Cita‐Cita Nasional (Pemersatu Pola‐Pikir
Kerjasama Nasional)
…membentuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap g Indonesia dan seluruh tumpah p bangsa darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melak‐ sanakan ketertiban dunia berdasar k kemerdekaan, d k perdamaian d i abadi b di dan d keadilan sosial… . Hlm 7.
© Pusdiklat Spimnas 2011
Pancasila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusian yang Adil ang Adil dan Beradab; (3) Beradab (3) Persatuan Persat an Indonesia; Indonesia (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebi‐ jaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; Permusyawaratan/Perwakilan; (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia. Dengan g demikian Pembangunan Nasional g berarti: [1] membangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat I d Indonesia seluruhnya; [2] merata i l h [2] t diseluruh di l h Tanah Air; [3] harus dilaksanakan secara berencana Hlm 7. berencana. 7
© Pusdiklat Spimnas 2011
Mpu Tantular menyampaikan tuah agungnya: “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa Mangrwa”, yang beraneka yang beraneka itu adalah satu, tidak ada kewajiban yang mendua (hanya demi bangsa dan negara yang satu). Inilah Indonesia, sangat beranekaragam pluralistik dan beranekaragam, pluralistik multikulturalistik, namun satu, ikatan kesatuannya adalah Pancasila. Hlm Pancasila Hlm 2. 2
© Pusdiklat Spimnas 2011
Tanpa platform nasional bangsa ini akan éla élo, mudah terombang‐ ambing bi tanpa t pegangan, terlanda t l d kebingungan, berjalan tanpa pedoman arah untuk mempertahankan kemerdekaan e e de aa nasional as o a ya yang kita g ta miliki sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Hlm 3. 3
© Pusdiklat Spimnas 2011
Doktrin Kebangsaan berkaitan dengan ke ke‐ Bhinneka Tunggal Ika‐an, dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom nation‐ state berikut semangat nasionalisme yang yang menyertainya. Hlm 3.
© Pusdiklat Spimnas 2011
Doktrin Kerakyatan berkaitan dengan keutamaan “Daulat Rakyat”, kepentingan rakyat adalah pri pri‐mus mus, pemerintahan negara dijalankan atas kehendak rakyat dan kepentingan rakyat, bahwa rakyat bahwa “Tahta Tahta adalah untuk Rakyat” semata‐mata. Dengan demikian itu posisi rakyat adalah “sentral‐ sentral substansial”. Hlm 4.
© Pusdiklat Spimnas 2011
Menurut Mubyarto (1981) Sistem Ekonomi Pancasila berciri: Pertama, Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. moral Kedua, kehendak Kedua kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asa‐asas kemanusiaan. Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijak‐sanaan ekonomi. Kelima, koperasi merupakan soko Kelima, koperasi soko‐guru guru pere pere‐kono‐mian kono mian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama. Keenam, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat p g nasional dengan g desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan eko‐nomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Hlm 17.
© Pusdiklat Spimnas 2011
Menurut Sri‐Edi Swasono (1981) Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila‐sila Pancasila, yaitu: Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau diberlakukannya y etik dan moral agama, bukan g , materialisme; manusia beragama melaksanakan perikehidupannya berkat iman dan hidayah Tuhan). Kedua, Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil yang humanistik adil dan beradab), tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun riba). Ketiga, Persatuan (berdasar sosio‐nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong‐royong, kekeluargaan gotong royong bekerjasama, tidak saling mematikan); Keempat, Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional); Kelima, Keadilan sosial secara menyeluruh (pemerataan sosial ekonomi, kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang‐seorang, berkeadilan dan berkemakmuran). Hlm 17‐18.
© Pusdiklat Spimnas 2011
KERJASAMA VS PERSAINGAN Ada dua Ad d kekuatan k k t dunia, yang pertama d i t adalah d l h persaingan (competition), yang kedua adalah kerjasama (cooperation). Keduanya merupakan a pair of twin‐forces. ft i f D kali perang Dua k li d i sebagai dunia b i puncakk persaingan antara negara‐negara telah menimbulkan kemandegan dunia. Dunia bergerak kembali melalui k j kerjasama. P Perang D i I berakhir Dunia I b khi dan d lahir l hi The Th League of Nations (Liga Bangsa‐Bangsa), Perang Dunia II berakhir lalu lahirlah pula The United Nations (P (Perserikatan ik B Bangsa‐Bangsa). Keduanya B ) K d sebagai b i wujud kerjasama setelah kehancuran akibat persaingan. Istilah sinergi, yaitu munculnya kekuatan b bersama b li berlipat‐lipat li ganda, hanya d h terkait k i dan d terjadi dalam konteks kerjasama berdasar kepentingan bersama. Hlm 6.
© Pusdiklat Spimnas 2011
Ketimpangan Keadilan Sosial‐Ekonomi Propinsi Angka Kemiskinan (% Penduduk) ‐ 2010 • Papua Barat 36,80 • Papua 34 88 34,88 • Maluku 27,74 • Sulawesi Barat 23,19 • Nusa Tenggara Timur 23,03 • Nusa Tenggara Barat 21,55 • Aceh 20 98 20,98 • Bangka Belitung 18,94 , • Gorontalo 18,70 • Sumatera Selatan 18,30 • Rata‐Rata Nasional 13,33
© Pusdiklat Spimnas 2011
Halaman 33
© Pusdiklat Spimnas 2011
© Pusdiklat Spimnas 2011
© Pusdiklat Spimnas 2011
© Pusdiklat Spimnas 2011
Kaidah Penuntun GBHN 1993 GBHN 1993
© Pusdiklat Spimnas 2011
© Pusdiklat Spimnas 2011
Delapan Jalur Pemerataan
© Pusdiklat Spimnas 2011
Globalisasi “…Dalam keadaan dunia semakin terglobalisasi… akan terjadi perusakan serius terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban, kemasyarakatan dan etnis…” (Huntington, 1996). “…Globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika… Amerika ” (H. Kissinger, 1998). (H Kissinger 1998) “…Dari segi kultural globalisasi te‐lah cenderung meliputi meluasnya (demi pembaikan ataupun pem‐bu‐ru‐kan) Amerikanisasi…” (T. Friedman, 2001). “…Dunia akan me‐mi‐liki eko‐nomi global tanpa pemerintahan global… saat ini kita me‐miliki ekonomi global tanpa masyarakat global…” (G. Soros, 1998). “ Gl b li i adalah “…Globalisasi d l h imperialism ekonomi i i li k i baru…” b ” (Petras & Veltmeyer, 2001)… (dilanjutkan)
© Pusdiklat Spimnas 2011
(lanjutan) Tetapi glo‐balisasi tidak lagi suatu proses dominasi d i i Amerika A ik ataupun Amerikanisasi A ik i i yang sederhana, “…globalisasi telah menciptakan perangg dagang…” (Krugman, 2001) dan, saat p g g ( g , ) , ini, , “…telah dengan parah mengakibatkan perang mata uang global yang mencemaskan…” (Swasono 2010) “…Cara bagaimana (Swasono, 2010). Cara bagaimana globalisasi telah ditatalaksana… perlu secara radikal dipikirkan ulang… membuat globalisasi bekerja: merupakan k langkah‐langkah l k h l k h berikut b ik untukk menuju keadilan global…” (Stiglitz, 2007), atau, sebagaimana g kita saksikan adalah kita memiliki “…ekonomi terjun bebas buatan made in Amerika… pasar‐bebas dan tenggelamnya ekonomi dunia… dunia ” (Stiglitz, 2010). (Stiglitz 2010)
© Pusdiklat Spimnas 2011