BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) Pemerintah berperan di dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan
jasa publik yang tak dapat disediakan sektor swasta. Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Barang publik memiliki ciri khas yaitu tersedianya adalah karena campur tangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang relatif murah (karena harga disubsidi pemerintah), tidak dapat dikecualikan (non-excludable), karena dapat dinikmati oleh orang lain dan tidak pula bersaing (non-rival). Dalam hal ini fokus penelitian pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ketiga elemen ini sangat penting dan pemerintah bertanggungjawab dalam hal menyediakan sarana dan prasarana ini untuk publik/masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkat pemerintahan (pusat-propinsi-daerah). (Lee Robert, Jr and Ronal W. Johnson, 1998).
33 7 Universitas Sumatera Utara
Klasifikasi belanja publik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan klasifikasi belanja sebagai berikut: 1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. 2. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. 3. Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari; a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah b. Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi belanja publik dapat dikategorikan berdasar berbagai macam kriteria, salah satu diuraikan dalam Government Finance Statistics Manual (1986) adalah sebagai berikut: 1. Belanja jasa publik umum Belanja-belanja yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah belanja operasi untuk organisasi eksekutif dan legislatif, belanja untuk jasa-jasa umum, belanja riset dasar, belanja transaksi hutang, dan belanja administrasi transfer antar unit pemerintah daerah. 2. Belanja Pertahanan
33 8 Universitas Sumatera Utara
Belanja-belanja kategori ini antara lain adalah belanja pertahanan militer dan sipil, bantuan militer untuk asing, riset pertahanan dan sebagainya. 3. Belanja perlindungan umum Belanja kategori ini dibedakan dengan belanja pertahanan, diantaranya adalah belanja jasa kepolisian, jasa pemadam kebakaran, jasa pengadilan, jasa rumah tahanan dan riset untuk perlindungan publik 4. Belanja urusan ekonomi Belanja yang termasuk dalam kategori ini diantaranya belanja urusan ketenagakerjaan, belanja komersial, belanja energi dan bahan bakar dan belanja untuk perindustrian lainnya beserta risetnya. 5. Belanja perlindungan lingkungan Belanja yang termasuk diantaranya adalah belanja pengolahan limbah dan polusi, serta tata kota. 6. Belanja perumahan dan public utilities Belanja kategori ini diantaranya adalah pengembangan perumahan dan pemukiman, sistem penyediaan air bersih, belanja penerangan jalan, dan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya. 7. Belanja kesehatan Belanja kesehatan diantaranya adalah perlengkapan dan peralatan dan kesehatan, jasa kepada pasien, jasa rumah sakit umum, dan risetnya. 8. Belanja rekreasi, budaya dan agama
33 9 Universitas Sumatera Utara
Belanja ini antara lain adalah belanja jasa olahraga dan rekreasi, belanja jasa kebudayaan, jasa penyiaran, jasa urusan keagaman, komunitas, dan lain-lain. 9. Belanja pendidikan Belanja pendidikan diantara lain adalah belanja pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, termasuk belanja pendukung pendidikan lainnya. 10. Belanja perlindungan sosial Belanja perlindungan sosial diantara lain adalah belanja perlindungan terhadap manusia lanjut usia (manula), belanja perlindungan anak dan keluarga, belanja untuk mengatasi pengangguran, dan belanja sosial lainnya. 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan manusia menurut UNDP adalah proses memperluas pilihan-
pilihan penduduk (people’s choise). Ada tiga pilihan yang menjadi perhatian, yaitu: Kesehatan, Pendidikan dan Standar hidup yang layak. Maka atas dasar ini, penulis ingin memfokuskan penelitian ini dalam sejauhmana efektivitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995:12). Faktor yang menyebabkan
1033 Universitas Sumatera Utara
kemiskinan itu terjadi didalam masyarakat, yaitu: tidak adanya produktivitas. Dengan adanya produktivitas maka terciptanya daya beli. Masyarakat miskin tidak produktif karena pendidikannya sangat rendah. Adanya fasilitas pendidikan murah dan kesehatan yang terjamin akan meningkatkan produktivitas dan menaikkan pendapatan masyarakat. Ini menjadi tugas aparatur pemerintah dalam investasi dalam pembangunan fasilitas umum, sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Brata (2005) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan distribusi pendapatan sebagai determinan-determinan pembangunan di Indonesia. UNDP membagi klasifikasi tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi: low (IPM < 50), lower-medium (IPM antara 50 dan 65,99), uppermedium (IPM antara 66 dan 79,99) dan high (IPM > 80). Dengan adanya Indeks ini dapat diukur sejauhmana tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. 2.2.1
Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Pengeluaran pemerintah (Government expenditure) adalah bagian dari
kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000) yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomiaan dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan dari kebijakan fiskal adalah salah satu
33 11 Universitas Sumatera Utara
instrument
pemerintah
untuk
mempengaruhi
jalannya
perekonomian.
Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana integrasi kebijakan moneter dan fiskal mampu mengurangi kesenjangan GNP, tingkat pengangguran, dan laju inflasi (Dornbusch dan Fischer, 1996). Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2.2.2. Pengaruh Belanja APBD untuk Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah mengalami kemajuan akan semakin maju dan daerah yang mengalami ketertinggalan akan semakin tertinggal, hal ini karena perbedaan dari modal, tenaga kerja, keterampilan, teknologi, dan fasilitas publik yang berbeda pada tiap-tiap daerah. Termasuk dalam pembangunan infrastruktur pembangunan antara perkotaan dan pedesaan mengalami perbedaan yang nyata. Daerah perkotaan sangat memadai sarana dan prasarana dibandingkan dengan pedesaan. Menurut Sjafrizal (2012), faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah adalah: perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. Sehingga alokasi dana untuk infrastruktur sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah.
33 12 Universitas Sumatera Utara
1400 1200 1000 800
Infrastruktur
600
pendidikan
400
kesehatan
200 0 2011
2012
2013
2014
Gambar 2.1 memperlihatkan perbandingan pengeluaran (satuan milyar rupiah) 2.2.3. Pengaruh Belanja APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pendidikan dan kesehatan berperan tingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Besarnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan dan kesehatan
menjadi
ukuran
yang
menunjukkan
perhatian
pada
usaha
pengembangan kualitas SDM. Investasi SDM yang dilakukan negara-negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju Indeks Pembangunan Manusia. Dampak investasi SDM negara maju mampu melebihi dampak investasi fisik. Selain kualitas hidup manusia, investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan investasi diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004:122).
33 13 Universitas Sumatera Utara
Kesehatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dengan pengalokasian belanja untuk peningkatan pembangunan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan (Todaro, 2006:34). 2.3.
Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian telah banyak dilakukan oleh para peneliti yang
meneliti hubungan antara seberapa besar anggaran belanja pemerintah untuk membiayai pembanguan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Yufika, Nanik Istiyanti dan Aisah Jumiati (2015) menganalisis Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa Realisasi anggaran belanja di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember. 2. Charisma Kuriata Ginting, Irsyad Lubis dan Kasyful Mahalli (2008) dalam Jurnal yang berjudul: “Pembangunan Manusia di Indonesia dan FaktorFaktor yang Mempengaruhinya”. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa pembangunan manusia di Indonesia sangat ditentukan oleh pemerintah. Nilai koefisien PPD (pengeluaran pemerintah untuk pendidikan) yang relatif besar menunjukkan bahwa pengaruh PPD terhadap pembangunan manusia adalah besar. 33 14 Universitas Sumatera Utara
3. Rahmansah (2015) menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Mamminasata. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. 2.4.
Kerangka Pemikiran Berdasarkan kerangka teori dan hasil studi terdahulu yang telah dibahas
diatas maka dibangun kerangka pemikiran teoritis untuk melakukan analisis pengaruh pengeluaran publik Fasilitas Umum (Infrastruktur), pendidikan dan kesehatan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data time series tahun 2000-2014, penelitian ini menggunakan estimasi model sebagai pendekatannya. Model yang akan diestimasi adalah model pertumbuhan ekonomi, dimana variabel yang digunakan diambil dari pendekatan ekonometrik Pengeluaran Fasilitas Umum (X1) IPM
Pengeluaran publik pendidikan (X2)
(Y)
Pengeluaran publik kesehatan (X3)
Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran
1533 Universitas Sumatera Utara
2.5.
Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi
objek penelitian dimana kebenarannya masih perlu untuk diuji. Berdasarkan perumusan masalah di atas, hipotesis sebagai berikut : 1. Pengeluaran Pemerintah dalam belanja APBD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2000-2014 pada sector Infrastruktur berpengaruh positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. 2. Pengeluaran Pemerintah dalam belanja APBD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2000-2014 pada sektor Pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. 3. Pengeluaran Pemerintah dalam belanja APBD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2000-2014 pada sektor Kesehatan berpengaruh positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
33 16 Universitas Sumatera Utara
