BAB VI
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta hasil studi kepustakaan
yang relevan selama penelitian berlangsung secara umum dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan fungsi perencanaan oleh Dinas Pendidikan mempakan suatu konsep pemikiran yang bempaya untuk mengembangkan sistem perencanaan pendidikan sehingga fungsi perencanaan ini diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian fugsi perencanaan ini mampu menciptakan aktivitas komitmen kerja dinas, mampu mengidentifikasi segala permasalahan yang ada dan mampu memanfaatkan semua sumber daya, baik manusia, dana, sarana, serta potensi-
potensi di lingkungannya melalui komunikasi yang intensif atau kerjasamakerjasama dengan semua pihak, baik secara ekstemal maupun internal. Adapun keadaan profil ekstemal dan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Majalengka yang mempengamhi terhadap sistem perencanaan ini dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini: 1. Profil Ekstemal:
a. Administrasi Pemerintahan
Dalam kaitan ini tentunya Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki 23
Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi dan membina pendidikan Sekolah Dasar yang berada pada
wilayahnya
masing-masing.
Hal ini
160
membawa
dampak akan
lebih
161
memudahkannya
sistem
pengawasan
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Kabupaten Majalengka terhadap unit-unit sekolah. Sedangkan yang menjadi tantangan dari aspek ini adalah akibat luasnya wilayah dan berbukit-bukit serta penduduk yang tidak merata cenderung
terlambatnya komunikasi dan penyampaian data dari cabang-cabang dinas kecamatan.
b. Keadaan Geografi
Faktor geografis mempakan aspek yang penting dipertimbangkan oleh dinas pendidikan dalam sistem perencanaan pendidikan im, dimana stmktur lahan permukiman, iklim, suhu, dan cuaca yang sedang, cukup memberikan peluang dalam mempengamhi terhadap keberhasilan pendidikan secara umum. Sedangkan tantangannya antara lain akibat luasnya wilayah yang berbukit-bukit, keadaan tersebut memberikan pengamh terhadap perkembangan pendidikan, temtama yang
menyangkut persebaran jumlah penduduk yang tidak merata.'
c. Demografi
Sedangkan dilihat dari
kecenderungan laju pertumbuhan penduduk
Majalengka rata-rata tumbuh sebesar 0,84 %. Sementara itu
angka kelahiran
(fertilitas) sebesar 2,38 % dan angka kematian (mortalitas) sebesar 0,60 °o. Dari
data laju pertumbuhan tersebut memberikan peluang tersendiri bagi upaya menekan angka pertumbuhan usia sekolah di Kabupaten majalengka. Tantangan dan aspek kependudukan ini adalah masih terdapatnya penduduk yang bemsia 7-12 tahun tidak sekolah sebanyak 12.009 orang. Tantangan lainnya adalah bahwa tingkat
pendidikan pendudukdi Kabupaten Majalengka tergolong masih rendah
162
d. Ekonomi
Berdasarkan aspek ekonomi ini pada umumnya sebagian besar mata pencahanan penduduk di Kabupaten Majalengka adalah di sektor pertanian. Di samping itu Kabupaten Majalengka memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, hasil utama pertaniannya bempa padi, palawija, sayur mayur dan buahbuahan. Kondisi tersebut memberikan peluang tersendiri terhadap pendidikan
temtama yang menyangkut potensi yang perlu dikembangkan terhadap bidang
pertanian ini.
Sedangkan tantangan dari aspek ekonomi ini antara lain masih
terdapat penduduk yang tergolong miskin, yaitu diperkirakan sebanyak 72.658 keluarga atau sekitar 25,96 % dari penduduk seluruhnya. Hal ini mempengaruhi terhadap kemampuan orang tua dalam membiayai anaknya untuk bersekolah.
e. Sosial Budaya
Dilihat dari agama yang dianutnya, mayoritas penduduk di Kabupaten
Majalengka pada umumnya beragama Islam. Hal ini ditunjang pula dengan adanya berbagai sarana peribadatan yang ada di setiap desa atau kecamatan. Dilihat dari segi karakteristik budaya ini tentunya memberikan peluang bagi pemerintah atau
dinas pendidikan bagi pertimbangan dalam hubungannya dengan masyarakat.
Hubungan ini antara lain adanya jalinan kerjasama dengan para ulama melalui
pemanfaatan sarana ibadah dalam rangka penyuluhan pentingnya pendidikan dan motivasi untuk belajar dan bekerja bagi kehidupan masa depan. Sedangkan
tantangan dari aspek ini adalah adanya kondisi alam yang subur dan iklim yang relatif sedang melemahkan dalam etos kerja dan belajar, hal ini nampak antara lain dalam hal budaya membaca masih sangat rendah.
163
f. Transportasi dan Komunikasi
Dalam data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki jalan
raya yang tersebar luas di wilayahnya dan sebagian besar telah menjangkau ke desa-desa dan pemukiman. Demikian pula sarana komunikasi, sarana ini sangat
mempengamhi ams komunikasi, baik bagi perorangan maupun kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan swasta. tersendiri
terhadap
jalannya
aktivitas
Keadaan ini memberikan peluang kehidupan masyarakat
termasuk
pendidikannya. Namun demikian kelancaran ams perhubungan darat ini terhambat dengan banyak jalan-jalan yang msak, sehingga keadaan im mempakan tantangan tersendiri, begitu pula masalah sarana angkutan desa tidak seluruhnya mencapai sekolah-sekolah tertentu yang lokasinya cukup jauh dari jalan utama.
2. Profil Internal:
a. Unit Perencanaan Berada Pada Posisi Eselon IV
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang menjadi aspek kekuatan dalam masalah kelembagaan, khususnya pada unit perencanaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Majalengka, antara lain : adanya pengalaman kerja personil pada instasi yang bersangkutan atau Dinas P dan K; terbukanya kemungkinan untuk melakukan penyempumaan atau penataan kembali stmktur
kelembagaan dinas pendidikan pada era otonomi daerah; adanya kesadaran pada
jajaran personalia dinas pendidikan untuk tems melakukan perbaikan dalam kinerja sehari-hari. Sedangkan kelemahannya dari aspek kelembagaan ini antara lain : kurangnya koordinasi, baik secara internal maupun ekstemal; kewenangan atau
164
cakupan tugas dan fungsi unit perencanaan sangat terbatas; Orientasi kerja mengacu pada mtinitas dan kurang ide-ide segar; kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki tenaga perencana kurang memadai; Fungsi pelayanan data dari unit perencanaan untuk para subdin, belum berjalan secara optimal.
b. Kemampuan Tenaga Perencana Dinas Pendidikan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik suatu kesimpulkan, bahwa yang menjadi aspek kekuatan dalam masalah sumber daya perencana temtama pada kualifikasi tenaga perencananya, antara
lain : bahwa latar belakang pendidikan tenaga perencana pada level S2
sudah ada; adanya pengalaman pelatihan sebagian staf pada bidang perencanaan;
adanya itikad baik (goodwill) Kepala Dinas Pendidikan untuk meningkatkan
profesionalitas tenaga perencana pendidikan. Sedangkan kelemahannya antara lain masih kurangnya kemampuan dalam hal menganalisis perencanaan terhadap kebutuhan program yang dapat mendukung pada satuan-satuan program nyata.
c. Alur Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik suatu kesimpulkan, bahwa yang menjadi aspek kekuatan dalam masalah alur pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data, khususnya pada
sistem perencanaan pada unit perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, antara lain bahwa adanya kemampuan tenaga perencana dalam
keterampilan teknis di bidang komputer yang relatif memadai sangat
mendukung bagi proses pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer.
165
Sedangkan kelemahannya yaitu masih tumpang tindihnya pengelolaan data antar unit atau bagian lainnya dengan bagian unit perencanaan pada dinas pendidikan; belum berjalannya sarana akses dan pengolahan data yang menggunakan jaringan komputer secara on line; belum adanya data profil pendidikan yang bam,
walaupun dengan segala keterbatasannya sesungguhnya
data itu selayaknya menjadi pijakan utama dalam penyusunan program-program pendidikan.
d. Mekanisme Kerjasama dengan Berbagai Pihak
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang menjadi aspek kekuatan dalam mekanisme kerjasama dengan berbagai pihak dalam sistem perencanaan, yaitu dengan berlakunya otonomi daerah memberikan peluang yang lebih luas dan semakin terbuka untuk bekerjasama dengan pihak lain; begitu pula pada era otonomi daerah ini perhatian berbagai pihak terhadap pembangunan sektor
pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan sebelum berlakunya otonomi daerah. Sedangkan kelemahannya antara lain peran DPRD sebagai mitra sejajar
dinas pendidikan belum dapat menghasilkan program yang sinergik, artinya masih bersifat koordinatif dan kurang memberikan pemikiran yang berarti.
e. Sumber Daya Keuangan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang menjadi aspek kekuatan dalam masalah sumber daya keuangan dalam sistem perencanaan pada dinas antara lain : adanya rintisan kerjasama dengan pihak swasta; adanya organisasi orang tua siswa
166
dalam setiap jenjang pendidikan. Sedangkan kelemahannya yaitu dukungan biaya yang bersumber dari APBD II, pada umumnya belum cukup memadai untuk
mendorong pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan manajemen yang handal di setiap sekolah. Hal ini tercermin dari
rendahnya apresiasi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan hanya berkisar 9,27 % dari total APBD, sementara penggalian sumber dana dari non pemerintah belum dapat diandalkan;
3. Altematif Strategi
Adapun yang menjadi strategi perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, baik secara ekstemal maupun secara internal
dapat diimplementasikan dalam bentuk prioritas program-program nyata sebagai berikut:
Dari aspek ekstemal, maka strategi yang perlu dilakukan adalah :
a. Adakan program pemetaan sekolah sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografisnya.
b. Adakan
penyuluhan
pentingnya
sekolah
terhadap
masyarakat
melalui
pembinaan ke desa-desa.
c. Adakan pemberian beasiswa sekolah bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya.
d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam memajukan sekolah.
e. Adakan program untuk membuat pedoman muatan kurikulum lokal yang berbasiskan pertanian.
167
f. Adakan jalinan kerjasama dengan para ulama dalam rangka penyuluhan pentingnya pendidikan dan motivasi untuk belajar dan bekerja bagi kehidupan masa depan.
g. Perlunya mengusulkan kepada instansi yang berwenang dalam perbaikan sarana prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan.
h. Adanya penambahan tenaga teknis pendidikan SD, penambahan sarana dan prsarana fasilitas pendukung belajar, serta perbaikan atau rehabilitasi mang kelas SD.
Sedangkan dari aspek internal, strategi yang perlu dilakukan, antara lain : 1. Pada Kelembagaan Unit Perencana :
a. Melakukan perubahan posisi unit perencanaan struktur dinas pendidikan pada
posisi eselon III atau sejajar dengan subdin-subdin lainnya; b. Penambahan fungsi dan peran unit perencanaan sebagai konsekuensi logis
dan posisi yang diharapkan yang mengarah pada optimalisasi fungsi perencanaan sebagai unit yang memegang peran strategis dalam konteks penyusunan program-program pendidikan; c. Penambahan jumlah personalia dalam struktur disesuaikan dengan volume
dan bobot pekerjaan atau didasarkan pada rasio jumlah pegawai/jumlah sekolah/lembaga dan/atau unit yang dibidanginya.
d. Melakukan penilaian ke dalam (Internal Assessment) dalam upaya mengidentifikasi seberapa banyak persoalan yang muncul selama satu tahun
berjalan, dengan merumuskan altematif pembahan stmktur yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan daerah, ketersediaan sumber daya manusia, sumber dana, dan potensi pendukung lainnya :
168
e. Memmuskan kembali rancangan penjelasan mekanisme, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bobotnya ;
f. Memmuskan strategi, lobi dan negosiasi dengan pihak Pemerintah Daerah (BUPATI), BAPPEDA, dan DPRD khususnya Komisi A yang mengurusi
pembahan
Undang-undang dan Komisi E yang membidangi pendidikan
(Bidang Kesra).
2. Pada Sumber Daya Tenaga Perencana:
a. Adanya penataran tenaga perencana yang berjenjang dan berkesinambungan yang diprakarsai oleh Bappeda sebagai institusi yang kompeten ; b. Adanya pedoman penyusunan program yang lebih operasional, guna kelancaran tugas-tugas perencanaan.
c. Melakukan terobosan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, dalam bentuk pelatihan reguler, workshop atau bentuk lainnya.
3. Dalam Mekanisme Kerja (Pengolahan Data):
a. Perlu diadakannya format instmmen pengumpulan data yang seragam dan baku, agar tidak terjadi sikap perbedaan persepsi data van dibutuhkan ;
b. Perlu adanya sejumlah sarana pengakses data on line, minimalnya pada level kecamatan dan kabupaten;
c. Terdapat pedoman rambu-rambu penyusunan program yang mengacu pada data profil pendidikan.
d. Mengajukan proyek bantuan pusat melalui dana dekonsentarasi untuk
pengadaan perangkat alat pengakses data secara on line dari tingkat kecamatan sampai kabupaten;
V -\
* *
e. Meningkatkan fungsi dan peran RAKERJA dinas sebagai wahana untuk-' memmuskan
program
yang
beronentasi
pada
relevansi
acuan
akuntabilitas publik;
f Meningkatkan jalur koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan keterlibatan langsung dalam penyusunan program secara terpadu; g. Meningkatkan peran stakeholders dalam penyusunan program pendidikan.
4. Dalam Kerjasama Dengan Berbagai Pihak : a. Terjadi jalinan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan keduabelah pihak dan terjelma dalam bentuk program-program unggulan daerah ; b. Adanya peningkatan dukungan nyata dari pihak DPRD yang tercermin dalam pengalokasian biaya anggaran pendidikan daerah.
c. Adanya mekanisme kerjasama dalam proses penyusunan program pendidikan dalam bentuk FKP (Fomm Koordinasi Pembangunan); d. Meningkatkan kemitraan partnership lewat pendekatan personal
dan
pendekatan institusional, misalnya : mengundang DPRD dalam rapat forum terbatas sebelum program diusulkan secara resmi berdasarkan prosedur dan mekanisme yang beriaku; e. Meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya kerjasama bilateral yang
saling menguntungkan, peningkatan makna relevansi pendidikan dengan dunia kerja dan membangun sekolah unggulan milik daerah yang dapat
dibanggakan bersama, melalui workshop yang melibatkan unsur (Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, LSM, Pihak Pemerintah dan Unsur Stakeholders).
170
5. Pada Sumber Daya Keuangan:
a. Adanya peningkatan DAU bagi daerah Kabupaten Majalengka; b. Adanya dana dekonsentrasi dari pusat yang dikucurkan langsung ke daerah otonomi;
c. Adanya peningkatan dukungan masyarakat dalam bentuk bina program dan sarana fisik;
d. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran non mtin (proyek); e. Meningkatkan pemberdayaan potensi anggaran yang digali dari stakeholders
pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat dimmuskan beberapa implikasi sebagai berikut: 1. Dengan memperhatikan faktor ekstemal yang ada di sekitar lingkungan dinas pendidikan, maka akan memberikan informasi yang sangat penting untuk memmuskan strategi yang mungkin digunakan dalam perencanaan dinas pendidikan tingkat kabupaten. Implikasinya analisis dalam sistem perencanaan
pendidikan perlu memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam membuat suatu perencanaan bagi masa yang akan datang, baik dilihat dari
administrasi pemerintahan, geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, maupun transportasi dan komunikasi.
2. Untuk mewujudkan berjalannya suatu fungsi perencanaan secara optimal perlu mempertimbangkan faktor lingkungan internal suatu orgamsasi, karena dengan
memberdayakan potensi-potensi yang ada dilingkungan, baik kekuatan maupun
171
kelemahan dalam organisasi akan berpengaruh bagi suatu perencanaan dinas
pendidikan. Implikasinya sumber-sumber daya perencanaan lingkungan internal perlu ditingkatkan secara optimal, hal ini karena akan memberikan pengamh bagi suatu sistem perencanaan pada dinas pendidikan. Diantara sumber-sumber daya internal tersebut antara lain seperti adanya kelaikan unit perencanaan secara struktural dalam organisasi ; adanya kemampuan tenaga
perencana itu sendiri; penggunaan teknik dalam alur pengadaan, penyusunan, dan pemanfaatan data/informasi; mekanisme kerjasama dengan pihak ekstemal dinas pendidikan ; serta dukungan sumber daya keuangan yang memadai. 3. Belum adanya flat form perencanaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengakibatkan distribusi data-data yang diperlukan kurang
terpadu dan sering terlambat, sehingga mekanisme perencanaan tidak jelas. Adanya permasalahan tersebut berimplikasi pada fungsi perencanaan tidak berjalan efektif. Supaya fungsi perencanaan lebih berdaya, maka perlu adanya flat form mekanisme perencanaan pada dinas pendidikan secara jelas dan terstruktur.
C. Rekomendasi
Berdasarkan temuan dan bahasan di atas dapat dirumuskan beberapa
rekomendasi temtama bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam sistem perencanaan dengan melalui langkah-langkah berikut ini: 1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Agar program pendidikan dapat disusun tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan nyata disarankan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
172
a. Penyusunan program secara kolaboratif dengan melibatkan selumh jajaran subdin internal dan dinas-dinas terkait lainnya;
b. Melakukan proses negoisasi program dengan pihak stakeholders, penentu kebijakan dan unsur DPRD;
c. Melakukan sosialisasi program secara nyata kepada pihak pengambil kebijakan;
d. Hendaknya mengusulkan penataan stmktur unit perencanaan pada posisi yang layak dan proporsional;
2. Bagi Tenaga Perencana Pendidikan
Agar data dapat disusun secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan tepat guna, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan pengecekan keabsahan data secara cermat;
b. Mengambil inisiatif untuk menyusun instmmen pengumpul data; c. Memanfaatkan sarana pendukung yang telah tersedia secara optimal;
d. Mengusulkan sarana pendukung yang lebih canggih, misalnya dengan jaringan on line, minimal dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan;
e. Menyusun skala prioritas program berdasarkan data yang tersaji.
3. Bagi DPRD Khususnya Komisi E
Untuk dapat meningkatkan dukungan pembangunan sektor pendidikan secara nyata, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Memperjuangkan pembangunan sektor pendidikan sebagai skala prioritas program pembangunan jangka panjang;
173
b. Mendukung pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional dan mengapresiasi kebutuhan nyata; c. Mendukung kebijakan pemerintahan daerah dalam
penataan struktur
kelembagaan dinas pendidikan.
4. Bagi Bupati selaku Kepala Daerah Otonomi
Untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan daerah jangka panjang, disarankan untuk melakukan hal-hal
sebagai berikut: a. Menata ulang (restmkturisasi) kelembagaan dinas pendidikan dengan meletakkan unit perencanaan pada posisi yang layak (minimal pada eselon III):
b. Mengalokasikan dana pembangunan sektor pendidikan yang memadai dan proporsional sesuai dengan semangat otonomi;
c. Memberikan kewenangan secara penuh kepada Dinas Pendidikan untuk menata dan menangani pembangunan sektor pendidikan dengan senantiasa berkoordinasi dengan institusi terkait lainnya.
P>J> ^SK^HfeKiJlSl; /
i—Jffi^ S.
!. t^H^i^^sC
I
J Be N~t^nSS%CSE? A.~>^f1' ">
