Penanggung Jawab: José Luís de Oliveira Redaksi: A. Castro, Nuno Hanjan, A. Neves, N. Katjasungkana, Sebatião da Silva, Octavia do Carmo, Rui Viana, Kopral, Edio Saldanha, Nina Marques, Danino da Cunha, Julino Ximenes, TI, Rogério Soares, José C. Marçal. Distribusi: Martinho Viana
Penerbit:
Cidadaun
Yayasan HAK Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol, Dili Tel. + 670 390 313323 Fax. + 670 390 313324 e-mail:
[email protected] Dengan dukungan:
Hamutuk Hari’i Nasaun Demokratiko
F.X. SUMARYONO
No. 02, Minggu II, Agustus 2001
l ISI NOMOR INI l
Restorasi RDTL?
Hal. 3
Masyarakat Menahan Diri
Hal. 4
Janji-janji Kandidat
Kampanye
Hal. 6
BERITA PEMANTAUAN
Pelanggaran Kampanye
ampanye pemilu telah berlangsung tiga minggu. Banyak ide dan mimpi tentang masa depan Timor Lorosae dimunculkan para juru kampanye (jurkam). Kalau kita dengar atau saksikan mereka beraksi, terbayang betapa hebat yang akan dilakukan para kandidat itu. Mulai dari perbaikan nasib para pejuang, sekolah, dan pelayanan kesehatan gratis hingga pembangunan jalan tol. Partido Povo Timor (PTT), melalui presidennya, Jacob Xavier atau jurkam yang lain, dalam beberapa kampanye di TVTL, mengatakan bahwa dia memiliki harta warisan di Bank Dunia, dan berjanji akan mendirikan bank untuk melayani kepentingan rakyat. Sementara Clementino dos Reis Amaral dan Manuel Tilman dari partai KOTA beberapa kali tampil di TVTL, menyampaikan program pembangunan, seperti akan mengirimkan mahasiswa Timor Lorosae ke luar negeri. Pelayanan kesehatan akan disediakan gratis untuk rakyat. Juga akan dibangun jalan tol yang menghubungkan wilayah Timur dan Barat. Yang paling menarik adalah rencana pembebasan pajak bagi mereka yang berpendapatan kurang dari USD 1.000. Supaya kesejahteraan para pegawai baik, sehingga dapat melayani rakyat dengan baik, pegawai yang gajinya kurang dari USD 1.000 akan bebas pajak, kata Manuel Tilman, saat kampanye di TVTL, minggu lalu. Partai Trabalhista Timorense (PTT) agak berbeda. Para buruh yang selama ini dipermainkan para pengusaha tidak bisa banyak berharap dari partai ini. Karena dalam kampanyenya tidak memberikan janji-janji yang jelas bagi upaya perbaikan nasib para buruh. Program yang dikampanyekan lebih bersifat umum, yaitu soal kesejahteraan rakyat pada umumnya dan land reform. Janji-janji kampanye itu bisa membangun khayalan rakyat yang frustasi akibat proses transisi. Kalau yang dijanjikan oleh partai-partai itu terwujud, betapa senangnya
LIA FUAN
Hal. 4
Majelis Konstituante TATOLI
Hal. 4
Masyarakat Menahan Diri KANDIDAT
Hal. 5 Hal. 5 Hal. 6 Hal. 6 Hal. 7 Hal. 7
Partido Trabalhista Timorense Daniel da Silva Ramalho Partido Socialista de Timor Maria Domingas Fernandes Partido Nacionalista de Timor Partido Democrático ADVOKASI
Hal. 8
Jaminan Partisipasi Pemilu
F.X. SUMARYONO
Pengibaran bendera di kantor ASDT, Dili. ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
l l l
K
Hal. 3 Hal. 3
Restorasi RDTL: Alasannya?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
hidup kita. Kita akan bersekolah sampai perguruan tinggi tanpa bayar. Kita akan punya jalan tol seperti di Jakarta. Wah, indah sekali! kata Elsa, seorang pelajar SMU ketika menyaksikan kampanye di televisi. Salah satu program yang ditawarkan untuk menarik simpati rakyat adalah perbaikan nasib para pejuang Falintil dan aktivis klandestin serta keluarga korban kekerasan pendudukan militer Indonesia. Sebagian besar kandidat dalam kampanyenya memunculkan janji program untuk membantu nasib para pejuang. Janji ini muncul baik oleh Partai Fretilin yang merasa bahwa yang gugur atau menderita itu adalah anggotanya, maupun partai-partai lain dan kandidat independen yang merasa berhutang jasa pada para pahlawan. Saya akan berjuang agar nasib para bekas Falintil dan klandestin diperhatikan! demikian Daniel Ramalho, salah satu kandidat independen nasional, dalam acara kampanye di TVTL (16/7). Ternyata janji juga diucapkan jauh sebelum masa kampanye. Pada akhir Juni, salah seorang anggota PSD mendatangi rumah penduduk di Suco Wesusu, Sub-Distrik Alas, Manufahi. Setelah nama mereka dicatat, anggota partai itu berjanji akan memberi bantuan traktor dan pinjaman uang. Setelah nama kami dicatat, baru diberitahu kami harus menjadi anggota PSD jika ingin mendapatkan bantuan yang ditawarkan itu, kata Angelica, penduduk Suco Wesusu kepada anggota Komite untuk Pemilu yang Adil dan Bebas (KOMPAS), di Alas. Tetapi, bagaimana semua janji itu dapat diwujudkan? Uskup Diosis Dili Dom Carlos Belo, kepada jurnalis Suara Timor Lorosae (2/8), mempertanyakan dana untuk membiayai program yang dijanjikan para kandidat. Saya mau tanya, bila mereka menang pemilu, uang untuk program yang dijanjikan itu dari mana?
Janji itu harus punya dasar yang kuat. Bila UNTAET sudah keluar, kita tidak mungkin hidup dengan janji. l José Luís de Oliveira ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
l
NUG KATJASUNGKANA
Janji adalah Hutang
Pr oses P emilu: Pro Pemilu: UNT AET Terb ur u-b ur u TAET erbu ru-b u-bu ru Melaksanakan P emilu Pemilu
K
ampanye pemilu di mana pun di dunia ini selalu diwarnai dengan janji-janji. Ini dilakukan oleh para juru kampanye untuk merayu para pemilih agar memilih partai atau kandidat independennya. Seperti iklan, dalam kampanye setiap kandidat mempengaruhi calon pemilih dengan menjanjikan berbagai program kepada masyarakat bila mereka terpilih. Tetapi apakah semua janji para kandidat bisa ditepati? Mungkin rakyat Timor Lorosae masih ingat pengalaman empat mengikuti pemilu pada zaman pendudukan Indonesia. Setiap kali pemilu, ketiga partai (Golkar, PPP, dan PDI) dalam kampanye selalu menjanjikan program yang mulukmuluk. Apa yang terjadi setelah pemilu? Semua janji tidak pernah terwujud. Kader-kader partai yang dulunya selalu ramah penuh senyum menyapa rakyat dengan sangat bersahabat, setelah terpilih, disapa pun tidak menghiraukan. Ya, waktu itu situasi politik dan keamanan membuat kita tidak bebas. Kita hanya bisa diam dengan berlalunya janji-janji para partai. Karena, bila janji-janji tersebut ditagih, apalagi kepada kader partai yang terpilih menjadi pejabat, bisa-bisa kita dicap “GPK” dan mungkin akan “dimandilautkan” atau “disekolahkan”. Namun jelas bahwa sekarang situasinya telah berubah. Negara kita telah bebas dari pendudukan militer Indonesia. Seiring dengan semangat pembebasan rakyat, sudah seharusnya praktek-praktek represif dan formalisme dalam demokrasi ditinggalkan jauh-jauh. Dan mulai membangun demokrasi yang sesungguhnya dimana rakyatlah yang benarbenar berkuasa, bukannya segelintir orang atau partai politik tertentu. Karena demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, bukan kekuasaan di tangan elit (“elitokrasi” atau “aristokrasi” atau “partaikrasi”). Pemilu adalah salah satu sarana untuk mewujudkan kekuasaan rakyat. Pemilu bukanlah sekadar pesta demokrasi sebagaimana sering diucapkan banyak pihak. Oleh sebab itu, secara etika politik seharusnya para kandidat menaruh hormat yang tinggi kepada para calon pemilih. Karena para calon pemilih adalah “tuan”-nya, dan bukan “konsumen” yang menjadi sasaran obral janji para kandidat seperti juru iklan yang mengiklankan barang-barang konsumen. Jadi seharusnya kampanye adalah kesempatan untuk menunjukkan kapasitas para kandidat untuk meraih kepercayaan dari calon “tuan”nya itu. Yang selanjutnya para “tuan” akan memilih di antara para kandidat, mana yang akan mewakilinya dalam urusan proses selanjutnya. Dalam pemilu kita bukan memilih wali rakyat, tetapi wakil rakyat. Kalau memilih wali, maka yang berkuasa adalah orang yang dipilih. Sedangkan kalau memilih wakil, maka yang berkuasa adalah orang yang memilih, sedang orang yang dipilih harus tunduk pada kehendak orang yang memilih. Janji kampanye seharusnya disadari sebagai sebuah hutang yang harus dilunasi atau dipenuhi oleh orang yang terpilih menjadi wakil kepada tuannya. Bukannya setelah terpilih, lupa kepada tuannya, dan berperilaku sebagai penguasa. Pengertian mendasar tersebut dalam prakteknya memang menghadapi banyak tantangan. Dalam tataran retorika, kita semua cenderung setuju dengan konsep demokrasi. Tetapi dalam praktek tidak semudah itu. Karena perubahan situasi yang cepat tidak seiring dengan perubahan mentalitas dan kultural. Nilai-nilai feodalisme dan paternalisme selalu membutuhkan waktu untuk berubah. Namun, dalam konteks pembangunan negara baru, kiranya hal ini sudah harus disadari sedini mungkin, agar kita bisa mengembangkan demokrasi yang sesungguhnya di negara merdeka Timor Lorosae.
l Aniceto Guterres Lopes l
D
ari segi electoral process (proses lah berlangsung. Banyak partai politik yang tentang pemilu) Regulasi bingung untuk berkampanye politik karena UNTAET No. 2001/2 menentu- menunggu peraturan, sementara partai pokan persyaratan bagi pemilih sama dengan litik yang lain tanpa peduli telah berkeliling syarat yang ditetapkan pada Konsultasi Rak- untuk mengumpulkan pendukungnya. Mayat, dua tahun lalu. Itu berarti setiap orang syarakat pun tidak kalah bingung. Mereka tiyang berusia minimal 17 tahun yang meme- dak tahu kapan, di mana, partai mana dan nuhi syarat tersebut, termasuk mereka yang bagaimana kampanye yang baik dan aman itu. masih tinggal di luar negeri berhak meng- Ketika didesak masyarakat dan partai politik ikuti pemilu. Tetapi karena harus mendaftar peserta pemilu, KPI dan UNTAET saling dan memilih di Timor Lorosae mereka tidak melempar tanggungjawab. Mereka memberi dapat menggunakan haknya. UNTAET ti- alasan, bahwa sesuai standar pemilu interdak melakukan upaya khusus agar mereka nasional, tidak diperbolehkan mengatur kamdapat melaksanakan haknya karena tidak me- panye. Sebuah tata tertib kampanye untuk pemilu miliki sumber daya dan waktu untuk mengorganisir pemilu di luar negeri atau menda- Timor Lorosae menjadi sangat penting untuk tangkan mereka. Akibatnya, kurang lebih dari menjamin kualitas demokrasi dalam pemilu, sepertiga warga Timor Lorosae yang punya terutama selama berlangsungnya kampanye hak pilih tidak dapat mengikuti pemilu. Adil- politik. Oleh karena itu kekacauan persiapan seperti itu tidak perlu terjadi apabila KPI kah itu? Lebih dari itu, pemilu telah kehilangkan dan UNTAET menyadari bahwa mereka searti sebagai sebuah proses yang inklusif (u- dang menyelenggarakan pemilu di Timor mum), dan mereka yang telah kehilangan Lorosae, bukan di Amerika, Eropa atau di haknya juga akan kehilangan kesempatan un- Australia. Masalah persiapan pemilu dalam konteks tuk mempengaruhi sebuah proses politik penting dalam menentukan transisi politik Timor Lorosae tidak cukup hanya dilihat dari perspektif penyelenggaraannya, tetapi juga dan masa depan negara Timor Lorosae. penting untuk memperPerlu diingat bahwa F.X. SUMARYONO hatikan masalah kesiapan pemilu kali ini menjadi masyarakat yang akan peristiwa yang hanya semenggunakan hak pilihkali terjadi dalam sejarah nya. Setiap calon pemiTimor Lorosae, karena lih punya hak untuk tahu akan memilih sebuah dan paham apa tujuan lembaga pembuat konsdan hasil pemilu, mekatitusi, sehingga sangat nisme yang dijalankan tidak adil kalau berlindan bagaimana mereka dung dibalik aturan huakan memberikan suarakum dan masalah kekunya. rangan sumber daya dan Proyek civic education waktu. Nampaknya yang selalu dihubungkan UNTAET terburu-budengan pemilu yang ru untuk melaksanakan berlangsung sangat singpemilu. kat tampaknya tidak KPI dan UNTAET efektif. Masih segar dajuga tidak memiliki melam ingatan kita survei kanisme yang jelas dan Pengundian nomor partai/kandidat independen di KPI. The Asia Foundation transparan mengenai pengajuan dan penolakan kandidat. Sejum- bersama Forum NGO akhir Mei lalu, melah kasus penolakan kandidat dari beberapa nyatakan bahwa hanya 5% dari responden partai politik muncul, terutama calon dari yang tahu pemilu untuk memilih Majelis UDT. Presiden UDT, João Carrascalão me- Konstituante. Ini terjadi ketika civic education ngajukan keberatan karena penolakan itu ti- telah berlangsung sekitar tiga bulan dari tardak dibuat secara tertulis. Ini menunjukkan get waktu 5 bulan, yaitu sampai dengan 15 bahwa KPI tidak memiliki prosedur yang Juli, sebelum kampanye dimulai. Sulit dibajelas mengenai hal ini. Sungguh tidak masuk yangkan jika kondisi tersebut tidak banyak akal karena penolakan itu dilakukan ketika mengalami perubahan, katakanlah hanya para kandidat telah terlibat dalam kampanye. mencapai maksimal 50% yang tahu tujuan Sebetulnya pengumuman daftar tetap kan- pemilu. Sedangkan sebagian calon pemilih hanya didat telah diumumkan sebelum kampanye. bisa memberikan suaranya di kotak suara paKalau begitu apakah partai politik yang calon-calonnya ditolak itu boleh mengajukan da hari pemungutan suara tanpa tahu tujucalon pengganti atau melengkapi persyaratan annya dan siapa yang akan dipilih. Itu berarti yang kurang sebelum melewati batas waktu? rakyat yang seharusnya menjadi subyek dari Adakah batas waktu yang ditentukan untuk pemilu hanya menjadi obyek dari sebuah promengajukan calon lain? Masalah ini lebih yek politik untuk memenuhi target transisi dari sekadar masalah persipan yang tidak ba- politik yang telah terlanjur kacau. Dalam hal ik, tetapi terutama menyentuh masalah pro- ini apakah pemilu pertama ini dapat dikatakan fesionalisme sebagai penyelenggara pemilu. sebagai sebuah proses politik yang demoYang paling sulit dimengerti adalah masa- kratis? l lah tata tertib dan jadwal kampanye yang Aniceto Guterres Lopes adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan HAK, belum selesai dibuat padahal kampanye te- mantan anggota Dewan Nasional Timor Lorosae.
Cidadaun
Pffu i i i i !
l
l
Ketika berkampanye di televisi, Presiden Partido Povo Timor Jacob Xavier mengatakan, “Nuno Miguel dibaptis namanya menjadi Jacob Xavier yang sedang berbicara di depan Anda.” Memangnya “Nuno Miguel” itu nama Gentio ... “Tanggal 30 Agustus nanti kalian harus pilih ASDT. Kalau tidak pilih, kalian akan saya telanjangi,” kata seorang kader ASDT kepada penduduk di Laulara, Aileu. Kok kelakuan tentara Indonesia dilestarikan di Timor Lorosae merdeka. Salah satu program yang diperjuangkan KOTA adalah pembangunan jalan tol dari Baucau, lewat Dili, ke Batugade, tembus ke Timor Barat. Uangnya dari mana? Jangan-jangan hutang!
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
OPINI l
EDITORIAL l
l
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Cidadaun l
No. 02, Minggu II, Agustus 2001 - hal 2
l
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
l
BERITA PEMANTAUAN l benderanya. PNT lah yang tetap menggunakan bendera ini. Restorasi RDTL tidak menjadi monopoli orang lama. Parentil (Partido Republica Nacional Timor Leste) yang didirikan sejumlah aktivis muda dalam beberapa kampanyenya juga berjanji untuk melakukan restorasi RDTL. Sedang PST, yang didirikan sejumlah aktivis pemuda pada 1997, menyatakan bahwa program jangka pendek mereka adalah restorasi RDTL. Dalam Manual Politik-nya PST merinci apa saja yang harus direstorasi, yaitu: naskah proklamasi, konstitusi, nama negara República Democrática de Timor Leste, bendera nasional, dan lagu kebangsaan Patria, Patria, Timor Leste Nossa
Restorasi RDTL: Apa Alasannya? Sejumlah partai politik menyatakan memperjuangkan restorasi (pemulihan) Republik Demokratik Timor Leste. l l l
S
lum masa kampanye Wakil Presiden PNT Aliança Araújo pernah mengatakan, bahwa Fretilin tidak lagi berhak menggunakan bendera RDTL, karena dulu masuk CNRT dan CNRT tidak menggunakan bendera RDTL sebagai F.X. SUMARYONO
alah satu isu penting dalam kampanye pemilu ini adalah masalah kemerdekaan Timor Lorosae. Sejumlah partai politik telah menyatakan bahwa yang harus dilakukan setelah transisi adalah restauração (restorasi/ pemulihan) kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 28 November 1975. Bekas presiden pertama República Democrática de Timor Leste (RDTL) Francisco Xavier do Amaral yang kembali mendirikan Associação Sosial Democrata Timorense (ASDT) menyatakan, bahwa ASDT (yang kemudian berubah menjadi Fretilin) lah yang memproklamasikan RDTL, dan oleh karena itu ASDT dibentuk kembali untuk mempertahankan RDTL. Partido Nacionalista de Timor (PNT) yang didirikan oleh Abílio de Araújo, bekas anggota Delegasi Luar Negeri Fretilin yang telah dipecat, mengklaim bahwa partai ini paling berhak mengatasnamakan RDTL dan menggunakan atribut-atributnya. Misalnya saja, sebe-
Bendera RDTL: siapa yang paling konsisten mempertahankannya? l
BERITA PEMANTAUAN l Maubara, untuk mengumpulkan ijuk untuk dijadikan atap kantor Fretelin setempat. Orang-orang yang tidak mau memberikan ijuk namanya dicatat.
Pelanggaran Karena Tidak Tahu Regulasi l l l
B
ASDT mendatangi seorang penduduk memintanya mengumpulkan uang untuk mengurus kartu anggota partai. Karena ditolak, mereka mengancam. Sekelompok orang yang oleh penduduk setempat dikenal sebagai pendukung CPD-RDTL (Comissão pela Defésa da República Democrática de Timor Leste) pada 28 Juli 2001 merampas kartu Pendaftaran Sipil penduduk Suco Soro, Distrik Ainaro. Para pelaku mengganti kartu tersebut dengan kartu anggota CPD-RDTL. Pada 28 Juli 2001, JG dan MB, yang dikenal sebagai delegados ASDT mendatangi Chéfe Suco Manumera (Turiscai) dan memerintahkannya menurunkan bendera Fretilin dan mengibarkan bendera ASDT. Sementara sebagian orang lainnya mendatangi kampung-kampung sekitar dengan membawa senjata tajam seperti parang, pedang, tombak, dan panah mengancam penduduk untuk tidak mendukung partai lain. Sebelum kampanye Fretilin di SubDistrik Maubara, Liquiça, P dari Fretilin memaksa penduduk di Aldeia Baikinolau, Suco Maubara Lisa, Sub-Distrik
eberapa bentuk pelanggaran telah dilakukan oleh partaipartai politik dalam kegiatan kampanye mereka. Kebanyakan pelanggaran dilakukan oleh anggota atau pengurus pada tingkat daerah. Tindakan itu sangat mungkin bukan merupakan kebijakan partai politik bersangkutan. Tetapi merupakan inisiatif masing-masing individu yang berkampanye. Tidak tersebarnya dengan baik ketentuan pelanggaran pemilu (Regulasi No. 11/2001), dan belum adanya informasi mengenai standar pemilu yang bebas dan adil sesuai ketentuan internasional telah memungkinkan pelanggaran ini. Sudah seharusnya KPI dan Kantor Komunikasi dan Informasi Publik UNTAET meningkatkan penyebaran informasinya dengan bekerjasama lebih erat dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi non-politik Timor Lorosae. Berikut adalah sebagian dari pelanggaran yang muncul. Pemaksaan Di Tarubalu, Sub-Distrik Turiscai, Distrik Manufahe, sejumlah pendukung ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
langsungnya kampanye Fretilin, RS menyebarkan informasi tidak benar dengan mengatakan Kita semua harus mempersiapkan acara kampanye dengan baik supaya mendapat hadiah dari lider Fretilin. Warga Suco Mau-Ulo, Sub-Distrik Ainaro Kota merasa resah dan khawatir karena tersebarnya desas-desus adanya partai-partai politik yang memiliki senjata api dan pada pemilu ini akan terjadi perang. Mereka takut perang saudara pada 1975 akan terulang lagi (walaupun perang ini terjadi akibat operasi intelijen Jenderal Ali Moertopo). Desas-desus yang mirip juga beredar di tempat lain. Misalnya, di Suco Gurca, Sub-Distrik Quelicai, Distrik Baucau, beredar desas-desus bahwa Vicente Reis masih hidup dan suatu saat akan turun gunung. Penduduk menganggap ini sebagai tanda akan terjadinya perang, yang disebabkan oleh terjadinya perpecahan pemimpin Timor Lorosae. Kepada Komite untuk Pemilu yang Adil dan Bebas yang memantau di suco tersebut pada 25 Juli, sejumlah penduduk mengatakan tidak akan mengikuti pemilu, karena pemilu hanya menimbulkan konflik.. Sebagian orang bahkan mengatakan tidak mau menghadiri atau mendengarkan kampanye dari partai mana pun. Sudah selayaknya KPI dan Kantor Komunikasi dan Informasi Publik UNTAET meningkatkan penyebaran informasi tentang pemilu kepada penduduk, terutama di tempat-tempat terpencil. Agar penduduk tidak kehilangan hak berpartisipasi akibat dari kesalahan informasi. l
Menjelekkan partai lain Masih di Sub-Distrik Turiscai, FA yang dikenal sebagai delegado ASDT, kepada masyarakat umum mengatakan bahwa Mari Alkatiri, Lu Olo, Rogério Lobato dan lainnya bukan anggota Comite Central Fretilin. Ia juga mencaci-maki mereka dengan kata-kata kotor. Dalam kampanye di Maliana (2/8) salah seorang pengurus nasional PSD mengatakan bahwa kalau orang-orang memilih partai lain (bukan PSD) maka rakyat Timor akan sengsara lagi. Meskipun tidak menyebutkan nama partai lain, ucapan ini bisa digolongkan pelanggaran, yaitu membuat pernyataan yang menjelekkan partai lain.
Berbagai bentuk pelanggaran kampanye dilakukan oleh aktivis partai-partai politik. Mereka tidak tahu tindakan tersebut merupakan pelanggaran.
○
Nação. PST juga menguraikan alasannya mengapa RDTL harus direstorasi. Bukan hanya karena telah banyak orang mati dalam perjuangan yang disimbolkan bendera RDTL, tetapi karena konstitusi dan teks proklamasi secara tegas menyebutkan nilai dasar dan tujuan perjuangan bangsa: mendirikan negara merdeka Timor Leste, antikolonialisme, anti imperialisme. Nilai ini juga akan bisa menjadi senjata untuk menghadapi musuh dalam bentuk baru, yaitu para kapitalis yang sedang berupaya menguasai Timor Lorosae secara ekonomi. Bagaimana dengan Fretilin yang dulu memproklamasikan RDTL? Dalam pidato-pidato kampanye, tokoh-tokohnya dengan tegas menyatakan membela RDTL. Kalian tidak usah percaya dengan partai lain, apalagi yang baru muncul. Hanya Fretilin-lah yang selama ini berjuang untuk mempertahankan RDTL, ujar Mari Alkatiri, Sekjen Fretilin dalam kampanyenya di Manatuto. Tetapi, dalam Compromisso Eleitoral bertanggal 20 Mei 2001, Fretilin menyatakan memperjuangkan Restorasi Kemerdekaan, yang terdiri dari 14 butir. Tidak disebut sama sekali tentang restorasi RDTL, apalagi Proklamasi dan Konstitusi RDTL 1975. Salah seorang anggota Comite Central Fretilin pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan merestorasi Konstitusi RDTL, karena konstitusi ini dibuat dalam waktu tiga hari saja. l
Memobilisasi orang Pada 2 Agustus, orang-orang yang dikenal sebagai pengurus PSD mengorganisir penduduk Sub-Distrik Balibó dan Atabae untuk mengikuti kampanye di Maliana. Mereka disuruh menunggu di pinggir jalan untuk diangkut dengan dua truk dan dua bus yang dicarter. Menurut informasi dari penduduk, mereka tidak tahu apa-apa tentang partai ini dan hanya disuruh untuk mengikuti kampanye. Informasi tidak benar Di Aldeia Darulama, Suco Maubara Lisa, Sub-Distrik Maubara, Distrik Liquiça pada 22 Juli, sebelum ber○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Cidadaun l No. 02, Minggu II, Agustus 2001 - hal 3
l
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
l
LIA FUAN l
Majelis Konstituante Timor Lorosae Setelah pemilu, di Timor Lorosae berdiri Majelis Konstituante. Apa tugasnya dan sampai kapan? l l l
P
nya karena menganggap susunan MKTL ini sama dengan susunan anggota Dewan Nasional (National Council/ Conselho Nacional), yang beranggotakan wakil-wakil partai politik, wakilwakil organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan wakil-wakil distrik. Dalam pemilihan umum MKTL ini, partai-partai politik dan kandidat independen bisa mencalonkan untuk wakil nasional maupun wakil distrik. Untuk pemilu sekarang ini, 16 partai politik dan lima kandidat independen yang menjadi calon untuk wakil nasional. Sedang untuk distrik, tergantung partai-partai di distrik masing-masing. Misalnya yang mencalonkan untuk wakil distrik Baucau, ada 8 partai (Partai Liberal, Partido Democrático, Fretilin, KOTA, PTT, UDC/PDC, UDT dan PSD) dan tidak ada kandidat independen. Distrik Oe-cusse, 5 partai (PSD, UDT, PPT, Partai Liberal dan Partido Democrático) dan 3 kandidat independen (Apolónia de Fátima da Costa, An-
emilu yang prosesnya sedang berlangsung ini dilakukan untuk membentuk Majelis Konstituante Timor Lorosae (MKTL). MKTL adalah suatu badan yang terdiri dari wakilwakil rakyat yang bertugas membuat undang-undang dasar (konstitusi). Ada dua macam anggota Majelis Konstituante, yaitu yang disebut wakil nasional berjumlah 75 orang dan wakil distrik atau wakil daerah berjumlah 13 orang. Kedua macam anggota ini punya status yang sama. Yang membedakan mereka hanyalah proses pemilihannya. Yang disebut wakil nasional dipilih oleh rakyat di seluruh wilayah Timor yang punya hak pilih dalam pemilu ini. Sedang wakil distrik dipilih oleh pemilih di distrik masing-masing. Di dalam masyarakat ada kesalahpahaman mengenai hal ini. Sebagian menyangka bahwa wakil nasional mewakili partai-partai politik, sedang wakil distrik tidak mewakili partai tetapi mewakili distrik. Kesalahpahaman ini agak-
TATOLI
Nug Katjasungkana
l
F.X. SUMARYONO
l
nya parlemen yang tugasnya adalah membuat undang-undang. Jika tidak, maka harus diadakan pemilu untuk memilih anggota parlemen. Ada ketentuan lain yang berkaitan dengan tugas MKTL, yaitu Surat Keputusan No. 2001/2 (UNTAET/Dir/ 2001/2). Berdasarkan ketentuan ini dibentuk Komisi Konstitusi di tiap distrik, yang tugasnya adalah menampung pendapat rakyat di masing-masing distrik mengenai apa saja yang harus dimasukkan dalam konstitusi. Komisi Konstitusi bertugas menuliskan hasil kerjanya yang disebut Laporan Konstitusi dan menyampaikannya kepada Administrator Transisi. Selanjutnya Administrator Transisi bertugas meneruskan laporan ini kepada MKTL. Nah, dalam menyusun konstitusi MKTL harus memperhatikan aspirasi rakyat yang tertulis dalam 13 Laporan Konstitusi. Sarana penyaluran aspirasi rakyat untuk pembentukan konstitusi tidak terbatas pada pemilu dan konsultasi yang dibuat Komisi Konstitusi. Nanti setelah Majelis Konstituante terbentuk, rakyat baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi tetap bisa menyampaikan aspirasinya mengenai hal-hal mendasar untuk bangsa dan negara merdeka Timor Lorosae langsung kepada para anggota MKTL. Partisipasi ini adalah hak asasi setiap orang dalam negara merdeka yang demokratis.
tónio da Costa Lelan, dan Etelvina da Costa). MKTL yang terbentuk setelah penghitungan suara para pemilih diselesaikan oleh Komisi Pemilu Independen (KPI), akan bertugas selama 90 hari. Tugasnya adalah menyusun dan mengesahkan konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah undang-undang atau hukum dasar di suatu negara. Konstitusi berisi ketentuan-ketentuan dasar tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, lambang negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, badan-badan negara dan pembagian kekuasaannya, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, pengertian warganegara, perlindungan hak warganegara, kadang-kadang juga sistem ekonomi. Jadi, konstitusi yang menentukan apakah Timor Lorosae merdeka nantinya pemerintahannya dikepalai oleh presiden ataukah perdana menteri. Juga tergantung pada konstitusi, apakah kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, atau dipilih oleh parlemen. Dalam Regulasi No. 2/2001 juga disebutkan bahwa setelah MKTL menyelesaikan tugasnya, badan ini bisa berubah menjadi Parlemen Timor Lorosae jika konstitusi menyatakan demikian. Artinya, tergantung pada MKTL, jika mayoritas anggotanya setuju bahwa MKTL setelah menyelesaikan tugas berubah menjadi Parlemen, maka setelah MKTL bertugas, otomatis Timor Lorosae pu-
“Masyarakat Akan Menahan Diri” Informasi tentang proses pemilu tidak menjangkau masyarakat yang tinggal di pedesaan. Itu karena informasi tentang pemilu hanya berpusat di pusat kota. Alasannya, karena jalan rusak dan tidak ada transportasi. l l l
M
asyarakat Lacluta menjelang pemilu tetap sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Seminggu setelah masa kampanye dimulai, empat partai politik yang ada: Fretilin, PST, PSD, dan UDT belum melakukan kampanye. Sebagian masyarakat tahu dan mengerti tujuan dan proses pemilu kali ini, tetapi mereka yang tinggal di perbukitan sama sekali tidak tahu, kata Artur de Carvalho, warga Suco Lalini, SubDistrik Lacluta, Viequeque. Menurutnya, karena informasi tentang pemilu tidak pernah terdengar sampai ke wilayah yang terpencil. Program sosialisasi pemilu oleh UNTAET misalnya, hanya dilakukan di pusat kampung, desa, atau di Lacluta Kota. Mereka tidak pernah sampai ke pelosok dan pedalaman. Mereka yang tahu pun masih menganggap pemilu mendatang adalah untuk memilih presiden atau pemerintahan. Kelompok mahasiswa dua kali datang ke Lacluta untuk menjelaskan seputar pemilu dalam rangka pendidikan kewarganegaraan. Dalam pertemuan itu masyarakat datang dan berkumpul di pusat ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
kota Lacluta, tetapi mereka yang tinggal di luar kota banyak yang tidak tahu. Sementara partai-partai politik belum pernah melakukan sosialisasi tentang pemilu kepada masyarakat. Lain di Laclubar. PST dan Fretilin telah melakukan kampanye di wilayah Penduduk Maubisse menonton film pendidikan kewarganegaraan Yayasan HAK. l l l Distrik Manatuto. Pada 20 Juli PST melakukan kampanye dengan pawai dari warga Laclubar yang belum mengerti tuk mencegah kekerasan selama pemilu Laclubar ke Manatuto Kota. Pada hari proses dan tujuan pemilu mendatang, sangat tergantung dari pemimpin setiap yang sama Fretilin juga berkampanye terutama mereka yang tinggal di luar partai. Saling pengertian dan komitdi Sanain. Kedua partai itu mengumpul- kota. Itu karena program pendidikan ke- men dari para pemimpin partai itu yang kan massa di balai desa untuk mende- warganegaraan yang selama ini dilaku- akan menentukan terjadi tidaknya tindak ngarkan orasi politik mereka. Kedua kan tidak menjangkau masyarakat yang kekerasan, kata pengurus Fretilin Dispartai menyampaikan program dan misi tinggal di luar kota atau di desa. Kena- trik Manatuto itu. Tetapi, lanjutnya, masyarakat yang telah trauma dengan keyang akan mereka bawa jika mendapat pa? Alasannya, karena kondisi jalan yang kerasan, dengan sendirinya akan menakursi di Majelis Konstituante. Kedua partai juga menyinggung kepentingan rusak dan tidak ada transportasi. Jika han diri. Ia tidak tahu di tempat lain, tetapi masyarakat Laclubar yang akan mereka memang mau melakukan penyadaran perjuangkan. Banyak warga dari desa- politik masyarakat, hambatan seperti itu sejak lama masyarakat di Natarbora tedesa yang datang. Saya tidak tahu apa- bisa diatasi, misalnya dengan mengirim- lah siap mengikuti pemilu. Saya berhakah mereka yang ikut kampanye kedua kan informasi tertulis ke daerah-daerah rap Fretilin akan menang di sini. Tetapi, partai itu adalah pengikut mereka atau yang sulit dijangkau kendaraan. Akibat itu bukan harga mati. Kenyataan politik bukan, kata Luis Pereira, warga Suco tidak ada infomasi, banyak orang yang bisa saja lain.Kami tidak akan melakukan Sanain. Kampanye PST dan Fretilin itu menduga pemilu mendatang adalah un- sesuatu yang buruk jika partai lain yang menang di Natarbora. tuk memilih presiden. berlangsung aman dan tertib. TI Napoleão da Costa berpendapat, unMenurut Pereira, banyak di antara Laporan Rui Viana ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Cidadaun l
No. 02, Minggu II, Agustus 2001 - hal 4
l
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
l
KANDIDAT l iknya disimpan sebagai cadangan negara yang digunakan jika hasil dari sektor lain tidak mencukupi. Ketiga, PTT memperjuangkan sistem pemerintahaan semi-presidential. Sistem ini bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dan sekaligus membuka ruang bagi kontrol masyarakat atas kinerja lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, partai manapun yang memegang pemerintahan tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem pemerintahan negara Timor Lorosae juga harus mengadopsi struktur kekuasaan lokal yang hidup di masyarakat. Keempat, perbaikan kapasitas perekonomian rakyat tidak bisa dilihat dengan kaca mata yang bias gender. Kapasitas ekonomi rakyat harus dibangun
Partido Trabalhista Timor Lorosae (PTT) Partai bernomor urut 10 ini akan memperjuangkan konstitusi yang menjamin pembangunan pertanian, perkebunan, bisnis rakyat, dan hak pekerja. l l l
P
artido Trabalhista Timor Lorosae berdiri pada 9 Oktober 1974, tidak lama setelah pemerintah kolonial Portugis mengeluarkan kebijakan dekolonisasi semua wilayah jajahannya, termasuk Timor Portugis. Sejak kelahirannya, presiden partai ini dijabat oleh Paulo Freitas. Ketika terjadi invasi Indonesia pada 7 Desember 1975, meskipun partai ini termasuk yang menandatangani Deklarasi Balibo, semua pengurus PTT kocar-kacir. Sejumlah pengurus tewas di tangan TNI, termasuk wakil presidennya, Abrão Martins. PTT kemudian memihak kemerdekaan. Ketika 1998 terbentuk CNRT, secara resmi Partido Trabalhista menjadi bagiannya. Paulo Freitas bersama para pengurus partai yang tersisa kemudian membentuk kembali kepengurusan. Presiden tetap dijabat Paulo Freitas, wakil presiden Angela Freitas, dan sekretaris jenderal Dokter Nelson Eduardo Martins. Menurut Paulo Freitas kepada Cidadaun, PTT dibentuk untuk memperju-
angkan perbaikan nasib seluruh kaum buruh di negeri ini. Untuk tujuan itu, PTT memperjuangkan terciptanya kondisi yang kondusif dalam rangka pembangunan perekonomian rakyat lewat program-program nyata di bidang pertanian, perkebunan dan pembukaan ruang bagi pengembangan usaha bisnis rakyat, khususnya rakyat kecil. Beberapa ide berikut akan diperjuangkan masuk dalam konstitusi Timor Lorosae. Pertama, pembangunan Timor Lorosae harus memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi lewat program nyata di bidang pertanian, perkebunan dan bisnis rakyat, yang merupakan basis utama perkembangan suatu bangsa. Kedua, PTT tidak setuju jika perekonomian negara ini dibuat tergantung pada hasil minyak dan gas alam di Laut Timor, karena akan menghambat pengembangan potensi yang lain. Hasil Laut Timor seba- Lambang Partido Trabalhista Timorense l
l K P I l l KANDIDAT
Daniel da Silva
dan Maubisse. Ide ini sudah dia ajukan pada zaman Indonesia. Jika ini juga gagal, menurutnya, masyarakat Maubisse memilih kembali ke Distrik Aileu. Karena dulunya Maubisse bagian dari Aileu. Perubahan terjadi pada masa Perang Dunia II. Pada 1942 Jepang menghancurkan AiLambang Daniel da Silva Ramalho (No. 18) leu yang menyebabkan Aileu dan Remexio bergabung ke Dili, sedang Maubisse berga- curkan tidak pernah dilibatkan dalam bung dengan Manufahi. Ainaro sendiri proses yang dijalankan oleh UNHCR, dijadikan distrik karena jasa Raja Ainaro IOM dan pemerintah UNTAET. Ia lebih mendukung rekonsiliasi yang Dom Aleixo Cortereal kepada Portudiselenggarakan oleh Xanana Gusmão gal. Ia menambahkan, dirinya secara khu- pada 7 Juli, di Salele (Covalima), karena sus akan memperjuangkan perlindungan melibatkan rakyat kecil yang selama ini hak asasi manusia, yang tertera dalam saling bertikai dan mengalami kerugian, Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia. baik material maupun spiritual. RekonOrang Maubisse merasa hak asasinya siliasi harus melibatkan banyak orang, dilanggar oleh pemerintah Portugis karena rekonsiliasi milik seluruh masyayang menyatukan kami ke wilayah Aina- rakat Timor Lorosae. Begitu juga keadilro. Maka saya akan memperjuangkannya an dan hukum harus berlaku pada semua orang, jangan hanya berjalan untuk masecara khusus. Menurutnya, pembentukan Komisi syarakat kecil. Sedangkan elit politik, Kebenaran, Penerimaan dan Rekonsili- perancang strategi kekerasan sepanjang asi perlu didukung. Tetapi, prosesnya referendum 1999 tetap dibiarkan. Ia menambahkan, apabila terpilih di sampai sekarang ia nilai belum berjalan dengan baik. Rekonsiliasi yang berjalan, Majelis Konstituante, ia juga akan memyang selama ini selalu dibanggakan oleh perjuangkan hak perempuan, dengan pemerintah sesungguhnya tidak efektif, menetapkan pasal tentang partisipasi kakarena yang melakukan rekonsiliasi ada- um perempuan dalam organisasi apa salah orang-orang yang tinggal di Dili dan ja, baik pemerintah maupun non-pemeelit politik. Sedangkan yang selama ini rintah, tanpa diskriminasi. l saling membunuh dan saling menghanManuel Monteiro F. La Viola
Ramalho Kandidat independen nasional nomor 18 ini akan memperjuangkan pemisahan Maubisse dari Distrik Ainaro untuk dijadikan distrik sendiri. l l l
D
aniel da Silva Ramalho pada zaman Portugis mengikuti pendidikan setingkat SMA. Selanjutnya ia memasuki dinas militer, kemudian bekerja pada dinas pos. Ketika ASDT berdiri, ia pun menjadi anggota. Tetapi pada zaman pendudukan Indonesia, menurut pengakuannya ia dijadikan anggota TNI. Sekitar referendum 1999, dengan pangkat letnan satu Daniel (46 tahun) membelot ke Dare. Yang mendorongnya mencalonkan diri dalam pemilu ini adalah ketidakpuasan masyarakat Maubisse atas apa yang disebutnya ketidakadilan orang Ainaro yang duduk di pemerintahan Distrik Ainaro, dalam hal penempatan pegawai negeri sipil atau pengangkatan jabatan pemerintahan. Masyarakat Maubisse tidak pernah dilibatkan secara aktif, padahal sumberdaya manusianya cukup memadai. Misalnya, bulan April 2001, pemerintah ETTA menempatkan Lorenço de Araújo sebagai Koordinator Maubisse (zaman Indonesia: camat), tanpa konsultasi dengan orang Maubisse. Padahal jumlah penduduk Sub-Distrik Maubisse ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
merata terhadap laki-laki maupun perempuan. Komitmern PTT ini bisa dilihat dari kandidat yang diajukan PTT, yaitu 50 persen perempuan. PTT berusaha agar konstitusi menjamin dan mengakui peran perempuan dan tidak berperspektif bias gender. Kelima, PTT percaya bahwa rekonsiliasi hanya bisa terjadi jika keadilan ditegakkan. Rekonsiliasi tanpa keadilan akan berakibat buruk bagi penegakan hukum di masa mendatang. Penguasa nantinya bisa melakukan kekerasan atau pelanggaran tanpa mendapat hukuman. Tentang pelaksanaan rekonsiliasi, periode pertama pemerintahaan, yakni lima tahun pertama, prioritas diberikan pada penciptaan proses agar kita bisa saling menerima dan saling merangkul. Pada periode berikutnya barulah berbicara soal tuntutan pertanggungjawaban para pelaku kekerasan di masa lalu itu. Usulan ini diajukan untuk kepentingan menjamin stabilitas politik dan keamanan di awal pemerintahaan Timor Lorosae merdeka. Keenam, PTT memperjuangkan agar konstitusi dicantumkan jaminan semua kaum pekerja untuk bebas dari tindakan eksploitasi para pengusaha serta jaminan kebebasan berserikat. Soal investasi asing, PTT akan memperjuangkan agar konstitusi mengatur tanggungjawab bagi investor asing. Investor tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap pekerja dan harus membayar pajak. l Rui Viana
lebih banyak dari sub-distrik Ainaro Kota. Maubisse memiliki luas wilayah 44 kilo meter persegi dengan banyak kebun kopi, kol, kentang, dan sayurmayur yang lain. Menurutnya, ide pemisahan Maubisse dari Distrik Ainaro muncul dalam pertemuan seluruh masyarakat Maubisse pada 6 April lalu, yang mengangkat dirinya menjadi koordinator untuk memperjuangkan sampai tingkat pengambilan kebijakan. Pada 5 Juni ketika Xanana Gusmão bersama sejumlah pemimpin lain mengadakan tatap muka dengan masyarakat Maubisse, ide itu disampaikan kepada para pemimpin politik. Mereka menjawab bahwa itu adalah hak orang Maubisse dan untuk memperjuangkannya harus ada wakil di Majelis Kontituante. Menurut pengakuannya, masyarakat kemudian mencalonkan dirinya sebagai kandidat independen. Pembentukan distrik Maubisse inilah yang menjadi program perjuangannya jika nanti terpilih melalui pemilu. Apabila Majelis Konstituante menolak, ia akan mengajukan ide alternatif, yaitu penyatuan Sub-Distrik Turiscai, Hatu Builico, ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Cidadaun l No. 02, Minggu II, Agustus 2001 - hal 5
l
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
l
KANDIDAT l
Partido Socialista de Timor Memperjuangkan restauração RDTL dan demokrasi multi-partai adalah agenda perjuangan parlementer PST dalam Majelis Konstituante. l l l
P
tinggal di sana selama beberapa bulan karena terancam penangkapan. Sebagai partai sosialis, tujuan PST adalah membentuk masyarakat sosialis Timor Lorosae, yaitu sebuah masyarakat berbasiskan dan bernafaskan sosialisme, yaitu masyarakat yang makmur dengan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Maubere. Menurut Nelson Tomás Correia, Wakil II Sekretaris Jenderal PST, sosialisme mereka berlandaskan filosofi ukun rasik an. PST maju dalam pemilu ini, dengan tujuan memperjuangkan restorasi República Democrática de Ti- Partai nomor urut 14 dalam pemilu nasional mor Leste, yang terdiri dari restorasi (1) Konstitusi Republik Demokratik sesama manusia yang sekarang sedang Timor Leste 1975; (2) teks Proklamasi melanda Timor Lorosae, yaitu masukKemerdekaan Republik Demokratik Ti- nya modal asing yang telah menjadi anmor Leste; (3) nama negara Republik caman bagi perekonomian rakyat Timor Demokratik Timor Leste; (4) lagu ke- Lorosae. Mungkin alasan PST ini adalah bangsaan Patria, Patria, Timor Leste yang paling lengkap dan kuat, dibanNossa Nação; (5) bendera nasional dingkan dengan partai-partai lain yang juga memperjuangkan restorasi RDTL. Republik Demokratik Timor Leste. Meskipun demikian, bagi PST, KonsDalam manual politiknya, PST men-
artido Sosialista de Timor (PST) berawal dari sebuah organisasi bawah tanah bernama FECLITIL (Frente Estudantil Clandestina para Libertação de Timor Leste) yang dibentuk pada 1991. Organisasi beranggotakan pemuda dan mahasiswa ini pada bulan Desember 1991 diubah menjadi AST (Associação Socialista de Timor), dengan tetap mempertahankan afiliasi dengan Frente Revolucionária de Timor Leste Independênte (Fretilin). Pada Februari 1997, setelah AST melihat bahwa Fretilin tidak akan berdasarkan Marxisme-Leninisme dan mereka nilai lebih condong sosialis demokrat, AST mengadakan kongres luar biasa yang memutuskan tidak lagi berafiliasi pada Fretilin dan mengubah diri menjadi Partido Socialista de Timor. Partai ini dipimpin oleh Presiden Pedro Mártires da Costa dan Sekretaris Jenderal Avelino Coelho. Avelino Coelho pernah menggegerkan pemerintah Indonesia ketika melompati pagar Kedutaan Besar Swedia di Jakarta, 1998 dan
l
DOKUMENTASI PRIBADI
minkan dalam Konstitusi sebagai satu identitas bangsa. Nilai budaya yang menjunjung hak asasi dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia harus dipertahankan. Perempuan dan laki-laki harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yang dilindungi dalam Micato berjuang demi kaum perempuan dan kaum rentan lainnya. Konstitusi. Bentuk peNegara harus menjamin adanya semerintahan pun harus lebih partisipatif dan demokratis dengan memberi per- buah sistem kesehatan yang melindungi hatian khusus dan mendengarkan suara hak kesehatan rakyat, termasuk untuk mereka yang paling marjinal. Seluruh perlindungan kesehatan bagi kaum misrakyat, khususnya kaum perempuan, ha- kin dan pelayanan kesehatan reprodukrus terlibat dalam proses pengambilan si. Konstitusi pun harus menjamin keamanan dan kebebasan rakyat, agar sekeputusan di semua tingkat. Konstitusi harus menjamin terpenu- mua orang bebas dari kekerasan dan inhinya hak ekonomi, khususnya perlin- timidasi. Sistem pengadilan yang indedungan hak buruh di sektor formal dan penden, adil, dan melindungi hak asasi informal. Perempuan dan kaum miskin harus diperjuangkan. Saya tidak berjanji yang muluk-mutidak boleh dieksploitasi, termasuk atan luk. Tetapi, secara pribadi saya menjadan pembantu rumahtangga.Pemerintah pun harus memperjuangkan ekonomi min komitmen saya untuk menyuarakan yang melindungi produksi dalam nege- kepentingan orang yang paling marjinal. ri, terutama produk yang dihasilkan oleh Ini telah menjadi komitmen perjuangan saya selama ini. l petani dan pengrajin perempuan. TI
Maria Domingas Fernandes Bertekad memperjuangkan agar Konstitusi Timor Lorosae menjamin hak perempuan khususnya, dan rakyat Timor Lorosae umumnya, baik melalui Majelis Konstituante atau cara-cara demokratik yang lain. l l l
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Craras (1983) mendapat perhatian internasional. Pada 1997 bersama sejumlah aktivis, ia mendirikan Fokupers. Dalam organisasi ini, ia menyebarkan ide-ide perjuangan yang telah dirintis oleh Rosa Muki Bonaparte, martir pembebasan nasional Timor Lorosae, sambil membantu para pejuang lain yang bergerak di hutan dan di kota serta membantu perempuan korban kekerasan. Meskipun kemerdekaan telah diambang pintu, menurut Micato, begitu ia akrab dipanggil, masih banyak faktor penghambat perempuan untuk mencapai kesetaraan. Salah satu sumber masalahnya adalah kebudayaan patriarki yang masih mengakar kuat, sistem feodal sejak zaman kolonialisme Portugis yang tetap tertanam dalam kehidupan masyarakat Timor Lorosae, dan konflik yang terjadi selama 24 tahun. Konstruksi sosial gender yang membagi peran perempuan dan laki-laki secara timpang semakin menambah ketidak-adilan terhadap kaum perempuan Micato akan memperjuangkan nilainilai budaya Timor Lorosae untuk dicer-
aria Domingas Fernandes (42 tahun) adalah aktivis perempuan yang gigih memperjuangkan pembebasan perempuan dan pembebasan nasional rakyat Timor Lorosae. Hasratnya untuk memajukan bangsa telah terlihat saat ia bersekolah di Liceu Dr. Francisco Machedo, Dili. Ia aktif dalam demonstrasi yang diselenggarakan dewan pelajar untuk menuntut dihilangkannya unsur-unsur kolonial dalam pendidikan. Setelah tamat pada 1975, ia bergabung dengan OPMT (Organização Popular da Mulher de Timor) yang aktif berjuang dalam pembebasan nasional, khususnya membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Perjuangannya di hutan berhenti ketika pada 1979 tertangkap oleh tentara Indonesia. Ia pun tinggal di kota, tetapi perjuangan tidak ditinggalkannya. Sambil bekerja di Kantor Perindustrian Dili, ia menjadi penghubung antara perlawanan bersenjata di hutan dengan front diplomatik di luar negeri. Karena informasi-informasi yang dikirimkannya ke luar negeri, insiden seperti pembantaian
Nug Katjasungkana
l K P I l l KANDIDAT
Kandidat Independen
M
titusi RDTL perlu direvisi atau diamandemen. Misalnya saja, sistem pemerintahan dalam Konstitusi RDTL adalah presidensil. Ini diubah menjadi parlementer, karena lebih memberikan perimbangan kekuasaan dan tidak membuat presiden terlalu besar kekuasaannya. Karena dalam sistem parlementer, presiden adalah kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, yang bertanggungjawab kepada parlemen. Sejalan dengan itu, dalam amandemen juga dimasukkan pasal tentang sistem demokrasi multi-partai. Selain restorasi RDTL, PST memperjuangkan pendidikan dan pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi setiap warganegara. Bidang hak asasi manusia, PST memperjuangkan diadopsinya semua ketentuan hak asasi manusia internasional. Sedang rekonsiliasi harus terjadi berdasarkan semangat dan kemauan untuk memaafkan. PST mendukung nasionalisasi seluruh harta peninggalan Indonesia. Khusus tentang tanah rakyat yang diambil alih oleh penguasa kolonial Portugis dan Indonesia, tanah ini harus segera dikembalikan kepada kaum tani setempat, sebagai milik komunitas yang dikelola dengan prinsip koperasi. Di bidang perekonomian, harus ada eksistensi yang serasi antara usaha negara, swasta, dan koperasi. Mengenai kemajuan kaum perempuan, PST tidak bisa hanya dengan peningkatan kapasitas, tetapi harus disertai pemberian kesempatan kepada mereka. l
jelaskan alasan politik resotasinya. Intinya bahwa proklamasi kemerdekaan 1975 adalah suatu pemutusan historis dengan kolonialisme dan bahwa konsep kenegaraan yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang disebutkan dalam Proklamasi dan Konstitusi RDTL 1975 adalah yang menjadi jiwa dari perjuangan selama ini. Selain itu, konsepsi perjuangan pembebasan tersebut adalah yang bisa menghadapi benih-benih penindasan dan penguasaan baru terhadap
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Cidadaun l
No. 02, Minggu II, Agustus 2001 - hal 6
l
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
l
KANDIDAT l
Partido Nacionalista de Timor (PNT) “PNT paling berhak mengatasnamakan RDTL,” kata Wakil Presiden PNT Aliança da Conceição Araújo mengenai perjuangan partainya. l l l
P
artai bernomor urut 8 dalam pemilu Majelis Konstituante ini didirikan menjelang Konsultasi Rakyat tahun 1999. Presidennya adalah bekas tokoh Fretilin, Abílio Araújo, sedang wakil presiden adalah adiknya, Aliança da Conceição Araújo. Dalam pemilu ini, PNT mengajukan 60 kandidat, yang 48 persennya adalah perempuan (29 kandidat). Dalam wawancaranya dengan Cidadaun, Aliança Araújo mengatakan bahwa PNT tidak mengutamakan kaum perempuan, teapi lebih melihat pada kapasitas yang dimiliki oleh anggotanya, baik perempuan maupun laki-laki. PNT tidak punya target tertentu dalam komposisi anggota Majelis Konstituante mendatang, katanya. Target PNT adalah lima orang terpilih dalam pemilu. Jika target tidak terpenuhi akan diupayakan berkoalisi dengan partai lain. Dalam penyusunan konstitusi mendatang PNT akan memperjuangkan dipertahankannya nama RDTL dan tang-
gal kemerdekaan 28 November 1975, serta amnesti umum bagi seluruh pimpinan politik tahun 1975-1999. Meskipun mempertahankan RDTL, PNT tidak menggunakan istilah restauração (pemulihan), karena istilah ini mengandung arti bahwa Timor Lorosae sejak 1975 tidak punya pemerintahan dan sekarang kita mengambil alih kekuasaan dan merombak bendera yang ada. Menurut Aliança, memang ada partai-partai lain yang memperjuangkan pemulihan RDTL. Tetapi PNT lebih berhak mengatasnamakan hal-hal yang terkait dengan RDTL. Karena kami sudah tunjukkan komitmen tersebut dengan tidak menandatangani Pacto Unidade l
mengatakan kepada masyarakat, bahwa kami akan selalu mempertahankan hak setiap warganegara Timor Lorosae. Karena saat ini banyak sekali pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan waktu untuk membedakan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia, kata Aliança Araújo. Menyinggung kekerasan terhadap kaum perempuan, wakil ketua PNT ini mengatakan bahwa kekerasan ini sering dilakukan sengaja oleh suami dengan alasan yang dibuat-buat, meskipun kadang juga dipicu oleh kaum perempuan sendiri. PNT akan melihat akar dari permasalahannya sebelum mengajukan jalan keluar. PNT juga memperjuangkan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengembangkan ekonomi Timor Lorosae, harus dijalin kerjasama dengan negara-negara lain. Ini diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi rakyat. Kekayaan alam Timor Lorosae memang banyak, tetapi belum diolah dengan baik karena banyak kendala yang menyangkut sumberdaya manusia. Kerjasama dengan luar negeri yang akan dilakukan adalah dengan Indonesia dan Portugal. PNT sendiri sudah punya program khusus mengenai pengembangan sistem ekonomi, tetapi masih menunggu Presiden Dr. Abílio de Araújo yang masih berada di luar negeri. l
Nacional, katanya. Sedang alasan amnesti adalah perang di Timor Lorosae telah terjadi beberapa kali sebelum invasi Indonesia. Amnesti dibutuhkan untuk menghilangkan perpecahan yang tumbuh dalam diri rakyat Timor Lorosae selama ini. Program penting lain, PNT akan mempertahankan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Portugis sebagai bahasa resmi (lingua oficial), karena kedua bahasa ini dapat diterima oleh mayoritas rakyat Timor Lorosae, yaitu generasi lama dan generasi sekarang. Bagi PNT sistem pemerintahan yang terbaik adalah sistem presidensial, karena hanya presiden yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan. Mengenai hak asasi manusia, PNT terlebih dulu akan mengkaji sejauh mana kriteria yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Untuk saat ini, kami rasa belum tepat secara langsung
Nina Marques & Julino Ximenes
KANDIDAT l
Partido Democrático berjuang untuk demokrasi Partai ini berkeinginan merangkul semua orang Timor Lorosae untuk membangun demokrasi di negara baru Timor Lorosae. l l l
P
PD menyatakan akan berjuang memperbaiki semua perilaku buruk yang ditinggalkan oleh kolonialis dan invasor seperti korupsi, nepotisme, favoritisme, pemalas, dan suka mengadu domba antar sesama. Untuk menghilangkan perilaku tersebut di dalam pemerintahan, menurut PD, harus didirikan sebuah lembaga inspeksi yang melakukan investigasi jika terjadi penyelewengan oleh pegawai pemerintah. Perjuangan PD diprioritaskan pada tiga bidang penting, yaitu ekonomi, pendidikan, dan demokrasi. Menurut Presiden PD Fernando de Araújo (Lasama) ¾ yang dulu menjadi sekretaris jenderal organisasi mahasiswa RENETIL ¾ dalam suatu negara, ekonomi menjadi satu-satunya tumpuan untuk mengukur apakah negara tersebut sejahtera atau tidak. Kalau ekonominya baik, maka semua aspek kehidupan akan berjalan baik pula. Karena itu, PD akan membangun sistem ekonomi yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk bekerja, yang menghargai jasa dan kreativitas untuk berkarya, mengurangi kesenjangan antara ekonomi pedesaan dan ekono-
artido Democrático (PD) didirikan oleh bekas aktivis clandestina dan aktivis mahasiswa Timor Lorosae di Indonesia. Mereka mendirikan partai karena prihatin akan keadaan yang tidak memberi kesempatan kepada rakyat Timor Lorosae untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan politik. Melalui diskusi-diskusi yang mereka lakukan untuk menjawab tantangan keadaan, mereka berkesimpulan bahwa solusi yang terbaik untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa adalah dengan mendirikan partai politik. Dari sinilah lahir partai politik yang diberi nama Partido Democrático (PD). Partai ini diberi nama demikian karena didirikan untuk mendirikan sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi, yang artinya kekuasaan untuk mengendalikan negara secara utuh berada di tangan rakyat. Sedang visinya adalah menghimpun dan merangkul semua orang Timor Lorosae yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda untuk bersatu membangun negara baru dengan landasan demokrasi dan komunitas yang adil dan bebas. ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Partido Democratico dengan No. 3 l l l
tabilitas, transparansi, pemilihan yang bebas dan adil, kebebasan ekonomi, kontrol masyarakat serta berbagai nilai universal yang sesuai dengan budaya bangsa Timor Lorosae agar bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai masyarakat yang demokratis bukanlah sesuatu yang gampang namun hal itu merupakan sebuah harapan dari semua orang Timor Lorosae. PD menganggap para fungsionarisnya mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menjadikan dirinya sebagai lilin yang menerangi langkah anak bangsa ini dalam menggapai cita-cita dan harapannya, yakni membangun dan mendirikan bangsa dan negara yang demokratis.
mi perkotaan, mengembangkan ekonomi modern, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua orang. Di bidang pendidikan, PD berjuang untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang egaliter dimana semua orang saling berbagi ilmu dan keahlian, baik orang kota maupun desa, tua maupun muda, kaya atau miskin, serta laki atau perempuan. Mengenai sistem pemerintahan, menurut kepala departemen hubungan luar negeri PD Constancio Pinto, sesuai dengan asasnya, PD tidak akan memutuskannya sendiri, tetapi menyerahkan kepada rakyat untuk memutuskannya. Sistem politik, ekonomi, sosial, dan hukum harus dibangun di Timor Lorosae berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa, seperti kesetaraan, toleransi, akun○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Cidadaun l No. 02, Minggu II, Agustus 2001 - hal 7
l
○
○
○
○
○
○
○
○
Augusto Castro Laporan Sebastião Pedro da Silva
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Akibat penyiapan pemilu yang masih jauh dari memadai, banyak calon pemilih belum memeriksa namanya pada daftar pemilih. Seharusnya hak rakyat untuk berpartisipasi sudah dijamin sejak pendaftaran.
○
○
○
Pemilu: Proses Penyiapan dan Jaminan Partisipasi
○
ADVOKASI l
○
l
○
○
l l l
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
... persiapan untuk pemilu mendatang meninggalkan pertanyaan untuk dijawab ... apakah hasil dari pemilu nanti akan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat?
yang serius terhadap hak individu untuk turut serta dalam pemilihan umum, dan karenanya, dalam proses pemerintahan. Di samping kenyataan bahwa tempat pendaftaran tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat, masalah lain yang juga cukup menyolok adalah penyediaan informasi bagi masyarakat. Hal ini menjadi keprihatinan, baik menyangkut isi maupun cakupan penyebaran informasi. Masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil tidak mengetahui informasi tentang pemilu mendatang. Media elektronik, yang sebetulnya cukup efektif dalam keadaan tingkat buta huruf cukup tinggi, ternyata hingga beberapa bulan terakhir tidak dapat ditangkap di sebagian besar wilayah Timor Lorosae. Faktor lain, ada berapa persen dari jumlah penduduk yang memiliki pesawat televisi dan radio? Bahkan untuk waktu yang relatif lama, sebagian masyarakat yang telah menerima informasi tentang pendaftaran penduduk, tidak mengetahui bahwa pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh UNTAET juga dimaksudkan untuk mendaftarkan calon pemilih. Penyediaan informasi ini sangat penting bagi masyarakat pemilih. Hingga sekarang sebagian penduduk belum mengetahui bahwa pemilu ini adalah untuk memilih Majelis Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi. Sedang bagi mereka yang mengetahui, arti penting konstitusi bagi Timor Lorosae masih merupakan hal yang asing. Dalam keadaan seperti ini, sulit sekali mengharapkan rakyat untuk menetukan pilihannya, karena pilihan-pilihan itu sendiri tidak jelas. Secara sederhana, orang dapat menyimpulkan bahwa ini karena rakyat masih bodoh dan tidak memahami proses politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Tetapi jika kita mengamati bahwa esensi dari proses politik saat ini juga sulit dijelaskan seca○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Cidadaun l
ra terbuka dan jelas oleh kalangan partai politik, kesimpulan tersebut harus ditinjau kembali. Akibat dari ketidakjelasan informasi tersebut, ditambah dengan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam proses pendaftaran telah nampak dalam berbagai bentuk. Misalnya, sebagian penduduk tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya, sebagian yang lain menjadi kurang antusias dengan pemilu mendatang. Pemilih juga sulit membentuk pendapat tentang apa yang akan dipilih. Lebih buruk lagi, hal ini membuka peluang bagi penyebaran informasi yang bersifat menyesatkan rakyat serta tindakan-tindakan manipulatif lainnya. Di beberapa distrik, dengan memanfaatkan ketidaktahuan rakyat tentang proses yang sedang berjalan serta tidak adanya mekanisme penertiban, pengikut-pengikut dari beberapa partai secara paksa meminta rakyat memberikan dana bagi kampanye mereka. Melihat persoalan-persoalan tersebut, persiapan untuk pemilu mendatang
○
Banyak orang tidak menemukan namanya dalam daftar calon pemilih. Dalam beberapa kasus, para calon pemilih ini diminta oleh petugas untuk memeriksa ulang di tempat pendaftaran lain, dengan hasil yang sama. Calon pemilih lain mendapati namanya terdaftar di TPS di Atauro. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktelitian dalam proses pendaftaran maupun pembagian calon pemilih ke dalam TPS. Hal lain yang terbaca dari kenyataan ini adalah bahwa keadaan geografis dan demografis Timor Lorosae ternyata luput dari perhatian lembaga pelaksana pemilu. Dili, misalnya, karena merupakan satu wilayah pemilihan, kemudian diasumsikan sebagai suatu wilayah yang terdiri dari daratan yang seluruhnya bersambung. Padahal pulau Atauro juga termasuk wilayah distrik Dili. Bagi lembaga pemilu, hal ini mungkin hanya menyangkut angka yang sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk Timor Lorosae secara keseluruhan. Bahkan ada yang berpendapat, bahwa toh jumlah penduduk di Timor Lorosae yang tidak sempat mendaftar, atau yang namanya tidak terdapat dalam daftar calon pemilih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk Timor Lorosae yang masih di luar negeri. Tetapi sebetulnya hal ini mengundang sebuah pertanyaan yang lebih mendasar tentang sejauh mana proses pemilu ini dirancang sehingga dapat menjamin pelaksanaan hak rakyat untuk ikut dalam pemilu. F.X. SUMARYONO Pemilu merupakan mekanisme utama bagi keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dalam demokrasi perwakilan. Lebih penting lagi, keputusan yang akan dibuat oleh rakyat Timor Lorosae dalam pemilu mendatang merupakan suatu keputusan yang sangat fundamental, yakni menyangkut konstitusi bagi negeri ini. Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mensyaratkan bahwa dalam hal keikutsertaan individu dalam pemerintahan melalui waAnak-anak di bawah umur mengikuti kampanye partai politik.
○
○
○
S
etelah masa pendaftaran berakhir, ternyata masih banyak penduduk Timor Lorosae yang belum mendaftarkan diri. Sebagian di antaranya adalah mereka yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilu. Masyarakat di beberapa sub-distrik dan suco tidak mempunyai kendaraan untuk menjangkau tempat pendaftaran yang terlalu jauh dari rumah mereka. Belum ada data yang akurat tentang berapa jumlah penduduk yang belum terdaftar dan berapa di antaranya yang mempunyai hak pilih. Namun, kenyataan ini menunjukkan bahwa ada sebagian penduduk yang tidak akan dapat mengikuti pemilu mendatang. Menyusul proses pendaftaran, KPI memberikan waktu 10 hari bagi para pemilih untuk melihat daftar nama dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana mereka akan memilih. Sebetulnya masa 10 hari itu tidak tepat disebut sebagai masa pengumuman daftar nama pemilih dan TPS. Pasalnya, pemilih harus datang ke tempat pendaftaran semula dan menunjukkan kartu pendaftaran, kemudian petugas pemilu akan memberitahu di mana mereka akan memilih. Para pemilih mengharapkan bahwa proses pendaftaran akan menjadi lebih sederhana dari proses Konsultasi Rakyat dua tahun lalu. Apalagi pemilu ini dilakukan dalam suasana yang bebas dari letupan senjata dan kobaran api. Kenyataannya, pengalaman tidak selalu membawa pelajaran, setidaknya bagi lembaga yang mengurus pemilu pertama di negeri ini.
kilnya, wakil tersebut harus dipilih melalui pemilu yang bebas dan adil. Secara umum diterima bahwa agar mempunyai legitimasi yang memadai, sebuah pemilu yang bebas dan adil harus terdiri dari empat elemen, yakni (1) sama untuk semua penduduk yang mempunyai hak pilih, (2) pemungutan suara dilakukan secara rahasia, (3) pemilu dilakukan secara periodik dalam jangka waktu yang masuk akal, serta (4) bebas dari diskriminasi, baik terhadap pemilih, para calon maupun partai politik. Sebagian dari keempat elemen tersebut memang membutuhkan keterlibatan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi. Selebihnya tergantung kepada bagaimana proses pemilu itu dirancang. Tanpa disadari, sebetulnya proses pemilu yang sedang berlangsung ini sudah mengesampingkan beberapa elemen yang relevan dari keempat elemen tersebut. Sedikitnya upaya untuk memastikan bahwa semua penduduk yang mempunyai hak pilih dapat mendaftarkan diri sebenarnya merupakan pengingkaran
No. 02, Minggu II, Agustus 2001 - hal 8
l
○
○
○
○
○
○
○
○
meninggalkan pertanyaan untuk dijawab. Salah satunya adalah apakah hasil dari pemilu mendatang akan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat? Yang pasti, masih sulit bagi banyak orang untuk menetukan apa yang mereka kehendaki untuk ditulis dalam konstitusi Timor Lorosae. Di tengah keadaan ini, masalah-masalah menyangkut isi konstitusi masih jarang diperbincangkan dalam kampanye partai-partai politik. Memang penting bahwa partai-partai yang maju dalam pemilihan umum juga sudah mempunyai tawaran-tawaran tentang pelayanan serta jaminan-jaminan apa yang dapat mereka berikan kepada rakyat jika sesudah proses konstitusi nanti mereka menduduki kursi pemerintahan, tetapi hal ini tidak dengan demikian mengabaikan pembicaraan tentang konstitusi, yang merupakan aturan main bagi pelaksanaan pemerintahan itu nantinya. Konsep demokrasi perwakilan didasarkan pada prinsip bahwa rakyatlah yang sesungguhnya mempunyai kekuasaan politik. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menuntut jaminan bagi hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya berarti bahwa rakyatlah sesungguhnya pemegang kedaulatan. Secara gamblang pasal 21 (3) DUHAM menyatakan bahwa kehendak rakyat haruslah menjadi dasar dari kekuasaan pemerintah. Jika pemilihan umum akhirnya dilihat sebagai kerangka utama yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan selanjutnya dalam kehidupan bernegara, hendaknya dipastikan sejak awal, bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan dengan pertimbangan yang menyeluruh untuk menjamin legitimasi hasilnya, yang berlandaskan pada pengungkapan bebas kehendak rakyat. l Joaquim Fonseca, Kepala Divisi Advokasi
Kebijakan Yayasan HAK.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
