BUPATI SUMBA TIMUR PERATURAN BUPATI SUMBA NOMOR:
^
TAHUN 201J
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR BUPATI SUMBA TIMUR, Menimbang
Bahwa dalam rangka meningkatkan akgntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur agar berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan aturan main yang jelas dan transparan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat II dalam Wilaygh Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 1655); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); Undang-Undang Nomor 39 Tahun J999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaiman3 telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 12.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tjmur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 (L^mbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 467);
13.
Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 468).
MEMUTUSKAN; Menetapkan
: PERATURAN BUPAT1 SUMBA TiMUR TfNTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah ada Kabupaten Sumba Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 4. Sekretaris Daerah ada/ah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerahdi lingkungan Pemerintah Daerah Sumba Timur. 6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat Ul,P adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada gnit yang sudah ada. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA agjalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yangdipimpinnya. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang se/anjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 11. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut disingkat UtP adalah yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan/barang jasa pemerintah, yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah. 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orjng perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 14. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya. 15. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (broinware). 16. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultanji, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
17. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kebijaksanaan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta. 18. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swaketola. 20. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai PPK, panitia pengadaan atau Pokja ULP. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu Pembentukan Pasal2 (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, yang menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; (2) Susunan organisasi perangkat ULP, terdiri atas : a.
Kepala;
b. Sekretariat; dan c. Kefompok Kerja. Bagian Kedua Kedudukan
Pasal3
Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, secara teknis fungsional dan administrasi berada dibawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan yLP Pasal4
Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksangan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebag/an atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pasal 5
Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa ber$ama PPK;
/
b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; c. mengumumkan pefaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional; d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga tehadap penawaran yang masuk; f. menjawab sanggahan; g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; j. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala Daerah; k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; I. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP; m. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronikdi LPSE; n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang rnencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia. Pasal 6 Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. menetapkan Dokumen Pengadaan; b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; c. menetapkan pemenang untuk : 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian/Lembaga/lnstitusi atau Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rgpiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP; e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa y^ng melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tenting Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bagian Keempat Ruang Lingkup Tugas Perangkat ULp Pasal7 (1) Tugas Kepala ULP meliputi : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP; c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Daerah; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; g. menugaskan anggota Pokja sesuar dengan beban kerja masing-masing; h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Kepala Daerah; i. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan. (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP. Pasal8 (1) Ruang lingkup tugas fungsi Sekretartat ULP meliputi: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP; d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oieh Pokja ULP; e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan barang/jasa; g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan d^n menyusun laporan; dan i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa. (2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP. Pasaf 9
(1) Tugas Pokja ULP meliputi: a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa cfan menetapkan dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dafi pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
e. mengusulkan Institusi
penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian/Lembaga/
Lainnya
atau
Kepala
Daerah
untuk
Penyedia
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; f.
menetapkan pemenang untuk : 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya
yang
bernilai
paling
tinggi
Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket P^ngadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepgluh Miliar Rupiah). g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP.; i.
memberikan
data
dan
informasi
Barang/Jasa yang melakukan
kepada
perbuatan
Kepala
ULP mengenai
Penyedia
seperti penipuan, pemalsuan dan
pelanggaran lainnya; dan j.
mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim AhJi kepada Kepala ULP.
(2) Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari; a. Ketua; b. Sekretaris; dan c.
Anggota.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (4) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP. (5) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP. BAB III KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 10 (1) Anggota Pokja ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c.
memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pokja ULP yang bersangkutan;
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan f.
menandatangani Pakta Integritas.
(2) Pegawai yang ditugaskan pada ULP sebagaimana dimaksMd pada ayat (1), diberikan tunjangan khusus/insentif, sesuai ketentuan perundang-un^ngan.
Bagian Kedua Keuangan
Pasal 11 Pembiayaan peiaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa o|eh ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Surnba Timur. BAB IV PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Para Pihak Pasal 12 Pfhak-pihak yang terlibat dalam peiaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diiaksanakan oleh ULP, meliputi: a. SKPD; b. ULP; dan c. Penyedia Barang/Jasa. Bagian Kedua Mekanisme dan Prosedur Pasa! 13 Proses peiaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerirttah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 14 Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum pada lampiran,Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Dalam meiaksanakan tugas dan fungsinya, ULP menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di dalam dan di luar ULP. BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENPALIAN Pasal 16 (1) Pembinaan teknis dan administrasi ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah. (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap peiaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PA/KPA/PPK pada SKPD terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 17 (1) Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh Sekretaris Daera,|n setiap tahun satu kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
c I
(2) ULP melaksanakan pelaporan setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.
Ditqtapkan di Waingapu pad^ tanggal /?-M BA TIMUR,
• • I •". /
l\
il S// AV
II. / L/-
Diundangkan di Waingapu pada tanggal $ - 62PIT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUEtt
BARTHOLOMEUS NGG. LANDUMEHA BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR
^\>" ^ s*~\
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR: «f TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR I.
UMUM
Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur ini dimaksudkan untuk meningkatkan eifisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam peiaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal-hal mendasar dalam pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur yang diatur datam Peraturan Bupati ini antara lain menjelaskan tentang kedudukan, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta mengatur tentang kepegawaian dan keuangan dalam Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Dalam Peraturan Bupati ini juga diatur secara khusus mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pihak-pihak yang teriibat dalam peiaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh ULP. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal2 Cukup jelas Pasal3 Cukup jelas Pasal4 Cukup jelas
Pasal5 Cukup jelas Pasal6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasai16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NO^DR
?
LAMP I RAN :
PERATURAN BUPATI SUMBATIMUR NOMOR
:
TANGGAL
: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA
Kepala Daerah/Pejabat yang Ditugaskan Kepala Daerah Untuk Menjawab Sanggahan Banding
SKPD
Unit Layanan Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
PA/KPA
i'
Pennohonan pen^adaan barang/jasa, dcngan menyatnpaikan pakelpaket yang akan dilelangkan, disertai
PPK
Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : HPS. SpcsiEikasi Teknis/KAK dan Rancangan Kontrak
Kelompok Kerja
Sekretaris/Ketua
paket yang (ikan dilclangkan disertai dengan HPS, Spesifikasi Teknis/KAK dan
i'
Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi/KAK, rancangari korilrak dan HPS pakct-paket yang akan dilclang/diseleksi, jika diperlukan mengusulkan perubahan HPS. KAK/spesinkasi teknis dan rancangan konirak kepada PPK
Teknis/KAK dan Rancangan Kontrak untuk masing-masing pakcl
4 Menyusun rencana pemilihan penycdia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan
; Pcngumuman
1 Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan
i Pelaksanaan pelelangan
i Penetapan pemenang
i Pengumuman pemenang Menyampaikan hasi" Iclang dilcngkapi ^ dcngan copy berkas hasil iroses pem/lfhan penyed/a barang/jasa
V.~
i• :
Tidab
Va
Menjawab sanggahan <•
TMob
TMdb
„
i' Mengirim sanggahan
1 Va
Sanggahan diterima ? TUob i•
Tldob Kontrak
Menjawab sanggahan bunding
ir L—
•*•
MembanLu menjawab aanggahan banding ""
i' Sanggahan banding
Membantu menjawab sanggahan banding
4
Sanggahan banding diterima?
i"
BUPATI SUMBATIMUR
Va
