CATATAN KRITIS PERTEMUAN PARA AHLI DAN PIHAK TERKAIT KKPD KABUPATEN BERAU Hari dan Tanggal Waktu Tempat Peserta
: Rabu, 1 Mei 2013 : Pukul 09.00 - 17.30 Wite : Balai Mufakat, Kabupaten Berau, Tanjung Redeb : Daftar hadir terlampir
A. Latar Belakang: Urgensi Pengusulan Penetapan Kawasan Konservasi Berau 1. Rancangan UU perubahan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berpotensi meniadakan kewenangan pengelolaan Kabupaten/Kota atas wilayah laut 2. Sejarah konservasi laut daerah di Indonesia identik dengan sejarah inisiatif konservasi laut daerah di Kabupaten Berau 3. Pemerintah Pusat mendorong dan mengharapkan agar Kawasan Konservasi Kabupaten Berau dapat segera disepakati untuk dapat diusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan. 4. Kawasan Pesisir dan Perairan di Kabupaten Berau merupakan salah satu dari 11 wilayah yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Menteri Kelautan Perikanan sebagai kawasan konservasi pada tahun 2013 5. Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Berau merupakan komitmen Negara Republik Indonesia kepada dunia, melalui pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006 dalam Conference on Convention on Biological Diversity di Brazil 6. Pertemuan ahli dan pihak terkait dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Berau B. Hal-hal Penting dari Hasil Pertemuan 1. Direktorat tata ruang pesisir dan laut - Kementerian Perikanan dan Kelautan menyatakan tidak ada keharusan menyelesaikan RZWP3K terlebih dahulu baru kemudian menyelesaikan penetapan Kawasan Konservasi Perairan maupun Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Proses bisa dilakukan sebaliknya yakni penetapan Kawasan Konservasi terlebih dulu kemudian menyusun RZWP3K yang mengakomodir Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan. 2. Menurut Badan Informasi Geospasial, jarak pulau-pulau kecil Kabupaten Berau memiliki jarak yang lebih besar dari 12 mil laut dari garis pantai pulau utama, maka batas kewenangan laut Kabupaten Berau memiliki ‘fenomena donat’ dimana di dalam laut kewenangan Berau terdapat kewenangan Provinsi dan Pusat
3. UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengatur batas pesisir melainkan batas pengelolaan Provinsi dan Kabupaten atas wilayah lautnya, menurut telaah akademis disarankan agar Pemda Berau mengajukan permohonan untuk melimpahkan kewenangan laut provinsi dan pusat kepada kabupaten 4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diperlukan untuk memberikan pengaturan yang jelas guna menghindari berbagai kepentingan di wilayah pesisir dan laut, RZWP3K memiliki tingkat kepentingan dan kedudukan yang sama dengan RTRW Kabupaten 5. Langkah yang perlu diambil dalam tindak lanjut Kawasan Konservasi Perairan maupun Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah melanjutkan ke proses PENETAPAN. Apabila nantinya terjadi pengurangan luasan kawasan konservasi yang akan ditetapkan, maka diperlukan penjelasan terhadap keputusan pengurangan tersebut. 6. Masyarakat di Kampung Tanjung Batu dan Kecamatan Biduk-biduk telah mencadangkan kawasan seluas 21.000 hektar dan 67.000 hektar yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan Surat Kesepakatan Kecamatan. Perwakilan masyarakat menghendaki agar kawasan konservasi laut yang telah lama diinisiasi oleh masyarakat dapat segera ditetapkan untuk mendapatkan kekuatan hukum 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Berau telah melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Berau dengan istilah Daerah Perlindungan Laut (DPL) di beberapa daerah di Kabupaten Berau. 8. Kawasan Konservasi di wilayah Laut di Kabupaten Berau lebih sesuai dikategorikan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K). Bila melihat visi Kabupaten Berau, penamaan yang sesuai dengan semangat Kabupaten Berau adalah “Taman Pesisir” atau “Taman Pulau-Pulau Kecil” yang merupakan kawasan konservasi yang dapat dimanfaatkan dengan mendorong kegiatan dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. 9. Mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Berau yang memiliki pesisir yang masih alami dengan sedikit pulau-pulau kecil maka penamaan Kawasan Konservasi lebih cenderung kepada “Taman Pesisir”. 10. Luasan Kawasan Taman Pesisir di Kabupaten Berau yang diusulkan berdasarkan kajian RZWP3K yang diperkuat dengan data pemantauan terbaru, memiliki luas lebih kurang lebih 300.000 Hektar (1/4 dari luas Kawasan Konservasi Laut yang dicadangkan sesuai Perbup No.31 tahun 2005). C. Tindak Lanjut yang Diperlukan 1. Dalam tindak lanjut penetapan Taman Pesisir Kabupaten Berau, Pemerintah Kecamatan mengharapkan sebelum adanya penetapan zonasi rinci wilayah laut, perlu dilakukan sosialisasi agar terdapat penyamaan persepsi kepada masyarakat lokal yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan
2. Berdasarkan hasil diskusi dan masukan para ahli, jajaran pemerintah Kabupaten Berau beserta pihak-pihak terkait memandang perlu untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati No 31 tahun 2005 tentang Pencadangan kawasan konservasi laut Berau menjadi Taman Pesisir Kabupaten Berau 3. maka tindak lanjut yang diperlukan untuk pengusulan Taman Pesisir Kabupaten Berau ada 4: a. Pengusulan luasan yang mencakup kawasan penting dan zonasi, berdasarkan data pengamatan tahun 2004-2013 (update data terbaru) dan dengan memasukkan usulan masyarakat dan inisiasi daerah perlindungan laut; b. Penetapan Unit Pengelola oleh Bupati; c. Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Pesisir Kabupaten Berau; d. Pengusulan oleh Bupati kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan Taman Pesisir Kabupaten Berau, dengan Pengelolaan yang dilakukan oleh Unit Pengelola di tingkat Kabupaten. 4. Pemerintah Berau dikoordinasi oleh DKP dan didukung oleh pihak terkait akan segera menyelesaikan proses konsultasi internal dan kepada kecamatan untuk percepatan penetapan Taman Pesisir Kabupaten Berau. Diharapkan penetapan Taman Pesisir dilakukan sebelum penetapan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 yang berpotensi menghilangkan kewenangan kabupaten atas wilayah laut. 5. Alternatif yang dapat ditempuh untuk pengaturan tata ruang di wilayah laut Kabupaten Berau: Alternatif 1. RZWP3K dapat disatupadukan ke dalam PERDA RTRW Kabupaten Berau. Alternatif 2. Penyusunan tersendiri PERDA RZWP3K Kabupaten Berau. RZWP3K Kabupaten Berau tersusun oleh pola dan struktur ruang dengan mempertimbangkan RTRW Provinsi maupun RTRW Nasional. Mekanisme dapat ditempuh dalam 2 cara: untuk alternatif 1 adalah memasukkan RZWP3K dalam RTRWK, sedangkan pada alternatif 2 adalah penyusunan dan penentapan tersendiri Perda RZWP3K serta mencantumkan klausul dalam Perda RTRW.
Lampiran : Daftar hadir
