Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Pedoman Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini disusun sebagai respon atas keinginan publik, khususnya jaringan mitra Komnas Perempuan yang berencana melakukan kerja-kerja kampanye untuk memperingati Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

1| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

PANDUAN KAMPANYE 16 HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Publikasi Komnas Perempuan, 2016 Penyunting : INDRIYATI SUPARNO Penulis : ELWI GITO INDRIYATI SUPARNO Tim Konsultasi dan Diskusi : Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Aliansi Jurnalis Independen Aliansi Remaja Independen Change.org Indonesia Forum Pengada Layanan (FPL) Ikatan Pelajar Putri Nadlatul Ulama Kelompok Perlindungan Anak Kabupaten Samosir Kohati PB HMI Konde.co Lappan Ambon LBH APIK Jakarta Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak Palangkaraya Lentera Sintas Indonesia LRC-KJHAM Semarang Mappi FH UI Nurani Perempuan Padang Pamflet Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia Sahabat Perempuan dan Anak Blitar Sisterhoodgigs Swara Parangpuan Manado SSP Soe Nusa Tenggara Timur Tiki Papua WCC Mawar Balqis Cirebon Yayasan Embun Pelangi Batam Yayasan Pulih Jakarta Yayasan Pupa Bengkulu


Desain dan Layout ELWI GITO

Disusun berdasarkan hasil workshop Penyusunan Pedoman dan Penguatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 22-23 September 2016 yang didukung oleh Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penghapusan Kemiskinan)


Daftar Isi Sekapur Sirih 1. Pendahuluan 2. Mengapa Kampanye Anti Kekerasan 3. Mengapa Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan 4. Kerangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan 5. Menyiapkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan tahun 2016 a. Tema b. Target khalayak c. Pesan, Tagline, dan Tagar d. Topik turunan e. Saluran Kampanye 6. Rangkuman Rencana Tindak Lanjut

Lampiran  Lampiran 1 Tips Membuat Siaran Pers  Lampiran 2 Daftar Alamat Joint Task Force Kampanye 16 Hari Anti kekerasan terhadap perempuan  Lampiran 3 Contoh Jadwal Kampanye 16 hari Anti kekerasan Yang dilakukan Mitra Komnas Perempuan  Lampiran 4 Rangkuman Hasil Evaluasi kampanyae 16 Hari Anti Kekerasan tahun 2015  Lampiran 5 Lembar Evaluasi Kampanye


Sekapur Sirih Tahun 2016 merupakan tahun kedua di periode kedua, di mana Komnas Perempuan dan para mitranya mendedikasikan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP) pada isu kekerasan seksual. Bila pada periode pertama (2010-2014), K16HAKtP mengambil tema Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani, maka di periode kedua ini (2015-2019), bertemakan Kekerasan Seksual adalah Kejahatan Kemanusiaan. Pada periode 2010-2014, kampanye ditujukan untuk mengajak lebih banyak pihak mengenali dengan cermat persoalan kekerasan seksual, baik akar masalah maupun konsekuensinya bagi perempuan yang mengalaminya. Di periode kedua ini (2015-2019), kampanye bertujuan untuk mengubah persepsi publik tentang kekerasan seksual dari yang selama ini hanya dianggap sebagai persoalan asusila semata, menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Kampanye ini juga bertujuan untuk mewujudkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang merupakan kebutuhan mendesak untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah menjadi prioritas nomor wahid di program legislasi nasional tahun 2016. Namun, menjelang akhir tahun 2016, Rancangan UndangUndang tersebut belum juga dibahas. K16HAKtP menjadi kampanye nasional sejak tahun 2001 untuk bersama-sama menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komnas Perempuan optimis akan ada lebih banyak lagi yang terlibat di masa depan. Seluruh dukungan pada K16HAKtP secara langsung maupun tidak langsung turut menentukan keberhasilan untuk segera terselenggaranya pencegahan dan penanganan yang nyata, memadai dan komperhensif bagi perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Salam Solidaritas, Komnas Perempuan


PENDAHULUAN Pedoman Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP) ini disusun sebagai respon atas keinginan publik, khususnya jaringan mitra Komnas Perempuan yang berencana melakukan kerja-kerja kampanye untuk memperingati K16HAKtP. Pedoman ini ditulis berdasarkan kekayaan pengalaman bersama organisasi perempuan dari berbagai daerah yang menyelenggarakan kampanye publik K16HAKtP sejak tahun 2001. Pengalaman ini menjadi sebuah pembelajaran yang diperoleh dari perjalanan bersama dan layak untuk didokumentasikan serta disebarluaskan ke semua pihak yang sedang memperjuangkan keadilan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) . Seperti diketahui bersama bahwa K16HAKtP adalah kampanye internasional yang bertujuan untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kampanye ini dilihat sebagai aset gerakan (khususnya gerakan perempuan) untuk menegaskan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komnas Perempuan telah terlibat dalam mengkoordinasikan dan menggerakkan respon publik atas K16HAKtP sejak tahun 2001 bekerjasama dengan mitra kerjanya yang sebagian di antaranya adalah lembaga pengada layanan untuk korban di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu mitra strategis untuk melakukan K16HAKtP adalah Forum Pengada Layanan (FPL) yang merupakan hasil transformasi dari Forum Belajar organisasi pengada layanan yang dibentuk oleh Komnas Perempuan. K16HAKtP tersebut berjalan setiap tahun dan mengalami pasang surut kondisi dari konteks dukungan mitra jaringan, pendanaan dan dukungan negara. Saat ini telah memasuki 15 tahun upaya Komnas Perempuan mengawal kerja-kerja K16HAKTP. Peran yang dikerjakan oleh Komnas Perempuan sejalan dengan prinsip dan mandat Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM, yakni menjadi mitra strategis dari jejaring masyarakat sipil yang saat ini telah membentuk diri menjadi Kelompok Kerja K16HAKtP 2016.

Peran inisiator dan fasilitator yang selama ini dijalankan telah

menghasilkan kepercayaan publik terhadap kerja kampanye 16HAKTP yang dilakukan secara berjaringan antara Komnas Perempuan dan mitra strategisnya. Peran inisiator dan fasilitator mungkin bisa dijalankan dengan dimensi yang berbeda pada saat ini. Dalam konteks kinerja organisasi, Komnas Perempuan meletakan indikator keberhasilan 6| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

kerja kampanye, juga sebagai keberhasilan Komnas Perempuan dalam melakukan upaya pendidikan publik. Titik berangkat penyusunan pedoman kampanye ini adalah hasil evaluasi dan diskusi bersama selama 5 tahun terakhir kegiatan K16HAKtP, di mana Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) menyelenggarakan K16HAKtP. Proses evaluasi K16HAKtP tersebut telah dilakukan oleh Burson Marsteller pada tahun 2015 dengan dukungan program Mampu – DFAT/Ausaid. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa temuan, di antaranya: 1) Beberapa tujuan kampanye belum sepenuhnya tercapai dengan strategi dan metode yang selama 5 tahun ini digunakan, untuk itu tujuan kampanye tahun ini harus diperjelas; 2) Ada perkembangan yang positif, tetapi masih banyak tantangan; 3) Ada kebutuhan peranan strategis Komnas Perempuan dalam hal mendukung kerja advokasi di tingkat pusat dan daerah.; 4) Pengelolaan kampanye dapat dilakukan oleh organisasi mitra tanpa perlunya bantuan logistik atau alat kampanye dari Komnas Perempuan; 5) Adanya perbedaan hasil capaian kampanye sebagai akibat perbedaan kapasitas mitra dalam mengorganisir kampanye; 6) Informasi yang disampaikan melalui slogan dan materi lainnya tidak sepenuhnya diingat oleh audiens dan komunitas yang disasar (Jika dibalut dengan seni budaya, maka yang lebih banyak tertangkap adalah jenis kegiatannya, bukan pesannya); 7) Belum ada sistem evaluasi Kampanye 16HAKtP. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, langkah penting yang harus dilakukan tahun ini adalah ; 1) Jangkau audiens yang lebih luas, sehingga tidak terbatas pada lembaga pengada layanan saja; 2) Perkuat kampanye sebagai suatu gerakan sosial yang solid dan mencuri perhatian publik luas serta pengambil kebijakan; 3) Susun pesan yang mudah diterima publik (yang luas); 4) Rancang kampanye yang Inovatif dan kreatif.


Bagian selanjutnya yang menjadi faktor utama mengapa harus ada pedoman kampanye adalah sebagai berikut:  Perlu penyusunan strategi baru kampanye yang mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan efektif mempengaruhi reaksi dari audiens;  Menyusun perencanaan kampanye yang menciptakan pesan-pesan kampanye yang mudah ditangkap;  Menyusun kegiatan kampanye yang sifatnya membangun motivasi audiens dengan latar belakang yang beragam;  Kampanye sebaiknya menggunakan tailored approach atau pendekatan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing kelompok yang dituju;  K16HAKTP yang dilakukan 16 hari, sebaiknya dikonsolidasi menjadi sebuah gerakan nasional yang peduli terhadap isu-isu sosial yang berdampak pada perempuan;  Komnas Perempuan akan fokus memainkan peran mengharmonisasi kampanye dan menjadi agenda setter yang memayungi gerakan kampanye di daerah;  Komnas Perempuan mengambil peran sebagai pengelola pengetahuan dengan cara menyediakan sumber-sumber informasi dan panduan (Campaign toolkit).


Mengapa Kampanye Anti Kekerasan Seksual? Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil. Di dalam ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, perempuan diposisikan sebagai marka atau penanda kesucian dan moralitas dari masyarakatnya. Inilah sebabnya seringkali kita mendengar pembahasan tentang moralitas berujung pada pertanyaan apakah perempuan masih perawan atau tidak sebelum pernikahannya, apakah perempuan melakukan aktivitas seksual hanya dalam kerangka perkawinan, dan sejauh mana perempuan memendam ekspresi seksualitasnya dalam keseharian interaksi sosialnya. Akibatnya, banyak sekali perempuan yang merasa malu untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual karena malu atau kuatir dianggap “tidak suci” atau “tidak bermoral”. Sikap korban membungkam justru pada banyak kesempatan didukung, bahkan didorong oleh keluarga, orang-orang terdekat, dan masyarakat sekitarnya. Konteks moralitas ini pula yang menjadikan kekerasan seksual lebih sering dipahami sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan semata. Di satu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu

kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun

penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual, khususnya perkosaan dan penyiksaan seksual, dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol dan wujud kuasa terhadap perempuan, sebagai objek dan simbol kesucian, dan pemerkosaan adalah upaya penundukan. Perempuan korban kekerasan seksual kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga 9| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

negara. Secara khusus, tindak kekerasan seksual merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G(1). Karena lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, pembiaran terhadap terus berlanjutnya kekerasan seksual terhadap perempuan merampas hak perempuan sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu (Pasal 28I(2)). Akibat dari kekerasan seksual itu, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H(1)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G(2)), dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup (Pasal 28A). Banyak pula perempuan korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27(1) dan Pasal 28D(1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan. Hasil kajian Komnas Perempuan menemukan, sepanjang tahun 2002 s.d 2012 (10 tahun) sedikitnya 35 perempuan Indonesia (termasuk anak perempuan) menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Artinya, setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia (termasuk anak perempuan) yang menjadi korban kekerasan seksual (sumber: Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan). CATAHU adalah kompilasi data nasional dari jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban, baik yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat sipil. CATAHU mulai digagas Komnas Perempuan pada tahun 2001 terhadap data kasus tahun 2000. Hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan ada 15 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia, yaitu (1) perkosaan, (2) intimidasi/ serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, (3) pelecehan seksual, (4) eksploitasi seksual, (5) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, (6) prostitusi paksa, (7) perbudakan seksual, (8) pemaksaan perkawinan, (9) pemaksaan kehamilan, (10) pemaksaan aborsi, (11) kontrasepsi/sterilisasi paksa, (12) penyiksaan seksual, (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan (15) kontrol seksual termasuk aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Di saat yang bersamaan, payung hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi korban. Penguatan payung hukum menjadi kebutuhan mendesak karena hanya sebagian 10| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

kekerasan seksual terhadap perempuan yang dikenali dalam sistem hukum nasional dan beberapa di antaranya juga diatur dengan terbatas, a.l.: a. Hukum pidana Indonesia mengenal perkosaan, namun terbatas pada penetrasi penis ke vagina, dan prosedur pembuktiannya, sebagaimana diatur di Kitab Hukum Acara Pidana, masih membebani korban; b. elecehan seksual tidak dikenali. Kasus diusut dengan pasal tentang perlakuan tidak menyenangkan. Dengan Putusan MK, pasal ini dinyatakan tidak diberlakukan lagi; c. Eksploitasi seksual diatur dengan keliru dalam UU Pornografi. Dalam penjelasan tidak ada informasi lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan eksploitasi seksual. Pada Pasal 4, eksploitasi seksual direkatkan dengan memamerkan aktivitas seksual. Pemaknaan serupa tampak pada Pasal 8 dan Pasal 10. Akibatnya, UU Pornografi tidak lagi menempatkan pornografi sebagai bentuk kejahatan eksploitasi seksual melainkan lebih pada kerangka moralitas yang berujung pada kontrol seksual perempuan; d. Penyiksaan dan perbudakan seksual tidak dikenal dalam hukum pidana umum, melainkan hanya dalam hukum pidana khusus dalam konteks genosida dan kejahatan kemanusiaan

sesuai dengan UU Pengadilan HAM. Akibatnya,

penyiksaan seksual yang berulang kali terjadi, misalnya perkosaan terhadap tahanan perempuan, tidak ditangani dengan serius dan sistematik; e. Sejumlah

daerah

mengatur

tentang

larangan

prostitusi

yang

justru

mengkriminalkan perempuan korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Sejumlah peraturan daerah juga memuat hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dan bernuansa seksual. Aturan yang diskriminatif serupa ini belum ada yang dibatalkan; f. UU Hukum Pidana maupun UU Kesehatan menekankan pada larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi. Akibatnya, dalam tindak aborsi, sertamerta perempuan menjadi pihak yang dipidanakan; g. Revisi Kitab Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana berjalan lambat dan seolah kehilangan arah. Situasi ini ditunjukkan dengan sejumlah diskusi yang mengarah pada penempatan isu kekerasan seksual sebagai persoalan susila/kesopanan dan dalam kerangka moralitas. Gagasan adanya UU khusus mengatur tentang kekerasan seksual perlu menjadi prioritas; 11| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

h. Sejumlah regulasi yang bersifat khusus yang telah ada saat ini, seperti UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur tentang kekerasan seksual lebih luas dari KUHP. Namun tidak bisa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual di luar ruang lingkup yang dimaksud oleh ketiga UU yang bersifat khusus tersebut.

Mengapa kampanye 16 hari anti kekerasan seksual ? 

Sejarah Lahirnya Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (K16HAKTP) telah dimulai sejak tahun 2001. Dalam kampanye K16HAKTP ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. 

Mengapa 16 Hari ?

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, Pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Dalam rentang 16 hari, para 12| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

aktivis HAM perempuan mempunyai waktu yang cukup guna membangun strategi pengorganisiran agenda bersama yakni untuk: 

menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM;



mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan yang lebih baik bagi para survivor (korban yang sudah mampu melampaui pengalaman kekerasan);



mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Strategi yang diterapkan dalam kegiatan kampanye ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh temuan tim kampanye di masing-masing daerah atas kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, serta situasi politik setempat. Apapun strategi kegiatan, yang pasti strategis ini diarahkan untuk: 

meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis jender sebagai isu Hak Asasi Manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;



memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;



membangun kerjasama yang lebih solid untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tingkat lokal dan internasional;



mengembangkan metode-metode yang efektif dalam upaya peningkatan pemahaman publik sebagai strategi perlawanan dalam gerakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;



menunjukkan solidaritas kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;



membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah agar melaksanakan dan mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.




Apa Yang terjadi dalam Rentan Waktu 25 November – 10 Desember ?

25 November : Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tanggal ini dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabal bersaudara (Patria, Minerva & Maria Teresa) pada tanggal yang sama di tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan pengusasa diktator Republik Dominika pada waktu itu, yaitu Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan aktivis politik yang tak henti memperjuangkan demokrasi dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran peguasa Republik Dominika pada waktu itu. Berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa yang berakhir pada pembunuhan keji tersebut. Tanggal ini sekaligus juga menandai ada dan diakuinya kekerasan berbasis jender. Tanggal ini dideklarasikan pertama kalinya sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1981 dalam Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama. 1 Desember : Hari AIDS Sedunia Hari AIDS Sedunia pertama kali dicanangkan dalam konferensi internasional tingkat menteri kesehatan seluruh dunia pada tahun 1988. Hari ini menandai dimulainya kampanye tahunan dalam upaya menggalang dukungan publik serta mengembangkan suatu program yang mencakup kegiatan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, dan juga pendidikan dan penyadaran akan isu-isu seputar permasalahan AIDS. 2 Desember : Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan Hari ini merupakan hari diadopsinya Konvensi PBB mengenai Penindasan terhadap Orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain (UN Convention for the Suppression of the traffic in persons and the Exploitation of other) dalam resolusi Majelis Umum PBB No 317(IV) pada tahun 1949. Konvensi ini merupakan salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, atas kejahatan perdagangan manusia. 3 Desember : Hari Internasional bagi Penyandang Cacat Hari ini merupakan peringatan lahirnya Program Aksi Sedunia bagi Penyandang Cacat (the World Programme of Action concerning Disabled Persons). Program aksi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982 untuk meningkatkan pemahaman publik akan isu mengenai penyandang cacat dan juga mambangkitkan kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh


masyarakat maupun penyandang cacat, dengan mengintegrasikan keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat. 5 Desember : Hari Internasional bagi Sukarelawan Pada tahun 1985 PBB menetapkan tanggal 5 Desember sebagai Hari Internasional bagi Sukarelawan. Pada hari ini, PBB mengajak organisasi-organisasi dan negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan aktivitas bersama sebagai wujud rasa terima kasih dan sekaligus penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi amat berarti bagi masyarakat dengan cara mengabdikan hidupnya sebagai sukarelawan. 6 Desember : Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan Pada hari ini di tahun 1989, terjadi pembunuhan massal di Universitas Montreal Kanada yang menewaskan 14 mahasiswi dan melukai 13 lainnya (13 diantaranya perempuan) dengan menggunakan senapan semi otomatis kaliber 223. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena percaya bahwa kehadiran para mahasiswi itulah yang menyebabkan dirinya tidak diterima di universitas tersebut. Sebelum pada akhirnya bunuh diri, lelaki ini meninggalkan sepucuk surat yang berisikan kemarahan amat sangat pada para feminis dan juga daftar 19 perempuan terkemuka yang sangat dibencinya. 10 Desember : Hari HAM Internasional Hari HAM Internasional bagi organisasiorganisasi di dunia merupakan perayaan akan ditetapkannya dokumen bersejarah, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) oleh PBB di tahun 1948, dan sekaligus merupakan momen untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM yang secara detil terkandung di dalam deklarasi tersebut.


Kerangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016 Kerangka untuk melakukan K16HAKtP mencakup (meskipun tidak terbatas) pada 5 hal : 1. Topik utama yang akan dibicangkan adalah mendorong pengesahan Racangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah diserahkan kepada Badan legislatif DPR RI dan telah masuk ke dalam daftar Prolegnas prioritas 2016 2. Target Audience – menentukan kelompok sasarannya 3. Pesan – pesan utama dan pesan yang melengkapi/pesan turunan 4. Channel – media yang digunakan untuk melakukan kampanye 16HAKtP 5. Taktik – cara apa yang akan bisa diterapkan untuk melakukan Kampanye

Beberapa prinsip yang penting untuk dikembangkan dalam mengelola K16HAKtP, adalah sebagai berikut : a. Keberlanjutan dari kerja kampanye ini sehingga bisa membangun momentummomentum, bukan hanya terbatas pada K16HAKtP; b. Kampanye bisa digunakan sebagai agenda nasional untuk 3 sampai 5 tahun mendatang; c. Target dan cara penyampaiannya bisa beragam, tetapi topik sejalan; d. Pesan internal bisa beragam tapi pesan eksternal sama dan sejalan; e. Kampanye 16HAKtP bisa dijadikan momentum untuk bisa merespon isu Kekerasan terhadap Perempuan yang terus meningkat dan agar isunya tidak terputus; f. Kampanye juga berdampak pada penguatan pemahaman kekerasan seksual yang masih minim sehingga banyak yang tidak mengetahui apakah mereka sudah menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual;


Menyiapkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016



Tema Kampanye tahun 2016

Tema besar untuk tahun 2015-2019 adalah “Kekerasan Seksual adalah Kejahatan Kemanusiaan”. Tahun 2016, tema kampanye dikerucutkan menjadi “Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual” Tema ini dipilih untuk memperkuat dukungan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual. Dukungan tersebut juga bermakna bagi proses advokasi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sudah masuk menjadi RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) priorotas tahun 2016. Dorongan yang besar perlu dilakukan agar di tahun ini pula, dapat segera terbentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut di tahun depan. 

Target Khalayak

Tiap-tiap organisasi yang menggerakan K16HAKTP tentu memiliki target khalayak sendiri-sendiri. Untuk menyukseskan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diharapkan setidaknya 3 target khalayak ini disasar dalam K16HAKTP, yakni : Sasaran Negara

Pesan Ajak serta unsur negara dalam tiap kampanye, misal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat daerah maupun nasional, atau Aparat Penegak Hukum

Masyarakat

Libatkan pula tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam tiap kampanye

Media Massa

Ingat untuk selalu mengajak serta media massa, apa pun jenis dan cakupannya dalam setiap kampanye




Pesan, Tagline, dan Tagar

Pesan kunci yang digunakan untuk mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah:

“Dengarkan

dan

dukung

korban,

bergerak

bersama

untuk

RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual” •

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendengar dan mendukung korban kekerasan seksual

•

Kami mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

•

Kami mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban, dan proses hukum yang adil.

Tagline: Kekerasan Seksual: Dengarkan korban dan Dukung Pengesahan RUU PKS Tagar: #gerakbersama

Pesan-

1. Dukung RUU PKS – membuka ruang untuk mendengarkan fenomena

pesan

terkait Kekerasan Seksual ( tambahkan background dan data-data

Kunci

pendukung ) 2. Dengarkan dan dukung Korban, keluarga dan saksi untuk mendapat akses keadilan 3. Dukung penegakan hukum, proses yang adil dan pengungkapan kebenaran 4. Dukung pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif. 5. Dukung proses pemulihan yang komprehensif 6. Dukung lembaga layanan, pendamping korban dan relawan 7. Dukung mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di instansi privat dan publik. 8. Dukung penghukuman pelaku yang manusiawi.




Topik turunan (tidak terbatas pada) :

1. Pencegahan dan Proteksi (upaya perlindungan bagi perempuan rentan menjadi korban) 2. Penanganan yang komprehensif terkait Kekerasan Seksual 3. Cara mengindikasi Kekerasan Seksual 4. Cara membantu bila ada orang yang mengalami Kekerasan Seksual (penangan awal) 5. Pemulihan yang komprehensif 6. Penindakan oleh aparat penegak hukum terkait Kekerasan Seksual 7. dan isu-isu lainnya



Saluran

Saluran komunikasi merupakan medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan ke target khalayak. Ada beberapa saluran komunikasi yang dapat dipilih, antara lain: 1. Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube, Path) 2. Kesenian dan kearifan lokal (seni dan budaya) 3. Media massa (surat kabar, tv, radio, media online) 4. Aksi massa 5. Institusi pendidikan 6. Komunitas 7. Media cetak (koran, majalah, pamphlet, brosur) 8. SMS Gateway 9. Platform Change.org


Rangkuman Rencana Tindak Lanjut Kesepakatan Rencana Aksi kampanye 16 hari Anti kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016 : 

Dibentuk Tim Kerja K16HAKtP yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat Sipil, Organisasi komunitas, media, dan jaringan lainnya dengan sebutan JOINT TASK FORCE K16HAKTP



Joint Task Force ini diharapkan linked dengan tim advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terutama tim jaringan dan kampanye.



Konferensi Pers Bersama untuk menyampaikan Rangkaian kampanye 16 HAKTP di Komnas Perempuan tanggal 24 November 2016 bersama Joint task Force

 Pernyataan Sikap meliputi point-point sebagai berikut, a) Mendesak pengesahan RUU PKS. b) Dengarkan dan dukung korban, keluarga, dan saksi mendapatkan akses keadilan c) Dukung penegakan hukum, proses yang adil dan pengungkapan kebenaran d) Dukung proses pemulihan yang komprehensif e) Dukung pendidikan kespro dan seksualitas yang komprehensif f)

Dukung lembaga layanan, pendamping korban dan relawan

g) Dukung mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di instansi privat dan publik. h) Dukung penghukuman pelaku yang manusiawi.  Jangkauan ini meliputi seluruh wilayah di Indonesia, khususnya wilayah kerja Forum pengada Layanan dan mitra Komnas Perempuan  “Gong” atau Launching Kampanye 16HAKTP serentak di seluruh Indonesia tanggal 25 November 2016 ditandai dengan aksi sekecil apapun.  Task force bersama dengan FPL untuk mendata organisasi/lembaga yang mengikuti kampanye 16HAKtP


Tim Joint Task Force Kampanye 16HAKtP  Koordinator project selama kampanye 16HAKtP : Komnas Perempuan, Lentera Sintas Indonesia, Pamflet dan Aliansi Jurnalis Independen  Fungsi Koordinator Project : pusat informasi, help desk, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kampanye, orkestrasi untuk media dan sosial media.  AJI Indonesia juga mendorong AJI daerah untuk terintegrasi dengan K16HAKtP  Peran di daerah sebagai konsolidator, koordinasi dengan pusat, dan dokumentator : No

wilayah

Kosolidator

1

Pulau Sumatra

Yayasan Embun pelangi

2

Pulau Kalimantan

eLSPA

3

Pulau Jawa

LRC – KJHAM

4

Wilayah Sulawesi

Swara Parangpuan

5

Papua

Jaringan TIKI

6

NTB, NTT, Maluku

Lappan


Penutup Demikian pedoman Kampanye 16HAKTP tahun 2016 ini disusun sebagai panduan bagi para pihak, khususnya mitra Komnas Perempuan dalam penyelenggaraan K16HAKtP. Kampanye anti kekerasan yang efektif diharapkan akan berdampak luas bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan, khususnya kekerasan seksual dan pemenuhan hak perempuan korban. K16HAKtP perlu terus menerus dilakukan agar dampak yang diinginkan dapat segera terwujud. Kegiatan kampanya ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, NGO/LSM, organisasi pengadalayanan, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi profesi, kalangan akademis, institusi pendidikan, maupun komponen lainnya yang peduli dan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16HAKtP juga dapat dikaitkan dengan peringatan/momentum peristiwaperistiwa lainnya di sepanjang 16 hari anti kekerasan tersebut, untuk mengingatkan publik bahwa peristiwa kekerasan terhadap perempuan sangat terkait dengan dimensi yang sangat luas. Target pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diharapkan bisa dibahas atau minimal dibentuk pansitia khusus (pansus) pembahasan RUU ini di tahun 2016, menjadi target utama keseluruhan kerja kampanye 16HAKtP tahun ini. Panduan ini dapat dikembangkan lebih jauh dan juga ke depan dapat dikembangkan kembali menjadi panduan kampanye jangka panjang (3-5 tahun) sehingga kerja-kerja K16HAKTP dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Salam.


LAMPIRAN

Lampiran 1 Tips Membuat Siaran Pers Siaran Pers atau press release adalah berita yang ditulis oleh suatu organisasi yang ditujukan bagi media massa untuk dipublikasikan di media masing-masing sehingga dapat dibaca oleh khalayak media tersebut. Siaran Pers kerap disebut sebagai pseudo news story, karena seringkali peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang diciptakan oleh tim komunikasi organisasi untuk membangun citra atau memberikan gambaran yang menguntungkan bagi organisasi yang membuat siaran berita. Siaran Pers yang baik haruslah memiliki sejumlah kelengkapan, antara lain: 

Identifikasi organisasi logo, nama dan alamat organisasi yang menyiarkan berita tersebut, lengkap dengan nomor telepon, faks, dan situsnya.



Tanggal disiarkan Ingatlah selalu untuk menuliskan tanggal siaran pers tersebut



Judul Judul haruslah dimuat dengan sangat menarik untuk menarik perhatian wartawan



Isi Tulisan secara singkat, sederhana, dan jelas (tidak lebih dari 2 halaman)



Narahubung Ingat untuk selalu mencantumkan nomor kontak narahubung untuk wawancara lebih lanjut. Tuliskan nama jelas orang yang bisa dihubungi dan lengkapi dengan nomor hand phone dan e-mail



Informasi tambahan Agar tidak membingungkan wartawan, baik juga untuk menulis sedikit latar belakang informasi misalnya tentang sejarah singkat acara yang diselenggarakan atau tentang penyelenggaranya



Mempunyai nilai berita Yang paling penting adalah pastikan siaran pers yang kita buat memiliki nilai berita.


Siaran Pers yang baik berbentuk piramida terbalik. Tepatkan informasi yang paling penting di posisi paling atas.

Mengapa Siaran Pers tidak dimuat oleh media? Sering kali kita mengirim siaran pers ke berbagai media massa, tapi mengapa kebanyakan tidak dimuat? Sering kali kita mengundang wartawan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan. Kebanyakan wartawan yang diundang juga tidak datang atau hanya datang sebentar, mengambil press release, lalu pergi lagi. Siaran pers tidak dimuat, biasanya karena beberapa hal antara lain: 

Siaran Pers ditulis dengan buruk, tidak memikat, dan tidak bisa dipahami



Siaran Pers yang dikirim tidak memiliki nilai berita



Siaran pers terlalu berbau promosi



Siaran Pers yang ditulis terlalu panjang dan merepotkan



Siaran Pers disampaikan terlambat (lewat deadline)


Agar siaran pers yang kita kirim dimuat oleh media massa. Berikut 10 tips dalam menulis siaran pers: 1. Perhatikan tenggat (dead line) media yang dituju. Berita yang terlambat diterima redaksi tidak akan ada gunanya 2. Berikan substansi dan nilai berita yang tinggi sesuai kepentingan masing-masing media 3. Tegaskan identitas organisasi 4. Tuliskan siaran pers dalam gaya dan format berita yang siap cetak (ada judul, lead, isi, dan penutup). Jangan mempersulit orang yang Anda butuhkan bantuannya. 5. Gunakan judul yang atraktif dan disesuaikan dengan kepentingan atau keingintahuan pembaca media yang bersangkutan. 6. Gunakan lead yang efektif. Dengan 5-10 kalimat pertama harus menyampaikan hal terpenting yang harus diketahui pembaca 7. Gunakan bahasa yang sederhana, jangan muluk-muluk. 8. Hindari ungkapan, kata sifat, atau kalimat-kalimat yang bisa mengundang makna ganda. 9. Manfaatkan kutipan dari nara sumber pihak ketiga yang kredible dan kompeten (pakar, hasil survei, data statistik, buku, atau testimonial). 10. Panjang tulisan ideal 2.000-3.000 karakter termasuk spasi 11. Berikan informasi narahubung 12. Berikan informasi latar belakang 13. Sertakan media kit berisi bahan-bahan penunjang, misalnya foto, infografik, profil organisasi, dsb. 14. Gunakan kalimat-kalimat persuasif yang menggugah untuk menciptakan kesan bahwa pembaca memang berkepentingan dengan isi pesan yang disampaikan, sehingga perlu meneruskan membaca siaran pers ini hingga selesai.


Latihan Buatlah sebuah gagasan siaran berita. Untuk menguji kelaikan gagasan tersebut, jawab pertanyaan berikut: Apa informasi penting atau menarik yang akan Anda sampaikan? Jawablah dengan satu kalimat. Mengapa khalayak harus peduli? Apa kepentingan khalayak akan berita tersebut? Untuk memilih lead yang baik, jawab pertanyaan berikut: Apa hal yang paling penting? Rencanakan foto, infografik, atau box (sidebar) informasi pendukung cerita. Tulislah berita semenarik Anda menceritakannya kepada teman Anda.


Lampiran 2

Narahubung Joint Task Force Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Organisasi

Narahubung

Hand phone

Email

Komnas

Elwi Gito

081287996922

[email protected]

Perempuan

Yulita

Aliansi

Luviana

[email protected] 08164809844

[email protected]

081315144287

[email protected]

0811793458

[email protected]

08988297999

[email protected]

081230038767

[email protected]

Jurnalis Independen Aliansi Remaja Almira Andriana Independen Change.org

Desma Murni

Indonesia LBH

APIK LBH APIK Jakarta

Jakarta Lentera Sintas Sophia Hage Indonesia Mappi FH UI

Bela Annisa

081370227972

[email protected]

Pamflet

Rika Rosvianti

08128717702

[email protected]

Yayasan Pulih

Gisella Tani

081514736123

[email protected];

081284552388

[email protected]

Pratiwi Sisterhoodgigs Camelia Jonathan


Lampiran 3 Contoh Jadwal Kampanye 16 hari Anti kekerasan yang dilakukan Mitra Komnas Perempuan

Nama Penyelenggara: PUAN Amal Hayati Cipasung Kontak

: Enung Nursaidah ( 081321393484) Mia Kaniati ( 085351538960)

Tanggal

Waktu

Tempat

Sasaran

25

Gedung

Ukhuwah Pelajar

November

Kab. Tasikmalaya

Kegiatan Sosialisasi

Kespro

Remaja dan Kekerasan

2016

Seksual

26

Singaparna

November

Kabupaten

RUU

2016

Tasikmalaya

Kekerasan Seksual

26

Jalan

November

Singaparna

2016

Tasikmalaya

Raya

Masyarakat Umum

Timur Masyarakat Umum Kab.

Aksi Damai Dukungan

Pentas

Penghapusan Seni

Dukungan

Untuk RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual


Lampiran 4 Rangkuman Hasil Evaluasi kampanyae 16 Hari Anti Kekerasan tahun 2015

Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas kampanye dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh Komnas Permepuan serta memberikan rekomendasi dan strategi untuk pencapaian kampanye yang lebih baik berdasarkan temuan. Evaluasi mencakup kegiatan perencanaan dan pelaksanaan K16HAKTP selama lima tahun sejak 2010 hingga 2014. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (“K16HAKTP”) diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (“Komnas Perempuan”) di Indonesia sejak 2001 sebagai upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini dirancang untuk diadakan selama 16 hari, dari 25 Nopember hingga 10 Desember. Komnas Perempuan mencantumkan K16HAKTP sebagai salah satu tolak ukur outcome kerja Sub Komisi Divisi Partisipasi Masyarakat (PARMAS), seperti yang tertera dalam Rencana Strategis Kerja Komnas Perempuan periode 2010-2014. Ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan selama periode kampanye ini, baik yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan organisasi yang menjadi mitra di daerah. K16HAKTP periode 2010-2014 mengangkat tema “Kekerasan Seksual (KS): Kenali dan Tangani”. Berbagai jenis kegiatan kampanye seperti pentas seni, orasi, aksi damai, diskusi, radio talkshow, long march, dan lain-lain dilaksanakan oleh organisasi mitra dan komunitas di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Hingga 2014, tercatat ada 137 organisasi mitra Komnas Perempuan mengadakan beragam kegiatan kampanye di 73 kabupaten/kota dan 28 propinsi. Seluruh kegiatan dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan dan membangun solidaritas bersama dalam upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sesuai dengan mandatnya sebagai lembaga negara untuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, Komnas Perempuan berperan sebagai inisiator dan fasilitator gerakan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Evaluasi dilakukan melalui review dokumen, pengumpulan alat kampanye, serta wawancara langsung dengan organisasi mitra, komunitas, dan pemangku kepentingan di tiga daerah selama Agustus dan September 2015. Empat konsultan dari BursonMarsteller Indonesia bekerja selama kurang lebih dua bulan untuk melakukan riset, 29| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

kajian dokumen, dan wawancara. Wawancara dilakukan di Bandung, Semarang, dan Ambon, melalui kerja sama dengan Komnas Perempuan dan organisasi mitra Sapa Institut, LRC-KJHAM, dan LAPPAN. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa ada beberapa tujuan yang belum sepenuhnya tercapai dengan strategi dan metode yang digunakan untuk merancang kegiatan K16HAKTP selama lima tahun belakangan. Terlepas dari perkembangan kegiatan dari tahun ke tahun, tantangan terbesar kampanye adalah bagaimana menjangkau audiens yang lebih luas serta memperkuat kampanye sebagai suatu gerakan sosial yang solid dan meraih perhatian publik luas dan pemerintah pusat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan organisasi mitra akan peranan strategis Komnas Perempuan dalam hal advokasi di tingkat pusat dengan pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu pengelolaan kampanye sendiri, berdasarkan hasil studi di lapangan, disimpulkan dapat dilakukan oleh organisasi mitra tanpa perlunya bantuan logistik atau alat kampanye dari Komnas Perempuan. Temuan evaluasi juga mendapati beberapa pelajaran, yaitu adanya perbedaan hasil capaian kampanye yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas masing-masing organisasi mitra dalam mengorganisir kampanye. Selain itu informasi kampanye yang disampaikan melalui slogan dan materi lain tidak sepenuhnya diingat oleh komunitas dan audiens. Pengetahuan audiens lebih ditekankan pada bentuk kegiatan yang pernah diikuti, terutama yang mengandung unsur seni dan budaya. Pemahaman mengenai jenis kekerasan terhadap perempuan terbilang masih terbatas, terutama di kalangan audiens. Untuk itu dari hasil temuan ini, perlu ada penyusunan strategi baru kampanye yang dapat menjangkau masyarakat umum lebih luas lagi dan efektif untuk membuat masyarakat dan pemangku kepentingan memahami pesan-pesan kampanye, tidak sekedar mengetahui akan tetapi tidak bereaksi. Untuk itu ada beberapa strategi yang menjadi rekomendasi tim evaluator untuk meningkatkan efektivitas K16HAKTP. Dalam perencanaan kampanye, sebaiknya pihak penyelenggara baik Komnas Perempuan maupun organisasi mitra di daerah, menciptakan pesan-pesan kampanye dan menyusun kegiatan yang sifatnya membangun motivasi para audiens. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan target audiens dengan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda-beda, kampanye sebaiknya menggunakan tailored approach atau pendekatan yang disesuaikan dengan karakter 30| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

masing-masing kelompok masyarakat yang dituju. Hal ini penting agar penyampaian isi dan pesan kampanye betul-betul dipahami oleh kelompok audiens, menarik perhatian, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye berikutnya. K16HAKTP yang diadakan selama 16 hari juga baiknya dikonsolidasi menjadi sebuah gerakan nasional yang peduli terhadap isu-isu sosial yang memiliki dampak pada perempuan. Untuk itu Komnas Perempuan, sebagai koordinator K16HAKTP di seluruh Indonesia, baiknya mengambil peran untuk meng-amplifikasi cerita-cerita kampanye dari daerah agar diketahui oleh media dan publik di tingkat nasional. Dengan ini Komnas Perampuan fokus untuk mengharmonisasikan kampanye dan menjadi agenda setter yang memayungi gerakan kampanye di daerah. Selain itu Komnas Perempuan baiknya tetap mengambil peran sebagai pengelola pengetahuan dengan cara menyediakan sumber-sumber informasi dan alat kampanye yang dikemas dalam bentuk campaign toolkit atau paket kampanye berisikan panduan, materi presentasi atau audio visual, dan desain atribut kampanye. Dengan demikian, organisasi mitra mendapat keleluasaan dalam menentukan atribut kampanye yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks di daerahnya masing-masing.


Lampiran 5 Lembar Evaluasi Kampanye

Ada berbagai aspek yang dapat dievaluasi pada K16HAKtP, yang paling sederhana adalah evaluasi dua pengukuran, yaitu: evaluasi proses (output) dan evaluasi dampak keluaran (outcomes). Evaluasi Proses (output) Hal yang diukur pada evaluasi proses adalah yang berhubungan dengan hasil langsung dari sebuah kampanye, biasa juga disebut sebagai "pengukuran upaya". Sebagai ilustrasinya adalah apa saja dan seberapa banyak yang dicapai dalam pengertian distribusi materi dan jangkauannya. Misalnya: berapa banyak orang yang datang di pertunjukan, atau berapa orang yang menggunakan kaos dan menempel stiker. Pada dasarnya, 'pengukuran upaya' tidak bisa memberi gambaran tentang efektifitas sebuah kampanye, meskipun dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah kampanye. Dalam evaluasi proses, ada 3 elemen pengukuran : 1. Distribusi Pengukuran distribusi adalah mengevaluasi produk kampanye mana saja yang berhasil disampaikan kepada target sasaran. Indikator: Termasuk di dalamnya adalah jenis dan jumlah materi yang disebarkan, termasuk juga iklan layanan masyarakat yang ada di media, brosur, selebaran, flyers, stiker dan materi kampanye lainnya. 2. Penempatan Penempatan yang dimaksudkan adalah misalnya penayangan iklan layanan masyarakat di media cetak maupun elektronik, namun hal ini hanya bisa diukur bila kita sebagai penyelenggara kampanye membeli jam tayang sehingga kita bisa turut menentukkan kapan iklan tersebut ditayangkan sehingga kita bisa mengevaluasi apakah penempatannya sudah sesuai dengan jam di mana target sasaran kita mendengarkan atau menonton iklan tersebut.


Indikator: berapa banyak berita yang dimuat tentang kampanye kita tersebut. Berapa kali radio memutarkan iklan layanan masyarakat tersebut, dan bila ada informasi lain yang didistribusikan. 3. Keterpaparan Keterpaparan adalah melihat sejauh mana target sasaran kita terpapar terhadap berbagai bentuk kampanye yang kita lakukan dan apakah mereka memberikan perhatian khusus kepada kampanye, biasanya diukur melalui sejauh mana mereka dapat mengingat pesan yang disampaikan atau mengenali materi dan pesan kampanye tersebut. Pengukuran ini melihat sejauh mana kampanye kita mendapat tempat atau masuk ke dalam perhatian target sasaran kita. Misalnya, materi kampanye yang dibuat oleh Komnas Perempuan dan dikirimkan kepada masing-masing mitra.

Evaluasi Dampak (outcomes) Hal yang diukur di sini adalah dampak atau efek dari kampanye terhadap apa yang terjadi pada target sasaran atau masyarakat sebagai hasil dari kampanye tersebut. Pengukurannya bisa sederhana sampai yang kompleks, umumnya dimulai dari sikap individu sampai kepada perubahan kebijakan tergantung pada sejauhmana kita merancang jangkauan kampanye kita, apakah pada perubahan perilaku individu atau sampai sejauh menggugah publik maupun kombinasi dari keduanya Berikut ini contoh dampak yang dapat kita evaluasi : 1. Pengetahuan/kepedulian: Hampir semua kampanye memiliki komponen membangun kepedulian, khususnya pada bagian awal. Biasanya, komponen ini menjadi dasar pijakan bagi kegiatan kampanye yang lainnya. Tetapkan pengetahuan apa yang ingin disampaikan pada target sasaran untuk membangun kepedulian terhadap pusat layanan terpadu. Maka nantinya dapatlah diukur dampak keberhasilan kepedulian mereka dari apa yang mereka ketahui dan laksanakan atas dasar pengetahuan tersebut. 2. Perilaku: Bagaimana perilaku seseorang setelah mendapatkan pengetahuan dan terbangun kepeduliannya. Haruslah ditetapkan perilaku apa yang ingin dihasilkan dari kampanye tersebut sebagai tolak ukurnya. Misalnya, masyarakat yang sudah peduli 33| K a m p a n y e 1 6 H a r i A n t i K e k e r a s a n t e r h a d a p P e r e m p u a n

terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan diharapkan untuk menyarankan atau mengantarkan korban ke layanan terpadu . Maka evaluasi dampak adalah pada dua tingkatan, berapa banyak orang yang peduli dan menyarankan mengantarkan korban dan berapa banyak korban yang datang ke layanan terpadu. 3. Kesadaran diri: Hal ini berhubungan dengan rasa percaya yang ada pada diri seseorang bahwa ia memiliki keinginan dan ketrampilan untuk melakukan perilaku tertentu dalam kondisi apa pun. Misalnya, perempuan korban kekerasan mampu untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa ia harus keluar dari situasinya dan mencari perlindungan serta pelayanan bagi dirinya maupun orang lain yang terkena dampak dari situasinya. Evaluasi untuk hal ini dapat dilihat pada berapa banyak korban yang datang untuk mencari pelayanan di layanan terpadu sebagai akibat dari kampanye yang telah dilakukan. 5. Perubahan kebijakan: Perubahan kebijakan dapat ditempatkan sebagai tujuan akhir jangka panjang dari sebuah kampanye publik – Menggugah Publik, atau dapat juga merupakan situasi yang ingin dicapai yang menjadi bagian dari kampanye tersebut. Evaluasi dapat melalui menetapkan langkah-Iangkah yang dilakukan ke arah tersebut, misalnya apakah sudah pernah ada percakapan formal yang membahas tentang perlunya kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan layanan terpadu, apakah sudah ada nota kesepakatan dari pihak-pihak terkait untuk membentuk layanan terpadu, ataukah ada pembicaraan pada tingkat propinsi tentang pembiayaan layanan terpadu melalui anggaran APBN. Tidak semua hal harus dan perlu untuk dievaluasi, sesuaikan dengan apa yang ingin dicapai dari kampanye. Oleh sebab itu penting sekali pada awal perancanaan kampanye, ditetapkan dengan jelas keluaran apa atau tujuannya yang ingin dicapai melalui kampanye ini. Berdasarkan tujuan inilah ditetapkan pembuatan atau rancangan evaluasi, evaluasi haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rancangan kampanye publik yang dilakukan.


Lembar evaluasi kampanye

Indikator

Output

Outcome

(+)

(-)

Keterangan


Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Recommend Documents