnya
sudah
merencanakan
pengembangan wilayah Suramadu seperti yang tertuang dalam Rencana Induk BPWS. Dalam rencana tersebut disebutkan bahwa setelah Jembatan Suramadu ini dibangun, akan dilanjutkan dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur pendukung khususnya di wilayah Madura untuk peningkatan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pada Perpres No. 27 tahun 2008, tugas dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) antara lain : 1. Menyusun Rencana Induk dan Rencana Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Wilayah Suramadu. 2. Melaksanakan pengusahaan pengelolaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Lingkar Timur Surabaya (Simpang Juanda – Tanjung Perak) 3. Melaksanakan pengusahaan Pelabuhan Peti Kemas di Pulau Madura. 4. Membangun dan mengelola: a. Wilayah Kaki Jembatan Suramadu meliputi: i. Wilayah di sisi Surabaya (600 ha) ii. Wilayah di sisi Madura (600 ha) b. Kawasan Khusus di Pulau Madura (600 ha) dalam satu kesatuan dengan
7
Tol
Pelabuhan Peti Kemas. 5. Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat/daerah. 6.
Menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di wilayah Suramadu.
Gambar 2. Skema Penugasan BP-BWS (Pengembangan Wilayah Suramadu) Sumber : Konsep Rencana Induk Pengembangan Wilayah Suramadu
Rencana pengembangan wilayah KKJS yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011 ini adalah pembangunan Rest Area di KKJS Surabaya-Madura. Namun, keberadaan PKL KKJS yang tidak mau direlokasi menjadi masalah yang perlu segera ditangani. Untuk itu, dalam pengkajian ini diharapkan nantinya terjadi titik temu antara PKL dengan BPWS yang sebenarnya dalam perencanaan rest area KKJS Madura sudah mengakomodir lokasi untuk PKL berjualan, yakni di Commercial Area di dekat Masjid rest area. Hasil pengkajian ini akan memberikan bahan pertimbangan bagi pihak stakeholder terkait dalam merencanakan langkah konkrit dalam mengatasi hambatan pengembangan KKJS dan memetakan potensi-potensi sosial-lingkungan yang baik untuk dikembangkan.
1.2.4 Benturan Kepentingan dan Konflik Sosial Keberadaan Jembatan Suramadu sebagai jalur transportasi penghubung SurabayaMadura juga menjadi penyebab munculnya benturan-benturan kepentingan dan konflik
8
sosial. Jika dibiarkan, masalah-masalah tersebut bukan hanya akan mengganggu fungsi Jembatan Suramadu sendiri tetapi juga menghambat pengembangan wilayah Suramadu secara keseluruhan. Beberapa contoh masalah yang muncul dalam hal ini seperti : -
Benturan kepentingan dengan Pelabuhan Kamal sebagai alternatif lain jalur transportasi Surabaya-Madura. Adanya Jembatan Suramadu menyebabkan kemerosotan fungsi pelabuhan Kamal secara drastis seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Gambar 3. Data jumlah kunjungan antara Jembatan Suramadu dan Pelabuhan Kamal Sumber : Model analisis oleh Indah Lukitasari
Hal tersebut juga melatarbelakangi perpindahan PKL dari Pelabuhan Kamal menuju lokasi baru penjamuran PKL yang lebih prospektif, yakni di sepanjang Jalan Akses KKJS yang saat ini menjadi masalah. Untuk itu perlu dikaji seberapa besar pengaruh Jembatan Suramadu terhadap kepindahan PKL-PKL tersebut. -
Benturan kepentingan antara Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dengan Pemerintah Daerah. Bupati Bangkalan (Pemerintah Daerah setempat) berusaha untuk melindungi rakyatnya agar dapat memanfaatkan juga Jembatan Suramadu, dengan cara memberikan ijin PKL untuk berjualan di sepanjang Jalan Akses KKJS. Tetapi hal ini bertentangan dengan kepentingan BPWS yang merasa keberadaan PKL saat ini menganggu kelancaran rencana pengembangan KKJS karena PKL enggan untuk direlokasi.
-
Benturan kepentingan antara BPJN V Bina Marga dengan Pemerintah Daerah. Konflik sosial ini terjadi karena BPJN V Bina Marga merasa bahwa kewenangan penggunaan dan pemberian ijin pemanfaatan bagian Jalan Akses KKJS termasuk di
9
dalamnya Rumaja (Ruang Manfaat Jalan) adalah milik Pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh BPJN V Bina Marga, sehingga Pemerintah Daerah tidak boleh memberikan dukungan keberadaan PKL di Rumaja KKJS yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Gambar 4. Deretan PKL di sepanjang jalan akses Jembatan Suramadu sisi Barat Sumber : Dokumentasi pribadi (Maret, 2010)
Dampak negatif akibat pembangunan Jembatan Suramadu yang berupa terjadinya benturan dan konflik sosial ini perlu segera dikaji kembali dan dirumuskan pemecahannya karena dampak seperti ini bersifat sistemik dan dapat meluas dengan cepat. Selain itu, sering kali masalah seperti ini digunakan sebagai alat politik dan diboncengi oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya, sehingga solusi pemecahannya semakin sulit untuk dicari. Pengkajian mengenai kasus konflik sosial yang akan dibahas dalam penelitian ini nantinya akan lebih banyak diarahkan kepada proses pembebasan lahan dan relokasi PKL yang memang saat ini sedang hangat dan krusial untuk segera ditangani karena menjadi penghambat utama percepatan pengembangan wilayah Suramadu yang dilakukan oleh BPWS. Dalam penelitian ini akan diusahakan agar masalah-masalah benturan kepentingan dan konflik sosial yang muncul akibat pembangunan Suramadu dapat terekam secara mendalam dan diketahui sampai akar permasalahannya, sehingga dapat dikenali konstrain apa saja yang menjadi penghambat susahnya pemecahan masalah konflik sosial terkait. Dan pada akhirnya, dari pengkajian ini dapat dihasilkan rekomendasi kepada stakeholder dan para penentu kebijakan untuk segera menindaklanjutinya demi pengembalian keharmonisan kehidupan sosial kemasyarakatan Surabaya-Madura dan
10
sekaligus mendukung percepatan pengembangan wilayah Suramadu yang sedang digalakkan.
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : -
Bagaimana dampak sosial lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu khususnya dalam kasus keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS ?
-
Bagaimana persepsi Stakeholder terhadap keberadaan PKL KKJS terhadap konsep Rumaja dan rencana pengembangan wilayah KKJS ?
-
Apa yang perlu direkomendasikan kepada para stakeholder untuk pengembalian peran dan fungsi Rumaja Jalan Akses KKJS sesuai peraturan perundangan yang berlaku ?
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah melakukan pengkajian mengenai dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan Jembatan Suramadu, khususnya dalam kasus keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS dan sekaligus merumuskan rekomendasi kepada para Stakeholder terkait untuk pengembalian fungsi dan peran Rumaja Jalan Akses KKJS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sselain itu juga untuk menyelesaikan masalah benturan kepentingan yang terjadi antar stakeholder terkait, antara lain Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan, serta Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelesaian masalah-masalah yang muncul dari dampak sosial-lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu, khususnya dalam masalah keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS.
1.5 Keluaran (Output) Dari penelitian ini akan dihasilkan 1 (satu) Naskah Ilmiah dampak sosial-lingkungan pembangunan Jembatan Suramadu (kasus PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS) dan rekomendasi kepada Stakeholder terkait.
1.6 Hasil (Outcome)
11
Outcome yang diharapkan dapat muncul dari dilakukannya penelitian ini antara lain : -
Terjadinya titik temu antara harapan masyarakay PKL yang akan direlokasi dengan rencana pengembangan yang direncanakan oleh BPWS, sehingga tidak terjadi konflik saat dilaksanakannya relokasi PKL KKJS.
-
BPWS dan Pemda terkait selaku stakeholder pembangunan infrastruktur dapat saling berkoordinasi dalam memecahkan masalah-masalah yang ada sebagai dampak pembangunan Jembatan Suramadu dan kemudian merencakan pengembangan wilayah Suramadu dengan kebijakan-kebijakan yang lebih ramah sosial dan berwawasan lingkungan.
-
Berkurangnya benturan dan konflik sosial baik dalam ranah pemerintahan maupun kemasyarakatan, sehingga muncul keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang lebih kondusif untuk pengembangan wilayah Suramadu.
-
Pengembalian fungsi Rumaja Jalan Akses KKJS terkait status, kewenangan dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan dapat diteruskan dengan penyusunan Pedoman Optimalisasi Pemanfaatan Rumaja.
1.7 Manfaat/Signifikansi (Benefit) Dengan dilakukannya penelitian tentang pengkajian dampak sosial lingkungan akibat pembangunan Jembatan Suramadu ini, diharapkan dapat ditarik beberapa manfaat seperti : -
Teridentifikasinya dampak aspek sosial-lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan Jembatan Suramadu dalam kasus keberadaan PKL di Jalan Akses KKJS.
-
Teridentifikasinya potensi dan masalah yang ada dalam kasus tersebut.
-
Terumuskannya alternatif solusi guna penyelesaian masalah yang muncul sebagai dampak negatif akibat pembangunan Jembatan Suramadu, yakni keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS dan sekaligus terumuskannya rekomendasi untuk stakeholder terkait.
Dari manfaat di atas diharapkan para Stakeholder terkait kemudian dapat mengetahui secara pasti potensi dan masalah sosial-lingkungan yang muncul dalam keberadaan PKL di Rumaja Jalan Akses KKJS, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan penanganan PKL KKJS yang lebih baik dan memberikan percepatan dalam pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Selain itu, juga diharapkan adanya penerapan kembali konsep Rumaja di Jalan Akses KKJS sesuai dengan peraturan perundang-
12
undangan yang berlaku dan hasil pengkajian ini dapat digunakan sebagai bahan pengkayaan dalam penyusunan Pedoman Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan.
13
