Capacity Building Workshop on Supporting Employability of Persons with Disability Accessible Infrastructure, Transportation Click to add text and Technology
Perundangan.
UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Uud 1945 Pasal 28 I Ayat 2, Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
2016
UNESCO
Perundangan – UU 22/2009 , UU no 22/2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang‐ Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak‐anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. 2016
UNESCO
Perundangan UU 22/2009 ,
2016
Pasal 25 ayat 1.g Setiap Jalan yang digunakan untuk LaluLintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat. Pasal 45 ayat 1.e Fasilitas pendukung LaluLintas dan Angkutan Jalan, memiliki fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. UNESCO
Perundangan UU 22/2009 ,
2016
Pasal 93 ayat 2.c Manajemen dan rekayasa lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian kemudahan pagi penyandang cacat. Pasal 242 ayat 1 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak‐anak, wanita hamil, dan orang sakit. UNESCO
Perundangan UU 22/2009 .
2016
Pasal 242 ayat 2 Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan.
UNESCO
Perundangan UU 8/2016 ,
2016
Pasal 1 ayat 8 Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
UNESCO
Perundangan UU 8/2016 ,
2016
Pasal 24 b, Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses;
UNESCO
Perundangan UU 8/2016 ,
Pasal 105, (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan. (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
2016
UNESCO
Perundangan UU 8/2016 ,
Pasal 107, Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
2016
UNESCO
Perundangan KM Hub 71/1999 , KM Perhubungan no 71/1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat Pasal 6 ayat 2, Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang cacat dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain; 2016
UNESCO
Perundangan KM Hub 71/1999 .
2016
c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal; d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum; e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket; f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille); UNESCO
Perundangan PM PU 30/2006 , PM Pekerjaan Umum no 30/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Maksud: Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. 2016 UNESCO
Perundangan PM PU 30/2006 , Tujuan Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang cacat dan lansia diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dan lansia.
2016
UNESCO
Perundangan PM PU 30/2006 , Asas Fasilitas dan Aksesibilitas 1)Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. 2)Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 3)Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 4)Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. 2016
UNESCO
Perundangan PM PU 30/2006 ,
2016
UNESCO
Perundangan PM PU 30/2006 ,
2016
UNESCO
Perundangan PM PU 3/2014 , PM Pekerjaan Umum no 3/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Jalur Pejalan Kaki Jalur pejalan kaki adalah ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan. 2016
UNESCO
Perundangan PM PU 3/2014 ,
2016
UNESCO
Perundangan PM PU 3/2014 , Persyaratan khusus ruang bagi pejalan kaki yang mempunyai keterbatasan fisik (difabel) yaitu sebagai berikut: 1) jalur pejalan kaki memiliki lebar minimum 1.5 meter dan luas minimum 2,25 m2; 2) alinemen jalan dan kelandaian jalan mudah dikenali oleh pejalan kaki antara lain melalui penggunaan material khusus; 3) menghindari berbagai bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan seperti jeruji dan lubang; 4) tingkat trotoar harus dapat memudahkan dalam menyeberang jalan; 2016
UNESCO
Perundangan PM PU 3/2014 , 5) dilengkapi jalur pemandu dan perangkat pemandu untuk menunjukkan berbagai perubahan dalam tekstur trotoar; 6) permukaan jalan tidak licin; dan 7) jalur pejalan kaki dengan ketentuan kelandaian yaitu sebagai berikut: a) tingkat kelandaian tidak melebihi dari 8% (1 banding 12); b) jalur yang landai harus memiliki pegangan tangan setidaknya untuk satu sisi (disarankan untuk kedua sisi). Pada akhir landai setidaknya panjang pegangan tangan mempunyai kelebihan sekitar 0,3 meter; c) pegangan tangan harus dibuat dengan ketinggian 0.8 meter diukur dari permukaan tanah dan panjangnya harus melebihi anak tangga terakhir; d) seluruh pegangan tangan tidak diwajibkan memiliki permukaan 2016 UNESCO yang licin; dan e) area landai harus memiliki penerangan yang cukup.
Perundangan PM PU 3/2014 . Ketentuan untuk fasilitas bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus yaitu sebagai berikut: 1) ramp diletakan di setiap persimpangan, prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki pintu keluar masuk bangunan atau kaveling, dan titik titik penyeberangan; 2) jalur difabel diletakkan di sepanjang prasarana jaringan pejalan kaki; dan 3) pemandu atau tanda‐tanda bagi pejalan kaki yang antara lain meliputi: tanda‐tanda pejalan kaki yang dapat diakses, sinyal suara yang dapat didengar, pesan‐pesan verbal, informasi lewat getaran, dan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringatan. Ketentuan mengenai standar penyediaan jalur pejalan kaki berkebutuhan khusus secara lebih rinci mengacu pada pedoman mengenai teknis
fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. 2016
UNESCO
Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional
2016
Sebuah Gerakan Nasional yang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk peduli terhadap kebutuhan aksesibilitas untuk disabilitas dan lansia. GAUN dideklarasikan pada tanggal 4 Juni 2000 di stasiun Gambir, Jakarta di hadapan Presiden Abdul Rahman Wahid. Ada sekitar 21 kemudahan yang dibangun menjadi percontohan. Pada 3 Juni 2010 PPCI, HWCI dan KomNasHAM mencoba menggaungkan kembali gerakan ini dengan audit aksesibilitas bus umum. GAUN 2015, mengubah strategi dengan melakukan pendekatan pada pemegang kebijakan dari tingkat Nasional sampai pelaksana di lapangan. Melakukan advokasi serta audit lapangan secara aktif, dari awal dan secara berkelanjutan. UNESCO
Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional ,
2016
GAUN 2010
UNESCO
Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional ,
2016
Menko Maritim
UNESCO
Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional ,
2016
Kepala Dinas Teknis terkait
UNESCO
Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional ,
2016
Peresmian Portal 'S'
UNESCO
Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional ,
2016
Audit
UNESCO
Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional .
2016
Membangun transportasi yang bermartabat.
UNESCO
Komunitas SuaraTransJakarta
Komunitas Pengguna bus TransJakarta
Mendeklarasikan diri sebagai sebuah komunitas pada Sept 2007.
Visi : Mewujudkan budaya baru dalam bertransportasi.
2016
Misi : 1. memberdayakan masyarakat untuk transportasi yang beretika. 2. membangun komunikasi dengan pihak terkait 3. menguatkan peran Komunitas sebagai mitra 4. memperjuangkan tercapainya SPM
UNESCO
Komunitas STJ ,
2016
Bus padat penumpang dan tidak teratur
UNESCO
Komunitas STJ ,
2016
Kursi Prioritas dan ruang bagi kursi roda.
UNESCO
Komunitas STJ ,
2016
Pintu halte
UNESCO
Komunitas STJ ,
2016
Audio, visual dan guiding block.
UNESCO
Komunitas STJ .
2016
Ramp dari bus atau dari halte.
UNESCO
Jakarta Barrier Free Tourism
2016
It is a self funded activity that aim to increase public awareness on the rights of people with disabilities #IndonesiaAksesibel
UNESCO
Jakarta Barrier Free Tourism ,
Berawal dari perhatian terhadap fasilitas dan prilaku publik yang seringkali menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat menikmati kebebasan dan produktifitas. Kegiatan wisata bersama penyandang disabilitas ini merupakan salah satu wujud edukasi terhadap semua kalangan tentang disabilitas. Diadakan sekali dalam sebulan, terbuka untuk umum, menggunakan transportasi umum, berani menjalani tantangan tetapi mengasyikkan, Menambah wawasan, menjadi agen perubahan, serta meluaskan jaringan.
Dimulai sejak bulan Maret 2012 setiap bulannya.
Kegiatan ini cair dan swadaya,
Pesertanya terdiri dari penyandang disabilitas maupun non 2016 penyandang disabilitas. UNESCO
Jakarta Barrier Free Tourism ,
2016
Fasilitas *
UNESCO
Jakarta Barrier Free Tourism ,
2016
Edukasi*
UNESCO
Jakarta Barrier Free Tourism ,
2016
Tantangan*
UNESCO
Jakarta Barrier Free Tourism ,
2016
Agen perubahan*
UNESCO
Jakarta Barrier Free Tourism ,
2016
Agen perubahan*
UNESCO
Jakarta Barrier Free Tourism .
2016
Meluaskan Jaringan*
UNESCO
Komite Untuk Aksesibilitas Transportasi
2016
Kelompok advokasi untuk menjawab kebutuhan transportasi yang aksesibel. Dibentuk pada tahun 2016 ini , sehubungan dengan pengadaan bus dengan lantai rendah di Jakarta. Bekerjasama dengan IndII dan TransJakarta.
UNESCO
KUAT ,
2016
Design bus dengan lantai rendah.
UNESCO
KUAT .
2016
Survei lapangan.
UNESCO
Penutup
Proaktif
Partisipatif
Partnership
Terima kasih 2016
UNESCO
