PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sumba Timur perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);

2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR dan BUPATI SUMBA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

3.

Bupati adalah Bupati Sumba Timur.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.

5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

7.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur.

8.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

9.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 12. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 13. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 3

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 22. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya tidak termasuk pelayanan pendaftaran. 23. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya. 24. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 25. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA. 26. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah. 27. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya. 28. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum Publik/Privat.

4

29. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan. 30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 31. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat, sewa tempat pemakaman/Penyemanyaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. 32. Pemakaman dan pengabuan mayat adalah penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 33. Pengabuan/kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dunia dan atau kerangka jenazah. 34. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 35. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. 36. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. 37. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan. 38. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat pedagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 39. Kios adalah bagian bangunan pasar yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, semi permanen dan tertutup sehingga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan, dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok atau bahan bangunan lainnya dan dilengkapi dengan pintu. 40. Los adalah bagunan pasar yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, semi permanen dan tertutup sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masingmasing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. 41. Lapangan Pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap, dinding dan hanya dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan secara insedentil. 42. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun lapangan terbuka yang merupakan bagian dari Pasar. 43. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan. 44. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 45. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 5

46. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan. 47. Alat pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. 48. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan. 49. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit. 50. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan. 51. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar. 52. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu. 53. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di Tempat pembuangan Akhir (TPA) tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta. 54. Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas pengolahan limbah cair yang dimiliki atau disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah. 55. Retribusi Tera atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 56. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang beriaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan periengkapannya yang belum dipakai. 57. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 58. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. 59. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 60. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan. 61. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disebut alat-alat UTTP. 62. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya. 63. Retribusi Pelayanan Pendidikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

6

64. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 65. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya. 66. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi. 67. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. 68. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi. 69. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. 70. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. 71. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 72. Izin Gangguan (HO) Menara adalah Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan. 73. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasionalkan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah. 74. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2 (1) Jenis Retribusi Jasa Umum Terdiri atas : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

7

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 3 (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi : a. pelayanan kesehatan di RSUD; b. pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan/Pustu/Polindes; c. pelayanan kesehatan di Puskesmas keliling; dan/atau d. pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan lainnya. (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah : a. pelayanan pendaftaran; b. pelayanan kesehatan yang bersifat bakti sosial; c. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; dan/atau d. pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan lainnya yang bersifat sosial. Pasal 4 (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pemakaian Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan. (3) Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan yang diberikan. (2) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender. Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan publik. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 7 Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di tetapkan sebagai berikut : a. Tarif Retrubsi Pelayanan Kesehatan di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu : 1. Rawat Jalan a. Pelayanan Poliklinik Umum dan Anak : 8

Jenis Kunjungan Rawat Jalan

Jenis Pelayanan 1. Pemeriksaan : 1. Dokter/Dokter Gigi

Tarif (Rp)

Keterangan

5.000 (dengan rujukan) 7.500 (tanpa rujukan)

Diluar harga barang Farmasi berdasarkan Permenkes 66/Menkes/SK/II/1997 tentang Pola Tarif Bab V Pasal 5.

7.500 Diluar pemeriksaan (dengan rujukan) penunjang diagnostik 10.000 (tanpa rujukan)

2. Spesialis

2. Pengujian Kesehatan : a. Kesehatan Pelajar/Mahasiswa

5.000

b. Masyarakat Umum

10.000 30% dari tarif untuk jasa pelayanan

c. Oleh DPT/Tim Penguji Kesehatan

20.000

d. Surat Keterangan lainnya

10.000

3. Biaya Kartu Kunjungan

5.000 Untuk pembuatan kartu baru

b. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut :

Macam Tindakan I. Sederhana : a. Tumpatan Sementara b. Perawatan abses c. Tindakan pasca bedah d. Tumpatan Analgam 1 bidang e. Tumpatan komposit silikat f. Extraksi gigi dengan CE g. Extraksi gigi tanpa penyulit dengan lokal anestesi h. Scalling/pembersihan kalkulus i. Gingival curettase II. Sedang : Tumpatan amalgam 2 bdg Tumpatan komposit/silikat 2

Bahan dan Alat (Rp)

Jasa Rumah Sakit (Rp)

Jasa Pelayanan (Rp)

Jumlah (Rp)

5.000 7.000 5.000 10.000 10.000 7.500 12.500

3.000 3.000 2.000 5.000 6.000 5.000 5.000

2.000 2.500 1.000 4.000 4.000 2.500 6.000

10.000 12.500 8.000 19.000 20.000 15.000 23.500

7.500

3.500

2.500

13.500

7.500

3.500

2.500

13.500

12.500 12.500

5.000 5.000

5.000 5.000

22.500 22.500 9

Extarksi gigi dengan penyulit Scalling, root palnning, Exterpasi epulis Operculectctony Alveolectony Enucleasi Kisat/Marsupilasi Adontectoni ringan Fixasi sederhana

15.000 10.000 25.000 10.000 30.000 20.000 25.000 20.000

7.000 4.000 7.500 5.000 10.000 10.000 8.000 7.500

8.000 4.000 7.500 5.000 10.000 10.000 8.000 7.500

30.000 18.000 40.000 20.000 50.000 40.000 41.000 35.000

III. Besar : Adontectony berat (operasi gigi tertanam)

60.000

25.000

25.000

110.000

60.000

15.000

25.000

100.000

25.000

10.000

10.000

45.000

300.000

100.000

200.000

600.000

200.000

50.000

100.000

350.000

75.000 75.000 700.000

30.000 25.000 400.000

45.000 50.000 200.000

150.000 150.000 1.300.000

Jasa Rumah Sakit (Rp) 10.000 10.000 2.500 5.000 10.000 3.000 4.000 1.000

Jasa Pelayanan (Rp)

Jasa Pelayanan (Rp)

5.000

Jasa Rumah Sakit (Rp) 2.500

2.500

10.000

7.500

2.500

5.000

15.000

65.000

15.000

20.000

100.000

IV. Khusus : a. Protesa lepasan sebagian plat + gigi pertama b. Tiap tambah 1 gigi berikutnya c. Protesa lepasan penuh per rahang d. Mahkota sacket porselen/Bridge per unit e. Mahkota sacket aerylic f. Alat ortho lepasan g. Alat ortho cekat

c. Poli kebidanan dan Kandungan (ditangani Bidan) : Bahan dan Alat Jenis Tindakan (Rp) 1. Pemasangan IUD 2. Pemasangan Susuk 3. Anstepen 4. Kontrol IUD/Penyulit 5. Aff Susuk 6. Immunisasi 7. Suntik KB 8. PIL

15.000 15.000 5.000 7.500 15.000 6.000 10.000 3.000

5.000 5.000 2.500 2.500 5.000 1.000 1.000 1.000

Jumlah (Rp)

30.000 30.000 10.000 15.000 30.000 10.000 15.000 5.000

d. Poli Bedah : Jenis Tindakan 1. Kecil (luka ringan, tindik, dll) 2. Sedang (luka besar, pasang Kateter, Incisi, aff heckting, dll) 3. Besar (eksterpasi, dll)

Bahan dan Alat (Rp)

Jumlah (Rp)

10

e. Poli Mata : Bahan dan Alat (Rp)

Jenis Tindakan

Pemeriksaan mata

5.000


Jasa Pelayanan (Rp)

2.500

Jumlah (Rp)

2.500

10.000

2. Instalasi Rawat Darurat (IRD) Macam Tindakan 1. Kunjungan Rawat Darurat 2. Dengan Tindakan : - Kecil (1-5 jahitan) - Sedang (6-10 jahitan) - Besar (> 10 jahitan) 3. Tarif Rawat Inap Kelas

a. b. c. d. e.

Akomodasi / Hari (Rp)

Kelas III kelas II kelas I Utama VIP/ICU

20.000 45.000 70.000 100.000 130.000

Bahan dan Alat (Rp) 7.500

Jasa Sarana (Rp) 5.000

Jasa Pelayanan (Rp) 5.000

20.000 30.000 60.000

5.000 5.000 20.000

10.000 15.000 20.000

Jasa Pelayanan (visite) Dr. Umum / Dr. Spesialis (Rp) 10.000/15.000 20.000/25.000 25.000/30.000 30.000/40.000 40.000/50.000

Total (Rp) 17.500 35.000 50.000 100.000

Jumlah Dr. Umum / Dr. Spesialis (Rp) 30.000/35.000 65.000/70.000 95.000/100.000 130.000/140.000 170.000/180.000

4. Radiologi Jenis Tindakan 1. Sederhana - Film Gigi - Film ukuran kecil - Film ukuran besar 2. Sedang - Tomogran, - Fluoroscopy, dll - USG 3. Canggih - Intra Venous Pyelografi - Desophagus Mag - Duodenum (OMD) Barium Intake - Colon In Loop - Foto Follow Trough - Uretro Cystografi - Chole Cystografi - HSG

Bahan dan Alat (Rp)


Jasa Pelayanan (Rp)

Jumlah (Rp)

20.000 30.000 35.000

15.000 15.000 17.500

5.000 5.000 7.500

40.000 50.000 60.000

45.000 50.000

15.000 15.000

15.000 15.000

75.000 80.000

500.000 275.000 325.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 .30.000

575.000 350.000 400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000

11

5. Pelayanan Elektromedik Bahan dan Alat (Rp)

Jenis Tindakan

EKG (Elektro Kardiologi)

25.000


Jasa Pelayanan (Rp)

Jumlah (Rp)

10.000

15.000

Jasa Pelayanan (Rp)

5.000

Jasa Rumah Sakit (Rp) 3.500

1.500

10.000

2. Sedang (Rawat luka bakar)

10.000

3.000

2.000

15.000

3. Besar (Pasang Endotracheal Cup)

20.000

5.000

5.000

30.000

25.000

15.000

10.000

50.000

Bahan dan Alat (Rp)

Jasa Rumah Sakit (Rp) 100.000 125.000 175.000 300.000

Jasa Pelayanan (Rp)

6. Tindakan Invasif dan Non Invasif (Non Operatif) Bahan dan Alat Jenis Pelayanan (Rp) 1. Kecil (Pasang Kateter/NGT)

4. Tindakan Khusus (Punctie Pleura, Punctie Abdomen, Punctie Kandung Kemih) 7. Operasi Jenis Pelayanan 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Canggih/Khusus 8. Persalinan a. Persalinan Normal :

175.000 300.000 425.000 750.000

Jasa Pelayanan Dr. Dr. Umum Spesialis (Rp) (Rp)

Bahan Jenis dan Alat Tindakan (Rp)

Jasa Saran a (Rp)

Bidan (Rp)

Persalinan Normal

50.000

100.000

125.000

150.000

300.000

50.000

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

150.000 400.000 500.000 900.000

Bidan (Rp)

275.000

425.000 825.000 1.100.000 1.950.000

Total (Rp) Dr. Dr. Umum Spesialis (Rp) (Rp) 325.000

425.000

b. Persalinan Pervaginam dengan Tindakan (Penyulit) Jenis Tindakan

Persalinan Pervaginam dengan Tindakan (Penyulit)

Bahan dan Alat (Rp)

175.000

Jasa Sarana (Rp)

125.000

Jasa Dokter Sp.OG (Rp)

400.000

Jasa Pelayanan Dokter Sp.OG (Rp)

150.000

Total (Rp)

850.000

12

9. Pencucian Pakaian Tarif pencucian pakaian pasien ditetapkan per potong sebagai berikut : Bahan dan Alat Jasa Sarana Jasa Pelayanan (Rp) (Rp) (Rp) 2.000

1.000

Jumlah (Rp)

1.000

4.000

10. Kendaraan Ambulance Jarak

-

0 – 10 km kelebihan setiap km ditambah

Bahan dan Alat (Rp) 55.000 3.000

Jasa Sarana (Rp) 15.000 1.000

Jasa Pelayanan (Rp) 10.000 1.000

Jumlah (Rp)

80.000 5.000

11. Kendaraan Jenazah Jarak

-

0 – 10 km kelebihan setiap km ditambah




Jumlah (Rp)

125.000 7.500

12. Kamar Jenazah dan Perawatan Jenazah Jenis Pelayanan

-

Penitipan mayat (per hari) Pengawetan (dengan formalin)




Jumlah (Rp)

60.000 150.000

13. Pelayanan Medico Legal Jenis Pelayanan Pembuatan Visum Et Repertum : a. Pemeriksaan luar jenazah b. Autopsi c. Orang hidup (di IRD) 14. Pemeriksaan Laboratorium (Berlaku untuk semua Kelas Perawatan) No Jenis Pelayanan

1.

a. b. c. d.

Pemeriksaan urine lengkap Pemeriksaan faeses lengkap Pemeriksaan even test Pemeriksaan darah lengkap sederhana : - TT - HB - LL - LED - HD

Bahan dan Alat (Rp) 50.000 125.000 40.000

Bahan dan Alat (Rp) 12.000 7.500 19.500 10.000 7.000 4.000 7.000 5.000 5.000

Jasa Sarana (Rp) 20.000 75.000 20.000

Jasa Pelayanan (Rp) 50.000 300.000 50.000

Jasa Jasa Sarana Pelayanan (Rp) (Rp) 4.000 4.000 4.500 3.000 3.000 2.500 5.500 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Jumlah (Rp)

120.000 500.000 110.000

Jumlah (Rp) 20.000 15.000 25.000 20.000 10.000 7.000 10.000 8.000 8.000 13

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10.

- CTBT - PSU - Trombosit Transfusi Darah : a. Darah silang b. Golongan darah Pemeriksaan Darah sedang : a. Darah filarias b. Widal test Pemeriksaan Kimia Darah : a. Gula darah : 1. Nuchter 2. 2 jam post prandial b. Cholesterol c. Trigliserida d. HDL e. SGOT f. SGPT g. Bilirubin direct h. Bilirubin in total i. Ureum j. Creatinin k. Alkali Phospatase l. Acid Phospatase m. Protein n. Uric Acid o. Kalium p. Amilase q. Creatinin Klarens (CK) r. Gama (GT) Pemeriksaan Dahak : a. BTA Pemeriksaan Secret : a. Vagina, uretrha, tenggorokan b. Pap smear c. Gram Pemeriksaan Cairan Otak/Spinal : a. None Pandi b. Microscopics c. Glukose d. Kadar protein Pemeriksaan lain-lain : a. Analisa sperma b. Cross matching c. VDRL d. Ambil darah di rumah ditambah e. HbsAg f. HIV 1,2 g. HCV Zat adiktif/narkoba : a. Humadrug methamplufamin b. Humadrug Opiate c. Narkoba Humadrug UTDRS

7.000 7.000 5.000

1.500 1.500 1.500

1.500 1.500 1.500

10.000 10.000 8.000

17.500 10.000

4.500 3.000

3.000 2.000

25.000 15.000

6.000 35.000

2.000 2.500

2.000 2.500

10.000 40.000

30.000 30.000 35.000 35.000 45.000 40.000 40.000 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 35.000 60.000 40.000 40.000 35.000 35.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

35.000 35.000 40.000 40.000 50.000 45.000 45.000 40.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 40.000 65.000 45.000 45.000 40.000 40.000

8.500

2.500

4.000

15.000

6.000 32.000 8.000

4.000 4.000 3.000

2.500 4.000 4.000

12.500 40.000 15.000

6.000 6.000 6.000 6.000

2.500 2.500 2.500 2.500

1.500 1.500 1.500 1.500

10.000 10.000 10.000 10.000

30.000 17.000 44.000 -33.000 44.000 44.000

6.000 4.000 3.000 -4.000 3.000 3.000

4.000 4.000 3.000 10.000 3.000 3.000 3.000

40.000 25.000 50.000 10.000 40.000 50.000 50.000

39.000 39.000 39.000 229.500

3.000 3.000 3.000 19.500

3.000 3.000 3.000 21.000

45.000 45.000 45.000 270.000 14

11. Kantong darah 12. Golda 13. HB 14. HIV 15. VDRL 16. HbSAg 17. Darah Silang 18. HCV 19. Pengadaan 15. Pelayanan Instalasi Farmasi Bahan dan Alat Jasa Sarana (Rp) (Rp) 100 % 16. Anastesi, Instrumen dan Asisten Jenis Pelayanan Jasa operasi Asistensi

50.000 10.000 2.500 40.000 40.000 30.000 15.000 40.000 2.000

25 %/30%

Jasa Instrumen

Kecil 17.500 17.500 Sedang 45.000 45.000 Besar 60.000 60.000 Canggih/Khusus 90.000 90.000 17. Tindakan Keperawatan Jenis Pelayanan Jasa Sarana Pemasangan Infus 7.500 Penyuntikan IV,IM,SC,IC 7.500 Perawatan Bayi baru lahir 10.000 Pemasangan DC 10.000

2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 3.500

Jasa Pelayanan (Rp) 5 %/10%

50.000 14.000 6.000 46.000 44.000 36.000 20.000 46.000 8.000

2.000 1.500 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 2.500 Jumlah (Rp)

130 %/140%

Jasa Penata Jasa Dokter Total Anestesi Anastesi (Pembiusan) 25.000 100.000 160.000 60.000 150.000 300.000 90.000 240.000 450.000 135.000 335.000 650.000 Jasa Tindakan 2.500 2.500 5.000 5.000

Jumlah 10.000 10.000 15.000 15.000

18. Pelayanan Fisioterapi Berlaku untuk semua Kelas Perawatan No Jenis Pelayanan Bahan dan Jasa Sarana Jasa Jumlah Total Alat (Rp) (Rp) Pelayanan (Rp) (Rp) 1. -TERAPI LATIHAN 20.000 5.000 5.000 30.000 a. Latihan LGS/Lingkup Gerak Sendi (Exercisie Berat) b. Latihan (Exercisie Berat) -Pernafasan/Breathing 15.000 5.000 5.000 25.000 Exercise c.Mobilisasi (Ringan) d.Transfer (Ringan) 2. TERAPI MANIPULASI - Massage 15.000 5.000 5.000 25.000 3. TERAPI MODALITAS a. Ultrasound (Alat terapi 15.000 5.000 5.000 25.000 dengan Gelombang suara b. Diathermy (Pemanasan) 5.000 2.000 3.000 10.000 c.Parafin Bath (Lilin Parafin) 10.000 5.000 5.000 20.000 d.TENS (Trans Electrical 20.000 5.000 5.000 30.000 Nerve Stimulation) e.Traksi Table 10.000 5.000 5.000 20.000 15

f.Sepeda Statistik g.Treadmill h.Paralel Bar

7.500 10.000 5.000

2.500 5.000 2.500

2.500 5.000 2.500

12.500 20.000 10.000

b. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Sarana Kesehatan Lainnya ditetapkan sebagai berikut : NO

JENIS PELAYANAN

PERUBAHAN TARIF

PERTIMBANGAN

1 1

2

4

5

RAWAT JALAN Kunjungan Rawat Jalan

5000

Tidak membebani yang miskin, biaya pelayanan lebih mahal.

Rujukan Spesial

6000

2

3

RAWAT INAP - Biaya akomodasi (Makan-minum petugas jaga) - Biaya Makan Pasien. - Jasa Dokter - Jasa Perawat VISUM ET REPERTUM a. Untuk orang hidup (per Orang)

b. Untuk Orang Mati (per jenasah) 1) Pemeriksaan Luar

4

5

6

2) Bedah Mayat PELAYANAN AMBULANCE - BBM - Jasa Pelayanan <6 Jam - Jasa Pelayanan >6 Jam SURAT KETERANGAN a. Pelajar/Mahasiswa b. Calon Pegawai c. Keterangan Kelahiran/ Kematian d. Keterangan Sakit

JASA PEMERIKSAAN LABORATORIUM (DI LUAR JAM KERJA) a. Darah Rutin Golongan Darah Tetes Tebal Hb Laju Endap Darah (LED) b.

Urine Rutin 1. Albumin 2. Sedimen 3. Billirubin 4. Uroblin 5. Tes Kehamilan 6. Gula Urine

7.000/hari 30.000/hari 10.000/hari 8.000/hari

- Bahan dan Alat: 10.000 - Jasa Pelayanan : 10.000 - Jumlah : 20.000 - Bahan dan Alat: 10.000 - Jasa Pelayanan : 50.000 - Jumlah : 60.000

2000 / km 40.000 80.000 Jumlah : 122.000 2.500 2.500 2.500 5.000

2.000 2,000 2,000 1,000

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 16

c. d. e. f. g. h. i. j.

7

Tinja Dahak Filaria Mycobakterium Leprae Gula Darah Jamur Pap Smear Pemeriksaan kualitas air (Bakteriologi) JASA TINDAKAN MEDIK (DI LUAR JAM KERJA) a. Tindakan Medik Ringan 1. Debridemen Luka 2. Jahit Luka 3. Insisi Abses 4. Sirkumsisi/Sunat 5. Tindik Daun Telinga 6. Pemasangan dan Pencabutan IUD 7.

b. c.

Pemasangan dan Pencabutan Implant

8. Insisi Hordeolum 9. Vasektomi 10. Pertolongan Persalinan Normal 11. Fisioterapi Tindakan Medik Sedang Keretage (Abortus) Tindakan Medik Gigi 1. Pembersihan Karang Gigi 2. Pencabutan untuk setiap gigi tak tertanam 3. Pencabutan untuk setiap gigi tertanam 4. Insisi Abses Gigi 5. Tumpatan untuk setiap gigi 6. Pemasangan mahkota gigi untuk setiap gigi.

5,000 3,000 2,000 3,000 1,000 1,000 10,000 75,000

5,000 7,500 7,500 50,000 2,000 10,000 20,000 5,000 50,000 100,000 10,000 100,000 7,500 7,500 10,000 7,500 5,000 50,000

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 8 (1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 17

(3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

(1) (2) (3)

(4)

Pasal 10 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri. Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) bulan kalender pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah yang termasuk sewa/beli lokasi tempat pembuangan akhir. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 12 Besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, sebagai berikut : No. Tempat Pengambilan Tarif (Rp) 15.000/bulan Taman-taman rekreasi 1. Rumah tinggal : 2. 2.000/bulan Hotel : 3. - Melati Satu 20.000/bulan 4. - Melati Dua 30.000/bulan - Melati Tiga 40.000/bulan - Hotel Berbintang 100.000/bulan Restoran 20.000/bulan Rumah Makan/Depot Makan 15.000/bulan 5. Warung Makan 6. 10.000/bulan Rombong 7. 3.000/bulan Industri : 8. - Besar 25.000/bulan - Menengah 15.000/bulan - Kecil 10.000/bulan Pertokoan : 9. - Besar 25.000/bulan - Menengah 15.000/bulan - Kecil 10.000/bulan Kios 10. 5.000/bulan Pedagang kaki lima 11. 500/hari Pedagang yang menggunakan pelataran dalam pasar : 13. - Secara tetap 10.000/bulan - Secara tidak tetap 500/hari Pedagang yang menggunakan pelataran luar pasar 14. 500/hari Perusahaan BUMN, Kantor Swasta 15. 25.000/bulan Perusahaan BUMD 16. 25.000/bulan 18

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Kantor Instansi Pemerintah RUKO (Rumah Toko) Apotek Salon Kecantikan Warung yang menyatu dengan Rumah Tinggal Café Tempat Karaoke Rumah Sakit Gudang Rumah Usaha Kos - usaha kos dengan 1-5 kamar - usaha kos dengan 6-10 kamar -usaha kos dengan 11 kamar ke atas

10.000/bulan 20.000/bulan 20.000/bulan 15.000/bulan 10.000/bulan 25.000/bulan 25.000/bulan 25.000/bulan 25.000/bulan 5.000/kamar/bulan 7.000/kamar/bulan 15.000/kamar/bulan

BAB V RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 13 (1) Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi pencetakan perangkat administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (3) Perangkat administrasi pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Kartu Keluarga; b. Kartu Tanda Penduduk; c. Surat Keterangan Pindah; dan d. Surat Keterangan Pindah Datang. (4) Perangkat administrasi pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Akta Kematian; b. Akta Perkawinan; c. Akta Perceraian; d. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;dan e. Akta Ganti nama bagi WNA. (5) Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting, yaitu : a. Pengakuan Anak; b. Pengesahan Anak; c. Perubahan Nama; Pasal 14 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. (3) Retribusi Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

19

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi Pasal 15 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dihitung berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang dicetak atau diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Pasal 16 (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi adalah untuk meningkatkan pelayanan dan penggantian biaya cetak KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, operasional dan pemeliharaan. Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Pasal 17 (1) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan. (2) Besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut : a. Penggantian Biaya Cetak KK Rp. 10.000 b. Penggantian Biaya Cetak KTP Rp. 20.000 c. SKTS Rp. 10.000 d. SKTT bagi orang Asing Tinggal Terbatas Rp. 100.000 e. Surat Keterangan Pindah Rp. 10.000 f. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil : 1. Akta Kelahiran Rp. 15.000 2. Akta Kematian Rp. 5.000 3. Akta Perkawinan Rp. 100.000 4. Akta Perceraian Rp. 300.000 5. Akta Pengakuan Anak Rp. 50.000 g. Penggantian Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting lainnya : 1. Pengangkatan Anak Rp. 50.000 2. Pengesahan Anak Rp. 50.000 3. Perubahan Nama Rp. 50.000 4. Perubahan Kewarganegaraan Rp. 250.000 5. Peristiwa Penting lainnya : - Akta Ijin Kawin Rp. 15.000 - Surat Keterangan Belum Kawin Rp. 10.000 (3) Besarnya tarif retribusi karena melampaui batas waktu melapor : a. Pelaporan Kelahiran 1. pelaporan kelahiran 61 hari s/d 1 tahun Rp. 100.000 2. pelaporan kelahiran 1 tahun ke atas Rp. 150.000 b. Pelaporan Lahir Mati 31 hari ke atas sejak lahir mati Rp. 15.000 c. Pelaporan Kematian 31 hari ke atas sejak kematian Rp. 25.000 d. Pelaporan Pencatatan Pengangkatan Anak 31 hari ke atas sejak penetapan Pengadilan Rp. 75.000 e. Pelaporan Pencatatan Pengakuan Anak 31 hari ke atas sejak surat pengakuan Ayah biologis yang disetujui Ibu kandungnya Rp. 75.000 20

f. Pelaporan Pencatatan Pengesahan Anak 31 hari ke atas sejak Ayah dan Ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan g. Pelaporan Pencatatan Perubahan Nama 31 hari ke atas sejak diterimanya penetapan Pengadilan h. Pelaporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 61 hari ke atas sejak berita acara pengucapan sumpah/janji oleh pejabat i. Pelaporan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 31 hari ke atas sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan j. Pelaporan Perubahan Susunan Keluarga dalam KK 31 hari ke atas sejak terjadinya perubahan k. Pelaporan perpanjangan masa berlaku KTP 31 hari ke atas sejak masa berlaku KTP berakhir l. Pelaporan Pencatatan Perkawinan 61 hari ke atas sejak terjadinya perkawinan m. Pelaporan pembatalan perkawinan 91 hari ke atas sejak terjadinya putusan Pengadilan n. Pelaporan Perceraian 61 hari ke atas sejak putusan Pengadilan o. Pelaporan Pembatalan Perceraian 61 hari ke atas sejak putusan Pengadilan

Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 1.000.000 Rp. 75.000 Rp. 25.000 Rp. 20.000 Rp.200.000 Rp.200.000 Rp.300.000 Rp.200.000

Bagian Kelima Pengecualian Pengenaan Retribusi Pasal 18 Pengecualian pengenaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah : 1. Akta Kelahiran bagi anak usia 0 – 60 hari; 2. KTP seumur hidup bagi penduduk berusia 60 tahun ke atas; dan 3. KTP bagi penduduk korban bencana;dan 4. Perubahan Alamat karena pemekaran wilayah. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 19 (1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan yang meliputi: a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat. b. Sewa tempat penyemayaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari pemungutan retribusi terhadap orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Lurah setempat atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu diketahui oleh Camat setempat. Pasal 20 (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan berupa tempat Pemakaman dan Pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 21

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. (3) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 21 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah Pelayanan. (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. Pasal 22 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat/jenazah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 23 Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif Pelayanan Pemakaman : No

Jenis

Tarif

1

Pemakaman Dewasa

Rp. 1.500.000,-/Jenasah

2

Pemakaman Anak-anak

Rp. 1.000.000,-/Jenasah

3

Pembongkaran makam dan menutup kembali

Rp. 1.000.000,-/Jenasah

4

Mengubur kembali jenazah yang telah dibongkar mayatnya b. Tarif pelayanan pengabuan mayat : No

c.

Rp. 500.000,-/Jenasah

Jenis

Tarif

1

Pengabuan terbuka

Rp. 200.000,-/jenazah

2

Pengabuan

Rp. 300.000,-/jenazah

Tarif pelayanan persemayaman mayat NO

Jenis

Tarif

Pelayanan Persemayaman mayat

Rp. 20.000/hari

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek,Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 24 (1) Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Penyediaan Pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22

Pasal 25 (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. (3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Kedua Tingkat Pengguna Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 26 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir dan frekuensi penggunaan tempat parkir. (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. Pasal 27 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 28 Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut : Tingkat Kepadatan Parkir Rendah

Tinggi

Jenis Kendaraan Bermotor Tarif (Rp) a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya 1000/sekali parkir b. Bus, Truk dan sejenisnya 2000/sekali parkir c. Sepeda Motor 500/sekali parkir d. Kendaraan di atas 6 Roda 3.000/sekali parkir e. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya 1.500/sekali parkir f. Bus, Truk dan sejenisnya 2.500/sekali parkir 1.000/sekali parkir g. Sepeda Motor h. Kendaraan di atas 6 Roda 3.500/sekali parkir

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 29 (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah.

23

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 30 (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar. (3) Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 31 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis dan luas tempat yang digunakan sebagai fasilitas pasar. (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. Pasal 32 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Bagian Ketiga Wewenang Pengurusan dan Pembinaan Pasar Pasal 33 (1) Pengurusan dan pembinaan pasar-pasar di wilayah Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2) Pembangunan, pemindahan atau penghapusan Pasar dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Bagian Keempat Pemakaian Tempat Usaha Pasal 34 Setiap pedagang yang berjualan di Pasar harus memiliki izin hak pakai tempat dasaran. Pasal 35 (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut : a. Hak pakai tempat dasaran harus mendapat izin dari Bupati melalui DPPKAD; b. Hak izin pakai tempat dasaran harus dipergunakan sendiri oleh pemegang izin; c. Pemindahan hak pakai tempat dasaran, baik berupa jual beli dan atau hibah maupun disewakan untuk sementara harus dengan izin Bupati melalui DPPKAD; dan d. Izin hak pakai tempat dasaran berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan pendaftaran ulang tiap tahun. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi padagang yang berjualan secara musiman/lesehan di lapangan pasar. 24

Pasal 36 (1) Hak izin pakai tempat dasaran tidak berlaku lagi apabila : a. Pemegang izin hak pakai tempat dasaran tidak melakukan daftar ulang izin hak pakai; b. Pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c; c. Izin hak pakai tempat dasaran telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi; dan d. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum. (2) Tata cara permohonan izin hak pakai tempat dasaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Pasal 37 (1) Para pemakai Pasar diwajibkan : a. memelihara kebersihan, kerapihan, keamanan tempat usaha dan dagangan serta inventarisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menempatkan dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang didalam pasar; c. memenuhi kewajiban membayar Retribusi Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. menyediakan alat pemadam kebakaran, kecuali bagi pedagang musiman dan lesehan yang berjualan di lapangan pasar. (2) Para pemegang Hak Izin Pakai dilarang : a. merombak, menambah dan atau merubah bangunan tempat usaha, kecuali atas izin Bupati; b. memperluas tempat usaha yang telah ditetapkan; c. menjualbelikan dan memindahtangankan hak pakai tempat usaha tanpa izin Bupati; d. menjadikan tempat usaha sebagai sarana menimbun barang dagangan atau gudang; dan e. menggunakan tempat usaha untuk kegiatan lain selain fungsi Pasar. Bagian Keenam Besaran Tarif Retribusi Pasal 38 Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut : A. Dalam Kota Waingapu : 1. Kios yang berhadapan dengan jalan Rp. 125.000/bulan 2. Kios permanen dalam Pasar Rp. 75.000/bulan 3. Kios Semi Permanen Rp. 35.000/bulan 4. Los Pasar tiap 1 m2 Rp. 2.000/hari 5. Lapangan Pasar tiap 1 m2 Rp. 1.000/hari B. Diluar Kota Waingapu : 1. Kios yang berhadapan dengan jalan Rp. 75.000/bulan 2. Kios permanen dalam Pasar Rp. 35.000/bulan 3. Kios Semi Permanen Rp. 25.000/bulan 4. Los Pasar tiap 1 m2 Rp. 1.000/hari 5. Lapangan Pasar tiap 1 m2 Rp. 500/hari

25

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 39 (1) Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor Dinas berupa sepeda motor atau kendaraan bermotor Dinas jenis mobil penumpang (jee, station, sedan dan sejenisnya). Pasal 40 (1) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di dalam wilayah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. (3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

(1)

(2)

Pasal 41 Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan pemeriksaan terhadap jenis, berat total kendaraan, jangka waktu pemeriksaan dan frekuensi penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor. Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau pada saat mengajukan permohonan perubahan bentuk dan/atau numpang uji dan atau mutasi uji.

Pasal 42 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Bagian ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 43 (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, ditetapkan sebagai berikut : a. Pengujian berkala pertama kali dan/atau pengujian berkala perubahan bentuk : No. Jenis Kendaraan Tarif (Rp) 1. Mobil bus, mobil barang, traktor head dan 120.000/kendaraan kendaraan khusus Kereta gandengan dan/atau kereta tempelan 100.000/kendaraan 2. 3.

Mobil penumpang umum

90.000/kendaraan 26

b. Pengujian berkala kedua atau berikutnya ditetapkan sebagai berikut : No. Jenis Kendaraan Tarif (Rp) 1. Mobil bus, mobil barang, traktor head dan 100.000/kendaraan kendaraan khusus 2. Kereta gandengan dan/atau kereta tempelan 90.000/kendaraan 3.

Mobil penumpang umum

80.000/kendaraan

(2) Kendaraan wajib uji yang akan dimutasikan ke daerah lain dan telah habis masa berlaku tanda bukti lulus uji, wajib melakukan pengujian berkala terlebih dahulu dan dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b. (3) Kendaraan numpang uji dari luar daerah dikenakan Retribusi sebagaimana deimaksud pada ayat (1) butir b. (4) Biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak sebesar Rp. 10.000 untuk setiap buku uji dan/atau sepasang tanda uji. (5) Biaya penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang sebesar Rp. 15.000 untuk setiap buku uji dan/atau sepasang tanda uji dengan melampirkan keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat. (6) Biaya pengujian kendaraan yang dilaporkan rusak, pengadaan baru dan atau penghapusan kendaraan sebagai berikut : No. Jenis Kendaraan Tarif (Rp) 1. Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih 60.000/kendaraan 2.

Kendaraan Roda 4 (empat)

40.000/kendaraan

3. Kendaraan Roda 2 (dua) 20.000/kendaraan (7) Biaya Mutasi Wajib Uji Kendaraan keluar daerah Sumba Timur 100.000/kendaraan BAB X RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 44 (1) Dengan nama retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Pasal 45 (1) (2)

(3)

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat-alat pemadam kebakaran. Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

27

Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

(1) (2)

Pasal 46 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 47 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dimaksudkan untuk memastikan kelayakan alat pemadam kebakaran dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan public. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 48 (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

Besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian dan jenis alat pemadam kebakaran. Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : a. biaya pemeriksaan dan pengecekan; b. biaya pengadaan racun api; c. biaya pengadaan segel; d. biaya transportasi; e. biaya label (tanda uji); f. stiker (tingkat ancaman); dan g. pembayaran bunga pinjaman. Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : a. tanah dan bangunan; b. pengadaan alat uji; dan c. pengembalian pokok pinjaman. Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran. Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan dan peralatan tersebut. Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Ancaman Bahaya Kebakaran : 1. Hidran Kebakaran.............................……………………………… Rp. 10.000,-/titik/tahun 2. Pemercik/Spinkler............................................................. Rp. 1.000,-/titik/tahun 3. Alarm Kebakaran : a) Otomatis....................................................................... Rp. 2.500,-/titik/tahun b) Manual ......................................................................... Rp. 5.000,-/titik/tahun b. Alat Pemadam Api Ringan : 1. Jenis Air Bertekanan : a) Isi s/d 9 liter………..................................................... Rp. 7.500,-/tahun b) Isi lebih dari 9 liter…………..…………………………………… Rp. 15.000,-/tahun 2. Jenis Busa Kimia ( Chemical ) : a) Isi s/d 9 liter………………............................................. Rp. 7.500,-/tahun b) Isi lebih dari 9 liter……………………………………………….. Rp. 15.000,-/tahun 28

(8)

3. Jenis Busa Mekanik : a) Isi s/d 9 liter………………............................................. Rp. 7.500,-/tahun b) Isi lebih dari 9 liter……………..................................... Rp. 15.000,-/tahun 4. Jenis Tepung Kimia Kering ( Dry Chemical Powder ) : a) Isi s/d 6 Kg…………….................................................. Rp. 7.500,-/tahun b) Isi lebih dari 6 Kg……….………………………………………… Rp.15.000,-/tahun 5. Jenis Carbondioxida ( CO2 ) : a) Isi s/d 6 Kg…………………............................................ Rp. 7.500,-/tahun b) Isi lebih dari 6 Kg……………........................................ Rp. 15.000,-/tahun c. Bangunan yang menyimpan bahaya kebakaran : 1. Tanda ancaman bahaya ringan.................................... Rp. 10.000,-/meter 2. Tanda ancaman bahaya sedang................................... Rp. 15.000,-/meter 3. Tanda ancaman bahaya tinggi..................................... Rp. 20.000,-/meter d. Pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran : 1. Bantuan Khusus penjagaan yang bersifat Komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat ) jam atau kurang Rp. 250.000,-/unit 2. Bantuan Khusus penjagaan untuk swasta Non Komersial dan atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat ) jam atau kurang Rp. 250.000,-/unit Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk biaya bahan racun api dan/atau bahan lain yang dibutuhkan. BAB XI RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek,Wajib dan Golongan Retribusi

(1) (2)

(1) (2)

Pasal 49 Dengan nama retribusi Penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 50 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan data dalam bentuk peta. Wajib Retribusi Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip

(1) (2)

(1)

(2)

Pasal 51 Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan cetak peta diukur berdasarkan ukuran dan jenis peta. Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. Pasal 52 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan komponen biaya retribusi. Komponen biaya retribusi meliputi: a. jenis peta; 29

b. bentuk peta; c. ukuran peta; dan d. pemeliharaan. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 53 Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pergantian biaya cetak peta, ditetapkan sebagai berikut :

No

Jenis

Baiay Cetak (Ukuran) A0

A1

A2

A3

1

Peta Foto

Rp. 300.000

Rp. 200.000

Rp. 100.000

Rp. 50.000

2

Peta Dasar

Rp. 200.000

Rp. 150.000

Rp. 75.000

Rp. 75.000

3

Peta Tematik

Rp. 200.000

Rp. 150.000

Rp. 100.000

Rp. 75.000

4

Peta Teknis

Rp. 200.000

Rp. 150.000

Rp. 100.000

Rp. 75.000

BAB XII RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi Pasal 54 (1) (2)

(3)

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus/jamban oleh Pemerintah Daerah dan pembuangan tinja di TPA Tinja, yang meliputi : a. Penyedotan kakus dari sumber ke TPA Tinja; b. Penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur Tinja di TPA Tinja. Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 55

(1) (2)

(3)

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memeperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan pembuangan tinja di TPA Tinja. Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa dan Prinsip Retribusi

Pasal 56 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan atau yang dibuang di TPA Tinja.

30

(1)

(2)

Pasal 57 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan public. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. Bagian Ketiga Besaran Tarif retribusi

Pasal 58 Besarnya Tarif terhadap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan pembuangannya adalah sebagai berikut : a. Jasa penyedotan sebesar Rp. 50.000,- /M3; b. Jasa pembuangan sebesar Rp. 10.000,- /M3. BAB XIII RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi

(1) (2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 59 Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan limbah cair oleh Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 60 Subyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 61

(1) (2)

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair yang diolah. Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1(satu) bulan kalender. Pasal 62

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanaan pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 31

Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 63 (1) Besarnya tarif retribusi atas pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut :

No

Klasifikasi Volume Limbah Cair (M3)

Golongan Pelanggan

0-15 (Rp)

16-30 (Rp)

31-50 (Rp)

>50 (Rp)

1

Rumah Tangga

16.000

33.000

75.000

150.000

2

Kios/Toko dalam Pasar

20.000

40.000

80.000

160.000

3

Toko di tepi jalan/diluar Pasar

25.000

50.000

100.000

200.000

4

Kantor-kantor Swasta

30.000

60.000

120.000

240.000

5

Wisma/Penginapan

50.000

100.000

200.000

400.000

6

Restoran

50.000

100.000

200.000

400.000

7

Rumah Makan

25.000

50.000

100.000

200.000

8

Kedai Kopi

20.000

40.000

80.000

160.000

9

Hotel : a. Bintang 1 b. Bintang 2 c. Bintang 3

200.000 300.000 500.000

400.000 600.000 1.000.000

800.000 1.200.000 2.000.000

1.600.000 2.400.000 4.000.000

750.000

1.500.000

3.000.000

6.000.000

1.000.000

2.000.000

4.000.000

8.000.000

d. Bintang 4 e. Bintang 5

(2) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair yang sudah melewati baku mutu, ditetapkan dalam rupiah tiap M3 limbah yang dibuang adalah : No

Volume

Klasifikasi Volume Limbah

Tarif Retribusi (Rp)

1

Volume Limbah

< 150 m3/bulan

100/m3

2

Volume Limbah

> 150 m3/bulan

105/m3

3

Volume Limbah

> 500 m3/bulan

200/m3

4

Volume Limbah

< 750 m3/bulan

250/m3

BAB XIV RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi

(1)

(2)

(1)

Pasal 64 Dengan bnama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 65 Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang. 32

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

(2)

Pasal 66 Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan. Masa berlaku Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1) (2)

Pasal 67 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan , Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan publik. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi

(1)

(2)

Pasal 68 Besarnya tarif retribusi pelayanan tera adalah sebagai berikut : No A

Jenis UTTP dan BDKT ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, PERLENGKAPANNYA (UUTP) :

TIMBANG

Satuan DAN

1. Ukuran Panjang : a. Sampai dengan 2 m : 1) Meter dengan pegangan 2) Meter meja dari bahan logam 3) Meter saku baja

b.

Tarif

buah buah buah

2.000,3.500,2.000,-

4) Salib ukur 5) Gauge block

buah buah

7.000,8.500,-

6) Micrometer 7) Jangka sorong

buah buah

10.000,10.000,-

Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m : 1) Tongkat duga

buah

8.500,-

2) Meter saku baja 3) Bahan ukur kundang, Depth tape 4) Alat ukur tinggi orang

buah buah buah

4.000,-

5) Komparator

buah

c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10m atau bagiannya, atas : 1) Bahan ukur kundang, Depth tape 2) Komparator 2 Ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Mater)

buah

8.500,8.500,35.000,-

buah

8.500,50.000,-

buah

20.000,33

3 Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) : a. Mekanik b. Elektronik

buah buah

125.000,235.000,-

4 Takaran (Basah/Kering) : a. Sampai dengan 2 ltr b. Lebih dari 2 ltr sampai 5 ltr c. Lebih dari 5 ltr

buah buah buah

2.500,5.000,10.000,-

5 Tangki Ukur Tetap : a. Bentuk Silinder Tegak : 1) Sampai dengan 500 kl

buah

300.000,-

buah buah

300.000,1.000,-

d) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL e) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kL, setiap kL

buah

500,-

buah

150,-

f) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL. Setiap kL g) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL

buah

100,-

buah

75,-

buah buah buah

400.000,400.000,600,-

c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL

buah

300,-

d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL f) Selebihnya dari 20.000 kL.

buah

175,-

buah

150,-

buah

100,-

buah

600.000,-

buah buah

600.000,600,-

buah

75.000,-

2) Lebih dari 500 kl, dihitung sbb : b) 500 kl pertama c) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL

b. Bentuk Silinder Datar : 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kl, dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL.

c. Bentuk Bola dan Speroidal : 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL, dihitung sbb : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL. 6 Tangki Ukur Gerak : a. Tangki ukur Mobil dan tangki ukur Wagon : 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL

34

2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb : (4) 5 kL pertama (5) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL.

buah buah

75.000,8.500,-

buah

500.000,-

buah buah

500.000,5.000,-

c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL

buah

2.500,-

buah

1.500,-

e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL

buah

1.000,-

buah

750,-

g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL.

buah

500,-

buah

25.000,-

buah

15.000,-

buah buah buah buah buah

30.000,40.000,60.000,85.000,25.000,-

9 Meter Taksi

buah

20.000,-

10 Thermometer

buah

15.000,-

11 Densimeter

buah

15.000,-

12 Viskometer

buah

15.000,-

13 Alat Ukur Luas

buah

15.000,-

14 Alat Ukur Sudut

buah

15.000,-

b. Tangki ukur Tongkang, Tangki ukur Pindah, Tangki ukur Apung dan Kapal : 1) Kapasitas sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL, dihitung sbb : a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL

7 Alat Ukur dari Gelas : a. Labu ukur, buret dan pipet b. Gelas ukur 8 Bejana Ukur : a. Sampai dengan 50 L. b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L. c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L. d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L. e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L. Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L

35

15 Alat Ukur Cairan Minyak : a. Meter bahan bakar minyak : a.1 Meter Induk : 1) Sampai dengan 25 m3h 2) Lebih dari 25 m3h dihitung sbb : a. 25 m3h pertama b. Selebihnya dari 25 m3h sampai dengan 100 m3h, setiap m3/h c. Selebihnya dari 100 m3h sampai dengan 500 m3h, setiap m3/h d. Selebihnya dari 500 m3h, setiap m3/h

buah

150.000,-

buah buah

150.000,7.000,-

buah

4.000,-

buah

2.000,-

buah

50.000,-

buah buah

50.000,1.000,-

buah

750,-

buah

500,-

buah

40.000,-

buah

100.000,-

buah buah

100.000,400,-

buah

150,-

buah

75,-

buah

40,-

Bagian-bagian dari m3h dihitung 1 m3/h a.2 Meter Kerja : Untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai dengan 15 m3h 2) Lebih dari 15 m3h dihitung sbb : a) 15 m3h pertama b) Selebihnya dari 15 m3h sampai dengan 100 m3h, setiap m3/h c) Selebihnya dari 100 m3h sampai dengan 500 m3h, setiap m3/h d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m3h dihitung 1 m3/h a.3 Pompa Ukur : Untuk setiap badan ukur

16 Alat Ukur Gas : a. Meter Induk : 1) Sampai dengan 100 m3/h 2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb : a) 100 m3/h pertama b) Selebihnya dari 100 m3/h

sampai

dengan 500 m3/h, setiap m3/h c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap m3/h d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung 1 m3/h

36

b. Meter Kerja : 1) Sampai dengan 50 m3/h

buah

20.000,-

buah buah

20.000,50,-

c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap m3/h d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h

buah

30,-

buah

20,-

e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m3h dihitung 1 m3/h c. Meter Gas Office dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)

buah

15,-

buah

400.000,-

d. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri) e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji

buah

75.000,-

buah

100.000,-

buah buah

50.000,100.000,-

buah

100.000,-

buah

1.000,-

2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m3/h 3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h

buah buah

5.000,7.000,-

4) Lebih dari 100 m3/h

buah

5.000,-

1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h b) Meter Kerja :

buah buah

100.000,145.000,-

buah

172.500,-

1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h

buah buah

10.000,13.750,-

3) Lebih dari 100 m3/h

buah

50.000,-

buah

7.500,-

buah

75.000,-

2) Lebih dari 50 m3/h, dihitung sbb : a) 50 m3/h pertama b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h

17 Meter Air a. Meter Induk : 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h b. Meter Kerja : 1) Sampai dengan 3 m3/h

18 Meter Cairan Minum Selain Air a) Meter Induk :

19 Pembatas Arus Air 20 Alat Kompensasi Suhu Kompensasi Lainnya

(ATC)/

Tekanan

(ATG)/

37

21 Meter Prover a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L

buah buah buah

275.000,350.000,500.000,-

buah

50.000,-

buah buah

50.000,2.000,-

buah

1.000,-

buah

500,-

buah

100,-

buah

50.000,-

buah

10.000,-

buah buah

95.000,30.000,-

buah buah

7.500,3.000,-

buah buah

12.500,3.500,-

25 Stop Watch

buah

6.000,-

26 Meter Parkir

buah

15.000,-

27 Anak Timbangan a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) : 1) Sampai dengan 1 kg

buah

750,-

2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg

buah buah

1.500,2.500,-

Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur. 22 Meter Arus Massa Meter Kerja : Untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a) 15 kg/min pertama b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min e) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min 23 Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi 24 Meter Listrik : Meter kWh/meter energy listrik lainnya a. Meter Induk : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Meter Kerja Kelas 2 : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Meter Kerja Kelas 1, kelas 0,5 : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa

38

b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) : 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg

buah buah buah

2.500,5.000,12.500,-

c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) : 1) Sampai dengan 1 kg

buah

15.000,-

buah buah

20.000,35.000,-

buah buah buah

6.000,8.500,12.000,-

d) > 150 kg sampai dengan 500 kg e) > 500 kg sampai dengan 1.000 kg f) > 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 2) Ketelitian halus ( kelas II)

buah buah buah

15.000,30.000,75.000,-

a) Sampai dengan 1 kg b) > 1 kg sampai dengan 25 kg c) > 25 kg sampai dengan 100 kg

buah buah buah

40.000,50.000,75.000,-

d) > 100 kg sampai dengan 1.000 kg e) > 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 3) Ketelitian khusus (Kelas I)

buah buah buah

125.000,175.000,250.000,-

1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton

buah buah

10.000,15.000,-

c. Timbangan ban berjalan : 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) > 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) > 500 ton/h

buah buah buah

400.000,750.000,1.000.000,-

2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 28 Timbangan a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) > 25 kg sampai dengan 50 kg c) > 50 kg sampai dengan 150 kg

b. Lebih dari 3.000 kg :

d. Timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 huruf a, huruf b dan huruf c. 29

a. Dead Weight Testing Machine : 39

1) Sampai dengan 100 kg/cm2 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 3) Lebih dari 1.000 kg/cm2

buah buah

12.500,25.000,-

buah

35.000,-

buah

15.000,-

a) Sampai dengan 100 kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm3 c) Lebih dari 1.000 kg/cm2

buah buah

17.500,25.000,-

buah

30.000,-

3) Pressure Calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm2 b) > 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000

buah

55.000,

buah buah

17.500,30.000,-

buah

45.000,-

30 Pencap Kartu (Printer Recorder) Otomatis

buah

15.000,-

31 Meter Kadar Air, dihitung berdasarkan komoditi : a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi

buah

20.000,-

b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi

buah

25.000,-

buah

27.500,-

32 Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian

buah

10.000,-

buah buah buah buah buah

50,80,125,175,900,-

buah

2.000,-

buah buah buah

50,80,175,-

buah

325,-

buah

150,-

b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah 2) Manometer Minyak

kg/cm2 c) > 1.000 kg/cm2

dari jam dihitung 1 jam. B

RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

1 Makanan, Semen, Air Minum a. b. c. d. e.

Sampai dengan 1 kg > 1 kg sampai dengan 5 kg > 5 kg sampai dengan 20 kg > 20 kg sampai dengan 50 kg > 50 kg sampai dengan 100 kg

f. > 100 kg 2 Minuman a. Sampai dengan 1 L b. > 1 L sampai dengan 5 L c. > 5 L sampai dengan 20 L d. > 20 L 3 Selain Makanan dan Minuman a. Sampai dengan 1 kg

40

b. c. d. e.

> 1 kg sampai dengan 5 kg > 5 kg sampai dengan 20 kg > 20 kg sampai dengan 50 kg > 50 kg sampai dengan 100 kg

f. > 100 kg

buah buah buah buah

375,450,600,1.200,-

buah

1.500,-

BAB XV RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Nama, Obyek , Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi

(1) (2) (3)

(1) (2)

(1) (2)

Pasal 69 Dengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. pelayanan pendidikan dasar dan menegah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pasal 70 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Bagian Kedua Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 71 Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan jenis pendidikan dan/atau pelatihan serta jangka waktu pendidikan dan/atau pelatihan. Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 72 (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pendidikan dan/atau pelatihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan publik. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 73 Besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan adalah Rp. 500/orang/hari untuk pendidikan yang tidak menggunakan bahan praktek dan Rp. 1000/0rang/hari untuk pendidikan yang menggunakan bahan praktek.

41

BAB XVI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA Paragraf 1 Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi Pasal 74 (1)

(2)

Pembangunan dan pengoperasian Menara bersama telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorentasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka: a. menjaga estitika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata; b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan; c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali; d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata; e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi; f. meminimalisir gejolak sosial; g. meningkatkan citra wilayah; h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); i. memudahkan pengawasan dan pengendalian; j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin); k. kepastian peruntukan dan efesiensi lahan; l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal; m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area ); n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (global system for mobile communication) maupun CDMA (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN dan lain-lain; o. mendorong efisiensi ndan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator. Pagaraf 2 Pembagian Zona Pasal 75

(1)

(2)

Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan rencana induk menara telekomunikasi terpadu yang berlaku di wilayah Daerah. Zona menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

42

Paragraf 3 Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

(1) (2) (3) (4)

Pasal 76 Pembangunan menara dalam zona dibatasi minimal 3 (tiga) menara dengan radius 400 (empat ratus) meter. Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing. Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat. Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam,bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik yang telah ditentukan. Paragraf 4 Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi

(1)

(2)

Pasal 77 Demi efesiensi dan efektifitas penggunaan ruang,maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau b. menara yang dibangun pada daerah daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis. Pasal 78

Pembangunan menara Bersama telekomunilkasi dapat dilaksanakan oleh : a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; dan c. badan usaha swasta nasional. d. Pemerintah Daerah

(1) (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 79 Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Bersama Telekomunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara diatas tanah. Pasal 80 Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. Penyedia menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki izin usaha jasa konstruksi. Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola menara dan /atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak Ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 43

Pasal 81 Pembangunan menara Bersama Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain : a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama; b. ketinggian menara telekomunikasi; c. struktur menara telekomunikasi; d. rangka struktur menara telekomunikasi; e. pondasi menara telekomunikasi; f. kekuatan angin; dan g. gempa bumi.

(1) (2)

(3)

Pasal 82 Menara Bersama Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : a. pertanahan (grounding) b. penangkal petir; c. catu daya; d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan f. pagar pengamanan. Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. nama pemilik Menara Bersama Telekomunikasi; b. penyedia Jasa kontruksi; c. lokasi menara Bersama Telekomunikasi; d. tinggi menara Bersama Telekomunikasi dan titik koordinat; e. tahun pembuatan / pemasangan Menara Bersama Telekomunikasi; f. luas area Menara Bersama telekomunikasi; g. kapasitas listrik terpasang; h. beban maksimal Menara Bersama Telekomunikasi; i. data Telco operator yang menyewa (tenant) di tower tersebut; j. nomor dan tanggal IMB; dan k. nomor dan tanggal Izin Gangguan. Paragraf 5 Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus Pasal 83

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini. Paragraf 6 Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu Pasal 84 (1)

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud. 44

(2)

(3)

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain : a. kawasan bandar udara/pelabuhan; b. kawasan pengawasan militer; c. kawasan cagar budaya; d. kawasan pariwisata; e. kawasan hutan lindung; f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan g. kawasan pengendalian ketat lainnya. Izin penyelenggaraan menara di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi pengelolanya Paragraf 7 Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase

Pasal 85 Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi Pasal 86 Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur Daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama Telekomunikasi. Bagian Kedua Penggunaan Menara Bersama Pasal 87 Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara bersama telekomunikasi. Pasal 88 Calon pengguna Menara Bersama telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk ikut menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya antara lain : a. nama penyelenggara telekomunikasi dan pertanggungjawaban ; b. izin penyelenggaraan telekomunikasi; c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan d. kebutuhan akan ketinggian arah, jumlah atau beban menara. Pasal 89 (1) (2)

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan. Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi harus saling berkoordinasi. 45

(3)

Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi. Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama Pasal 90

(1)

(2)

Penyedia Menara Bersama telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama telekomunikasi diwajibkan untuk : a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; b. menyampaikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi secara transparan;dan c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan. Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Pasal 91 Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi antara Penyelenggaraan Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(1) (2)

(3)

Pasal 92 Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama telekomunikasi, Bupati membentuk TP3MT. TP3MT sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan; b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran Biaya (RAB); c. melakukan perhitungan besarnya retribusi; d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; e. memberikan rekomendasi pemberian izin; f. memberikan rekomendasi pencabutan izin; g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara bersama telekomunikasi. TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Perizinan Paragraf 1 Perizinan Pasal 93

(1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib memiliki : a. Rekomendasi pengusahaan menara bersama telekomunikasi b. IMB Menara; 46

c. Izin Gangguan (HO) Menara; dan d. Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT. (3) Ketentuan mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 94 (1)

(2) (3) (4)

Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi Pengusahaan menara Bersama telekomunikasi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindah tangankan. Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Pasal 95

(1) (2)

(3) (4)

IMB menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. Memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Sumba Timur, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasi kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama telekomunikasi dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu. Selain mendirikan sebagaimana diatur pada ayat (2) pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan kontruksi menara. Paragraf 2 Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi Pasal 96

(1) (2) (3)

Izin operasional menara bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang. Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. rekomendasi ketinggian dari instansi yang berwenang; b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain; c. bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/ pemanfaatan/sewa tanah atau lahan; d. surat pernyataan persetuan minimal ¾ dari jumlah kepala keluarga sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa/Lurah, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar; e. surat pernyataan sanggup mengganti kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan; f. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengansuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi; 47

g.

surat kesanggupan membongkar Menara Bersama Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Gambar teknis, meliputi: 1. peta lokasi 2. peta situasi lokasi 3. site plan; 4. denah bangunan 1:100; 5. tampak, potongan, rencana pondasi 1:100; 6. perhitungan struktur/konstruksi; 7. uji penyelidikan tanah; 8. grounding (penangkal petir); 9. titik koordinat (dari GPS). i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Instansi yang berwenang; j. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara bersama telekomunikasi; dan k. surat kontak kerjasama paling sedikit 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan paling sedikit 2 (dua) operator untuk menara existing. Pasal 97 (1) (2) (3)

Izin operasional dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar. Izin operasional Menara Bersama Telekomunikasi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT/Instansi teknis terkait. Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Menara

Pasal 98 Setiap penyelenggara menara bersama telekomunikasi telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara bersama telekomunikasi dan izin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan; b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan. Paragraf 4 Sewa Menara

(1)

(2)

Pasal 99 Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya. Biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau pengelola Menara Bersama telekomunikasi dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

48

Bagian Kelima Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama, Obyek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi

(1) (2)

(3)

Pasal 100 Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 101 (1) Wajib Retribusi Tempat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Paragraf 2 Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi Pasal 102 (1)

(2)

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi. Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 103

(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran pelayanan perizinan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek pengendalian tata ruang, mengoptimalkan fungsi menara dan prinsip keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. Paragraf 3 Besaran Tarif Retribusi

(1) (2)

Pasal 104 Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan ketinggian menara, posisi ketinggian operator pada suatu menara dan jenis penggunaan menara telekomunikasi. Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 2% (dua persen) dikalikan dengan nilai jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan menara telkomunikasi. BAB XVII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 105 Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah. 49

BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

(1) (2) (3)

Pasal 106 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 107

(1) (2)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 108

(1) (2)

(3)

(4)

(1) (2) (3)

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109 Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 diberikan tanda bukti pembayaran. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati. BAB XX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

Pasal 110 Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati. 50

Pasal 111 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 110 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XXI TATA CARA PERUBAHAN TARIF Pasal 112 (1) (2) (3)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 113

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. BAB XXIII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

(1) (2) (3)

(4) (5)

(1)

(2) (3) (4)

(1)

Pasal 114 Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasanalasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 115 Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 116 Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

51

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB. BAB XXIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1) (2) (3)

Pasal 117 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

(7)

Pasal 118 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

Pasal 119 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 52

Pasal 120 (1) (2) (3)

(1) (2)

(3)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 121 Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Obyek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

(1) (2) (3)

Pasal 122 Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIX

KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 123 (1)

(2)

(3)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 53

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXX

KETENTUAN PIDANA Pasal 124 (1)

(2) (3)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. BAB XXXI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 125 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 118); b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 133); d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 01); e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 02);dan 54

f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 37 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 45); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 126 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur. Ditetapkan di Waingapu pada tanggal 7 Nopember 2011 BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA Diundangkan di Waingapu pada tanggal 7 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

UMBU HAMAKONDA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 215

55

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi. Pengenaan Retribusi Jasa Umum agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Retribusi dalam membayar retribusi jasa umum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. 56

Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. 57





Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 406

62

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR,

Recommend Documents