Cegah Kongkalingkong, BUMN akan IPO Harus Diperiksa
Rencana pemerintah yang akan melepas penawaran saham perdana delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke pasar modal mendapatkan respon positif dari pelaku pasar. Namun upaya untuk tidak mengulang kesalahan pada Initial Public Offering (IPO)i Krakatau Steel dan Garuda Indonesia yang penuh masalah, pemerintah diusulkan untuk melakukan Pemeriksaan Investigatifii terhadap BUMN yang bakal IPO. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia Haryajid Ramelan mengatakan, Pemeriksaan investigatif IPO BUMN dinilai langkah yang sah. Namun risikonya akan menghambat rencana pemerintah untuk menargetkan IPO, Haryajid sendiri menyatakan bahwa IPO BUMN memiliki nilai tambah tersendiri, tapi bila dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menghambat IPO. Menurut Haryajid, usulan Pemeriksaan Investigasi tidak akan mempengaruhi sahamiii BUMN di pasar. Sebaliknya, jika harga BUMN yang diawal sudah bagus tentunya akan menjadi rebutan pelaku pasar untuk membeli. Sementara pengamat pasar modaliv Budi Frensidy melihat, Pemeriksaan BPK terhadap BUMN yang IPO, ditunjukkan untuk lebih transparan. Karena dalam penetapan harga IPO, diakuinya banyak unsur kongkalingkong, Budi mengatakan bahwa kejadian IPO Krakatau Steel dan Garuda kemarin menjadi pelajaran berharga. Sebelum perusahaan melakukan IPO, terlebih dahulu melakukan due diligencev, dimana disini dapat terlihat kinerja perusahaan yang akan IPO. Karena, semua akan diperiksa dengan teliti sehingga harga yang dipatok sesuai dengan BUMN yang akan IPO. Kemudian, usulan penjamin emisivi swasta bisa terlibat dalam IPO BUMN, baik Haryajid dan Budi, keduanya menilai langkah maju. Pasalnya, selama ini para penjamin emisi dari swasta juga banyak yang bagus dari segi penjaminan dan pendanaan. Oleh karena
itu,
adanya
keterlibatan
penjamin
emisi
swasta
akan
menyemarakkan
pelaksanaan IPO BUMN. Hal senada juga disampaikan Lektor Kepala Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pancasila, Dr. Agus S. Irfani menjelaskan, jika ingin IPO BUMN terlaksana dengan baik maka penjamin emisi (underwriter) juga harus diseleksi dengan baik pula. Pasalnya, berkaca pada IPO PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Februari 2011 lalu, ketiga underwriter BUMN, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Securities, dan PT Bahana Sekuritas, harus menanggung beban besar dengan membeli kembali saham perusahaan
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
penerbangan plat merah itu. Agus menjelaskan bahwa sampai sekarang, Garuda masih merugi karena IPO mereka gagal, sehingga tiga underwriter harus menanggung beban. Padahal sudah jelas. Satu tahun sebelum IPO, Garuda masih merugi. Oleh karena itu, Agus menyarankan agar IPO BUMN tahun depan tidak hanya underwriter pelat merah tetapi juga underwriter swasta, baik lokal maupun asing. Selain itu, harus diperhatikan pula bahwa perusahaan BUMN yang ingin IPO harus sehat dan memiliki kapitalisasi pasarvii besar. Tujuannya untuk menggaet investorviii asing lebih besar lagi. Meski demikian, hal tersebut harus diseleksi juga. Pasalnya, investor asing yang diinginkan adalah yang sifatnya jangka panjang (investasi), bukan profit takingix atau jangka pendek. Karena investor jangka pendek bakal membuat pasar cenderung volatile (tidak stabil). Sebaliknya, investasi jangka panjang bisa meredam volatile. Agus memaparkan apabila dana asing tersebut ikut memperkuat nilai IPO maka dana itu akan dapat tertahan lebih lama dan dapat berdampak positif ke sektor riilx. Kemudian untuk meredam profit taking, dia menyoroti kinerja Bapepam-LK supaya harus lebih bekerja keras dalam membuat peraturan. Sebab, selama ini hal mendasar yang dialami pasar modal Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Seperti diketahui, di tengah membanjirnya modal asing ke BEI nilai penyerapan dana IPO di Indonesia tahun 2011 justru dilaporkan anjlok 55,47% dari Rp 29,68 triliun di 2010 menjadi hanya Rp 19,09 triliun pada akhir Desember 2011. Selain itu dukungan juga disampaikan analis pasar modal dari Managing Research Indosurya, Reza Priyambada soal perlunya Pemeriksaan BPK terhadap IPO BUMN. Menurutnya, Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk memastikan BUMN yang bakal IPO bersih, karena peran BPK dinilai penting dalam Pemeriksaan BUMN yang akan IPO, dengan tujuan untuk menghindari spekulasi di dalam BUMN yang telah masuk tahap IPO. Reza memaparkan, efektif atau tidaknya peran BPK dalam proses IPO sangat bergantung pada pihak yang melakukan pemeriksaan. Namun yang pasti, langkah ini dimaksudkan
agar
dalam
penentuan
harga
saham
antara
penjamin
emisi
dan
perusahaan benar-benar murni tanpa ada intervensi. Tentunya, impian tersebut juga harus didukung dari penjamin emisi yang kredibel dan benar-benar dalam posisi independent. Pasalnya, dalam menetapkan harga tentu tidak bisa dipungkiri adanya perbedaan pendapat antara pemilik dari sebuah perusahaan kepada penjaminnya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut, sebab, pihak penjamin telah memutuskan harga saham sesuai dengan apa yang dihitungkan dan tentunya realistis. Karena itu, otoritas yang telah didapatkan oleh penjamin tidak boleh disalahgunakan. Untuk itu, dpandang perlu suatu komitmen dari penjamin.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Dia juga mengakui, dalam penetapan harga saham IPO terkadang permintaan klien dan pihak penjamin tidak selalu mencapai kata sepakat. Dimana klien cenderung meminta harga yang ditetapkan lebih tinggi dari penawaran penjamin. Namun terlepas dari itu, penjamin atau (underwriter), perlu menanamkan komitmen dalam menciptakan BUMN IPO yang berkualitas dan sehat sehingga nantinya di masa mendatang dapat bersaing dengan perusahaan internasional IPO yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa, BUMN sebelum melakukan IPO harus terlebih dahulu dilakukan peringkat agar layak jual di pasar dan hal ini juga diperuntukkan agar tidak terlulang kegagalan IPO Krakatau Steel dan Garuda Indonesia. Terlebih, Presiden pernah meminta BUMN yang akan IPO harus kredibel dan bersih. Maka
merespon
hal
itu,
Indonesian
Pemeriksaan
Watch
(IAW) xi
Kementerian BUMN dan BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja
meminta
dan investigatif
pada beberapa perusahaan pelat merah terkait rencana IPO, yaitu PT Semen Baturaja, PT Pegadaian (Persero), dan PT Waskita Karya. Hal ini agar menghindari terjadinya kegagalan seperti pada IPO Krakatau Stell dan Garuda. Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus menyatakan bahwa langkah Kementerian BUMN menargetkan IPO kurang lebih tiga BUMN pada 2012 pada prinsipnya bisa saja lancar, apalagi dengan gaya kepemimpinan Pak Dahlan di BUMN. Namun, yang harus diperhatikan yaitu, selama proses administrasi dan penentuan harga. Hal ini dipandang penting karena, biasanya di wilayah inilah oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan sepihak bermain. Banyaknya pihak yang bermain dalam setiap IPO BUMN, disebutkan Iskandar, lantaran dalam proses tersebut ada kue besar yang biasa menjadi bancakan para oknum,
terlebih
mereka
(para
oknum)
tersebut,
sudah
sangat
paham
peta
permainannya. Terbukti, IPO yang membuat PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pada 2011, dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) pada 2011 jeblok. Sumber: Neraca.com ¾
Pemeriksaan investigatif merupakan bagian dari akuntansi forensik, yaitu aplikasi keterampilan/keahlian keuangan/akuntansi dan cara berpikir investigatif untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Hal ini memiliki makna bahwa hasil akuntansi forensik dapat dijadikan alat bukti untuk suatu tuntutan di pengadilan atau layak untuk menjadi perdebatan publik.
i.
ii.
IPO (Initial Public Offering) juga dikenal dengan istilah Go Public adalah kegiatan penawaran saham atau efek yang dilakukan oleh Emiten (Perusahaan yang akan Go-Public) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undangundang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Pemeriksaan Investigatif adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menyimpulkan secara akurat dan kuat adanya petunjuk penyimpangan mengenai suatu permasalahan yang ditemukan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
iii.
Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan; memberikan hak atas deviden sesual dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan (stock). iv. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi (capital market). v. Due deligence adalah Pemeriksaan langsung terhadap bank yang memberikan hak kepada pemeriksa untuk meminta konfirmasi kepada manajemen bank mengenai kebenaran laporang keuangan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan bank di Indonesia, istilah ini diartikan sebagai audit keuangan terhadap bank dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi bank. vi. Emisi adalah penerbitan surat berharga untuk dijual oleh suatu perusahaan kepada umum. Penjamin Emisi adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa surat berharga yang tidak dijual. vii. Kapitalisasi Pasar adalah nilai wajar suatu perusahaan yang diukur dengan nilai pasar dari saham yang beredar. viii. Investor adalah penanam modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pihak yang melakukan pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan (investment). ix. Profit taking (ambil untung) adalah tindakan investor dengan menjual aset/surat berharga pada saat harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. x. Sektor riil adalah kegiatan produktif yang menghasilkan barang/jasa.
¾ Tujuan utama IPO adalah untuk mendapatkan untuk mendapatkan dana segar, apakah itu untuk melakukan ekspansi, pembayaran hutang, akuisisi, dll. ¾ Manfaat IPO bagi emiten:
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
1.
IPO
memberikan
pemilik sekaligus
kesempatan pengawas
bagi
dari
masyarakat
jalannya
luas
perusahaan
untuk
menjadi
sesuai
dengan
ketentuan UU 2.Dengan
IPO
transparan
dan
perusahaan
menjadi
lebih
dana
yang
terbuka
3. Konflik internal bisa lebih diminimalisasi 4.Perusahaan relatif
akan
mendapatkan
cepat
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
segar
