c) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi)

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) a.

Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

: PT. AYAMARU SERTFIKASI : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c.

Alamat

: Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593,

Email : Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id e.

Direktur

: Ir. Akhmad

f.

Tim Audit

:

a)

Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

b)

Dr. Ir. Tien Lastini M.Si (Auditor Produksi)

c)

Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi)

d)

Ir. Rimba Gatot Widodo (Auditor Sosial)

e)

Rendi Juliandi Ruhiat S.Hut (Auditor VLK)

g.

Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Akhmad 2. Ir. Mukit 3. Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi

Provinsi Riau

1


(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI (a)

Nama Pemegang IUPHHK-HTI

:

(b)

Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan - Surat Keputusan IUPHHK-HA - Nomor - Tanggal - Luas - Surat Keputusan Pengukuhan Batas Areal Kerja PT. MSK - Nomor - Tanggal - Luas

:

Alamat Perusahaan - Kantor Pusat/Lokasi Pabrik

: :

(c)

: : : :

109/Kpts-II/2000 29 Desember 2000 ± 44.595 Ha.

: : :

SK.59/Menhut-II/2013 23 Januari 2013 ± 44.433,66 Ha.

Kantor Cabang

:

(d)

Kelas Perusahaan

:

(e)

Status Permodalan

:

(f)

Kepemilikan dan Komposisi Saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir - Akte Pendirian Perusahaan - Akta Notaris - Nomor - Tanggal - Komposisi Saham - Ir. H. Irwandy MA, Msc - Hj. Maihendrasmi Rachman - Susunan Komisaris dan Direksi - Susunan Komisaris - Komisaris Utama - Susunan Direksi - Direktur Utama

:

-

Provinsi Riau

PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA (PT. MSK)

: : : : : : : : : : :

Jl. Wolter Monginsidi , N0. 7 Pekanbaru, Telp. (0761) 853003. Jl. Duren Sawit Timur Raya Blok L II, No. 13, Jakarta Timur, 13440. Telp/Fax. (021) 8618585 Kayu Pertukangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Darbi, SH 124 27 September 1999 45 % 55%

Ir. H. Irwandy MA, Msc Hj. Maihendrasmi Rachman

2


(3) RINGKASAN TAHAPAN No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

1

Audit Tahap I

Senin s/d Jumat , 11 s/d 16 November 2013

2

Mobilisasi Tim

Selasa, 19 November 2013

- Mobilisasi Tim Auditor Jakarta – Pekanbaru

3

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Selasa, 19 November 2013 Pekanbaru

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BP2HP Wilayah III Pekanbaru, perihal penilaian kinerja PHPL PT. MSK.

4

Mobilisasi Tim


- Mobilisasi Tim Auditor Pekanbaru Tembilahan (Kabupaten Indragiri Hilir)

5


Rabu, 20 November 2013 Tembilahan

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, perihal penilaian kinerja PHPL PT. MSK.

6

Mobilisasi Tim

Rabu, 20 November 2013

- Mobilisasi Tim Auditor Tembilahan (Kabupaten Indragiri Hilir) – Base Camp Teluk Kabung (Kec. Gaung)

7

Opening Meeting (Pertemuan Pembukaan)

Rabu, 20 November 2013 Base Camp Teluk Kabung (Kec. Gaung)

- Penyampaian rencana teknis verifikasi - Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping

Provinsi Riau

Melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen. - Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan email. - Berdasarkan masa operasional, PT. MSK dinilai dengan menggunakan bobot verifier untuk umur auditi > 5 tahun. - Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) -

3

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. - Output : (1) Berita Acara opening

Meeting, (2) Notulensi opening Meeting. 8

Konsultasi Publik

Kamis, 21 November 2013 (Pukul 10.00 WIB s/d Selesai) Gedung Serbaguna Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir

- Bertujuan untuk menggali informasi tentang presepsi masyarakat atas keberadaan PT. MSK. - Jumlah peserta kurang lebih 30 peserta. - Output yang dihasilkan meliputi :

(1) Informasi presepsi masyarakat tentang keberadaan IUPHHK-HA PT. MSK, (2) Berita Acara dan Daftar hadir konsultasi Publik. 9

Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Provinsi Riau

Kamis s/d Minggu, 21 s/d 24 November 2013 Base Camp Teluk Kabung (Kec. Gaung)

Verifikasi dokumen bertujuan untuk : - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produksi antara lain : - Dokumen progres rekonstruksi tata batas; - Visi, misi perusahaan, - Struktur organisasi; - Dokumen pelaksanaan TPTI dan THPB; - Dokumen terkait perizinan; - Dokumen perizinan penggunaan alat; - Dokumen RIL; - Dokumen Realisasi produksi, dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dokumen pengelolaan limbah.

4


Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan

10

Verifikasi Lapangan

Jumat s/d Minggu, 22 s/d 24 November 2013 Areal kerja PT. MSK (Blok TPTI dan THPB serta beberapa desa sekitar)

Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan THPB; - Bukti sementara rekontruksi tata batas konsesi; - Poster Visi dan Misi perusahaan; - Peralatan produksi; - Pelaksanaan RIL; - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kegiatan penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Dokumen K3 - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan

11

Rekapitulasi Data

Minggu, 24 November 2013

- Data-data tersebut diantaranya berupa : Surat Keputusan,

dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan kegiatan seluruh tahapan PHPL. 12

Mobilisasi TIM

Provinsi Riau

Senin, 25 November 2013

- Base Camp Teluk Kabung Tembilahan - Pekanbaru

5


Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

13


Senin, 25 November 2013 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, perihal telah selesai pelaksanaan penilaian kinerja PHPL PT. MSK.

14

Closing Meeting (Pertemuan Penutup)

Selasa, 26 November 2013 Kantor PT. MSK Pekanbaru

- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit - Notulensi Closing Meeting - Berita acara Closing Meeting - Tally sheet hasil audit lapangan - Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi

15


Selasa, 26 November 2013 Kantor PT. MSK Pekanbaru

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BP2HP Wilayah III Pekanbaru, perihal telah selesai pelaksanaan penilaian kinerja PHPL PT. MSK.

16

Mobilisasi TIM


- Pekanbaru - Jakarta

17

Pengambilan Keputusan

Bogor, 28 Desember 2013

Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja aktual, diketahui PT. MSK memiliki nilai kinerja aktual sebesar 61 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66 dengan demikian pencapaian kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. MSK adalah 92,42 % atau masuk dalam kinerja dengan predikat “BAIK”, yaitu apabila total nilai

kinerja indikator yang dicapai antara 76% s/d 100% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu.

Atas dasar itu PT. MSK berhak memperoleh sertifikat PHPL dari LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIdengan No. Sertifikat: 26/A-SERT-PHPL/XII/2013, berlaku sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 27 Desember 2018

Provinsi Riau

6


(4) RESUME HASIL PENILAIAN No. 1.

Kriteria dan Indikator PRASYARAT 1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

Nilai

Ringkasan Justifikasi

BAIK

1. 2. Komitmen Pemegang Ijin

BAIK

- PT. MSK telah memiliki dokumen legal sebagai acuan dalam pengelolaan hutan lestari dan administrasi progres tata batas sebagai salah bukti kepastian areal kerja atas izin yang telah diperoleh. - PT. MSK telah melaksanakan tata batas dan temu gelang (realisasi 100%). Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya laporan tata batas dan lampirannya. - Telah ada pengakuan atas eksistensi PT. MSK dan respon positif dari masyarakat (para pihak). Selain itu PT. MSK telah memiliki SOP resolusi konflik dan dokumen resolusi konflik. - Tidak ada perubahan fungsi kawasan secara signifikan pada areal kerja PT. MSK, yakni termasuk dalam fungsi hutan produksi (hutan produksi). - Pada areal kerja PT. MSK tidak ada perubahan fungsi kawasan dan tidak ada penggunaan lain kawasan di luar sektor kehutanan. - PT. MSK telah menyusun atau memiliki visi dan misi sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), yakni terkait dengan kelola produksi, kelola ekologi/lingkungan dan kelola sosial dengan segala aspek pendukungnya secara berkelanjutan. - PT. MSK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi. - PT. MSK sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat. Jenis dan bentuk implementasi visi misi secara umum antara lain : - Menyusun rencana pengelolaan hutan yang tertuang dalam dokumen legal perencanaan; - Telah menyusun Prosedur Operasi Standar (POS)/SOP sebagai acuan teknis di lapangan; - Melakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi karyawan guna mendukung upaya pengelolaan hutan produksi lestari secara profesional dan mandiri; - Menerapkan sistem pengelolaan hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan; - Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; - Menyediakan sarana dan prasarana produksi secara memadai; - Memberikan manfaat bagi

Provinsi Riau

7


Kriteria dan Indikator

Nilai

1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

BAIK

1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam

BAIK

1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

BAIK

Provinsi Riau

Ringkasan Justifikasi pembangunan regional maupun nasional ; - Pelaksanaan Riset dalam peningkatan dan pengembangan produktifitas tanaman. - PT. MSK telah memiliki tenaga profesional kehutanan di lapangan pada seluruh bidang pengelolaan, namun dengan jumlah yang belum memadai. Upaya kongkrit PT. MSK untuk pemenuhan kekurangan GANIS, maka akan mengikutsertakan tenaga profesionalnya dalam pelaksanaan DIKLAT yang akan diselenggarakan oleh BP2HP III Pekanbaru. - PT. MSK telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) baik secara mandiri (inhouse training) maupun dengan pihak lain (instansi yang berwenang, seperti BP2HP) sebanyak 45 jenis DIKLAT dengan diikuti oleh 99 peserta, yang dibuktikan dengan tersedianya sertifikat peserta. Tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT sebesar 87,61 %. - PT. MSK telah memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap, sebagai acuan dalam pengembangan SDM yang professional, untuk mendukung terjaminnya pemanfaatan hutan produksi secara berkelanjutan. - PT. MSK telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL dan secara fisik struktur organisasi dan personilnya dijumpai di lapangan (Base Camp PT. MSK, Desa Teluk Kabung). - PT. MSK telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana berdasarkan surat penunjukan dari direksi PT. MSK dan secara umum aktifitas lembaga SIM telah berjalan. - PT. MSK telah membentuk organisasi SPI yang dikukuhkan berdasarkan surat direksi PT. MSK dan secara umum telah berjalan, namun belum mencakup seluruh bidang pengelolan PHPL. - PT. MSK telah melaksanakan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, yang meliputi kegiatan terkait aspek plantation, harvesting dan nursery. - PT. MSK telah memiliki dokumen ANDAL beserta lampiran dan telah memperoleh persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari seluruh pihak. - PT. MSK telah temu gelang dan dalam proses pelaksanaan telah melibatkan para pihak. - Pada proses penetapan dan pelaksanaan CSR/CD telah sesuai dengan permintaan masyarakat (mendapat persetujuan), khususnya masyarakat yang berdomisili di

8


2.


PRODUKSI 2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Nilai

Ringkasan Justifikasi sekitar areal konsesi. - Pada proses penetapan/sosialisasi keberadaan kawasan lindung, baru dilaksanakan terhadap sebagian masyarakat, khususnya kelompok masyarakat Desa Teluk Kabung (sebagian kecil para pihak).

BAIK

-

-

2. 2.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)

BAIK

-

-

-

2. 3.

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

-

-

-

Provinsi Riau

PT. MSK telah memiliki dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Periode Waktu 2010-2019 dengan keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 176/VI-BPHA/2010 PT. MSK telah melaksanakan Penataan areal kerja sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode 2010-2019 (tersedia bukti fisik lapang); PT. MSK telah melaksanakan pemeliharaan batas (plang/papan nama maupun kanal pada seluruh areal kerja TPTI dan THPB). PT. MSK memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, baik di areal THPB dan TPTI, beserta kelengkapan peta pendukungnya. PT. MSK telah memiliki Plot Sample Permanen (PSP) yang mewakili 4 umur tegakan di areal sistem silvikultur THPB, namun pada areal TPTI belum tersedia (PUP). Perhitungan internal/Self JTT pada PT. MSK belum ditemui, namun terdapat usaha pengukuran riap yang sudah dilakukan, dengan melaksanakan pengukuran rutin di PSP sejak tahun 2010. Pada Bulan November tahun 2011 terdapat usaha untuk melaporkan hasil pengukuran PSP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan cq. Kepala Pusat penelitian dan pengembangan Konservasi Alam. PT. MSK telah memiliki SOP pada seluruh kegiatan silvikultur THPB, namun untuk sistem TPTI belum tersedia. PT. MSK telah melaksanakan SOP pada seluruh kegiatan pengelolaan di areal THPB, namun untuk TPTI belum , karena belum adanya aturan standar yang dimiliki perusahaan (kebijakan kemenhut pada areal TPTI tidak diizinkan untuk pelaksanaan penebangan). PT. MSK telah melaksanakan Inventarisasi Tegakan sebelum penebangan, sehingga terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥120 m3/ha). Terdapat permudaan tegakan di PT. MSK dengan rata-rata dari permudaan sampai umur 1 tahun memiliki nilai sebesar 90,67% sehingga masih di atas 90%.

9


Nilai


2. 4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan


BAIK

- PT. MSK memiliki SOP pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan yang tercakup dalam dokumen tersendiri atau tertuang dalam aturan kegiatan lainnya. - Penerapan teknologi ramah lingkungan telah dilakukan oleh PT. MSK pada beberapa kegiatan seperti diantaranya pada kegiatan pemanenan. - PT. MSK merupakan pemasok bahan baku pulp, sehingga hampir keseluruhan bagian pohon dapat dimanfaatkan. Dengan demikian maka PT. MSK telah meminimalkan limbah yang terbuang di lapangan sehingga faktor ekspoitasi bisa dimaksimalkan.

2. 5.

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK

- PT. MSK telah memiliki dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - PT. MSK telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang - Pelaksanaan penandaan batas di lapangan telah dilakukan oleh PT. MSK, yaitu penandaan batas blok dan petak berupa plang batas dan kanal pada areal THPB dan penandaan batas blok berupa plang TPTI. - Realisasi volume tebangan PT. MSK selama 2010-2012 secara rata-rata selama tiga tahun adalah 64,74%. Sedangkan realisasi luas tebangan rata-ratanya adalah 69,04%.

2. 6.

Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM

SEDANG

- Realisasi anggaran PT. MSK >80% dari kebutuhan kelola hutan yang sudah direncanakan. - Alokasi dana PT. MSK kurang proporsional pada tahun 2010-2012 terutama pada anggaran kewajiban pada lingkungan dan sosial. - Realisasi pendanaan PT. MSK untuk mendukung kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. - PT. MSK melaksanakan dua sistem silvikultur, yaitu TPTI dan THPB. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman lebih difokuskan pada areal THPB dengan alasan pemanenan lebih intensif dilakukan pada areal tersebut. Sedangkan areal TPTI cenderung kurang dilakukan rutin kegiatan rehabilitasi. - Tingkat pencapaian penanaman pada sistem THPB selama periode 2010-2012 secara rata-rata adalah sebesar 78,69%.

Provinsi Riau

10

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman No. 3.

Kriteria dan Indikator EKOLOGI 3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan

Nilai


BAIK

3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

BAIK

- Auditi (PT. MSK) sudah mengalokasikan areal untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 7.820 ha atau 17,59 % dari total areal konsesinya dan sudah di implementasikan dilapangan serta terdapat kesesuaian dengan dokumen perencanaan ( Amdal dan RKUPHHK), serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik dan kondisi spesifik. - Auditi sudah membuat rencana untuk kegiatan penataan kawasan lindung dan sebagian besar telah diimplemetasikan sesuai dengan rencana (sampai tahun 2013 adalah sepanjang 234,5 km atau 91,25%) yang dibuktikan dengan tersedianya bukti fisik di lapangan. - Kondisi penutupan lahan pada areal kawasan lindung sebagian besar berupa hutan (84 %). - Masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan di sempadan sungai gaung namun dalam sekala kecil dan telah ada upaya dari pihak auditi untuk menyelesaikannya. - Secara faktual sebagian besar para pihak telah mengakui keberadaan kawasan lindung PT. MSK. - Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk : (a) laporan dan lampirannya dan (b) berita acara pelaksanaan. - Auditi sudah memiliki SOP terkait pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, secara substansi dokumen SOP tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan; - Auditi sudah memiliki sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik. - Terkait ketersedian sumber daya manusia untuk pelaksanaan perlindungan hutan, auditi sudah mempunyai lembaga atau organisasi untuk bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta personilnya sesuai dengan Kepmenhut No 523/KptsII/1993; - Auditi telah membuat rencana kegiatan perlindungan hutan dan mengimplementasikan di lapangan secara preemptif, preventif dan represif meliputi seluruh aset perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak (pembuatan lembaga dan pengadaan SDM, pembuatan Prosedur Operasi Standar, pengadaan sarana prasarana, pemasangan papan larangan, penyuluhan dan

Provinsi Riau

11



3. 3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

Nilai

BAIK

-

-

-

-

3. 4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

SEDANG

-

-

3. 5. Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG

-

-

Provinsi Riau

Ringkasan Justifikasi sosialisasi, dan melakukan patroli secara rutin perlindungan dan pengamanan). Auditi sudah memiliki beberapa dokumen SOP terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan; Auditi telah memilki sarana prasarana yang memadai untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air; Auditi telah memiliki lembaga dan personil yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan. Auditi sudah membuat rencana kerja untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta sudah di implementasikan di lapangan sesuai dengan RKL AMDAL, yang dibuktikan dengan tersedianya laporan hasil Pelaksanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I dan II tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan semester I 2013 . Dampak yang timbul masih dalam taraf wajar. Auditi sudah memiliki SOP Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka. Namun belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang ada di areal konsesinya ; Keberadaan SOP tersebut tersedia di lapangan dan telah di pahami oleh personil dilapangan. Auditi sudah memilki rencana kegiatan identifikasi flora dan fauna, serta telah di implementasikan di lapangan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan dan lokasi jalur pengamatan dilapangan, namun kegiatan tersebut belum mencakup seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi. Auditi sudah memiliki prosedur pengelolaan flora sebagai acuan kerja dalam rangka pengelolaan flora untuk : (a) luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, (b) bagian yang tidak rusak dan perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik; SOP tersebut belum mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan flora yang dilindungi dalam areal kerjanya. Auditi telah membuat rencana terkait pengelolaan flora dilindungi dan sudah di implementasikan dilapangan serta terdapat laporan, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

12



3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik 4.

SOSIAL 4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Provinsi Riau

Nilai

BAIK

SEDANG

BAIK

Ringkasan Justifikasi terdapat di areal pemegang izin. - Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal auditi secara umum masih terjaga dengan baik, walaupun masih terdapat gangguan berupa perambahan dan kebakaran hutan namun dalam skala kecil. - Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal auditi secara umum masih tergolong cukup mantap walaupun terdapat beberapa gangguan antara lain perambahan dan kebakaran. Adanya beberapa perjumpaan dengan berbagai jenis fauna dilindungi secara langsung, baik di kawasan lindung maupun areal efetif untuk unit produksi. - UM telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun demikian belum terdapat dokumen identifikasi mata pencaharian masyarakat sekitar yang lengkap yang tergantung pada sumber daya hutan sekitar. - UM telah memiliki SOP/mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik namun belum terdapat bukti persetujuan dari para pihak. - PT. MSK telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat. - adanya kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa terhadap kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) namun hanya sebagian - terdapat persetujuan dari pemerintah atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Namun masih terdapat klaim-klaim lahan dari masyarakat setempat yang belum ada penyelesaiannya - PT. MSK telah memiliki perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak atas kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun belum terdapat laporan kegiatan CD secara periodik yang lengkap dan sistematis

13



4. 3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

Provinsi Riau

Nilai

SEDANG

Ringkasan Justifikasi - IUPHHK telah memiliki 2 (dua) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen. - IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk perjanjian bersama dan berita acara sosialisasi. Namun demikian, kegiatan tersebut belum dilakukan terhadap seluruh desa yang berada di sekitar - Bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak bersifat charity berdasarkan permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan - IUPHHK telah merealisasikan kewajiban sosialnya kepada masyarakat sekitar berupa perekrutan tenaga kerja lokal, bantuan sarana prasarana fisik, bantuan BBM, dan bantuan charity lainnya dengan bukti berita acara, nota, dan kuitansi. Realisasi kegiatan tersebut terdokumentasi dalam bentuk laporan - Ketersediaan data menyangkut masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH lebih bersifat data sekunder bukan hasil survey sosial yang dilakukan oleh UM sehingga data yang diperoleh kurang lengkap dan kurang update - IUPHHK telah memiliki 2 (dua) mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang cukup jelas namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal setempat - IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian rencana kegiatan tersebut belum diuraikan secara rinci dan jelas mengenai jenis kegiatan, volume kegiatan, dan pihak yang terlibat. - IUPHHK telah merealisasikan 2 (dua) dari rencana 10 (sepuluh) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja dan pembangunan jalur ekonomi. Dengan demikian persentase realisasinya adalah 20% - IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas

14


5.


Nilai


4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK

- IUPHHK telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan - terdapat klaim lahan oleh masyarakat setempat dan IUPHHK telah membuat peta rawan konflik yang jelas - UM telah memiliki penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan, SDM dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik yang ada. Namun demikian kelembagaan yang ada belum melibatkan pihak pemerintah setempat dalam penanganan konflik - IUPHHK telah memiliki dokumen yang jelas terkait penanganan potensi konflik yang ada

4. 5. Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

- PT. MSK telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi keberadaan dokumen PKB, keberadaan serikat pekerja, SPK bagi karyawan, dan SOP terkait pengaturan tenaga kerja - UM telah memiliki rencana diklat bagi karyawan dan terealisasi seluruhnya - perusahaan telah menyusun standar jenjang karir dan telah diimplementasikan melalui formulir penilaian prestasi karyawan dan formulir mutasi/promosi karyawan - IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang telah diimplementasikan seluruhnya berupa PKB, SOP, dan sertifikat kepesertaan jamsostek, dan SimasCard

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Provinsi Riau

Memenuhi

- PT. MSK memiliki dokumen SK IUPHHK-HA yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 109/KPT-II/2000, tersedia kelengkapan peta SK IUPHHK-HA secara lengkap dan dipenuhi seluruhnya. - Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen SPP IHPH dan IIUPHHK-HA dan bukti setor pembayaran, menunjukkan bahwa PT. MSK telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP.

15


Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Memenuhi

- Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPPHHK-HA beserta lampirannya tersebut telah dipenuhi seluruhnya. - Tersedia peta lampiran RKT 2012 yang menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, implementasi penandaan batas di lapangan berupa kanal dan pemasangan papan nama pada Blok RKT 2012 yang berbatasan dengan kawasan konservasi insitu, hasil pemeriksaan batas di lapangan, menunjukkan terdapat kesesuaian lokasi antara batas areal yang tidak boleh ditebang yang digambarkan dalam peta dengan keberadaan batas di lapangan, - Pada peta kerja lampiran RKT 2012 terdapat, tanda pengesahan berupa stempel (cap) dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, penandaan batas di lapangan berupa kanal dan pemasangan papan nama pada batas blok dan petak RKT, posisi lokasi blok dan petak di lapangan benar dan dapat dibuktikan di lapangan.

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memenuhi

- PT. MSK telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2010-2019 yang telah di sahkan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK – HA telah dipenuhi seluruhnya. - PT. MSK dalam pengelolaan hutannya berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK-HA) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 109/KptsII/2000 Tanggal 29 Desember 2000, merupakan perusahaan dalam Hutan Alam yang diizinkan melakukan sistem silvikultur multisistem, yaitu TPTI dan THPB, tidak tersedia areal yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri sehingga verifier verifier 2.2.1.b. tidak dapat diterapkan (Not Apllicable).

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergu-nakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggu-naan peralat-an dan dapat dibuktikan kese-suaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)

Memenuhi

- PT. MSK memiliki ketersediaan peralatan sesuai dengan izin pada dokumen RKT 2012 dan berdasarkan hasil uji petik di lapangan jenis peralatan yang digunakan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan.

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1.

Provinsi Riau

16


Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang Memenuhi - Semua kayu yang ditebang diareal kerja ditebang/dipanen atau yang dipanen/ PT. MSK telah di LHP-kan. LHP KB, KBS dimanfaatkan telah di-LHPkan dan KBK telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dalam hal ini P2LHP. - Hasil Uji petik lapangan menunjukkan bahwa LHP-KBK yang disahkan dengan fisik Tumpukan KBK sesuai dan nomor tumpukan KBK di LHP-KBK asal kayu dari tebangan pada areal THPB dapat ditelusuri hingga petak tebang - Uji petik nomor batang KB pada LHP pada KB tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat kayu persediaan pada TPK Hutan dan pada Areal TPTI tidak terdapat kegiatan penebangan pada RKT 2012, sedangkan pada areal THPB kegiatan penebangan hanya dilakukan pada petak tanaman namun demikian pada KBK, nomor tumpukan KBK di LHP-KBK yang berasal dari tebangan pada areal THPB dapat ditelusuri asal kayu hingga petak tebang. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar Memenuhi - Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK areal izin dilindungi dengan surat antara dan tujuan pengiriman ke Industri keterangan sahnya hasil hutan. dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSKB dan FA-KB), volume persediaan kayu yang diangkut yang tercantum dalam LMKB (KB,KBS dan KBK) yang dibuat sesuai dengan LHP yang disahkan, SKSKB dan FA-KB yang diterbitkan, dan dalam pelaksaan dan kelengkapan PUHH dinilai telah sesuai dengan regulasi. 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) Memenuhi - Tanda-tanda legalitas yang diterapkan dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHKpada kayu PT. MSK, memuat informasi HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak nomor batang, panjang, diameter, volume Pengelolaan pada Kayu Bulat (KB) dan nomor tumpukan, panjang dan tinggi tumpukan pada tumpukan (stafel meter) pada KBS dan KBK, dapat dilacak sampai asal petak tebangan dengan menghubungkan dokumen Buku Ukur, LHP KB, SKSKB dan FA-KB, FA-KBS dan FA- KBK, menunjukkan bahwa tanda-tanda legalitas telah sesuai dengan dokumen. - PT. MSK telah memiliki sistem pada penatausahaan hasil hutannya sesuai dengan SOP Tata Usaha Kayu Yang dimiliki, telah menerapkan identitas pada kayu yang ditebang secara konsisten sehingga asal-usul kayu dapat ditelusuri hingga petak tebangan.

Provinsi Riau

17


Kriteria dan Indikator 3.1.4.

K3.2. 3.2.1.

Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Nilai


Memenuhi

- Pada pengangkutan kayu keluar TPK untuk KB disertai dokumen SKSKB dilengkapi lampiran DKB pada KBS dan KBK dan FAKB pada dilengkapi lampiran DKB- FA, yang dibuat dan disahkan oleh Petugas yang berwenang dalam hal ini P2SKSKB dan Penerbit FA-KB.

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Memenuhi

-

-

-

K3.3.

Terdapat SPP DR dan PSDH yang diterbitkan oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam dokumen SPP DR dan PSDH tercantum Kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan LHP KB, KBS dan KBK yang telah disahkan. Terdapat Bukti Setor DR dan PSDH, berdasarkan hasil pemeriksaan silang antara Bukti Setor DR dan PSDH dengan SPP DR dan PSDH 1(satu) tahun terakhir hingga Periode 15 November 2013, DR dan PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP DR dan PSDH yang diterbitkan. Jumlah nilai pembayaran dalam bukti setor DR dan PSDH telah dibayar sesuai dengan persyaratan dan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang tercantum dalam SPP sebagaimana dibuktikan dalam bukti setor.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi

-

PT. MSK telah memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor PKAPT : 04.01.1.0355. Pengakuan sebagai PKAPT berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Direktorat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementeriaan Perdagangan Republik Indonesia.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Memenuhi

-

Setiap Kapal yang dipergunakan untuk pengangkutan adalah kapal berbendera kebangsaan Indonesia dengan identitas kapal sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang diterbitkan oleh Syahbandar Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Provinsi Riau

18


Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen Memenuhi - PT. MSK telah memiliki dokumen AMDAL AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa (ANDAL, RKL, RPL), yang tersedia Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana lengkap dan telah disahkan oleh Bupati Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Indragiri Hilir No. Kpts. 18/I/HK-2011 Pemantauan Lingkungan (RPL) yang tanggal 20 Januari 2011. Proses telah disahkan sesuai peraturan yang penyusunan dokumen AMDAL ini berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. sebelumnya didahului dengan penyusunan Kerangka Acuan ANDAL yang telah disahkan oleh Bupati Indragiri Hilir No. Kpts. 285/VII/HK-2010 tanggal 21 Juli 2010 4.1.2.

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Memenuhi

-

Terdapat dokumen Laporan RKL dan RPL yang mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. - PT. MSK telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting sesuai RKL –RPL yang telah disahkan dan yang terjadi di lapangan. Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Memenuhi - PT. MSK telah memiliki SOP terkait K3, tersedia bagian secara struktural / personal yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan SOP K3 di lapangan, serta terdapat P2K3 PT. MSK yang telah disahkan melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau No. Kep : 04/TK- PK/SK –P2K3/2012, Tentang Pengesahan Panitian Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat Provinsi. - Berdasarkan hasil penelusuran dokumen Daftar inventaris Peralatan Keselamatan Kerja PT. MSK dan Kontraktor Harvesting dan Plantation, serta hasil pemeriksaan secara sampling di lapangan, peralatan K3 tersedia sesuai ketentuan dan kebutuhan dan alat-alat tersebut berfungsi dengan baik. -

Provinsi Riau

Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tiap bulannya tertuang dalam Monthly Accident/Incident Report PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa s/d periode Oktober 2013 dan wawancara dengan Mantri Poliklinik selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat kecelakaan kerja (Zero Accident) di lingkungan kerja PT. MSK.

19


Kriteria dan Indikator K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Nilai


Memenuhi

- Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dalam Serikat Pekerja, hal tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2012-2014 antara PT. Bina Duta Laksana dan Afiliasinya (termasuk di dalamnya PT. MSK) dengan Serikat Pekerja Arara Abadi,, hal tersebut telah terakomodir dalam pasal-pasal dalam PKB (Pasal 4 s/d 7) selain itu terdapat Struktur Organisasi Serikat Pekerja Arara Abadi Periode 2011-2013 dan Struktur Organisasi Serikat Pekerja PUK- Unit PT. MSK. - PT. MSK memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2012 -2014 antara PT. Bina Duta Laksana dan Afiliasinya (termasuk di dalamnya PT. MSK) dengan Serikat Pekerja Arara Abadi, tanggal 17 Januari 2012 yang berlaku dari tanggal 17 Januari 2012 s/d 16 Januari 2014, telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau berdasarkan Surat keputusan Nomor : Kpts.46/I/ 2012, tanggal 17 Januari 2012. PKB isinya telah memuat kewajiban dan tanggung jawab serta pengakuan para pihak. - Berdasarkan hasil telaah dokumen daftar karyawan PT. MSK dan daftar karyawan Mitra Kerja (Kontraktor), serta hasil pemeriksaan dan wawancara di lapangan, tidak ditemukan tenaga kerja yang masih dibawah umur. selain itu diperkuat dengan dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. MSK No : 38/MSK/VII/2012 yang menyatakan bahwa PT. MSK tidak mempekerjakan karyawan di kantor maupun di lapangan yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi

Jakarta, Desember 2013 LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi

ttd, Direktur

Provinsi Riau

20

c) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi)

Recommend Documents