By : DR. Ir. H. DADANG MOHAMMAD, MSCE PLT. KEPALA BPPT JABAR
• Meningkatkan Koordinasi perizinan yang saling keterkaitan antara perizinan di tingkat Pusat dengan Provinsi atau perizinan di tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta antar kabupaten/kota yang berbatasan; • Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta membangunan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; • Memfasilitasi konsultasi dan tukar menukar pengalaman dan penyelesaian persoalan persoalan yang ada di lembaga PTSP; • Mendorong pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan kepada Lembaga PTSP, terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 untuk meningkatkan PAD Kabupaten/Kota dengan dituangkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; • Meningkatkan pelayanan perizinan untuk mewujudkan daya saing daerah dan meningkatkan investasi di Jawa Barat dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; • Mendorong penggunanaan aplikasi PTSP secara Online system di seluruh Jawa Barat sebagai Data Base perijinan dan pengendalian bidang perijinan.
• EVALUASI DILAKUKAN BERDASARKAN KUISIONER YANG DIISI PTSP KOTAKABUPATEN DAN DIKIRIMKAN KE BPPT JABAR • RECHEK LAPANGAN TERHADAP PTSP YANG MENGIRIMKAN KUSIONER • DESAIN KUISIONER MENGACU KEPADA Buku Pedoman Pengkategorian Penyelenggaraan PTSP di Daerah – DIRJEN BANGDA, KEMENDAGRI. • JUMLAH KUSIONER MASUK DAN YANG DIEVALUASI SEBANYAK 17 PTSP. • YANG BELUM DIEVALUASI SEBANYAK 10 PTSP : • • • • • • • • • •
KAB. BANDUNG; KAB. BANDUNG BARAT; KAB. BEKASI; KAB. KUNINGAN; KAB. MAJALENGKA; KAB. PANGADARAN KOTA DEPOK; KOTA SUKABUMI; KOTA CIREBON DAN KOTA TASIKMALAYA
1.
LINGKUP KEWENANGAN PTSP a. b.
2.
SISTEM DAN SOP a. b. c. d. e. f. g.
3. 4. 5. 6.
JUMLAH KEWENANGAN JUMLAH PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN OLEH KEPALA PTSP JUMLAH PERIJINAN YANG MEMILIKI SOP JUMLAH PERIJINAN YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PUSAT PUBLIKASI SP PELAPORAN PENGADUAN PEMBAYARAN TIM TEKNIS
SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA PENGEMBANGAN PTSP KEPUASAN MASYARAKAT
No
Jumlah Kewenangan
Jumlah PTSP
%
1
< 50
1
6%
2
50 – 100
7
41 %
3
101 – 150
7
41 %
4
> 150
2
12 %
17 Terbanyak : Kota Bandung (161)
JUMLAH KEWENANGAN PTSP No
Jumlah Kewenangan
Jumlah PTSP
%
1
< 50
9
53 %
2
50 – 100
5
29 %
3
101 – 150
3
18 %
4
> 150
0
0%
17 Terbanyak : Kab. Garut (126), Kab. Ciamis (108), Kab. Karawang (103) Terkecil : Kota Banjar (21)
No
Jumlah Perizinan
Jumlah PTSP
%
1
< 50
9
53 %
2
50 – 100
6
35 %
3
101 – 150
2
12 %
4
> 150
0
0%
17 Terbanyak : Kab. Garut (126), Kab. Karawang (103)
JUMLAH IZIN UTAMA* DITANDATANGANI KEPALA PTSP No
Jumlah Izin
Jumlah PTSP
%
1
1
0
0%
2
2
0
0%
3
3
0
0%
4
4
0
0%
5
5
17
100 %
17 Izin Utama : IMB, SITU/HO, SIUP, TDP, TDI
No
Jumlah Izin
Jumlah PTSP
%
1
< 50
11
65 %
2
50 – 100
6
35 %
3
101 – 150
0
0%
4
> 150
0
0%
17 Terbanyak : Kota Bogor (84)
JUMLAH PERIJINAN YANG PERSYARATANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PUSAT No
Jumlah Izin
Jumlah PTSP
%
1
< 50
10
59 %
2
50 – 100
6
35 %
3
101 – 150
1
6%
4
> 150
0
0%
17 Terbanyak : Kab. Karawang (104)
No
Jumlah Izin
Jumlah PTSP
%
1
< 50
10
59 %
2
50 – 100
6
35 %
3
101 – 150
1
6%
4
> 150
0
0%
17 Terbanyak : Kota Karawang (103)
JUMLAH PERIJINAN YANG BIAYANYA SESUAI DENGAN PERATURAN PUSAT No
Jumlah Izin
Jumlah PTSP
%
1
< 50
10
59 %
2
50 – 100
6
35 %
3
101 – 150
1
6%
4
> 150
0
0%
17 Terbanyak : Kota Karawang (103)
No
Sarana
Jumlah PTSP
%
1
Ya
17
100 %
2
Tidak
0
0%
17
MENAMPILKAN JANGKA WAKTU KEPADA MASYARAKAT No
Sarana
Jumlah PTSP
%
1
Ya
17
100 %
2
Tidak
0
0%
17
MENAMPILKAN BIAYA KEPADA MASYARAKAT No
Sarana
Jumlah PTSP
%
1
Ya
17
100 %
2
Tidak
0
0%
17
No
Frekwensi
Jumlah PTSP
%
1
1 bulan
13
76 %
2
3 bulan
1
6%
3
6 bulan
0
0%
4
1 tahun
3
18 %
17
No
Sarana
Jumlah PTSP
%
1
Langsung (ada petugas khusus di PTSP, atau via telepon)
0
0%
2
Tidak langsung (via sms, kotak pengaduan, atau email)
0
0%
3
Langsung dan tidak langsung
17
100 %
4
Tidak ada
0
0%
17
KETERSEDIAAN FORMULIR PENGADUAN No
Formulir Pengaduan
Jumlah PTSP
%
1
Ada
17
100 %
2
Tidak Ada
0
0%
17
No
Unit Khusus Pengaduan
Jumlah PTSP
%
1
Ada
17
100 %
2
Tidak Ada
0
0%
17
KETERSEDIAAN MEKANISME PENGADUAN No
Mekanisme
Jumlah PTSP
%
1
Ada
17
100 %
2
Tidak Ada
0
0%
17
No
Hari
Jumlah PTSP
%
1
< 5 Hari
6
35 %
2
5 – 10 Hari
8
47 %
3
> 10
3
18 %
17
Tersingkat : Kab. Ciamis (1 hari)
No
KETERSEDIAAN DOKUMENTASI LAPORAN PENGADUAN Dokumentasi
Jumlah PTSP
%
1
Ada
17
100 %
2
Tidak Ada
0
0%
17
No
Sarana
Jumlah PTSP
%
1
Bank
12
71 %
2
Loket Khusus (Bukan Bank)
5*
29 %
3
Bukan Loket Khusus
0
0%
17 * Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Purwakarta, Kab. Cirebon
No
SK Tim Teknis
Jumlah PTSP
%
1
Ada
16
94 %
2
Tidak Ada
1*
6%
17 * Kota Bogor
KEWENANGAN VERIFIKASI DAN PENTAPAN REKOM OLEH TIM TEKNIS
No
Kewenangan
Jumlah PTSP
%
1
Ada
16
94 %
2
Tidak Ada
1*
6%
17 * Kota Bogor
PELAKSANAAN KEWENANGAN OLEH TIM TEKNIS SESUAI SK No
Pelaksanaan
Jumlah PTSP
%
1
Dilaksanakan
16
94 %
2
Tidak dilaksanakan
1
6%
17 * Kota Bogor
No
Pemisahan FO-BO
Jumlah PTSP
%
1
Dipisahkan
17
100 %
2
Tidak Dipisahkan
0
0%
17
KEPEMILIKAN DATA BASE No
Kepemilikan
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
16
94 %
2
Tidak Memiliki
1*
6%
17 *Kab. Cianjur
PENGGUNA DATA BASE No
Pengguna
Jumlah PTSP
%
1
PTSP saja
6
35 %
2
PTSP dan SKPD lain
3
18 %
3
Pemda dan publik
8
47 %
17
No
Keterjangkauan
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
17
100 %
2
Tidak Memiliki
0
0%
17
KEPEMILIKAN GEDUNG PTSP No
Kepemilikan
Jumlah PTSP
%
1
Milik Pemda
17
100 %
2
Bukan Milik Pemda
0
0%
17
No
Ruang Kerja
PTSP Yang Memiliki
PTSP Yang Tidak Memiliki
1
Ruang Pimpinan
17
0
2
Ruang Rapat
17
0
3
Ruang Pemrosesan
17
0
4
Ruang Arsip
17
0
5
14
3*
6
Ruang Server (untuk komputer/jaringan) Ruang Tunggu (untuk pemohon)
17
0
7
Toilet
17
0
8
Ruang/meja informasi
17
0
9
Ruang/loket pendaftaran
17
0
10
Ruang/loket pembayaran
17
0
11
Ruang Pengaduan
17
0
* Kota Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu
No
Kepemilikan
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
16
94 %
2
Tidak Memiliki
1*
6%
17 * Kab. Indramayu
KEPEMILIKAN KOMPUTER No
Kepemilikan
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
17
100 %
2
Tidak Memiliki
0
0%
17
KEPEMILIKAN SAMBUNGAN TELEPHONE No
Kepemilikan
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
16
94 %
2
Tidak Memiliki
1*
6%
17 * Kab. Karawang
No
Kepemilikan
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
17
100 %
2
Tidak Memiliki
0
0%
17
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI No
Lokasi
Jumlah PTSP
%
1
Hanya di kantor PTSP
1*
6%
2
Di kantor dan di luar kantor PTSP
16
94 %
3
Tidak disebarluaskan
0 17
* Kab. Cianjur
No
Jumlah SDM
Jumlah PTSP
%
1
< 50
8
47 %
2
50 – 100
6
35 %
3
101 – 150
3
18 %
4
> 150
0
17
KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL PTSP (SESUAI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN) No
Kompetensi
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
17
100 %
2
Tidak Memiliki
0
0%
17
PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN No
Program Lat Bang
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
17
100 %
2
Tidak Memiliki
0
0%
17
No
Insentif
Jumlah PTSP
%
1
Memiliki
10
59 %
2
Tidak Memiliki
7*
41 %
17 * Kab. Banjar, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Subang, Kab. Karawang; Kab. Cianjur; Kab. Indramayu
No
Program Penyederhanaan
Jumlah PTSP
%
1
Ada
15
88 %
2
Tidak
2*
12 %
Jumlah
17
* Kab. Indramayu, Kab. Purwakarta
KEBERADAAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI No
Program Kebijakan
Jumlah PTSP
%
1
Ada
16
94 %
2
Tidak
1*
6%
Jumlah
17
* Kab. Indramayu
KEBERADAAN PROGRAM EVALUASI RUTIN PTSP No
Program Evaluasi
Jumlah PTSP
%
1
Ada
13
76 %
2
Tidak
4*
24 %
Jumlah * Kota Bogor, Kab. Karawang, Kab. Cirebon dan Kab. Indramayu
17
No
Pemanfaatan
Jumlah PTSP
%
1
Seluruh Data
11
65 %
2
Sebagian Data
6
35 %
3
Tidak Dimanfaatkan
0
Jumlah
17
PEMASUKAN PROGRAM DAN RENCANA PTSP KE DALAM DOKUMEN RENCANA DAERAH No
Pemanfaatan
Jumlah PTSP
%
1
Seluruh Program
12
71 %
2
Sebagian Program
5
29 %
3
Tidak Dimasukan
0
0%
Jumlah
17
* Kab. Tasikmalaya, Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Cirebon dan Kab. Indramayu
No
Pelaksanaan per Tahun
Jumlah PTSP
%
1
1 kali
10
59 %
2
2 kali
7
41 %
3
Tidak Pernah
0
Jumlah
17
No
NILAI IKM
Jumlah PTSP
%
1
43,76-62,50 (KURANG PUAS)
0
0%
2
62,51-81,25 (PUAS)
14
88 %
3
81,26-100,00 (SANGAT PUAS)
*2
12 %
Jumlah
17
NILAI IKM
* Kota Bandung, Kab. Tasikmalaya
No
Objek Publikasi
Jumlah PTSP
1
Semua Pemangku Kepentingan
13
2
Sebagian Pemangku Kepentingan
4*
3
Tidak Dipublikasikan Jumlah
%
17
* Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Karawang, Kab. Cianjur
TINDAK LANJUT IKM No
Tindak Lanjut
Jumlah PTSP
1
Semua Ditindak Lanjuti
11
2
Sebagian Ditindak Lanjuti
6
3
Tidak Ditindak Lanjuti
0
Jumlah
17
%
• JUMLAH PERIJINAN YANG MENJADI KEWENANGAN PTSP KABUPATEN/ KOTA DI JAWA BARAT BERVARIASI, DARI YANG TERBANYAK 126 KEWENANGAN DI PTSP KAB GARUT DAN YANG TERENDAH 21 KEWENANGAN DI PTSP KOTA BANJAR. SECARA MAYORITAS ATAU 51 % PTSP KOKAB DI JAWA BARAT KEWENANGAN PERIJINANNYA MASIH DIBAWAH 50 JENIS PERIJINAN, • ALASAN MASIH BANYAKNYA KEWENANGAN PTSP KOKAB DIBAWAH 50 JENIS PERIJINAN ADALAH : • PERIJINAN YANG TIDAK MASUK DI PTSP ADALAH LEBIH BERSIFAT TEKNIS SEPERTI : BEBERPA PERIJINAN DI SEKTOR KESEHATAN (MESKIPUN DI BEBERAPA PTSP KOKAB LAIN SUDAH MASUK DIDALAM KEWENANGANNYA) • KETERBATASAN SDM YANG MENANGANI SEHINGGA PERIJINAN YANG DIINTEGRASIKAN AKAN DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP.
• SEBAGIAN BESAR PTSP KOKAB DI JAWA BARAT TELAH MEMILIKI SOP DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PUSAT UNTUK PERIZINAN YANG DITANGANINYA, DIMANA 50 % PTSP DIANTARANYA 100 % TELAH MEMILIKI SOP DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PUSAT, • TINGKAT TRANSPARANSI PELAYANAN PTSP DI JAWA BARAT TINGGI KARENA SEMUA PTSP DI JAWA BARAT TELAH MEMPUBLIKASI SYARAT, DURASI DAN BIAYA PERIJINAN KEPADA MASYARAKAT • SEMUA PTSP DI JAWA BARAT TELAH MEMILIKI UNIT KHUSUS YANG MENANGANI PENGADUAN YANG DIDUKUNG OLEH SOP DAN SARANANYA. • SEMUA PTSP DI JAWA BARAT MENYEDIAKAN LOKET KHUSUS PEMBAYARAN, DIMANA 74 % DIANTARANYA ADALAH MELALUI PERBANKAN • SEMUA PTSP DI JAWA BARAT TELAH MEMILIKI TIM TEKNIS DIMANA 94 % DIANTARANYA DITETAPKAN MELALUI KEPUTUSAN KEPADA DAERAH.
• SECARA UMUM SARANA-PRASARANA MINIMAL SUDAH DIMILIKI OLEH PTSP KOTA-KABUPATEN DI JAWA BARAT, HALHAL MASIH PERLU DITINGKATKAN ADALAH : • MASIH TERDAPAT YANG BELUM MEMILIKI DATA BASE DAN TIDAK SEMUA DATA BASE DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN SEPERTI OLEH OPD/ TIM TEKNIS
• JUMLAH PEGAWAI PTSP BERVARIASI, NAMUN SEBAGIAN BESAR (47 %) JUMLAH PEGAWAINYA DIBAWAH 50 ORANG • SEMUA PTSP KOKAB MEMILIKI PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS SDM • MASIH TERDAPAT PTSP KOKAB (41 %) YANG TIDAK MEMBERIKAN REWARD/ TUNJUNGAN KHUSUS KEPADA PETUGAS PTSP
• SEBAGIAN BESAR PTSP KOKAB DI JAWA BARAT MEMILIKI PROGRAM PENGEMBANGAN MELALUI PENYEDERHANAAN PROSEDUR ADANYA KEBIJAKANREFORMASI BIROKRASI SERTA SECARA KEBERLANJUTAN MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU • DATA PERIZINAN DI PTSP KOKAB DI JAWA BARAT TELAH DIGUNAKAN SEBAGAI INPUT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• SEMUA PTSP KOKAB DI JAWA BARAT DI PERSEPSIKAN MASYARAKAT TELAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG MEMUASKAN. BAHKAN 12 % PTSP DIANTARANYA DIPERSEPSIKAN SANGAT MEMUASKAN
•
• •
•
•
•
MENDORONG KEPALA DAERAH UNTUK MENGINTEGRASIKAN PERIJINAN SEBAGAIMANA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 061/3023/SJ TANGGAL 9 AGUSTUS 2012 HAL PERCEPATAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA LEMBAGA PTSP (CONTOH PENGINTEGRASIAN HAMPIR SEMUA KEWENANGAN PEMKOT/KAB KE PTSP KAB. GARUT, KAB. CIAMIS DAN KAB. KARAWANG) DAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI PTSP MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN PERIJINAN MELALUI DIKLAT SEKTORAL PERIJINAN (DISELENGARAKAN OLEH KOKAB. PROVINSI ATAU PUSAT) PENYUSUNAN PEDOMAN SP DAN SOP PERIJINAN KOKAB YANG DAPAT DIJADIKAN BANCHMARKING (MODEL) YANG DAPAT DIREPLIKASI OLEH PTSP KOKAB. CONTOH SOP YANG SUDAH BERSTANDAR ISO 9001;2008 DI BPPT JABAR, KOTA BANDUNG, KAB BOGOR, KAB PURWAKARTA. MENGEMBANGKAN SISTEM DATA BASE PERIJINAN KOKAB BERBASIS WEB YANG DAPAT DIJADIKAN BANCHMARKING (MODEL) YANG DAPAT DIREPLIKASI OLEH PTSP KOKAB (PENGEMBANGAN DARI APLIKASI SICANTIK ATAU APLIKASI YANG SUDAH DIMILIKI PTSP KOKAB LAIN) CONTOH : APLIKASI PERIJINAN PADA BPPT KOTA BANDUNG UNTUK PENGECEKAN LEGALISASI PERIJINAN OLEH PUBLIK, APLIKASI PERIJINAN BPT KAB. BOGOR BERBASIS ANDROID ATAU APLIKASI SIMPATIK BPPT PROV. JABAR ADANYA PROGRAM PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN YANG TERINTEGRASI YANG DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA ANTAR PTSP/ OPD/ SKPD PROVINSI DAN KOKAB SE-JAWA BARAT. PENYUSUNAN PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT YANG LEBIH FOKUS TERHADAP PELAYANAN PERIJINAN TERPMASUK PEMBUATAN APLIKASINYA YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH PTSP DI JAWA BARAT.
