ANALYSIS APPLICATION OF ACCOUNTING STANDARDS ENTITY WITHOUT PUBLIC ACCOUNTABILITY (SAK ETAP) PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF COOPERATIVE SAVINGS AND LOANS (Census At Credit Unions as the city of Tasikmalaya) by, Fithri Awaliah 093403013 Guidence : 1. Dr. Wawan Sukmana, SE., M.Si., Ak., CA 2. Rani Rahman, SE., M. Ak
This study aims to identify and analyze the application of Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability ( SAK ETAP ) Presentation of Financial Statements In Credit Unions , which is expected to provide useful information for the company . This study used qualitative research methods . The target population in this study were all Credit Unions Tasikmalaya totaling 20 KSP , where the techniques of data collection and field research conducted by the research literature . Analysis tools are used in Field Analysis Before , Model Field Data Analysis at Miles and Huberman , Analysis of Data During Field Model Spradley . Based on the results of the study , the results showed that the outline cooperative management in the city of Tasikmalaya have applied SAK ETAP in accountability reporting . However, the financial statements that they make a good format and shape in accordance with GAAP ETAP yet . This is because a majority of cooperative management in the city of Tasikmalaya not aware of any SAK ETAP . Introduction and training on accounting and SAK ETAP can be a forum to improve financial management
Keywords: Cooperative Financial Statements and SAK ETAP
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK ( SAK ETAP ) PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (Sensus Pada Koperasi Simpan Pinjam se-Kota Tasikmalaya) Oleh, FITHRI AWALIAH 093403013 Pembimbing 1. Dr. Wawan Sukmana, SE., M.Si., Ak., CA 2. Rani Rahman, SE., M.Ak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi Simpan Pinjam Kota Tasikmalaya yang berjumlah 20 KSP, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Alat analisis data yang digunakan adalah Analisis Sebelum di Lapangan, Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman, Analisis Data Selama di Lapangan Model Spradley. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa secara garis besar pengurus koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya telah menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan pertanggungjawabannya. Namun laporan keuangan yang mereka buat baik format dan bentuknya belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena mayoritas pengurus koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya belum mengetahui adanya SAK ETAP. Pengenalan dan pelatihan tentang akuntansi dan SAK ETAP dapat menjadi wadah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan
Kata Kunci : Laporan Keuangan Koperasi dan SAK ETAP
1.1 Latar Belakang Penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor nasional dan investasi nasional. Namun dalam kenyataannya selama ini UMKM kurang mendapatkan perhatian. Sektor UMKM ini akan menghadapi sebuah tantangan berat dalam perekonomian bangsa Indonesia. Tantangan tersebut yaitu dengan pemberlakuan nota kesepakatan antara negara China dengan negara-negara di ASEAN atau yang populer disebut sebagai China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA). Perekonomian Indonesia dituntut mampu bertahan ditengah gempuran invasi ekonomi dari China. Disinilah UMKM diharapkan mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai tonggak perekonomian bangsa Indonesia. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UMKM (Berry,dkk, 2001). Alasan pertama adalah karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. UMKM yang disebut juga sebagai ekonomi rakyat ini berkembang dimanamana dengan pendanaan mandiri atau melalui dana-dana keuangan mikro seperti pegadaian, koperasi atau lembaga-lembaga keuangan mikro “informal” di
pedesaan
(Mubyarto,2003).
Pengusaha-pengusaha
UMKM
ini
umumnya
mengalami kesulitan terhadap akses ke perbankan, karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi seperti laporan keuangan dan persyaratan-persyaratan administrasi lainya. Sebagian besar entitas di berbagai negara memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi keuangannya. Laporan keuangan tersebut ditujukan kepada pemerintah, untuk tujuan pelaporan pajaknya, kepada kreditur, karyawan, supplier, dan pihak lain yang memiliki kepentingan. Pemerintah Indonesia saat ini belum mengatur secara khusus kewajiban UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Namun menurut UU RI NO.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas secara tidak langsung telah mengisyaratkan melalui pasal 56 yang berbunyi “dalam 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan yang kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”. Dengan demikian, bagi suatu perusahaan berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, tidak terkecuali UMKM, diwajibkan untuk membuat laporan keuangan. Informasi menjadi satu komoditas yang memegang peranan yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan perkembangan perekonomian adalah tersedianya arus informasi yang lancar dan mudah didapatkan. Tidak terkecuali bagi para pelaku bisnis, informasi menjadi dasar pedoman bagi mereka untuk mengambil keputusan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan adalah informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau yang biasa disebut stakeholder. Praktek akuntansi, khususnya
akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Wahdini, 2006). Kelemahan itu, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik. Hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan kecil di Indonesia cenderung untuk memilih normal perhitungan (tanpa menyusun laporan keuangan) sebagai dasar penghitungan pajak. Karena, biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar.
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis membatasi pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari neraca. 2. Penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari laporan laba rugi. 3. Penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari laporan perubahan ekuitas. 4. Penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari laporan arus kas. 5. Penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari catatan atas laporan keuangan.
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari neraca. 2. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari laporan laba rugi. 3. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari laporan perubahan ekuitas. 4. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari laporan arus kas. 5. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan KSP se-Kota Tasikmalaya terhadap penerapan SAK ETAP dilihat dari catatan atas laporan keuangan.
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat yang sangat berarti antara lain: 1.
Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian ini dapat menambah pengembangan bagi ilmu pengetahuan dan
hasil penelitian juga dapat menambah wawasan terutama bidang kajian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam. 2.
Guna Laksana
Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kinerja Koperasi, terutama yang berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Penyajian Lapoan Keuangan Koperasi. 3.
Penelitian Lanjutan Dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat berguna
bagi lembaga pendidikan terutama bagi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya sebagai salah satu sumber pustaka dan sumber informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan membantu memperdalam ilmu mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 1.5.1
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yaitu pada KSP se-Kota Tasikmalaya. Pemilihan lokasi
penelitian ini dikarenakan kegiatan penyusunan laporan keuangan koperasi yang memerlukan penerapan SAK ETAP, selain itu di setiap kegiatan koperasi tersebut terdapat informasi-informasi yang diperlukan penulis. 1.5.2
Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu dari bulan Oktober 2013
sampai dengan bulan Maret 2014.
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Koperasi 2.1.1.1 Koperasi dan Karakteristiknya Sejarah koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai suatu reaksi terhadap sistem perekonomian kapitalisme di Negara-negara Eropa. Sistem ekonomi ini bersendi pada kebebasan individu untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Akibatnya kelompok-kelompok tertentu yakni kaum kapitalis, menguasai kehidupan masyarakat luas. Mereka hidup berlebihan, sedang masyarakat yang tidak memiliki modal makin tertindas. Pada saat itulah tumbuh aliran kebersamaan yang menentang aliran individualisme ini dengan asas kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk kerjasama ini melahirkan suatu perkumpulan yang dinamakan koperasi. Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu Co-Operation; dimana Co berarti bersama dan Operation berarti usaha. Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian ini juga dapat diaplikasikan secara sederhana misalnya KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai usaha bersama suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah desa, KOPKAR (Koperasi Karyawan) sebagai usaha bersama karyawan yang bekerja bersama dalam satu institusi, lembaga atau perusahaan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, 21 koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menjelaskan dalam koperasi harus ada prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian tersebut. Yang paling penting dalam pengertian ini adalah bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berdiri atas asas kekeluargaan, berbeda dengan badan usaha lain, yang melandasi kegiatan usahanya hanya untuk mencari laba. Menurut Moh. Hatta dalam Sumarsono (2003:3), “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya”. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. 2.1
Kerangka Pemikiran Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu entitas kepada pihak-
pihak yang berkepentingan, mengenai managemen dan pemanfaatan sumberdaya perusahaan, dan capaian yang diperoleh pada periode tertentu. Hal ini berarti bahwa suatu entitas atau organisasi bisnis memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi para stakeholders, utamanya untuk kepentingan evaluasi managerial dan penilaian kinerja organisasi. Permasalahan yang kemudian muncul dan menarik untuk dibahas adalah tidak semua entitas bisnis melaksanakan akuntabilitas publik. Untuk diketahui bahwa Koperasi merupakan salah satu entitas yang menghadapi dilema yang berhubungan dengan akuntabilitas publik, khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan entitas. Di satu sisi, managemen Koperasi berharap mampu menyusun laporan keuangan organisasi yang sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku umum (SAK), yang akan digunakan untuk kepentingan pengajuan kredit (pembiayaan) dan pembayaran pajak kepentingan internal. Namun, di sisi yang lain, managemen Koperasi menghadapi masalah kompleksitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum. Apabila managemen menerapkan hal ini, maka kos yang akan dikeluarkan oleh entitas tersebut sangat besar. Oleh karena itu Koperasi harus menerapkan SAK ETAP sebagai dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya.
2.2 Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : “ Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) berpengaruh pada Kegiatan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam ” OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan Koperasi. Sedangkan subjek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Kota Tasikmalaya dikarenakan di dalam kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan. 3.1.1
Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi nonpemerintah internasional) adalah : Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela Pengelolaan yang demokratis, Partisipasi anggota dalam ekonomi, Kebebasan dan otonomi,
49
Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah : Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Pengelolaan dilakukan secara demokrasi Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masingmasing anggota Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Kemandirian Pendidikan perkoperasian Kerjasama antar koperasi
3.1.2
Sejarah Koperasi Di Indonesia Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada
umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. 3.1.3
Teknik Pengumpulan Data
3.1.3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, sesuai ruang lingkup dan kebutuhannya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti maupun dari dokumen dan catatan lainnya yang menunjang penelitian. Sumber data primer diperoleh dari responden, yaitu pimpinan koperasi. Dipilihnya responden tersebut dengan alasan karena relevan dengan judul yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan,
dokumen atau laporan maupun hasil penelitian dan publikasi yang menunjang penelitian. 3.1.3.2 Populasi Sasaran Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012:115). Populasi sasaran (target population) adalah seluruh Koperasi Simpan Pinjam Kota Tasikmalaya. Jumlah dari seluruh KSP yang terdapat dikota Tasikmalaya berjumlah 32 KSP berdasarkan informasi yang saya dapat dari Dinas Perkoperasian namun dari jumlah 32 KSP tersebut hanya 20 KSP saja yang masih aktif sampai sekarang. Alasan dari berkurangnya jumlah KSP yang aktif dikota Tasikmalaya adalah tidak adanya laporan yang masuk ke Dinas yang menyebabkan Dinas mengambil kesimpilan bahwa KSP tersebut sudah tidak aktif atau tidak beroperasi lagi. Saya menyurvei kebenaran dari informasi tersebut dengan mendatangi lokasi KSP yang tidak beroperasi lagi dan alhasil dilapangan sebagian KSP bangunannya masih ada namun sudah tidak berpenghuni, ada juga yang bangunan tidak ada tapi pengurus KSP masih ada tapi mereka tidak melaporkan kegiatan perkoperasian mereka dengan alasan koperasi mereka beroperasi dalam skala kecil, ada juga yang bangunan beserta pengurus tidak ada karena KSP mereka bangkrut, ada juga yang beralih fungsi dari KSP menjadi usaha lain. Dari penelusuran yang saya lakukan dan informasi yang saya dapat dari Dinas maka saya memutuskan populasi yang saya ambil untuk Koperasi Simpan Pinjam yang akan diteliti berjumlah 20 KSP.
3.2 Paradigma Penelitian Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono,2012:63). Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable) yaitu penerapan SAK ETAP (X), meliputi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penghasilan, Beban, Biaya historis, Nilai wajar dan variabel terikat (dependent variable) yaitu penyajian laporan keuangan koperasi simpan pinjam (Y), meliputi laporan laba/rugi, neraca, ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Tetapi mungkin terdapat faktor lain ( ) yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan koperasi simpan pinjam selain penerapan SAK ETAP.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian Penelitian ini memaparkan hasil kuesioner pada Koperasi Simpan Pinjam Kota Tasikmalaya yang menjadi lokasi penelitian sekaligus responden pada penelitian ini, meliputi: penerapan Standar Akuntansi Kauangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan langsung kepada responden dengan cara mendatangi langsung ketempat penelitian.
Kemudian pada waktu yang telah disepakati dengan responden, kuesioner diambil kembali oleh peneliti. Jangka waktu penyebaran dan pengembalian kuesioner adalah tanggal 1 Maret – 11 April 2014. Semua kuesioner yang disebar adalah sebanyak 20 buah (sesuai dengan jumlah responden). Dari 20 buah kuesioner yang disebar, semuanya dikembalikan. 4.1.1
Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kota Tasikmalaya SAK ETAP pada intinya adalah suatu prosedur yang mengarahkan dan
mengendalikan pencatatan laporan keuangan koperasi untuk mengetahui pencapaian kinerja perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan dari anggota koperasi sendiri. Penerapan SAK ETAP secara optimal dapat memberikan manfaat, salah satu diantaranya adalah dalam proses pelaporan laporan keuangan dari hasil kegiatan yang dilakukan koperasi sehingga penyajian laporan keuangan lebih rapih dan juga waktu untuk pembuatan laporannya pun lebih efisien. Berdasarkan hasil sensus kepada 20 responden Koperasi Simpan Pinjam Kota Tasikmalaya, maka diperoleh jawaban yang merupakan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang diajukan. Tanggapan responden tersebut dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan koperasi simpan pinjam Kota Tasikmalaya. Tabel 4.3 Persentase Pengetahuan Responden Untuk Variabel X dan Variabel Y
Variabel
(%) Jawaban
(%) Jawaban
(%) Jawaban
Ya
Tidak
Tanpa Pendapat
X
37
26
17
Y
415
25
80
Total
452
51
97
Rata-rata
15,1
1,7
3,2
4.2 Pembahasan 4.2.1
Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Kota Tasikmalaya Pada sub bab ini, akan membahas bagaimana penerapan standar akuntansi
keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada penyajian laporan keuangan koperasi simpan pinjam kota Tasikmalaya yang dihasilkan dari hasil perhitungan pada nilai pertanyaan kuesioner setiap indikator variabel. Dari hasil penelitian Penulis, penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan koperasi simpan pinjam Kota Tasikmalaya sudah diterapkan/ diimplementasikan namun kurangnya pengetahuan mengenai SAK ETAP mengakibatkan ketidak tahuan pihak koperasi mengenai penyajian laporan keuangan yang mereka susun sebenarnya sudah sesuai dengan SAK ETAP. Dalam penyusunan laporan keuangan yang disusun menyesuaikan dengan contoh yang diberikan dinas perkoperasian kepada mereka tanpa mengetahui contoh dari dinas tersebut apakah sesuai dengan SAK ETAP atau SAK umum atau akuntansi
perkoperasian, yang terpenting bagi mereka penyajian laporan keuangan koperasi yang mereka susun sesuai dengan contoh yang diberikan pihak dinas kepada mereka dan tidak ada inisiatif dari mereka untuk mengetaui contoh tersebut berpedoman atau mengacu pada SAK umum atau SAK ETAP. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi penilaian untuk setiap indikator kuesioner yang telah dijawab responden. Pada dasarnya pihak dinas perkoperasian memberikan contoh laporan keuangan kepada koperasi tersebut sesuai dengan pedoman yang benar yaitu mengacu pada SAK ETAP. Untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu adanya penjelasan atau pemberitahuan dari dinas perkoperasian kepada pihak koperasi simpan pinjam Kota Tasikmalaya supaya pihak koperasi mengetahui laporan keuangan yang mereka buat berpedoman pada SAK ETAP atau buku panduan lain yang diperuntukan untuk penyusunan laporan kauangan.
SIMPULAN DAN SARAN 1.1
Simpulan Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta hasil dari analisis yang
dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Sebagian besar koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya telah menerapkan SAK ETAP walaupun dalam prakteknya masih bentuk dan formatnya belum sesuai dengan SAK ETAP. 2. Sebagian besar pengurus koperasi menjadikan laporan bulanan ataupun tahunan yang mereka buat menjadi acuan pertanggung jawaban serta
dan acuan pelaporan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tasikmalaya. 3. Keberadaan SAK ETAP yang diperuntukkan bagi koperasi masih belum diketahui oleh sebagian besar pengurus koperasi yang ada dilingkungan Kota Tasikmalaya. 4. Banyak pengurus koperasi yang antusias dengan adanya SAK ETAP. Tetapi ada juga sebagian yang tidak antusias karena beranggapan akan sangat sulit untuk penerapannya di koperasi yang mereka kelola. Berdasarkan keempat kesimpulan yang diutarakan diatas, dapat diambil kesimpulan secara garis besar pengurus koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya telah menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan pertanggungjawabannya. Namun laporan keuangan yang mereka buat baik format dan bentuknya belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena mayoritas pengurus koperasi yang ada di 84 Kota Tasikmalaya belum mengetahui adanya SAK ETAP. Pengenalan dan pelatihan tentang akuntansi dan SAK ETAP dapat menjadi wadah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan.
1.2
Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini
dikemukakan beberapa saran antara lain: 1. Mengadakan penyuluhan mengenai penerapan SAK ETAP agar pengurus koperasi dapat mengimplementasikannya didalam penyusunan laporan keuangan.
2. Mengadakan bimbingan teknis kepada para pengurus koperasi mengenai penerapan SAK ETAP.
DAFTAR PUSTAKA Abubakar Arif., dan Wibowo. 2004. Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah. PT Grasindo : Jakarta. Benjamin, W.P., 1990. ”Laporan Keuangan (Ikhtisar Akuntansi) Perusahaan Kecil”, dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya. IKAPI.1997. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Semarang CV. Aneka Ilmu. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Salam, adityawan. 2010 . analisia persepsi akuntan terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) Soemarso, 2004, Akuntansi sebagai pengantar, salemba empat: Jakarta. Subarna & Sunarti. 2012. Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap, edisi revisi cetakan ke-1. Bandung: Pustaka Grafika. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. _______. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sumarsono. 2003. Manajemen Koperasi Teori dan Praktek. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. Syarief Basir, CPA, SH, MBA. 2010. Newsletter, Akuntansi, Audit, Perpajakan, dan Manajemen. Kantor Akuntan Publik Syarief Basir dan Rekan. http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#Arti_Gambar_dan_Penjelasan_Lambang_K operasi_Baru
