CAPACITY BUILDING: UNIT PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE DI PASAR BUNDER KABUPATEN SRAGEN

Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 137 - 152

ISSN. 1907-0489 Oktober 2015

CAPACITY BUILDING: UNIT PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE DI PASAR BUNDER KABUPATEN SRAGEN CAPACITY BUILDING: GOVERNANCE PERSPECTIVE ON WASTE MANAGEMENT UNIT IN SRAGEN BUNDER MARKET Kristina Setyowati, Didik Gunawan S,Faizatul Ansoriyah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret [email protected]

ABSTRAK Sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Perspektif Governance, dengan melibatkan tiga pilar pemerintah, Yayasan Danamon Peduli dan Warga pasa ( pedagang pasar) diharapkan dapat mencapai Efektifitas Pemberdayaan Unit Pengelolaan Sampah. . Untuk lebih memberdayakan Unit pengelolaan sampah , melalui capasity building diharapkan adanya penguatan pada pengetahuan dan kemampuan manajerial serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kata kunci : Pemberdayaan, Capacity building, Governance ABSTRACT Public waste has become national problems. As part of solving the problem the management of public waste needs to be comprehensive and integrated so the processed public waste able to provide economic benefits, healthy for people, safe for the environment and not to forget also able to change people's behavior. Governance perspective is involving three pillars: government, private and citizens. In this study this parties were represented by Sragen Regency Government as government, Danamon Peduli Foundation as private and small scale vendors as citizens. All of which were expected to bring effectiveness in empowering waste management unit. Partnership and capacity building are expected to strengthen the knowledge as well as managerial capability and capacity in the traditional market waste management. This article aims to describe the waste management with governance perspectibe in Bunder traditional market, Sragen, Indonesia.

137

Spirit Publik Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Hal.137-152

Pertambahan

jumlah

penduduk, perubahan pola konsumsi,

pemukiman,

jumlah

timbulan

persawahan,

sungai dan lautan.

dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan

hutan,

Sampah permasalahan

menjadi nasional

sehingga

perlu

dilakukan

sampah, jenis, dan keberagaman

pengelolaannya

karakteristik sampah. Meningkatnya

secara komprehensif dan terpadu dari

daya

hulu ke hilir

beli

masyarakat

terhadap

agar memberikan

berbagai jenis bahan pokok dan hasil

manfaat secara ekonomi, sehat bagi

teknologi serta meningkatnya usaha

masyarakat,

atau

penunjang

lingkungan serta dapat mengubah

pertumbuhan ekonomi suatu daerah

perilaku masyarakat. Sebagian besar

juga memberikan kontribusi yang

sampah kota yang dihasilkan di

besar terhadap kuantitas dan kualitas

Indonesia tergolong sampah hayati.

sampah yang dihasilkan.

Sebagai contoh

kegiatan

dan

aman

bagi

kota Jakarta, pada

Kehadiran sampah sebagai

tahun 1985 menghasilkan sampah

buangan dari aktifitas domestik,

sejumlah 18.500 m3 per hari dan

komersil maupun industri tidak bisa

pada tahun 2000 meningkat menjadi

dihindari, bahkan semakin kompleks

25.700

dan meningkat kuantitasnya sejalan

sampah yang tergolong hayati ini

dengan perkembangan ekonomi dari

adalah di atas 65 % dari total

waktu

sampah. Melihat komposisi dari

ke

volume

waktu.Meningkatnya timbunan

memerlukan Pengelolaan

sampah

sampah

m3

per

hari.

Rata-rata

sumber asalnya maka sebagian besar

pengelolaan.

adalah

yang

sampah dapur, maka jenis sampah ini

tidak

sisa-sisa

akan

pengelolaan sampah yang ramah

terdegradasi oleh mikroorganisme

lingkungan

dapat

yang berlimpah di alam ini, dan

negatif

berpotensi pula sebagai sumberdaya

terhadap kesehatan juga akan sangat

penghasil kompos, metan dan energi.

menimbulkan

akan

dampak

mengganggu

kelestarian

lingkungan

baik

138

membusuk,

dari

mempergunakan metode dan teknik

selain

cepat

makanan

atau

fungsi

Sekalipun di Indonesia secara

lingkungam

legal telah ada payung hukum yang

Kristina Setyowati ,Didik Gunawan S,Faizatul Ansoriyah : Capasity Building :UnitPengelolaan Sampahdalam Perspektif Governancedi Pasar Bunder Kabupaten Sragen

mengatur pengelolaan Sampah, yaitu

pembiayaan, karena pembutuhkan

diatur dalam Undang-Undang Nomor

biaya

18 tahun 2008, dalam pasal 4

konstruksi,

disebutkan bahwa: Pengelolaan

pemeliharaan.

sampah

bertujuan

meningkatkan

untuk kesehatan

masyarakat

dan

kualitas

lingkungan

serta

menjadikan

sampah

sebagai

sumber

daya.

tinggi

untuk

investasi,

operasi

dan

garis

besar

Secara

permasalahan pengolahan sampah di perkotaan, terkait dengan 1) Keterbatasan dana, prioritas

rendahnya

dan

perhatian

Kemudian ditindak lanjuti dengan

pemerintah maupun pmerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri

daerah

nomor 33 tahun 2010, yaitu: “bahwa

persampahan, sehingga anggaran

dalam

untuk

rangka

mewujudkan

terhadap

problem

pelayanan pengolahan

lingkungan yang sehat dan bersih

sampah, pengadaan/ penggantian

dari

prasrana dan sarana,

sampah,

penanganan

perlu

dilakukan

sampah

secara

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir”.

operasional,

biaya

biaya

perawatan

sangat kurang. 2) Keterbatsan Kapasitas Cakupan

Permasalahan

Sampah,

pelayanan, dengan keterbatasa

bukannya hanya menjadi masalah di

anggaran,

kota –kota besar saja, namum juga

keterbatasan cakupan pelayanan,

menjadi masalah di daerah-daerah

metode pengolahan dan proses

seluruh

pengolahan

itu

sampah di TPA adalah akibat hampir

ketersediaan

armad

semua

ketersediaan

Indonesia

Indonesia.

pemerintah masih

Penumpukkan

daerah

di

menganut

menyrbabkan

sendiri

(

angkut,

peralatan)

.

Disampung

itu

paradigma lama penanganan sampah

daerah

belum

kota, yang menitikberatkan hanya

menerapkan standar pelayanan

pada pengangkutan dan pembuangan

minimal, karena pada umumnya

akhir. TPA dengan system lahan

belum

urug saniter yang ramah lingkungan

sampah.

ada

SOP

pemerintah mampu

pelayanan

ternyata tidak ramah dalam aspek

139


Untuk

mengatasi

permasalahan tersebut, sudah saatnya

proposional

yang

lebih

lingkungan.Konsep

Permasalahan

pengelolaan

pasar Bunder Sragen, nampaknya

diterapkan,

pengolahan

yaitu

dengan

sampah

daur

pengelolahan

sampah Di Sragen, lebih fokus di

sudah

maksimasi

dan

bernuansa

sampah yang terpadu sudah saatnya

meminimalisasi

efektif

efisien.

pemerintah daerah mengubah pola pikir

secara

serta

ulang

dan

mulai

mengarah

sampah

terpadu.Penglolaan saja

pada

sampah bukan

menjadi

tanggungjwab

pengomposan disertai TPA yang

pemerintah

ramah lingkungan.Paradigma baru

(dalam hal ini Dinas Perdagangan)

penanganan sampah lebih merupakan

akan

satu siklus yang sejalan dengan

masyarakat (pedagang pasar) dan

konsep ekologi. Energi baru yang

pihak swasta (yayasan Danamon)

dihasilkan

peduli.

dari

hasil

penguraian

sampah maupun proses daur ulang dapat

dimanfaatkan

mungkin.

sudah

melibatkan

Pengelolaan sampah di Pasar Bunder Sragen, ditangani oleh 2

rangka

unit, yaitu UPS (Unit Pengelola

secara

Sampah)

sampah

komprehensif

tetapi

seoptimal

Dalam

penanganan

kabupaten Sragen saja

unit

yang

terpadu,

mengolah sampah organik menjadi

hukum,

kompos. Sedangkan unit lain adalah

dan

“Bank Sampah” , merupakan ikut

kewenangan pemerintah ( Pemda)

berperan dalam menciptakan kondisi

peran masyarakat dan dunia usaha.

pasar bunder yang bersih dan sehat

Penanganan

melalui pengelolaan sampah non

diperlukan

dan

merupakan

kepastian

kejelasan

tanggungjawab

pengelolaan

sampah

bukan lagi menjadi tanggungjawab

organik,

pemerintah saja, akan tetapi juga

pengelolaan

menjadi

pengumpulan

tanggungjawab

banyak

pihak. Dengan keterlibatan banyak pihak sampah

/stakeholder dapat

secara

sampah, sampah

Namun,

dari adalah untuk

dalam

keberlanjutannya, hingga saat ini masih

140

itu,

dijadikan uang”.

pengelolaan

berjalan

disamping

banyak

persoalan

atau


permasalahan yang dihadapi oleh

Governance

hanya

akan

UPS dan Bank Sampah Manunggal

terwujud jika muncul kolaborasi,

Di Pasar Bunder Sragen, permasalah

kemitraan, dan jejaring

tersebut antara lain : 1) Keterbatasan

elemen-elemen governance, yaitu

anggaran,

negara,

minimnya

operasional

biaya

UPS; 2).Keterbatasan

sektor

antar

swasta

dan

masyarakat sipil. Jejaring menjadi

pengetahuan dan ketrampilan, baik

ciri

untuk Bank Sampah Manunggal

organisasi modern saat ini, baik

maupun

UPS

organisasi

kemampuan

manajerialnya;

Keterbatasan yang

dimiliki

,

termasuk

penting

dari

pengembangan

swasta

atau

3).

publik.Peran negara tidak lagi

sarana/prasarana

hanya menjalankan fungsi-fungsi

UPS ( misalnya :

regulatif,

melainkan

hanya

tidak adanya sarana angkutan yang

menjalankan

memadai) sedangkan untuk Bank

Dengan

Sampah (tidak tersedianya tempat

menurut versi Bank Dunia hanya

arsip

bisa

sehingga

kegiatannya dengan

tidak terdokumentasi

baik).

pedagang masih dalam

administrasi

4).

Partisipasi

rendah, terutama

mensuport

sampah,

seringkali belum dipilah-pilah. Dalam paper ini mengkaji bagaimana memberdayakan kedua unit

pengelola

sampah

dengan

melalui perpektive governance , yaitu bagaimana

dan siapa yang

terlibat dalam pengelolaan sampah

fungsi fasilitatif.

demikian,

ditegakkan

governance

dengan

melibatkan aktor-aktor non negara seluas-luasnya membatasi

dan

dengan

intervensi pemerintah

(Pratikno, 2005). Hal ini dipertegas oleh

Helu

(1997:

2-4)

Bentuk

interaksi Negara / pemerintah dengan aktor lainnya

dapat digambarkan,

dalam Model segitiga Helu, yang menempatkan negara (pemerintah) sebagai aktor utama yang memiliki status khusus. Konsepsi

di pasar Bunder.

jalan

governance

mengenai

menjadi

dasar

atas

Pemberdayaan Unit Pengelolaan

perwujudan kemitraan antara Unit

Sampah

Pengelola Sampah (UPS dan Bank

Governance

dalamPerspektif

Sampah) dan

pemerintah daerah

141


dengan pihak swasta. Sebagaimana

daerah dapat melakukan kerja sama

dimanatkan dalam UU no 18 tahun

antarpemerintah

2008 Tentang Pengolahan Sampah

pemerintah daerah bermitra dengan

dan Peraturan

badan

Menteri Dalam

usaha

daerah

dalam

atau

pengelolaan

Negeri no 33 tahun 2010 Tentang

sampah”.

Pedoman

Masyarakat diatur dalam pasal 33 -

Pengolahan

Sampah.

Bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah

bisa

Sedangakan

peran

35.

melakukan

Dalam

langkah

kerjasama antara daerah maupun

pemberdayaan pengelolaan sampah

menjalin kemitraan dengan pihak

dalam perspektif Governance ini di

swasta.

perlukan

Dalam Pasal 7 (c) Dalam

peran

pedagang

pasar,

penyelenggraan

pengelolaan

peran atau keterlibatan pedagang

Sampah, pemerintah

mempunyai

pasar meliputi :

kewenangan dan

:

“memfasilitasi

mengembangkan

kerja

sama antar daerah, kemitraan dan

jejaring

pengelolaan

a.

b.

sampah

Pembiayaan

dan

c.

sebagaimana

sampah.

(1)bersumber

dari

ayat anggaran

pengangkutan,dan

(willingness to pay) yang tinggi terhadap

pada

pengumpulan,

Masyarakat memiliki kesadaran

(2)

dimaksud

kegiatan

pengolahan sampah; dan

membiayaipenyelenggaraan

pengelolaan

dalam

pemilahan,

lanjut dalam pasal Pasal 24(1)

wajib

Aktif

pengurangan,

Lebih

Pemerintah dan pemerintah daerah

kebersihan

lingkungan;

dalam

sampah”.

Menjaga

d.

biaya

pemberian

pengelolaan

saran,

usul,

pengaduan, pertimbangan, dan

pendapatan dan belanjanegara

pendapat

serta anggaran pendapatan dan

peningkatan pengelolaan sampah

belanja daerah.

di wilayahnya.

Sementara

upaya

dalam

Permendagri no 33 tahun 2010 kerjasama

dalam

dan kemitraan diatur

dalam pasal Pasal 26 : ”Pemerintah

Sementara keterlibatan pihak Swasta,

sangat

diperlukan

dalamlangkah pemberdayaan dalam pengelolaan sampah di Pasar Bunder

142


ini, adapun peran yang Swasta yang sangat diperlukan meliputi : 

tehnis pengolahan sampah (mulai dari pengumpulan/pengangkutan, incinerator, daur ulang, landfill, yang

dilakukan

professional,

dengan

transparan

dan

dari

kinerja

pemerintahan,

dengan

memusatkan

perhatian

pada

dimensi

sumber

pengembangan daya

manusia,

penguatan

organisasi, reformasi kelembagaan atau lingkungan” ( dalam Keban, 1999).

danaccountable. 

efektivitas

responsivitas

Bantuan Dana opearsioanl dan

dll)

efisiensi,

Diperlukan perangkat kebijakan

Capacity building pada unit

dalam pengelolaan sampah oleh

pengelola sampah di pasar Bunder

swasta seperti kemudahan dalam

Sragen, yaitu

memenuhi ketentuan dan adanya

Sampah (UPS) dan Bank Sampah

intensif

Manunggal

yang

menarik

dari

(Unit Pengolahan

adalah

bagaimana

pemerintah terhadap swasta yang

membangun kapasitas kelembagaan

melakukan

yang mencakup

bisnis

pengolahan

terutama

sampah.

dalam

organisasi Capacity

Building

Pemberdayaan

:

Unit

dalam

Pengelola

Dalam rangka untuk lebih memberdayakan

unit pengelolaan

sampah di Pasar Bunder Sragen, maka

langkah

yang

dilakukan

adalah dengan melakukan Capacity building pada unit –unit pengelola sampah. Menurut Grindel capacity building

didefinisikan

“serangkaian ditujukan

strategi untuk

sebagai yang

meningkatkan

aspek,

pengembangan

dan manajemen; dan

pengembangan

sumber

daya

manusia. a.

Sampah

beberapa

Pengembangan Organisasi dan Manajemen Tantangan kelembagaan UPS dan Bank Sampah

diantaranya

adalah

bagaimana

menciptakan Perencanaan yang baik,

pengangaran,

pengorganisasian,

koordinasi,

kominikasi

dan

pengawasan

terhadap

kegiatan

dilakukan stakeholders,terutama

yang seluruh para

143


pengelola dan pihak pemerintah

pemberdayaan masyarakat muncul

maupun pihak mitra.

sebagai tanggapan atas kenyataan

b. Pengembangan Manusia

Sumber

pelatihan,

penyuluhan, edukasi

sosialisasi

dan

sebagai

ketenaga

dalam meningkatkan

pengetahuan

danketrampilan

dibutuhkan

termasuk

personil,

di

dalamnya

peningkatan

kemampuan

menerapkan teknologi tepat guna untuk

masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil dan terbelakang .

proses

pengembangan kerjaan

adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara

Diperlukan

yang

Daya

meningkatkan

produktivitas kerja.

Pemberdayaan ditentukan

oleh

pemberdayaan Menurut

konsep

Prijono

Pranarka

proses pentahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu : (1).

tahap

inisiasi, dimana pemberdayaan pada tahap ini berasal dari pemerintah , dan untuk rakyat;

(2). Tahap partisipatoris, dimana

masyarakat

pemberdayaan

sebenarnya

pada

pemerintah

kata

dan

.

(1996: 2) menyatakan ada tiga

Pemberdayaan mengacu

pentahapan

masyarakat

oleh pemrintah

Sedangkan

juga

berasal

dari

bersama

masyarakat,

pemerintah

bersama

empowerment , yaitu upaya untuk

oleh

mengaktualisasikan

yang

masyarakat; (3). Tahap emansipasi,

Konsep

dimana pemberdayaan berasal dari

pemberdayaan

masyarakat

rakyat ,oleh rakyat , dan untuk

mencakup

community

rakyat dan didukung pemerintah

dimiliki

potensi

masyarakat.

pengertian

development masyarakat

(pembangunan )community

based

development ( pembangunan yang bertumpu pada masyarakat ) dan community

driven

development

(pembangunan yang diarahkan atau digerakkan masyarakat ) (Randy & Riant,

144

2007:74-75).

bersama masyarakat.

Paradigma

Sementara

menurut

Sulistiyani (2004: 83) tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat , meliputi :

(1)

tahap

pembentukan

penyadaran perilaku

dan

menuju

perilaku sadar dan peduli sehingga


merasa membutuhkan peningkatan

kerja

kapasitas diri; (2) tahap transformasi

dirumuskan

kemampuan

dengan lima pilar yaitu : 1).

berupa

pengetahuan

wawasan

,

kecakapan,

perusahaan.

CRS

harus

sebagai

Pengembangan

kegiatan

kapasitas

SDM,

ketrampilan agar terbuka wawasan

pada lingkungan sekitarnya; 2).

dan memberikan ketrampilan dasar

Penguatan ekonomi bagi masyarakat

sehingga dapat mengambil peran di

sekitarnya;

dalam

hubungan

pembangunan;

(3)

tahap

3).

Pemeliharaan

relasional

antara

peningkatan kemampuan intelektual,

korporasi dan lingkungan sosialnya ;

kecakapan

4). Perbaikan tatakelola perusahaan

ketrampilan

sehingga

terbentuklah

insiatif

dan

kemampuan

inovatif

untuk

mengantarkan pada kemandirian. Dalam

pemberdayaan

yang

bebarapa model. Untuk

Pemberdayaan Sampah

UPS

Pasar

dan

Bunder

Bank

(

corporate);

good

governance

5).

Pelestarian

lingkungan, fisik

soisal budaya

termasuk kearifan lokal.

masyarakat maupun unit /badan dikenal

baik

Dalam

langkah

pemberdayaan pengelolaan

terhadap Sampah

Unit

di

Pasar

dengan

Bunder ( yaitu unit UPS dan Bank

menggunakan model pemberdayaan

Sampah Manunggal Pasar Bunder)

melalui

diperlukan pendekatan Governance.

CSR,

yaitu

model

pemeberdayaan masyarakat melalui

Proses

program

Sosial

Bank Sampah Manunggal di Pasar

sering

Bunder Sragen ini melibatkan tiga

disebut dengan Program Kemitraan-

pilar dalam governance, yaitu :

Bina

PK-BL).

Pemerintah ( dalam hal ini Dinas

Landasan pemikiran CSR, bahwa

Perdagangan), Masyarakat pasar(

setiap perusahaan harus memegang

dalam hal ini adalah pedagang

prinsip 3P ( profit, people dan

pasar)

planet)

terlibat

Tanggungjawab

perusahaan

(CSR)

Lingkungan

atau

(

artinya selain mengejar

keuntungan

dan

pihak

adalah

UPS

swasta

Pihak

dan

yang

Yayasan

harus

Danamon peduli, dan dalam rangka

kesejahteraan

pemberdayaan ini pihak UNS untuk

masyarakat dilingkungan wilayah

mengadakan pemberdayaan melalui

memperhatikan

perusahaan

pemberdayaan

145


Capcity

building.

Secara

visual

pada gambar berikut :

proses pemberdayaan dapat dilihat

Gambar 1 : Proses Pemberdayaan Unit Pengelolaan SampahDi Pasar Bunder Sragen Permasalahan pengelolahan

maksimasi

daur

ulang

dan

sampah Di Sragen, lebih fokus di

pengomposan disertai TPA yang

pasar Bunder Sragen, nampaknya

ramah lingkungan.Paradigma baru

sudah

pada

penanganan sampah lebih merupakan

pengolahan sampah terpadu, dengan

satu siklus yang sejalan dengan

bermitra dengan Yayasan Danamon

konsep ekologi. Energi baru yang

Peduli.

dihasilkan

mulai

mengarah

dari

hasil

penguraian

sampah maupun proses daur ulang Unit Pengelolaan Sampah

dapat

Untuk

mungkin.

mengatasipermasalahan

dimanfaatkan Berikut

seoptimal gambaran

tersebut,

proses pengolahan sampah versi

sudah saatnya pemerintah daerah

YDP dalam mengimplementasikan

mengubah pola pikir yang lebih

Undang-Undang No 8 tahun 2008

bernuansa

Tentang Pengelolaan Sampah.

lingkungan.Konsep

pengelolaan sampah yang terpadu sudah

saatnya

diterapkan,

yaitu

dengan meminimalisasi sampah serta

146

Spirit Publik Volume 10, Nomor 2 Halaman 137-152

ISSN. 1907-0489 Oktober 2015

Gambar 2. Proses Pengolahan Sampah Pasar Versi YDP Proses tersebut diharapkan Untuk itu, Unit Pengolahan

sesuai dengan metode dan tehnik pengelolaan

sampah

yang

berwawasan

lingkungan

sehingga

dapat menimbulkan dampak negatif bagi

kesehatan

masyarakat

dan

lingkungan, Sebagimana diutarakan oleh

Hasisuwarno

(2010)

pengelolaan sampah mempunyai 2 aspek, yaitu : 1) Pengurangan , dilakukan dengan cara pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Reduce,

reuse,

Penanganan dengan

recycles).

Sampah

cara

( 3R =

:

dilakukan pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir limbah

2).

dan

Sampah ( UPS) Pasar Bunder ini, diresmikan Tanggal 10 April 2008. Hasil

kerjasama

antara

Pemkab

Sragen

dan

Yayasan

Danamon

Peduli

(CSR

Bank

Danamon).

Tujuan pendirian UPS Pasar Bunder adalah : 1). Mampu mengurangi (reduce) volume sampah yang di buang

ke

tempat

pembuangan

sampah akhir (TPA) ; 2). Dapat mengkonversi (reuse & recycle) sampah

menjadi

barang

yang

berguna bagi masyarakat seperti pupuk kompos.Manfaat : 1). Pupuk kompos yang di hasilkan oleh Unit Pengolahan Sampah Pasar Bunder

147


dapat memperbaiki struktur tanah

kemasan

pertanian yang mulai rusak akibat

penyimpanan.

penggunaan

pupuk

kimia

dan

6).Gudang

yang

Sementara pedagang sudah

overdosis; 2). Setiap unit pengolahan

ikut berperan aktif, terutama dalam

sampah pasar mampu menyerap

pemilahan

sedikitnya 3 orang pekerja sehingga

unorganik, meskipun sampah organik

sedikit banyak membantu mengatasi

yang dibawa ke tempat pengolahan

masalah

masih

pengangguran;

3).

sampah

sekitar

organik

20-30%,

dan

sehingga

Meringankan beban Pemda dalam

masih harus memilah lagi”. Jumlah

mengelola sampah

sampah yang di olah antara 1 – 1,5

mengurangi

karena dapat

beban

Tempat

ton sampah organik per hari, mampu

Pembuangan Sampah Akhir serta

menghasilkan sekitar 300 kg kompos

mengurangi

/ hari

biaya

pengangkutan

sampah ke TPA

Untuk (biaya

Pengelolaan

kompos

diprakarsai, melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah

Dinas

didalamnya Pasar)dengan Peduli

(

Perdagangan, ada

Bidang

Yayasan YDP).

Danamon Pemerintah

menyediakan fasilitas tempat /lahan dan

pegelola

manusianya)

(sumberdaya

sedangkan

YDP

pengadaan alat produksi dan biaya pembanungan

fisik.

Jumlah

karyawan baru 3 orang, Sedangkan peralatan yang dimiliki meliputi :1). Mesin pencacah; 2).Mesin pengayak kompos;

3)

4).Timbangan;

148

Bak

Pengomposan;

5).Mesin

penjahit

biaya

produksi

operasional

awalnya

ada

dukungan dana dari pemerintah dan YDP, berikutnya menggunakan dari hasil produksi yang terjual. Karena hasil produksinya bisa dijual ke petani padi (20%-30%) dan paling banyak diambil petani tebu (70%80%), namun pada tahun 2013 sudah ada sumpport dari Dinas untuk tambahan

incentif

bagi pegelola

kompos. Hambatan

yang paling

dirasakan armada

adalah untuk

tidak

adanya

mengangkut

“

Tletong” / kotoran hewan untuk bahan campuran”


Operasional buka setiap hari

Bank Sampah “ Manunggal” Bentuk

kepedulian

lain

kamis,

setiap

buka

mampu

terkait dengan pengelolaan sampah,

menghimpun sampah non organik

pada tahun 2013 dibentuk Bank

dari pedagang sekitar 100 – 200

Sampah,yang merupakan kerjasama

kg.Setelah sampah di setor ke Bank

antara

dengan

Sampah lalu oleh pengelola sampah

Yayasan Danamon Peduli dan Adira

tersebut disalurkan ke pengepul,

CSR. Bank Sampah terbentuk tgl 19

hasil penjualan dibagikan lagi ke

juni 2013.Tujuan

penabung setelah dipotong bagi hasil

Pemkab

Tujuan

Sragen

ikut

Bank Sampah : berperan

dalam

untuk pengelola bank sampah.

menciptakan kondisi pasar bunder yang

bersih

dan

sehat

melalui

Namun,

untuk

keberlanjutannya

hingga saat ini

pengelolaan sampah non organik,

kedua

disamping itu , dari pengelolaan

tersebut

sampah,

maksimal, dikarenakan : 1). Untuk

adalah

pengumpulan

sampah untuk dijadikan uang” . Bentuk

kemitraan

Unit

pengelola

kurang

sampah

berjalan

secara

UPS, masalah yang utama karena : :

Kurangnya biaya operasional;

Pemerintah ( dalam hal ini yang

Sedangkan

bertanggung jawab adalah Dinas

Manunggal masalah yang utama

Perdagangan)

adalah : keterbatasan pengetahuan

menyediakan

perannya tempat,

adalah sedangkan

untuk

Bank

2)

Sampah

Manajerial.

Yayasan Danamon Peduli dan Adira

Untuk itu UNS (sebagai

CSR menyediakan : Peralatan dan

unsur Perguruan Tinggi)

modal. Sarana Prasarana yang ada di

kegiatan

Bank

Masyarakat memfasilitasi bagi UPS

Sampah

:Timbangan; Tabungan;

Pasar

Bunder

melalui

Pengabdian

Pada

Kalkulator;

Buku

dan Bank Sampah Manunggal

Kipas Angin;

Meja

Pasar

Bunder

di

melalui

Capacity

dengan

harapan

Kursi; Alat tulis. Sementara Peran

Building,

pedagang : sebagai pengelola bank,

bisamembangun

nasabah bang ( yang menetorkan

kelembagaan

sampah un organik)

beberapa aspek, terutama dalam pengembangan

kapasitas yang

mencakup

organisasi

dan

149


manajemen;

dan

pengembangan

sumber daya manusia.

bantuan

langsung

capacity building yang di lakukan

dengan peningkatan pengetahuan :

UNS

baik secara

Pengabdiannya:

opearsional selain

biaya

opearsional . Berikut bentuk-bentuk

Capacity building dilakukan

manajerial,

untuk

itu

maupun

melalui

kegiatan

diberikan

Tabel :Capacity Building bagi UPS dan Bank Sampah Manunggal Bank Sampah Manunggal Pemahaman tentang pengelolaan Sampah dengan perspektif governance dari UNS Pembekalan Bidang manajemen : Neraca pembukuan

Bentuk Kegiatan

UPS

Penguatan Pengetahuan

Pemahaman tentang pengelolaan Sampah dengan perspektif governance dari UNS Pembekalan Tehnik pengelolaan Sampah yang benar  oleh BLH Sepatu Booth dan Kaos Kaos bagi pengelola bagi pengelola dan kaos buat incentif bagi para nasabah bank sampah Uang Tunai sebesar 2 Uang Tunai sebesar 2 juta rupiah juta rupiah

Penguatan kompetensi

Sarana Penunjang

Bantuan Operasional

Pemanfaatan

Bantuan

Pemanfaatan

Oprasional bagi UPS digunakan

Operasional

selama 2 bulan dari ( tgl 26 Juni – 25

Manunggal

agustus)

1. Sablon 75 kaos

dengan rincian sebagai

Bagi

Biaya Bank Sampah

berikut :

2. Kresek tempat sampah

1. Solar sebanyak 70 lt X 2 = 140 lt

3. Sosialisasi melalui radioland

2. Pembelian EM4 17 botol X 2 =

4. Sarung tangan plastik

34 botol 3. Pembelian oli mesin sebanyak 4lt 4. Pembelian Sak 60 buah 5. Pembelian bambu 15 buah 6. Pembelian Saringan

150

5. Sarung tangan kain 6. Sosialisasi bagi pedagang Selama 3 bulan ( konsumsi) Dengan dilaksanakan nya capacity building terhadap Unit


pengelola sampah ( UPS ) dan

keterlibatan dari ketiga pilar, yaitu

Bank

diharapkan

Pemerintah ( dalam hal ini Dinas

peningkatan

Perdagangan)

Sampah

adanya

ini,

: (1)

kemampuanmanajerial UPS

dan

bank

pengelola

Sampah);

peningkatan

wawasan

ketrampilan

dasar

Yayasan

,

pihak

Danamon

swasta

Peduli)

(

dan

(2)

masyarakat ( para pedagang ) secara

dan

bersama-sama mengembangkan Unit

tehnik

pengelolaan sampah. Disamping itu

pengolahan sapah (untuk UPS) dan

Pemberdayaaan

kemampuan akuntansi perbankan

sampah melalui capacity building

untuk

diharapkan adanya penguatan pada

(Bank

sampah);

mengembangkan

(3)

jejaring

pengetahuan

Unit

dan

kerjasama antara UPS dan Bang

manajerial

Sampah dengan

sumber daya manusia

pemerintah, dan

Pengelolaan

kemampuan

peningkatan

kapsitas

sektorprivat(perusahaan); dan (4) meningkatkan

pengembangan

IPTEKS, terutama ilmu administrasi publik. Lenih lanjut , pemberdayaan melalui

bantuan opearsional

(

sebagai stimulan ) diharapkan kedua Unit pengelola

sampah di pasar

Bunder bisa lebih efektif dalam operasionalnya, sehingga diharapkan keberlanjutannya

dan

semakin

berdaya.

Kesimpulan Efektifitas pemberdayaan Sampah

proses

Unit

Pengelolaan

dengan

persepektif

Governance dapat diharapkan untuk keberlangsungannya. Karena adanya

REFERENSI HadiSuwarno, Djatmiko, 2010, Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kota /Kabupaten yang Sehat, Melalui Pengelolaan Kebrersihan yang Berkesinambungan”, Kementrian Dalam Negeri, Unpublished Helu, I., F., 1997, State Society and Governance in Melanesia, Discussion Paperof Research School of Pacific and Asian Studies, 3rd Edition, Australia:The Australian national University. Keban, Yeremias T., Capacity Building sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis bagi Perwujudan Otonomi Daerah di Indonesia, dalam JKAP Vol. 3 No.2, Nopember, MAP UGM, Yogyakarta, 1999 Masrdiasmo, 2002, Otonomi& Manajemen Keuangan Daerah, ANDI , Yogyakarta Nadhir, M., 2009, Memberdayakan 151


Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat, Lamongan: YAPSEM Nawawi, Ismail, 2006, Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi, ITS Press, Surabaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Pranarka, A.M.W & Vidhyandika Moeljarto, 1996, Pemberdayaan ( Empowerment) , Centre For Strategic and International Studies, Jakarta. Pratikno,2005, “Good Governance and Governability,” Jurnal Ilmu Sosial danIlmu olitik, Vol. VIII No. 3, Maret 2005 Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho D, 2007, Manajemen

152

Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat , Elex Media Komputindo, Jakarta . Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Yogyakarta --------------------, 2010, “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kota /Kabupaten yang Sehat, Melalui Pengelolaan Kebrersihan yang Berkesinambungan” , Konvensi III Pengolahan Sampah Menjadi Kompos” di Probolinggo, Kementrian Dalam Negeri, Unpublished. Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010

CAPACITY BUILDING: UNIT PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE DI PASAR BUNDER KABUPATEN SRAGEN

Recommend Documents