CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS

PERSPEKTIF, VOL XI NO.2 SEPTEMBER 2013

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS Sabil Akademi Manajemen Informatika & Komputer Bina Sarana Informatika Jln. RS. Fatmawati No. 24 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Indonesia E-mail : [email protected], [email protected]

ABSTRACT The market economy is an economic system in which all economic activities ranging from the production, distribution and consumption is left entirely to the market mechanism. The weakness of the economic system, among others, the difficulty of redistributing income, there tends to be exploitation of the workers by the owners of capital, the emergence of monopolies that could harm the public, frequent turmoil in the economy due to misallocation of resources. Government Meddling In Hand Free Market Making and implementing regulatory legislation, Directly undertake some economic activities (making company). Ie by producing public goods, fiscal and monetary policy Conduct. Overseeing the activities of companies, especially large companies that can affect the market, so they do not have a monopoly of power that harm kahalayak crowded. Ensure that activities do not lead to economic oppression and the lack of participation of the communities within. Ensure that economic growth can be realized efficiently. Keywords: The free market, government intervention

1


I. PENDAHULUAN Setiap negara di dunia ini tidak menginginkan kegiatqn-kegiatan ekonominya diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Apabila diperhatikan corak pengaturan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan di berbagai negara banyak mempraktekan sistem ekonomi campuran, artinya bahwa kegiatan ekonomi negara tersebut diatur dan ditentukan oleh sistem pasar. Akan tetapi secara langsung maupun tidak langsung pemerintah ikut campur dalam berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakankebijakannya. Permulaan abad ini kebanyakan ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa sistem pasar bebas merupakan sistem pasar ekonomi yang mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien dan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat yang paling optimum. Sistem pasar bebas memberikan kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan, dan menentukan jenis barang yang akan mereka hasilkan dan jual. Seperti sistem ekonomi yang lainnya sistem pasar bebas juga mempunyai kelemahan-kelemahan dan kelebihan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini harus memberikan kebijaksaan yang tepat di dalam memghadapi pasar bebas karena apabila kebijaksaan yang diterapkan salah akan mengakibatkan produk dalam negeri akan kalah bersaing di negeri sendiri oleh produk-produk yang datang dari luar negeri serta akan merusak tatanan sistem ekonomi Pancasila yang dianut oleh rakyat Indonesia. I.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Campur (Kebijaksanaan) Dan Pasar bebas

Tangan

Adam Smith dalam Sukirno (2009) menyatakan bahwa “Campur tangan pemerintah yang aktif dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi akan semakin mengurangi keefisiensi kegiatan ekonomi”. Istilah campur tangan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan

substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Menurut Sukirno ( 2009), diantaranya adalah : 1. Fungsi Stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan. 2. Fungsi Alokasi yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. 3. Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. 1.2. Perlunya Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Adam Smith dalam Suyatno (2013) menyatakan bahwa dalam sistem kebebasan ekonomi yang alamiah menentukan kekuasaan tertinggi memiliki tiga tugas penting : 1. Kewajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara bebas lainya. 2. Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidakadilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainya dan mendirkan badan hukum yang dapat diandalkan. 3. Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau sarana untuk umum yang tidak dibuat oleh perorangan atau kelompok kecil karena

2


keuntungan yang didapatnya sedikit dan tidak dapat menutupi ongkos-ongkosnya. 1.3. Pengertian Pasar Bebas Secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menjadi menguntungkan di negara berkembang dari waktu ke waktu. Sepanjang lima abad yang lalu teori ini berkembang secara moderen dari kebudayaan komersil di Inggris dan lebih luas lagi ke negara Eropa. Sebelum kemunculan perdagangan bebas dan keberlanjutan hal tersebut hingga hari ini, kebijakan dari merkantilisme telah berkembang di Eropa sejak tahun 1500. Ada beberapa Ekonom awal yang menolak kebijakan merkantilisme yaitu David Ricardo dan Adam Smith. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) tetapi juga dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Sukirno (2009) menyatakan bahwa “Dalam sistem ekeonomi ini kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible hand. Interaksi diantara penjual dan pembeli di pasar (pasar barang dan produksi) akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan.”

mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. 1.5. Corak kegiatan Ekonomi Pasar Bebas Dalam analisis struktur pasar diterangkan mengenai kelakuan produsen-produsen dalam menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungannya. Manakala dalam teori distribusi, atau teori mengenai penentuan harga faktor-faktor produksi, diterangkan mengenai interaksi diantara firma-firma dan pemilik faktor produksi dalam menentukan ganjaran yang diberikan kepada berbagai faktor produksi. 1. Analisis Keseimbangan Sebagian dan Umum Masing-masing analisis yang dinyatakan diatas dinamakan analisis keseimbangan sebagian atau partial equilibrium yaitu analisis kegiatan ekonomi yang dibuat secara bersaingan tanpa memperhatikan hubungan kait-mengait diantara berbagai aspek kegiatan ekonomi tersebut. Analisis yang merangkum interaksi diantara berbagai kegiatan dalam ekonomi dinamakan analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analys, yang menerangkan bagaimana perubahan dalam suatu pasar barang akan mewujudkan perubahan di pasar faktor. Analisis ini juga akan menerangkan akibat perubahan dalam suatu pasar barang keatas pasar barang lainnya. Berdasarkan kepada sirkulasi aliran pendapatan tersebut, interaksi diantara sektor perusahaan dan rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua bentuk interaksi yang utama, yaitu interaksi di pasar barang dan interaksi di pasar faktor. Berdasarkan analisis tersebut dapatlah diterangkan bagaimana suatu perekonomian menyelesaikan tiga masalah ekonomi pokok, yaitu : a. Apakah jenis-jenis barang yang perlu diproduksi dan berapa banyaknya ? b. Bagaimanakah berbagai jenis barang tersebut diproduksi ? c. Untuk siapakah barang-barang tersebut diproduksi ?

1.4. Pandangan Mengenai Pasar Bebas Sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu : ekonomi pasar bebas, ekonomi campuran, dan ekonomi perencanaan pusat. Sampai pada permulaan abad ini kebanyakan ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa sistem pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien dan kemakmuran masyarakat yang paling optimum. Pandangan ini dipelopori oleh Adam Smith yang dikemukakan dalam buku “An Inquaryinto the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, yang diterbitkan pada tahun 1776. Ia juga mengemukakan suatu pandangan yang pada hakekatnya menyatakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Menurut Adam Smith, apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan, maka kebebasan ini akan

2.

Analisis Keseimbangan Sebagian : Pasar Barang dan Pasar Faktor Keinginan konsumen dalam suatu perekonomian pasar sangat penting peranannya dalam menentukan corak kegiatan ekonomi. dengan kata lain, keinginan konsumen akan

3


menjawab persoalan pokok yang pertama yaitu barang apakah yang perlu diproduksi dipasar ? Masalah pokok yang kedua, yaitu: bagaimanakah barang – barang yang diperlukan rumah tangga dalam perekonomian akan diproduksi ?. Jawaban dari pertanyaan “bagaimanakah” barang-barang yang diperlukan rumah tangga akan diproduksi, akan memberikan pengarahan kepada firma-firma tentang kebutuhan untuk mendapat faktorfaktor produksi. Analisis mereka atas cara-cara produksi yang terbaik untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan sektor rumah tangga akan memberikan petunjuk kepada mereka tentang jenis-jenis serta jumlah faktor produksi yang akan mereka lakukan. Penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan menimbulkan pendapatan kepada pemiliknya. Ini berarti interaksi diantara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dipasar faktor pada mulanya akan menentukan jumlah berbagai faktor produksi yang digunakan dan pendapatan yang mereka terima. Dengan demikian interaksi diantara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga di sektor faktor pada akhirnya akan memberi jawaban kepada persoalan : untuk siapakah barang-barang dan jasa akan diproduksi ?. 3. Analisis Keseimbangan Umum: Interaksi Diantara Berbagai Pasar Untuk memberikan suatu gambaran yang lebih mendekati kepada kegiatan suatu pasar bebas yang sebenarnya, maka perlu diperhatikan interaksi diantara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga di berbagai pasar barang dan implikasi dari berbagai interaksi tersebut terhadap permintaan faktor-faktor produksi. Interaksi diantara firma-firma dengan pemilik faktor produksi dipasar faktor akan menentukan harga faktor produksi yang ditawarkan dan jumlah setiap faktor produksi yang digunakan. III. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. IV.HASIL PEMBAHASAN 1.1. Kebaikan Sistem Ekonomi Pasar Bebas

Pada sistem pasar bebas anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh - penuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Menurut (Sukirno:2009)kebaikan-kebaikan utama dari sistem ekonomi pasar bebas adalah : 1. Faktor-faktor produksi akan digunakan dengan efisien, efisiensi produktif dapat dicapai dengan cara ongkos produksi firma-firma dalam pasar harus mencapai ongkos produksi yang paling minimum. Operasi firma pada ongkos yang paling minimum hanya dapat dicapai pada pasar persaingan sempurna, dengan demikian hanya firma persaingan sempurna yang akan mencapai efisiensi produktif. 2. Kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pasaran diatur dan diselaraskan dengan efisien. 3. Pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan dalam jangka panjang. 4. Pelaku ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Setiap pihak (produsen atau konsumen) mempunyai kebebasan dalam memilih kegiatan ekonomi yang ingin dijalankannya dan membeli barang-barang dan jasa yang ingin dinikmatinya. 1.2. Kekurangan Sistem ekonomi Pasar Bebas Disamping menyadari tentang peranan penting dari sistem pasar bebas dalam mengatur kegiatan ekonomi, ahli-ahli ekonomi menyadari pula tentang kegagalan sistem pasar bebas (Sukirno: 2009) : 1. Akibat ekstern (eksternaliti) yang merugikan. Salah satu sumber utama daripada kegagalan sistem pasar bebas adalah akibat ekstern atau eksternaliti yang merugikan. . Untuk memahami konsep akibat-akibat ekstern kita perlu tahu perbedaan antara ongkos pribadi dan ongkos sosial terlebih dahulu. Ongkos pribadi adalah ongkos yang dibelanjakan oleh produsen atas faktor-faktor yang digunakan untuk mewujudkan barang yang dihasilkannya. Sebagai contoh; bagi petani, ongkos pribadi berarti pembelanjaan untuk membeli bibit, pupuk, dan berbagai jenis obat pembasmi hama. Sedangkan ongkos sosial meliputi meliputi pembelanjaan petani tersebut, ditambah ongkos-ongkos lain yang harus dibayar masyarakat seperti kerugian kematian ikan di sawah dan didalam sistem irigasi, sebagai akibat penggunaan obat pembasmi hama tanaman. Akibat ekstern yang merugikan terjadi apabila ongkos sosial melebihi ongkos pribadi. 2. Kekurangan produksi barang publik

4


3.

Kebanyakan barang yang diproduksikan dalam perekonomian adalah barang pribadi, yaitu barang yang dapat dinimati dan dibeli secara pribadi oleh setiap orang dalam perekonomian. Contoh-contoh barang pribadi merupakan wujud kekuasaan monopoli dalam pasar Distribusi pendapatan tidak setara. Salah satu kelemahan penting sistem pasar bebas adalah kecenderungannya untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang semakin tidak setara apabila perekonomian semakin berkembang. Perekonomian pasar cenderung untuk memberikan ganjaran yang lebih besar kepada pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bekerja lebih giat dan lebih efisien, mempunyai ketrampilan dan kepandaian yang lebih baik dan memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif.

1.3. Bentuk Campurtangan Pemerintah Campurtangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu (Sukirno: 2009): 1. Membuat Undang-Undang untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi adalah dengan membuat peraturan dan undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam negara. Peraturan dan undang-undang yang dibuat pemerintah dapat mencapai dua tujuan utama di dalam mempertinggi efisiensi mekanisme pasar. Pertama, peraturan dan undang-undang akan dapat menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan gairah kearah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. kedua, peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan sebebas mungkin dan kekuasaan monopoli sedapat mungkin dilenyapkan 2. Menciptakan rangka dasar Sosial Ekonomi Pentingnya membuat peraturan dan undangundang akan menjamin berfungsinya mekanisme pasar secara efisien. Hal ini dapat dengan jelas dilihat apabila diperhatikan akibat buruk yang mungkin timbul apabila setiap pelaku kegiatan ekonomi diberikan kebebasan yang tidak terbatas dalam melakukan kegiatannya. Tujuan setiap perseorangan untuk mencapai keuntungan yang maksimum bagi

3.

dirinya ada kalanya akan sangat merugikan masyarakat. Contohnya yaitu menjual ganja dan kegiatan firma yang menyebabkan polusi. Untuk menghindari keadaan-keadaan seperti yang diterangkan di atas pemerintah membuat peraturan dan undang-undang yang pada hakekatnya bertujuan untuk membuat ”aturan permainan” di dalam melakukan kegiatankegiatan ekonomi yaitu menentukan hal-hal yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi dalam melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Dengan adanya peraturan dan undang-undang para pelaku kegiatan ekonomi akan mengetahui hakhak maupun kewajibannya di dalam setiap kegiatan ekonominya Menciptakan Persaingan Bebas Tujuan kedua dari membuat undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi adalah untuk menjamin agar dalam perekonomian tidak terdapat kekuasaan monopoli dan setiap pelaku kegiatan ekonomi dapat menjalankan kegiatannya dalam suasana persaingan yang relatif bebas. Berlakunya persaingan yang bebas merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien dan berjalan dengan lancar. Dalam pasar bebas jenis, jumlah dan tingkat harga barang terutama ditentukan oleh keinginan konsumen. Dalam sistem ekonomi pasar bebas para pengusaha tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menaikkan harga dengan membatasi penawaran barang di pasar. Mereka juga tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi corak kegiatan memproduksi yang perlu dibuat dalam perekonomian. Apabila dalam perekonomian terdapat kekuasaan monopoli, keadaankeadaan yang berlaku di pasar lebih banyak dipengaruhi oleh para pengusaha. Mereka akan mempunyai kekuasaan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang-barang yang diproduksikan dalam perekonomian. Keadaan yang sebaliknya berlaku dalam perekonomian di mana terdapat persaingan yang bebas. Walaupun dalam persaingan bebas para produsen masih tetap berusaha untuk memaksimumkan keuntungan, tetapi karena tidak dapat mempengaruhi tingkat harga di pasar, keuntungan maksimum tersebut baru akan tercapai apabila firma itu mencapai tingkat efisiensi yang optimum. Dengan melakukan pembatasan ke atas jumlah barang yang diciptakan dengan sendirinya harga barang juga akan dapat dipengaruhi. Apabila terdapat kekuasaan monopoli dalam pasar, harga akan cenderung menjadi lebih tinggi dari yang

5


4.

5.

ditentukan dalam perekonomian di mana terdapat pasar persaingan bebas. Di negara-negara yang sangat maju perekonomiannya sejak lama pemerintah telah memperhatikan mengenai akibat-akibat buruk yang akan ditimbulkan oleh kekuasaan monopoli yang mungkin wujud. Maka untuk menghindari timbulnya kekuasaan monopoli dalam kegiatan produksi dan perdagangan, pemerintah menciptakan beberapa macam undang-undang yang sifatnya berusaha untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk kekuasaan monopoli. Di Amerika, misalnya undang-undang telah lama dijalankan untuk mencegah satu atau beberapa perusahaan untuk memperoleh kekuasaan dan untuk menguasai kegiatan ekonomi negara. Undang-undang itu adalah : Anti-trust Law. Memproduksi Barang Publik Faktor penting yang mendorong pemerintah ikut secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi adalah untuk menyediakan barang bersama. Contohnya adalah: siaran radio dan televisi, jasa meramal keadaan cuaca dan jasa mercusuar. Disamping penggunaannya dilakukan secara bersama, sifat penting lainnya dari barang publik adalah bahwa pembayaran sangat sukar dipungut dari para penggunanya. Misalnya adalah sukar untuk mengumpulkan pembayaran dari masyarakat untuk jasa-jasa yang diperoleh oleh setiap anggota masyarakat dari tentara dan polisi. Terbatasnya usaha swasta dalam kegiatan-kegiatan seperti itu disebabkan karena cara-cara memunggut pembayaran dari para penggunanya akan menimbulkan ketidak – efisienan dalam perekonomian dan menimbulkan ongkos sosial yang besar. Oleh karenanya kegiatan tersebut dapatlah dipandang sebagai barang setengah bersama atau barang setengah publik. Tujuan Lain Campurtangan Langsung Campurtangan pemerintah tidak hanya terbatas menyediakan barang bersama dan setengah bersama, tetapi menghasilkan barang atau jasa yang tidak digunakan secara bersama oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak timbul kesukaran untuk memunggut pembayaran ke atas barang-barang yang digunakan. Walaupun demikian pemerintah ada kalanya secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu dengan memproduksi beberapa jenis barang yang seperti itu untuk mencapai beberapa tujuan yang akan meninggikan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin supaya barang atau jasa itu dapat disediakan kepada

masyarakat dengan harga yang murah, tetapi dengan tanpa mengurangi efisiensi pelayanannya. Tujuan lain pemerintah untuk menyertai secara langsung kegiatan ekonomi adalah untuk meratakan pembangunan di antara berbagai golongan masyarakat, berbagai sektor ekonomi atau berbagai wilayah. Kegiatan lain campur tangan langsung pemerintah diantaranya adalah : a. Kebijakan Fiskal Dan Moneter Kebijakan yang dijalankan oleh bank pusat untuk megatur jumlah uang dalam perekonomian dinamakan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memunggut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Di dalam perekonomian kedua kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu:  Untuk mengatasi masalah-masalah pokok makroekonomi yang selalu timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan.  Untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien.  Untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak setara yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. b. Mengatasi Masalah Ekonomi Fungsi utama dari pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam perekonomian adalah untuk menciptakan suatu perekonomian yang tetap dapat mencapai kesempatan kerja penuh tanpa inflasi, dan dari waktu ke waktu dapat terus menerus mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Ini tujuan pokok dari kegiatan pemerintah dalam setiap perekonomian. Masalah Pengangguran dalam jangka pendek selalu mengancam setiap perekonomian. Sedangkan dalam jangka panjang setiap perekonomian seringkali menghadapi masalah perkembangan ekonomi yang lambat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak mampu menggunakan seluruh pertambahan faktor-

6


faktor produksi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh karenanya pengangguran faktorfaktor produksi merupakan masalah yang terus menerus dihadapi di dalam jangka panjang. Masalah-masalah pokok yang dijelaskan ini terutama diatasi oleh pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter dan fiskal. c. Fungsi kebijakan moneter Kebijakan moneter pada mulanya digunakan untuk mengendalikan tingkat harga-harga, yaitu menjaga agar harga-harga tetap stabil. Tetapi semenjak beberapa puluh tahun yang lalu kebijakan ini secara aktif digunakan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi di masa pengangguran dan alat untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Timbulnya peranan ini disebabkan oleh perubahan pandangan di kalangan ahli ekonomi mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Ahli ekonomi klasik menunjukkan bahwa penawaran uang yang berlebihan akan menimbulkan akibat yang sangat buruk kepada tingkat-tingkat harga. Namun para ahli ekonomi pada masa kini berkeyakinan bahwa jumlah uang yang terlalu banyak jika dibandingkan dengan barang yang tersedia dalam masyarakat dapat menimbulkan kenaikan harga-harga. Dan dapat disimpulkan bahwa fungsi dari kebijakan moneter adalah untuk mengawasi agar pada setiap masa jumlah dan susunan uang dalam perekonomian akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. d. Fungsi kebijakan fiskal Kebijakan ini mulai digunakan secara aktif untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi sejak setengah abad lalu. Sebelum itu banyak orang berpendapat bahwa pemerintah haruslah menjadi contoh kepada masyarakat, yaitu pemerintah haruslah berbelanja sama dengan pendapatannya. Anggaran tersebut dinamakan anggaran belanja seimbang. Sekarang ini pemerintah di kebanyakan negara tidak selau berusaha agar anggaran belanjanya selalu dalam keadaan seimbang. Dengan demikian kebijakan fiskal pada hakekatnya adalah tindakan pemerintah di dalam menentukan bentuk perbelanjaannya yang perlu atau sebaliknya dilaksanakan pada suatu masa tertentu. Dan sudah tentu dilandaskan

kepada keadaan ekonomi yang berlaku di dalam masa tersebut. e. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi Faktor-faktor produksi perlu digunakan secara seimbang di berbagai sektor ekonomi yang ada di setiap negara, di berbagai wilayah dan di antara golongan-golongan masyarakat. Dengan cara demikian distribusi pendapatan dan kesetaraan kemakmuran di berbagai sektor, wilayah dan golongan masyarakat dapat tercipta. Di dalam ekonomi pasar dimana pemerintah tidak campurtangan, keadaan seperti itu jarang berlaku. Sistem mekanisme pasar cenderung menciptakan ketidak – seimbangan dalam perkembangan di antara berbagai sektor, wilayah dan golongan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut langkah penting yang selalu dijalankan pemerintah adalah dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah akan membuat perbelanjaan yang lebih banyak ke sektor, wilayah dan golongan masyarakat yang ekonominya mundur. Di samping itu dengan memberikan insentif moneter (memberikan fasilitas pinjaman yang lebih baik dan suku bunga pinjaman yang lebih rendah) dan insentif fiskal (dalam bentuk peringanan pajak selama beberapa tahun, percepatan penyusutan modal). Kebijakan moneter dan fiskal di Negara berkembang juga penting artinya untuk menambah efisiensi penggunaan faktorfaktor produksi dengan menggalakkan bankbank perdagangan dan badan-badan keuangan lainnya untuk memberikan pinjaman bersyarat ringan kepada investorinvestor di bidang industri. Pemerintah juga memungut pajak yang tinggi ke atas barangbarang industri yang diimpor, dan sebaliknya memungut pajak yang sangat rendah ke atas barang-barang modal dan bahan-bahan mentah industri yang diimpor untuk menggalakkan perkembangan kegiatan di sektor industri. f. Meratakan distribusi pendapatan Negara maju kerapkali dinamakan sebagai “negara kemakmuran” (welfare state). Dinamakan demikian karena negara-negara itu membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk lebih mengimbangkan pendapatan masyarakatnya, sehingga perbedaan antara orang kaya dan orang miskin tidak begitu nyata. Tujuan ini bisa

7


dicapai dengan menggunakan alat-alat kebijakan fiskal. Alat-alat itu adalah:  Menjalankan sistem pajak yang bersifat progresif dan  Melakukan perbelanjaan yang bersifat membantu golongan masyarakat yang sangat miskin, yaitu memberikan subsidi kepada golongan masyarakat tersebut. Sistem pajak dibedakan di dalam tiga jenis yaitu pajak progresif, pajak regresif dan pajak tetap. Pajak progresif adalah sistem pajak dimana tingkat pajak yang harus di bayar menjadi bertambah besar apabila pendapatan menjadi bertambah tinggi. Contohnya, apabila pendapatan seseorang adalah 10 juta setahun tingkat pajaknya adalah 10 persen dari pendapatan itu, tetapi apabila pendapatannya adalah 20 juta setahun tingkat pajaknya menjadi 20 persen. Sistem pajak regresif adalah kebalikan dari sistem pajak progresif, yaitu semakin tinggi pendapatan semakin kecil tingkat pajaknya. Sedangkan sistem pajak proporsional adalah sistem pajak dimana tingkat pajak adalah sama besarnya untuk berbagai tingkat pendapatan, yaitu walaupun pendapatan sangat tinggi persentasi pajaknya tidak berbeda dengan yang dipungut pada pendapatan rendah. Usaha untuk menyeimbangkan pendapatan dalam masyarakat selain menggunakan sistem pajak progresif dilakukan pula dengan melakukan perbelanjaan pemerintah yang bersifat membantu golongan-golongan masyarakat yang sangat miskin. Perbelanjaan demikian dinamakan “perbelanjaan kebajikan” (welfare expenditure). Tujuannya ialah untuk memberikan bantuan keuangan kepada golongan penduduk yang sangat miskin sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Perbelanjaannya kebajikan ini terutama dilakukan di negara-negara yang sudah sangat maju seperti di Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Jerman Barat. Perbelanjaan kebajikan yang dilakukan pemerintah dinamakan “pembayaran pindahan”, yaitu bayaran yang dilakukan pemerintah di mana penerima pembayaran itu tidak perlu memberikan barang atau jasa sebagai balasannya. Dengan perkataan lain, perbelanjaan kebajikan pemerintah (pembayaran pindahan) itu merupakan bantuan atau pemberian kepada orang-orang yang memerlukan tersebut.

V.PENUTUP Sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya sistem ekonomi pasar bebas, sitem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi perencanaan puat. Diantara ketiga sistem perekonomian tersebut, sistem ekonomi pasar bebas yang dinilai dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sistem ini masih terdapat kelemahannya. Sumber utama kegagalan sistem ekonomi pasar bebas salah satunya adalah akibat ekstern yang merugikan yaitu apabila ongkos sosial melebihi ongkos pribadi. Berdasarkan kelemahan – kelemahan mekanisme pasar dapat disimpulkan bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakankebijakannya yang dapat dibedakan dalam tiga bentuk. Jadi sistem–sistem ekonomi yang ada tidak ada yang sempurna, dan suatu sistem ekonomi dapat berhasil apabila terjalinnya kerjasama antara permrintah dan pelaku-pelaku ekonomi. Bentuk campurtangan pemerintah diantaranya adalah membuat Undang-Undang, menciptakan rangka dasar sosial ekonomi, menciptakan pertandingan bebas, memproduksi barang publik. Tujuan campur tangan langsung adalah membuat kebijaksanaan fiskal, mengatasi masalah ekonomi, Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, Meratakan distribusi pendapatan DAFTAR PUSTAKA Raharja, Prathama. 2001. Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Jakarta : LPFE UI Sukirno, Sadono. 2000. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Edisi ke dua. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada Sukirno, Sadono. 2009. Mikro Ekonomi : Teori Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers. Suyanto, Bagong. 2013. Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Komsumsi di Era masyarakat Post-modernisme. Jakarta. Kencana Prenada Media Group

8

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS

Recommend Documents