PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Katingan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Daerah berdasarkan Objek dan penggolongannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; c. bahwa untuk memungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Keuangan antara Pemerintah Pusat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia 123,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

tentang Perimbangan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 Nomor Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9.

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 7); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM

KABUPATEN

KATINGAN

TENTANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 4. Bupati adalah Bupati Katingan ; 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan ; 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.; 9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ; 12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ; 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang; 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ; 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ; 16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang. 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah; 18. Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2 (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; f. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; h. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III Bagian Pertama RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Nama, Objek dan Subjek Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan. Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan di RSUD, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes milik Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Rawat Jalan yakni pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di dan atau menggunakan fasilitas rawat inap;

b. Rawat Inap yakni pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan atau menggunakan fasilitas rawat inap; c.

Rawat Kunjungan yakni pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan diagnosis, pengobatan, dan pelayanan medis lainnya, serta dilakukan di luar gedung Puskesmas. Termasuk rawat kunjungan adalah panggilan pada saat jam kerja, Puskesmas keliling, pengobatan massal, dan pengobatan lansia di Posyandu Lansia;

d. Tindakan Medik yakni tindakan yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan pengobatan kesehatan lainnya, yang dilakukan dengan pembedahan atau tanpa pembedahan, serta menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan, meliputi : 1) Hecting luka I adalah penjahitan pertama pada luka yang didahului pembiusan luka dan pembersihan luka. 2) Hecting luka II adalah penjahitan yang kedua dan seterusnya yang diakhiri dengan penutupan luka atau perban luka. 3) Eksplorasi luka adalah pemeriksaan luka yang kadang dilanjutkan dengan pencucian luka yang disertai pemberian cairan anti kuman, yang dilakukan penutupan atau perban luka ataupun tidak. 4) Insisi abses adalah pembedahan bisul atau bendungan nanah. 5) Circumsisi atau sunatan adalah pemotongan sebagian kulit penutup pada alat kelamin laki-laki untuk kepentingan kesehatan lainnya. 6) Aff Hecting adalah pengambilan benda jahitan luka setelah terjadi penutupan luka atau alasan tertentu demi kesehatan. 7) Ganti verban/ perawatan luka adalah pengganti penutup/ verban luka yang diserta peawatan luka. 8) Cabut kuku/NE adalah pengambilan/pelepasan kuku karena alasan kesehatan. 9) Cabut gigi adalah pegambilan gigi baik pada orang dewasa atau anak-anak karena alasan kesehatan atau lainnya. 10) Gigi sulung adalah gigi pada anak-anak (gigi yang belum tetap). 11) Gigi permanen adalah gigi yang terdapat pada orang dewasa. 12) Tumpatan sementara adalah penambalan sementara dengan obat-obatan yang bertujuan mengobati gigi berlobang yang terasa sakit karena alasan kesehatan. 13) Tumpatan permanen adalah penambalan gigi tanpa keluhan rasa sakit. 14) KB Pil adalah adalah cara kontasepsi hormonal pada wanita yang dilakukan dengan pemberian pil atau tablet. 15) KB suntik adalah cara kontrasepsi hormonal pada wanita yang dilakukan dengan suntik/injeksi.

16) Pasang IUD adalah pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim wanita. 17) Cabut IUD adalah pencabutan /pengambilan alat kontrasepsi dalam rahim wanita karena alasan kesehatan atau lainnya. 18) Cabut Implan adalah pencabutan atau pengambilan alat kontrasepsi susuk/alat kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit karena alasan kesehatan atau lainnya. 19) Tindik Telinga adalah pemberian lubang di daun telinga pada bayi/anak perempuan. e. Pemeriksaan kesehatan untuk surat keterangan sehat dan keterangan sakit bagi masyarakat umum, dan Calon Jemaah Haji, yakni pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang atas permintaan sendiri atau atas permintaan institusi tertentu pada waktu tertentu yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Sakit dan Surat Keterangan Sehat, yang mempunyai jangka waktu berlaku tertentu. Surat Keterangan Sehat bagi pelajar yang melanjutkan sekolah digratiskan. f.

Visum Et Repertum yakni surat keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter di atas sumpah jabatan, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada seseorang sesuai ilmu kedokteran yang dimiliki, yang digunakan untuk keperluan peradilan, atas permintaan Polisi, Jaksa, atau Hakim. Visum et Repertum dapat dilakukan pada manusia dalam kondisi hidup atau mati (jenazah). Untuk jenazah dapat dilakukan pemeriksaan luar dan atau bedah mayat yakni pembedahan pada jenazah dalam upaya mencari dan mendapatkan tanda-tanda tertentu guna membantu proses peradilan.

g. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yakni pemeriksaan yang dilakukan pada penderita sebagai penunjang penegakan diagnosis, terdiri dari : 1) Pemeriksaan laboratorium sederhana : a. Darah b. Urine c. Feses/tinja 2) Tes kehamilan 3) DJJ Dopler (pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan dopler/ secara elektrik dalam rangka perawatan ibu hamil, untuk mengetahui kondisi janin. 4) Pemeriksaan Rontgen h. Pelayanan Transportasi yakni penggunaan kendaraan Pusling roda empat atau klotok untuk mengangkut orang sakit ke rumah sakit atau ke Puskesmas Perawatan atas persetujuan Kepala Puskesmas. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau memperoleh/menikmati jasa pelayanan kesehatan.

Badan

yang

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk Pemungut atau pemotong Retribusi. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dari pelayanan kesehatan diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, prekwensi pelayanan/kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Pasal 8 (1) Pasien miskin tidak dipungut bayaran dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan diberikan waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM. (2) Selama pengurusan SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasien tetap dilayani sebagaimana mestinya. Pasal 9 (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. (2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan per jenis pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes adalah sebagai berikut : TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN TARIF NO

1.

Jenis Pelayanan

Rawat Jalan

Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat Rp 1.500

Jasa Medik Rp

3.500

Jasa Puskesmas Rp

1.000

Total Tarif Perkunjungan Rp

6.000

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP TARIF NO

1.

Jenis Pelayanan Rawat Inap

Bahan Habis Akomodasi Pakai, Alat dan Obat Rp 4.000 Rp 4.000

Jasa Medik

Jasa Puskesmas

Total Tarif Perkunjungan

Rp

Rp

Rp

6.000

3.000

17.000

TARIF PELAYANAN RAWAT KUNJUNGAN TARIF NO

1.

Jenis Pelayanan

Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat

Rawat Kunjungan

Rp

1.500

Jasa Puskesmas


Rp

Rp

Jasa Medik Rp

3.500

1.000

6.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK TARIF

1.

Hecting Luka I


2.

Hecting Luka II

Rp

300

Rp

400

Rp

300

Rp

1.000

3.

Eksplorasi Luka

Rp

1.500

Rp

3.000

Rp

1.500

Rp

6.000

4.

Insisi Abses

Rp

3.000

Rp

4.000

Rp

3.000

Rp

10.000

5.

Sirkumsisi/Sunatan

Rp

15.000

Rp

25.000

Rp

10.000

Rp

50.000

6.

Aff Hecting

Rp

900

Rp

1.200

Rp

900

Rp

3.000

7.

Rp

900

Rp

1.200

Rp

900

Rp

3.000

8.

Ganti perban/perawatan luka Cabut Kuku

Rp

7.500

Rp

10.000

Rp

7.500

Rp

25.000

9.

Cabut Gigi Sulung

Rp

1.500

Rp

2.000

Rp

1.500

Rp

5.000

10.

Cabut Gigi Permanen

Rp

4.750

Rp

3.000

Rp

2.250

Rp

10.000

11.

Tumpatan Sementara

Rp

4.350

Rp

1.800

Rp

1.350

Rp

7.500

12.

Tumpatan Permanen

Rp

6.850

Rp

1.800

Rp

1.350

Rp

10.000

13.

KB Pil

Rp

900

Rp

1.200

Rp

900

Rp

3.000

14.

KB Suntik

Rp

7.500

Rp

2.500

Rp

5.000

Rp

15.000

15.

Pasang IUD (1 kali kontrol)

Rp

7.500

Rp

10.000

Rp

7.500

Rp

25.000

16.

Cabut IUD (1 Kali Kontrol)

Rp

6.000

Rp

8.000

Rp

6.000

Rp

20.000

NO

Jenis Pelayanan

Jasa Medik

Jasa Puskesmas


Rp

2.000

Rp

1.500

Rp

5.000

TARIF

Cabut implan (1 kali kontrol)


Rp

10.000

Rp

15.000

18.

Tindik telinga

Rp

1.350

Rp

1.800

Rp

1.850

19.

Persalinan normal

Rp

105.000

Rp 140.000

Rp

105.000

Rp 350.000

20.

Persalinan dengan penyulit

Rp

150.000

Rp 200.000

Rp

150.000

Rp 500.000

Jasa Puskesmas


Rp

Rp

15.000

NO

Jenis Pelayanan

17.

Jasa Medik

Jasa Puskesmas

Total Tarif Perkunjungan Rp 100.000 Rp

5.000

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TARIF NO


Jenis Pelayanan

Jasa Medik

1.

Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sehat untuk umum

Rp

1.500 Rp

2.250

2.

Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sakit untuk umum

Rp

1.500 Rp

2.250

Rp

11.250

Rp

15.000

3.

Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sehat/ Sakit untuk Calon Jemaah Haji

Rp

7.500 Rp

15.000

Rp

7.500

Rp

30.000

4

Surat Keterangan Asuransi

Rp

6.000 Rp

9.000

Rp

45.000

Rp

60.000

11.250

TARIF PELAYANAN VISUM ET REPERTUM TARIF Bahan Habis Pakai, Alat dan Obat Rp 6.000

NO

Jenis Pelayanan

1.

Visum et Repertum (hidup)

2.

Visum et Repertum mati (pemeriksaan luar)

Rp

3.

Visum et Repertum mati (pemeriksaan dalam)

Rp

4.

Visum et Repertum di tempat kejadian, biaya transport dibebankan kepada peminta visum et repertum

Jasa Medik

Jasa Puskesmas


Rp

9.000

Rp

45.000

Rp

60.000

10.000 Rp

15.000

Rp

75.000

Rp

100.000

Rp 180.000

Rp

90.000

Rp

450.000

180.000

-

-

-

Dibebankan kepada peminta visum

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK TARIF NO


Jenis Pelayanan

Jasa Medik


Jasa Puskesmas

1.

Laboratorium Sederhana (Darah, Urine, Feses)

Rp

2.500

Rp

7.500

Rp

2.500

Rp

12.500

2.

Golongan darah

Rp

900

Rp

1.200

Rp

900

Rp

3.000

3.

Tes kehamilan

Rp

3.000

Rp

4.000

Rp

3.000

Rp

10.000

4.

DJJ Dopler

Rp

1.500

Rp

2.000

Rp

1.500

Rp

5.000

5.

Pemeriksaan Rontgen

Rp

12.500 Rp

10.000

Rp

12.500

Rp

35.000

6.

TB Paru (Pemeriksaan Dahak)

Rp

9.000

Rp

3.000

Rp

15.000

3.000

Rp

TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI TARIF NO

Jenis Pelayanan

1.

Lokal

Rp

10.000

Uang Tunggu Setiap 1 jam Rp 10.000

Luar Kota - Siang hari

Rp

15.000

Rp

5.000

- Malam hari

Rp

25.000

Rp

10.000

2.

Bahan dan alat

Biaya BBM Dibebankan kepada peminta layanan transportasi sesuai jarak yang ditempuh Dibebankan kepada peminta layanan transportasi sesuai jarak yang ditempuh Dibebankan kepada peminta layanan transportasi sesuai jarak yang ditempuh

Total Tarif Perkunjungan Rp 20.000

Rp

20.000

Rp

35.000

(3) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kasongan per jenis adalah sebagai berikut : TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP TARIF

1

Poliklinik Umum

2.500

1.000

2.500

6.500

10.000

Tambahan Biaya Rekam Medik Kunjungan Hari I ( Rp ) 1.000

2

Poliklinik Gigi

3.750

1.500

3.750

9.750

15.000

1.500

3

Poliklinik Spesialis

5.000

2.000

5.000

13.000

20.000

2.000

4

Rawat Darurat

5.000

2.000

5.000

13.000

20.000

2.000

No

Jenis Pelayanan

Besar Nilai Indeks ( Rp )

Bahan dan Alat Habis Pakai ( Rp )

Jasa Sarana ( Retribusi) ( Rp )

Jasa Pelayanan ( Rp )

Total Tarif/ Hari ( Rp )

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE) TARIF

No

Besar Nilai Indeks

Jenis Pelayanan

( Rp. )

Bahan Makan Pasien

Jasa Sarana ( Retribusi )

Jasa Pelayanan

Total Tarif/Hari

Tambahan Biaya Rekam Medik Hari I Dirawat

( Rp. )

( Rp. )

( Rp. )

( Rp. )

( Rp. )

1

Kelas III

20.000

10.000

4.000

6.000

20.000

4.000

2

Kelas II

20.000

20.000

8.000

12.000

40.000

8.000

3

Kelas I

20.000

30.000

12.000

18.000

60.000

12.000

4

Kelas Utama

20.000

60.000

24.000

36.000

120.000

24.000

5

Kelas VIP

20.000

100.000

40.000

60.000

200.000

40.000

6

Rawat sehari/one day care

20.000

20.000

8.000

12.000

40.000

8.000

7

ICU

20.000

100.000

40.000

60.000

200.000

40.000

8

Perinatologi

20.000

45.000

45.000

60.000

150.000

30.000

TARIF PELAYANAN RAWAT ICU TARIF No

1


Jenis Pelayanan

ICU

20.000

Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp)

Jasa Sarana ( Retribusi ) (Rp)

60.000

24.000

Jasa Pelayanan (RP) 36.000

Rekam Medik (Rp)

Total Tarif (Rp)

24.000

120.000

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM TARIF No

Jenis Pelayanan

Besar Nilai Indeks (Rp.)

Bahan dan Alat Habis Pakai

Jasa Sarana ( Retribusi)

Jasa Pelayanan

Total Tarif

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

HEMATOLOGI 1

4 5 6 7 8 9 10 11

Hematologi rutin ( Hb, Leuko, LED & Diff.Count ) Paket DHF (Hb, Ht, Eri, Rt, Thrombo) Hematologi lengkap (rutin, Ht, Eri, Rt, Thrombo) Haemoglobin Leukocyt Haemotocrit Thrombocyt Erithrocyt Recticulocyt LED Diff.Count

12 13 14

MCV, MCH, MCHC Hitung iosinofil Morfologi Darah tepi

2 3

20.000

20.000

4.000

16.000

40.000

30.000

30.000

6.000

24.000

60.000

37.500

37.500

7.500

30.000

75.000

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 2.500 2.500 5.000

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 2.500 2.500 5.000

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 500 500 1.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.000 2.000 4.000

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 10.000

15.000 5.000 15.000

15.000 5.000 15.000

3.000 1.000 3.000

12.000 4.000 12.000

30.000 10.000 30.000

2.500 2.500 7.500

2.500 2.500 7.500

500 500 1.500

2.000 2.000 6.000

5.000 5.000 15.000

5.000 7.500 7.500 15.000

5.000 7.500 7.500 15.000

1.000 1.500 1.500 3.000

4.000 6.000 6.000 12.000

10.000 15.000 15.000 30.000

NILAI ERITROSIT

HEMOSTATIS 15 16 17

Masa perdarahan Masa pembekuan Jumlah thrombocyt

LAIN-LAIN PEMERIKSAAN DARAH 18 19 20 21

Golongan darah Malaria Filaria Widal test

KET

22 23

Hb S Ag HIV

30.000 30.000

30.000 30.000

6.000 6.000

24.000 24.000

60.000 60.000

7.500 5.000 5.000 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000

7.500 5.000 5.000 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000

1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000

6.000 4.000 4.000 6.000 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12.000 12.000 12.000

15.000 10.000 10.000 15.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000

5.000 7.500

5.000 7.500

1.000 1.500

4.000 6.000

10.000 15.000

7.500

7.500

1.500

6.000

15.000

10.000

10.000

2.000

8.000

20.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000

500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000

15.000 10.000 2.500 2.500 2.500 7.500 7.500 7.500

15.000 10.000 2.500 2.500 2.500 7.500 7.500 7.500

3.000 2.000 500 500 500 1.500 1.500 1.500

12.000 8.000 2.000 2.000 2.000 6.000 6.000 6.000

30.000 20.000 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

KIMIA DARAH 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Glucosa Protein Total Albumin Ureum Creatinin Uric acid Triglyceride Cholesterol Bilirubin total Bilirubin Direct SGOT SGPT LDH Alkali Phosphatase Gamma GT

39 40

Faeces rutin Faeces lengkap

FAECES

URINE 41

43 44 45 46 47 48 49 50

Urine rutin (PH, BJ, Alb, glu, sedimen) Urine lengkap (rutin+bilirubin, urobilinogen, keton, darah samar & Nitrit Berat jenis PH Protein Reduksi Darah samar Nitrit Bilirubin Urobilin

51 52

Keton Sedimen

42

LAIN-LAIN PEMERIKSAAN 53 54 55 56 57 58 59 60

Analisa sperma Test kehamilan Rivalta Nonne Pandy Pemeriksaan sedian gram BTA Sediaan langsung (jamur, parasit) NARKOBA

61 62 63 64 65 66

Amfetamin Benzodiazepin Barbiturat Cocain Morfin HC / Mariyuana

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK TARIF No

A 1 2 3 4

Jenis Pelayanan

FOTO POLOS TANPA KONTRAS Pemeriksaan 1 posisi Pemeriksaan 2 posisi Pemeriksaan 3 posisi Pemeriksaan 4 posisi

Besar Nilai Indeks

BHP

(Rp.)

(Rp.)

4.500 8.000 12.000 14.000

18.000 32.000 48.000 56.000

JASA JASA SARANA PELAYANAN (Rp.)

4.500 8.000 12.000 14.000

(Rp.)

22.500 40.000 60.000 70.000

TOTAL TARIF (Rp.)

45.000 80.000 120.000 140.000

KET.

B

PEMERIKSAAN KHUSUS

1

BNO IVP ( Ionik )

29.000

116.000

29.000

145.000

290.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BNO IVP ( Non Ionik ) CYSTROGRAFI ( Ionik ) URETHROGRAFI ( Ionik ) HSG ( Ionik ) OESOPHAGOGRAFI (Ba SO4) OMD ( Ba SO4 ) COLON IN LOOP ( Ba SO4 ) BARIUM MEAL ( Ba SO4 ) FISTULOGRAFI ( Ionik ) APPENDIUCOGRAM ( Ionik )

51.500 21.000 20.000 21.000 18.000 20.000 30.000 30.000 21.000 18.000

206.000 84.000 80.000 84.000 72.000 80.000 120.000 120.000 84.000 72.000

51.500 21.000 20.000 21.000 18.000 20.000 30.000 30.000 21.000 18.000

257.500 105.000 100.000 105.000 90.000 100.000 150.000 150.000 105.000 90.000

515.000 210.000 200.000 210.000 180.000 200.000 300.000 300.000 210.000 180.000

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK DAN ULTRASONOGRAFI ( USG ) TARIF No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Pelayanan

Besar Nilai Indeks

ULTRASONOGRAFI ( USG ) ELEKTRO CARDIOGRAFI ( EKG ) ECHO CARDOGRAFI ( ECHO ) CTG EEG ENDOSCOPI TREADMIL AUDIO METRI SPIRO METRI

JASA SARANA

BHP

(Rp.) 6.000 4.500 14.000 4.000 7.000 31.000 21.000 13.500 9.000

(Rp.) 6.000 4.500 14.000 4.000 7.000 31.000 21.000 13.500 9.000

JASA PELAYANAN

(Rp.) 24.000 18.000 56.000 16.000 28.000 124.000 84.000 54.000 36.000

(Rp.) 30.000 22.500 70.000 20.000 35.000 155.000 105.000 67.500 45.000

KET.

TOTAL TARIF (Rp.) 60.000 45.000 140.000 40.000 70.000 310.000 210.000 135.000 90.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI IGD DAN RAWAT JALAN TARIF No

Jenis Pelayanan

1

Perawatan luka kecil (tanpa jahitan) / Angkat jahitan < 5 Perawatan luka sedang (tanpa jahitan) / Angkat jahitan 6-10 Perawatan luka besar (tanpa jahitan) / Angkat jahitan > 11 Perawatan penjahitan luka < 5 Perawatan penjahitan 6-10 Tambahan setiap 5 jahitan Perawatan luka bakar < 10 % Blass punctie Pemasangan kateter Reposisi Imobilisasi sementara setiap spalk Electrocauter < 5 lesi Electrocauter tambahan setiap 5 lesi Incisi Furunkel / Abses Kecil Reposisi dan pasang ransel velband Resusitasi jantung – paru Gastric lavage (kumbah lambung) Roserplasty Atropinisasi Circumsisi Vena sectie Perawatan luka bakar 10 – 50 % Perawatan luka bakar > 50 % Injeksi Varises Injeksi Haemoroid Perawatan Dekubitus Intubasi Endotracheal Amputasi jari

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Besar Nilai Indeks


(Rp.)

(Rp.)

Jasa Sarana ( Retribusi)

Jasa Pelayanan

Total Tarif

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

2.000

2.000

1.000

7.000

10.000

4.000

4.000

2.000

14.000

20.000

8.000

8.000

4.000

18.000

40.000

6.000 10.000 3.000 3.000 6.000 6.000

6.000 10.000 3.000 3.000 6.000 6.000

3.000 5.000 1.500 1.500 3.000 3.000

21.000 35.000 10.500 10.500 21.000 21.000

30.000 50.000 15.000 15.000 30.000 30.000

6.000

6.000

3.000

21.000

30.000

8.000 4.000 10.000 10.000 18.000 12.000 15.000 15.000 50.000 40.000 6.000 18.000 18.000 18.000 4.000 20.000 50.000

8.000 4.000 10.000 10.000 18.000 12.000 15.000 15.000 50.000 40.000 6.000 18.000 18.000 18.000 4.000 20.000 50.000

4.000 2.000 5.000 5.000 9.000 6.000 7.500 7.500 25.000 20.000 3.000 9.000 9.000 9.000 2.000 10.000 25.000

28.000 14.000 35.000 35.000 63.000 42.000 52.500 52.500 175.000 140.000 21.000 63.000 63.000 63.000 14.000 70.000 175.000

40.000 20.000 50.000 50.000 90.000 60.000 75.000 75.000 250.000 200.000 30.000 90.000 90.000 90.000 20.000 100.000 250.000

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Ekstraksi Corpus Alineum Spolling Cerumen Telinga Pasang Gips Ekstraksi Kuku Spolling Bola Mata Pasang Infus Dewasa Pasang Infus Anak Injeksi IM / IV Skin Test Pasang NGT Dewasa Pasang NGT Anak Pengambilan Darah IV Tindik Telinga Mantoux Test

10.000 6.000 40.000 10.000 6.000 3.000 4.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 8.000 3.000

10.000 6.000 40.000 10.000 6.000 3.000 4.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 8.000 3.000

5.000 3.000 20.000 5.000 3.000 1.500 2.000 500 500 1.000 1.500 1.500 4.000 1.500

35.000 21.000 140.000 35.000 21.000 10.500 14.000 3.500 3.500 7.000 10.500 10.500 28.000 10.500

50.000 30.000 200.000 50.000 30.000 15.000 20.000 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 40.000 15.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT TARIF No

Jenis Pelayanan

1 2

Pulp cupping, pulpectomy Cabut gigi sulung tiap gigi ( topikal anestesi ) Cabut gigi sulung tiap gigi ( lokal anestesi )

Besar Nilai Indeks (Rp.) 2.000 2.000

Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp.) 2.000 2.000

2.000

2.000

2.500 4.000

Jasa Sarana (Retribusi )

(Rp.) 10.000 10.000

1.000

7.000

10.000

2.500 4.000

1.250 2.000

8.750 14.000

12.500 20.000

16.500 2.000

16.500 2.000

8.250 1.000

57.750 7.000

82.500 10.000

2.500 2.500 2.500 2.500

2.500 2.500 2.500 2.500

1.250 1.250 1.250 1.250

8.750 8.750 8.750 8.750

12.500 12.500 12.500 12.500

Penambalan gigi tetap tiap gigi dengan amalgam Penambalan silikat Penambalan komposit (tambal sinar) Scalling tiap rahang

3.500

3.500

1.750

12.250

17.500

4.500 5.500

4.500 5.500

2.250 2.750

15.750 14.000

22.500 27.500

4.000

4.000

2.000

17.500

20.000

5.000 10.000 5.000 5.000 4.000 4.000 6.000 60.000 15.000

5.000 10.000 5.000 5.000 4.000 4.000 6.000 60.000 15.000

2.500 5.000 2.500 2.500 2.000 2.000 3.000 30.000 7.500

17.500 14.000 17.500 17.500 14.000 14.000 21.000 210.000 52.500

25.000 50.000 25.000 25.000 20.000 20.000 30.000 300.000 75.000

5.000

5.000

2.500

17.500

25.000

8.000 8.000 15.000

8.000 8.000 15.000

4.000 4.000 7.500

28.000 28.000 52.500

40.000 40.000 75.000

30.000 15.000

30.000 15.000

15.000 7.500

105.000 52.500

150.000 75.000

30.000

30.000

15.000

105.000

150.000

32

Root Planing Alveolectomy Incisi abses Openculectomy Melepas protesa Perawatan sochet Splinting Prostodontie Full denture Prostodontie partial denture tiap gigi dengan plat Prostodontie partial denture tiap gigi Reparasi denture Rebasing Crown acrilikJC / Metal tiap gigi Crown porselen tiap gigi Crownn inlay / onlay /uplay tiap gigi Pemasangan removable RA & RB Aktivasi tiap radang

2.000

2.000

1.000

7.000

10.000

33

Pemasangan Fix RA & RB

150.000

150.000

75.000

525.000

750.000

34

Aktivasi Fix

5.000

5.000

2.500

17.500

25.000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Cabut gigi tetap tiap gigi Cabut gigi dengan komplikasi tiap gigi Odontektomi Penambalan sementara tiap gigi Pulp cupping direct Pulp cupping indirect Pulpectomy vital Pulpectomy nonvital

(Rp.)

Total Tarif

7.000 7.000

3

(Rp.) 1.000 1.000

Jasa Pelayanan

TARIF PELAYANAN PERSALINAN PERSALINAN NORMAL TARIF No

Jenis Pelayanan

Besar Nilai Indeks



Jasa Pelayanan

Total Tarif

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

PERSALINAN BIDAN 1 2 3

Kelas III Kelas II Kelas I

100.000 100.000 100.000

70.000 110.000 120.000

35.000 55.000 60.000

245.000 385.000 420.000

350.000 550.000 600.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

100.000 140.000 160.000 160.000 200.000

50.000 70.000 80.000 80.000 100.000

350.000 450.000 560.000 560.000 700.000

500.000 660.000 800.000 800.000 1.000.000

150.000 180.000 200.000 220.000 240.000 220.000

75.000 90.000 100.000 110.000 120.000 110.000

525.000 630.000 700.000 770.000 840.000 770.000

750.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.100.000

PERSALINAN DOKTER UMUM 1 2 3 4 5

Kelas III Kelas II Kelas I Kelas Utama Kelas VIP

PERSALINAN DOKTER SPESIALIS KEBIDANAN 1 2 3 4 5 6

Kelas III Kelas II Kelas I Kelas Utama Kelas VIP ICU

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEBIDANAN

No

Jenis Pelayanan

NON OPERATIF KECIL 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU NON OPERATIF SEDANG 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6

ICU

NON OPERATIF BESAR 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU OPERATIF SEDERHANA 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU


TARIF Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp)

Jasa Sarana (Retribusi) (Rp)

Jasa Pelayanan (Rp)

Total Tarif ( Rp)

800 800 800 800 800 800

1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 4.000

800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.000

5.600 8.400 11.200 14.000 16.800 14.000

8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 20.000

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

9.000 13.500 18.000 22.500 27.000

4.500 6.750 9.000 11.250 13.500

31.500 47.250 63.000 78.750 94.150

45.000 67.500 90.000 112.500 135.000

4.500

22.500

11.250

78.750

112.500

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 30.000

6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 15.000

42.000 63.000 84.000 105.000 126.000 105.000

60.000 90.000 120.000 150.000 180.000 150.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

14.000 21.000 28.000 35.000 42.000 35.000

7.000 10.500 14.000 17.500 21.000 17.500

49.000 73.500 98.000 122.000 147.000 122.000

70.000 105.000 140.000 175.000 210.000 175.000

KETERANGAN

TINDAKAN MELIPUTI 1. Pap smear (P) 2. Pasang pesarium (P) 3. Pasang laminaria (P) 4. Pasang / angkat tampon (P) 5. Perawatan erosi portio (P) 6. Amniotomi (P/D) TINDAKAN MELIPUTI 1. Pasang / angkat IUD (P/D) 2. Insersi norpalnt (P/D) 3. Evakuasi placenta manual (P/D) 4. Versi luar (P/D)

TINDAKAN MELIPUTI 1. Lepas norplant (P/D) 2. Kompresi uteri bimanual (P/D)

TINDAKAN MELIPUTI 1. Versi ekstraksi (D) 2. Ekstraksi vakum / forceps (D)

OPERATIF KECIL 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6

ICU

OPERATIF SEDANG 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU OPERATIF BESAR 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU OPERATIF KHUSUS I 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU OPERATIF KHUSUS II 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6

ICU

TINDAKAN MELIPUTI 1. Kuretase 2. Tubektomi

21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

42.000 63.000 84.000 105.000 126.000

21.000 31.500 42.000 52.500 63.000

147.000 220.500 294.000 367.500 441.000

210.000 315.000 420.000 525.000 630.000

21.000

105.000

52.500

367.500

525.000

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

180.000 270.000 360.000 450.000 540.000 450.000

90.000 135.000 180.000 225.000 270.000 225.000

630.000 945.000 1.260.000 1.575.000 1.890.000 1.575.000

900.000 1.350.000 1.800.000 2.250.000 2.700.000 2.250.000

135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

270.000 405.000 540.000 675.000 810.000 675.000

135.000 202.000 270.000 337.500 405.000 337.500

945.000 1.417.500 1.890.000 2.362.500 2.835.000 2.362.500

1.350.000 2.025.000 2.700.000 3.375.000 4.050.000 3.375.000

170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

340.000 510.000 680.000 850.000 1.020.000 850.000

170.000 255.000 340.000 425.000 510.000 425.000

1.190.000 1.785.000 2.380.000 2.975.000 3.570.000 2.975.000

1.700.000 2.550.000 3.400.000 4.250.000 5.100.000 4.250.000

TINDAKAN MELIPUTI 1. Histerektomi partial 2. Eksplorasi vagina 3. Kistektomi 4. Miomektomi 5. Kolpodeksis caesaria 6. Sectio adenolisis TINDAKAN MELIPUTI 1. Histerektomi total 2. Operasi tumor jinak ovaruim 3. Operasi perinium 4. Reseksi adenomiosis 5. Salpingo-oophorectomy 6. Laparotomi

290.000 290.000 290.000 290.000 290.000

580.000 870.000 1.160.000 1.450.000 1.740.000

290.000 435.000 580.000 725.000 870.000

2.030.000 3.045.000 4.060.000 5.075.000 6.090.000

2.900.000 4.350.000 5.800.000 7.250.000 8.700.000

TINDAKAN MELIPUTI 1. Histerektomi 2. Vulvektomi 3. Operasi tumor ganas ovarium 4. Laparoskopi operatif

290.000

1.450.000

725.000

5.075.000

7.250.000

TINDAKAN MELIPUTI 1. Laparatomi percobaan 2. Sirklase

TARIF PELAYANAN INSTALASI KETERAPIAN FISIK UNIT FISIOTERAPI TARIF

No

Jenis Pelayanan


SEDERHANA 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP SEDANG 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP

Bahan Jasa Jasa dan Alat Sarana Pelayanan Pakai (Retribusi) Habis (Rp.) (Rp.) (Rp.)

Total Tarif

KETERANGAN

(Rp.)

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

2.250 3.000 3.750 4.500 5.000

6.750 9.000 11.250 13.500 15.000

13.500 18.000 22.500 27.000 30.000

22.500 30.000 37.500 45.000 50.000

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3.000 4.000 6.000 7.500 9.000

9.000 13.500 18.000 22.500 27.000

18.000 27.000 36.000 45.000 54.000

30.000 45.000 60.000 75.000 90.000

TINDAKAN SEDERHANA MELIPUTI 1. IR Lokal ( Infra Red ) 2. Exercist lokal 3. Education (Home Program) 4. Handling TINDAKAN SEDANG MELIPUTI 1. SWD (Short Wave Diaterm) 2. MWD (Micra Wave Diaterm) 3. TENS (Transcutaneus Nerve Stimulation) 4. IR General (Infra Red) 5. ES ( Elektrical Stimulation) 6. Exercise General 7. Manual Therapy 8. Sensory Intergasi 9. Terapi Perilaku (Behaviour Therapy) 10. Activity Daily Living Re-Training 11. Pain Management 12. Stress Management 13. Exercise General 14. Floor Time Therapy 15. Lovvas Therapy 16. Snoozelen.

CANGGIH 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

4.500 6.750 9.000 11.250 13.500

13.500 20.250 27.250 33.750 40.500

27.000 40.500 54.000 67.500 81.000

45.000 67.500 90.000 112.500 135.000

TINDAKAN CANGGIH MELIPUTI 1. Traksi Cervican, Lumbal 2. MLDV (Manual Limfe Drainage Vodder)

P

TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN TARIF Besar Nilai Indek (Rp.)

Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp.)

Jasa Sarana ( Retribusi) (Rp.)

Jasa pelayanan (Rp.)

Total Tarif (Rp.)

No.

Jenis Pelayanan

1.

Penggunaan Tiap Tabung Besar

120.000

120.000

48.000

72.000

240.000

2.

Penggunaan Tiap Tabung Kecil

92.000

92.000

37.000

56.000

185.000

3.

Penggunaan Oksigen Tiap Liter

95

95

38

57

190

TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH TARIF No

1. 2. 3.

Jenis Pelayanan


KET

Bahan dan Alat Dipakai Habis


Jasa Pelayanan

Total tarif

Penyimpanan dan Perawatan Jenazah

100.000

100.000

40.000

260.000

400.000

Konservasi / Pengawetan Jenazah

250.000

250.000

100.000

650.000

1.000.000

Bedah Jenazah

200.000

200.000

80.000

520.000

800.000

TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI MEDIK TARIF No

Kota Tujuan

1

KASONGAN

2

Jasa Ambulance

Bahan dan Alat Pakai Habis


Jasa Pelayanan

Total Tarif

7.000

45.500

7.000

17.500

70.000

PALANGKA RAYA

25.000

162.500

25.000

62.500

250.000

3

KUALA KAPUAS

75.000

487.500

75.000

187.500

750.000

4

BANJARMASIN

100.000

650.000

100.000

250.000

1.000.000

5

SAMPIT

75.000

487.500

75.000

187.500

750.000

6

HAMPANGEN

14.000

91.000

14.000

35.000

140.000

7

TANGKILING

20.000

130.000

20.000

50.000

200.000

8

PENDAHARA

20.000

130.000

20.000

50.000

200.000

9

BUNTUT BALI

30.000

195.000

30.000

75.000

300.000

KET

10

TUMBANG SAMBA

50.000

325.000

50.000

125.000

500.000

11

TUMBANG KAMAN

60.000

390.000

60.000

150.000

600.000

12

TUMBANG HIRAN

100.000

650.000

100.000

250.000

1.000.000

13

PETAK BAHANDANG

60.000

390.000

60.000

150.000

600.000

14

BAON BANGO

100.000

650.000

100.000

250.000

1.000.000

15

KERENG PANGI

10.000

65.000

10.000

25.000

100.000

16

PUNDU

30.000

195.000

30.000

75.000

300.000

17

CEMPAGA

50.0000

325.000

50.000

125.000

500.000

18

PLANTARAN

40.000

260.000

40.000

100.000

400.000

19

MENDAWAI

200.000

1.300.000

200.000

500.000

2.000.000

20

PAGATAN

260.000

1.690.000

260.000

650.000

2.600.000

21

TUMBANG SANAMANG

230.000

1.495.000

230.000

575.000

2.300.000

22

BUKIT RAYA

350.000

2.275.000

350.000

875.000

3.500.000

23

PETAK MALAI

150.000

975.000

150.000

375.000

1.500.000

24

SERUYAN

175.000

1.137.500

175.000

437.500

1.750.000

25

PANGKALAN BUN

240.000

1.560.000

240.000

600.000

3.400.000

26

LAMANDAU

230.000

1.496.000

230.000

575.000

2.300.000

27

SUKAMARA

320.000

2.080.000

320.000

800.000

3.200.000

28

TAMIANG LAYANG

180.000

1.170.000

180.000

450.000

1.800.000

29

BUNTOK

160.000

1.040.000

160.000

400.000

1.600.000

30

MUARA TEWEH

200.000

1.300.000

200.000

500.000

2.000.000

31

PURUK CAHU

240.000

1.560.000

240.000

600.000

2.400.000

32

KUALA KURUN

200.000

1.300.000

200.000

500.000

2.000.000

TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL TARIF No

Jenis Pelayanan

Bahan dan Alat Pakai Habis


Jasa Pelayanan

Total Tarif

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

1

Surat Keterangan Kesehatan

1.500

2.250

11.250

15.000

2

Surat Keterangan Kematian

1.500

2.250

11.250

15.000

3

Surat Keterangan Kehamilan

1.500

2.250

11.250

15.000

4

Surat Keterangan Sakit

1.500

2.250

11.250

15.000

5

Surat Keterangan Rujukan

1.000

1.500

7.500

10.000

6

Visum et Repertum

9.000

13.500

67.500

90.000

7

Surat Keterangan Asuransi

6.000

9.000

45.000

60.000

8

Surat Keterangan lainnya

6.000

9.000

45.000

60.000

TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS

TARIF No

Besar Nilai Indeks

Jenis Pelayanan

(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7

Penggunaan Patient monitor tiap hari Penggunaan Nebulizer tiap jam Penggunaan Infusion Pump tiap botol Penggunaan Syringe Pump tiap injeksi Penggunaan Incubator bayi Penggunaan peralatan refraksi Penggunaan Ventilator tiap hari

Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp.)

KET.


Jasa Pelayanan

Total Tarif

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

10.000

4.000

10.000

26.000

40.000

5.000

2.000

5.000

13.000

20.000

5.000

2.000

5.000

13.000

20.000

5.000

2.000

5.000

13.000

20.000

12.500 2.500 25.000

5.000 1.000 10.000

12.500 2.500 25.000

32.500 6.500 65.000

50.000 10.000 100.000

TARIF PELAYANAN TRANSFUSI DARAH UTDRS DAN DI RUANGAN RAWAT INAP TARIF No

1 2

Jenis Pelayanan

Tranfusi Darah per 1 (satu) kantong darah / 350 cc Tarif Pelayanan Tranfusi Darah diruangan/ Rawat Inap

Besar Nilai Indeks

Bahan dan Alat Dipakai Habis


Jasa Pelayanan

Total tarif

(Rp.) 60.000

(Rp.) 60.000

(Rp.) 20.000

(Rp.) 120.000

(Rp.) 200.000

15.000

15.000

5.000

30.000

70.000

KET

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI BAGIAN PENYAKIT DALAM

No

Jenis Pelayanan


TARIF Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp.)

Jasa Sarana (Retribusi)

Jasa Pelayanan

Total Tarif

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

TINDAKAN KECIL 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU

800 800 800 800 800 800

1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 4.000

800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.000

5.600 8.400 11.200 14.000 16.800 14.000

8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 20.000

TINDAKAN SEDANG 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

9.000 13.500 18.000 22.500 27.000

4.500 6.750 9.000 11.250 13.500

31.500 47.250 63.000 78.750 94.150

45.000 67.500 90.000 112.500 135.000

JENIS TINDAKAN

1. Pemberian diet per sonde/hr (P) 2. Pemasangan NGT (P/D) 3. Pemasangan infus (P/D) 4. Lavement (P) 5. Pemasangan kateter urine (P/D) 6. Injeksi keloid (P) 7. Chest physiotherapy (P/D) 8. Observasi pasien kritis (D) 9. Suction (P) 10. Bilas lambung (P) 1. 2. 3. 4.

Pungsi pleura (D) Pungsi asites (D) Mini WSD (D) Injeksi intraartikuler / injeksi fascia (D) 5. Injeksi / terapi

6

ICU

4.500

22.500

11.250

78.750

112.500

sitostatika (P) 6. Cardioversion aritmia (D)

TINDAKAN BESAR 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 30.000

6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 15.000

32.000 63.000 84.000 105.000 126.000 105.000

60.000 90.000 120.000 150.000 180.000 150.000

1. Resusitasi jantung paru (D) 2. Fungsi lumbal (D) 3. Fungsi sumsum tulang (D) 4. Fungsi hati (D) 5. Aspirasi jarum halus / biopsi hati atau paru (D) 6. Irigasi abses hati atau paru (D)

13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

27.000 40.500 54.000 67.500 81.000 67.500

13.500 20.250 27.000 33.750 40.500 33.750

94.500 141.750 189.000 236.250 283.500 236.250

135.000 202.500 270.000 337.500 405.000 337.500

1. Dialisis peritoneal (D) 2. Endoskopi (D) 3. Bronkoskopi (D)

TINDAKAN KHUSUS 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAFI DI BAGIAN ANAK No

Jenis Pelayanan

TINDAKAN KECIL 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU

TINDAKAN SEDANG 1 Kelas III 2 3 4 5 6

Kelas II Kelas I Kelas Utama Kelas VIP ICU

Besar Nilai Indeks (Rp.) 800 800 800 800 800 800

TARIF Bahan dan Jasa Jasa Alat Pakai Sarana Pelayanan Habis (Retribusi) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1.600 800 5.600 2.400 1.200 8.400 3.200 1.600 11.200 4.000 2.000 14.000 4.800 2.400 16.800 4.000 2.000 14.000

JENIS TINDAKAN Total Tarif (Rp.) 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 20.000

4.500

9.000

4.500

31.500

45.000

4.500 4.500 4.500 4.500 45.000

13.500 18.000 22.500 27.000 22.500

6.750 9.000 11.250 13.500 11.250

47.250 63.000 78.750 94.150 78.750

67.500 90.000 112.500 135.000 112.500

BAYI 1. Perawatan tali pusat (P), memandikan 2. Pemasangan NGT (P/D),tanpa penyakit 3. Pemberian diet per sonde/hr (P) 4. Pemasangan infus (P/D), tanpa penyakit 5. Perawatan bayi baru lahir penilaian 4 kriteria BBL 6. Perawatan bayi lahir mati (P) 7. Pemasangan kateter urine (P/D), tanpa penyakit 8. Section lendir 9. Pemberian obat per rectal 10.Perawatan luka ringan/ sedang 11.Pasang dramboist 12.Pasang ogt bayi 13.Insisi menyusui dini 14.Infus pump tiap botol 15.Syringe pump tiap botol BAYI 1. Lavement meconeum plug (P) 2. Observasi pasien bayi kritis 3. Pasang infus dengan penyulit (lebih dari 1 kali) 4. Perawatan luka luas

ANAK 1.

Pemberian diet per sonde/hr (P) 2. Pemasangan NGT (P/D), tanpa penyakit 3. Pemasangan infus (P/D) ), tanpa penyakit 4. Lavement (P) / dramboist 5. Pemasangan kateter Urine (P/D) ), tanpa penyakit 6. Observasi pasien kritis (D) 7. Suctim lendir 8. Pemberian obat per rectal 9. Perawatan luka ringan/ sedang 10. Att hecting 11. Ganti balut / verbant

ANAK 1. Fungsi pleura (D) 2. Fungsi asites (D) 3. Chest Fisiotheraphy 4. Pasang infuse dengan penyulit (lebih dari 1 kali) 5. Perawatan luka luas.

TINDAKAN BESAR 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU TINDAKAN KHUSUS 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU

(Rp.) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

(Rp.) 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 30.000

(Rp.) 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 15.000

(Rp.) 32.000 63.000 84.000 105.000 126.000 105.000

(Rp.) 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000 150.000

13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

27.000 40.500 54.000 67.500 81.000 67.500

13.500 20.250 27.000 33.750 40.500 33.750

94.500 141.750 189.000 236.250 283.500 236.250

135.000 202.500 270.000 337.500 405.000 337.500

BAYI 1. Resusitasi bayi (D) 2. Pungsi llumbal (D)

ANAK 1. Resusitasi jantung paru (D) 2. Fungsi lumbal (D)

BAYI 1. Tranfusi tukar (D) 2. Subdural tab

ANAK 1. Fungsi sumsum tulang (D) 2. Dialisis peritonial (D) 3. Terapi sitostatika intratekal (D)

TARIF PELAYANAN TINDAKAN BEDAH TINDAKAN OPERATIF BEDAH Besar Nilai Indeks

TARIF Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp.)

Jasa Sarana (Retribusi) (Rp.)

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

14.000 21.000 28.000 35.000 42.000

OPERATIF KECIL 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP

21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

OPERATIF SEDANG 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP

OPERATIF BESAR 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP

No

Jenis Pelayanan

Jasa Pelayanan

Total Tarif

(Rp.)

(Rp.)

7.000 10.500 14.000 17.500 21.000

49.000 73.500 98.000 122.000 147.000

70.000 105.000 140.000 175.000 210.000

42.000 63.000 84.000 105.000 126.000

21.000 31.500 42.000 52.500 63.000

147.000 220.500 294.000 367.500 441.000

210.000 315.000 420.000 525.000 630.000

90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

180.000 270.000 360.000 450.000 540.000

90.000 135.000 180.000 225.000 270.000

630.000 945.000 1.260.000 1.575.000 1.890.000

900.000 1.350.000 1.800.000 2.250.000 2.700.000

135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

270.000 405.000 540.000 675.000 810.000

135.000 202.000 270.000 337.500 405.000

945.000 1.417.500 1.890.000 2.362.500 2.835.000

1.350.000 2.025.000 2.700.000 3.375.000 4.050.000

(Rp.) OPERATIF SEDERHANA 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP

KETERANGAN

TINDAKAN MELIPUTI 1. Eksisi papiloma 2. Eksisi clavus 3. Eksisi veruca 4. Eksisi nevus pigmentosus 5. Insisi / debridement abses TINDAKAN MELIPUTI Ekstirpasi ganglion kecil Ekstirpasi atherom Ekstirpasi lipoma kecil Eksisi keloid Reposisi tanpa GA Debridement fracture terbuka dengan LA ( Lokal Anastesi ) 7. Sircumsisi 8. Wound toilet TINDAKAN MELIPUTI 1. WSD 2. Phimosis dengan GA 3. Biopsi ekstirpasi dengan GA (linfadenophathia, lolilaxillainguinal) 4. Debridement GA frakture adenoma mammae 5. Lumpektomi fibno adenoma mamae 6. Ekstirpasi ganglion / lipoma besar 7. Ekstirpasi tumor jinak kulit, subcutis (dengan GA) 8. Reposisi dengan GA 9. Simple appendictomi TINDAKAN MELIPUTI 1. Haemorrohoidektomi klirdutomi 2. Appendectomi dengan penyulit 3. Orif fraktur clavicula 4. Laparatomi 5. Simple mastectomi 6. Eksisi luas tumor ganas kulit 7. Herniorrhapy tanpa/ dengan penyulit 8. Sectio alfa 9. Haemangioma 1. 2. 3. 4. 5. 6.

No

Jenis Pelayanan

OPERATIF KHUSUS I 1 Kelas III 2 Kelas II 3 Kelas I 4 Kelas Utama 5 Kelas VIP 6 ICU

TARIF


Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp.)

Jasa Sarana (Retribusi) (Rp.)

170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

340.000 510.000 680.000 850.000 1.020.000 850.000

170.000 255.000 340.000 425.000 510.000 425.000

Jasa Pelayanan

Total Tarif

(Rp.)

(Rp.)

1.190.000 1.785.000 2.380.000 2.975.000 1.785.000 2.975.000

1.700.000 2.550.000 3.400.000 4.250.000 5.100.000 4.250.000

KETERANGAN

TINDAKAN MELIPUTI Prostatektomi Radikal Mastektomi Orif Fraktur Cruris Nephrolithotomi Nephrectomi Herniolektomi Kanan/ Kiri Trauma Abdomen Dengan : Rufturlien, Rufturhepar, Perporasi usus 8. Orif fraktur humeri 9. Orif fraktur antebrachii 10. Orif fraktur fremur 11. Thyroidectomi 12. Modifield radikal mustectomi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TARIF PELAYANAN TINDAKAN FARMASI No

Jasa Pelayanan

Jenis Pelayanan

1.

Obat Tablet / Syrup

2.

Obat Puyer

(Rp) 500 1.000

TARIF AKUPUNTUR

No 1. 2.

Besar Nilai Indeks (Rp)

Jenis Pelayanan Semua Jenis Pemeriksaan Diagnostic Semua Jenis Tindakan Akupunktur

40.000

40.000

40.000

40.000

TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Pelayanan ICU VIP KELAS I KELAS II KELAS III

Semua Jenis Pemeriksaan Diagnostic

Tarif Visite/ Hari (Rp) 85.000 70.000 45.000 30.000 20.000

TARIF PENDAMPING RUJUKAN

No

1

2

Kelas Perawatan

DOKTER

PERAWAT / BIDAN

Rumah Sakit/Kota yang dituju RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya RSUD dr. Murjani Sampit RS di Kota Banjarmasin RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya RSUD dr. Murjani Sampit RS di Kota Banjarmasin

Besar Jasa Medik Siang Malam Hari Hari 150.000 200.000 250.000 350.000

300.000 400.000

100.000

150.000

200.000 300.000

250.000 300.000

TARIF KONSULTASI GIZI No 1.

Kelas Perawatan Besarnya tarif Jasa Konsultasi Gizi disemua Pelayaanan

Tarif (Rp) 10.000

TARIF PENUNGGU PASIEN

No

Jenis Pelayanan

1.

Retribusi Penunggu Pasien per Orang Per Hari

Besar Nilai Indeks (Rp) 3.000

Total Tarif (Rp) 3.000

KETENTUAN PEMBAYARAN JASA MEDIK PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING, DAN POLINDES Pasal 10 (1) Hasil retribusi atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes disetorkan seluruhnya (secara bruto) oleh Bendahara Penerimaan Pembantu di masing-masing Unit Layanan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu di Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

(2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas komponen : 1. 40% (empat puluh persen) dari hasil retribusi merupakan pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. 2. 60% (enam puluh persen) dari hasil retribusi dikembalikan kepada Puskesmas untuk dikelola langsung oleh unit layanan yang pengembaliannya wajib dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. (3) Rincian penggunaan hasil retribusi dari sebesar 60% sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) ditetapkan penggunaannya sebagai berikut : 1. 40% (empat puluh persen) untuk membantu biaya operasional di Puskesmas dan jaringannya meliputi operasional dalam gedung dan operasional luar gedung Puskesmas dan jaringannya yang alokasinya di dalam DPA Dinas Kesehatan tergabung menjadi satu dengan alokasi belanja langsung biaya operasional unit layanan kesehatan. 2. 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan pada Unit Layanan, dengan ketentuan pembagian perpetugas disesuaikan dengan besarnya kinerja petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Unit Layanan Kesehatan, yang alokasinya di dalam DPA Dinas Kesehatan dibuat di dalam kode rekening tersendiri yakni kode rekening belanja jasa medik dan perawatan. KETENTUAN PEMBAYARAN JASA MEDIK/ JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KASONGAN Pasal 11 (1) Seluruh hasil penerimaan pungutan Retribusi Kesehatan di RSUD Kasongan disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan. (2) Penyetoran dilakukan satu hari setelah tanggal penerimaan pungutan Retribusi Kesehatan. (3) Untuk Jasa Pelayanan / Jasa Medik dan lain-lain dapat diklaim kembali lewat DPA RSUD Kasongan sesuai rincian tarif yang ada di setiap tabel retribusi pelayanan kesehatan. (4) Penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud point c pasal ini di atur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Kasongan (5) Bendahara penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaan di luar batas waktu yang dimaksud dalam point a dan b pada pasal ini. (6) Bendahara penerimaan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sudah menyampaikan laporan seluruh hasil pungutan dan pengelolaannya kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan.

Bagian Kedua RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Nama, Objek dan Subjek Pasal 12 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa perparkiran di tepi jalan umum. (2) Tata cara pelaksanaan dan penetapan lokasi parkir di tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 14 (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 15 Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, zona / kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalulintas, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 16 Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Pasal 17 Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah sebagai berikut :

No.

Tarif Sekali Parkir

Jenis Kendaraan

1.

Truck dengan Gandengan

Rp.

5.000,-

2.

Truck dan Bus Besar

Rp.

4.000,-

3.

Truck dan Bus Sedang

Rp.

3.000,-

4.

Sedan, Pick Up, dan Sejenisnya

Rp.

2.000,-

5.

Sepeda Motor, Sepeda Gandengan, dan sejenisnya

Rp.

6.

Gerobak Jualan

Motor

Rp.

1.000,1.000,-

Pasal 18 Penyelenggaraan Pengelolaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan pelayanan parkir tepi jalan umum lebih lanjut akan diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Nama, Objek dan Subjek Pasal 19 (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Tata cara pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 21 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 22 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 23 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya modal. Pasal 24 (1)

Setiap kendaraan yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Kendaraan Bermotor dirinci sebagai berikut :

Pengujian

A. Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat. No 1 2 3 4

Jasa Ketatausahaan Formulir permohonan Buku uji Tanda Uji/Stiker Samping Plat uji, Kawat & Timah segel

Besarnya Tarif Rp. Rp. 5.000,Rp. 13.000,Rp. 11.500,Rp. 11.000,-

Satuan Mobil Mobil Mobil Mobil

B. Pengujian Awal atau Perubahan Data Kendaraan dan Data Teknis Pendaftaran Pertama. No 1 2 3 4 5 6

Kendaraan Penumpang Umum Kendaraan Penumpang Umum / Barang Roda 3 Mobil Penumpang Umum Roda 4 Mobil Bus JBB 1 s/d 3 ton Mobil Bus JBB 3 s/d 5 ton Mobil Bus JBB 5 s/d 8 ton Mobil Bus JBB 8 s/d 14 ton

Besarnya Tarif Rp. Rp. 40.000,-

Mobil

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil

52.500,62.500,72.500,77.500,87.500,-

Satuan

C. Pengujian Awal Mobil Angkutan Barang atau Perubahan Data Kendaraan dan Data Teknis Pendaftaran Pertama. No 1 2 3 4 5 6

Kendaraan Angkutan Barang Mobil Barang JBB 1 s/d 3 ton Mobil Barang JBB 3 s/d 6 ton Mobil Barang JBB 6 s/d 9 ton Mobil Barang JBB 9 s/d 14 ton Mobil Barang JBB 14 s/d 22 ton Mobil Barang JBB 22 s/d 30 ton

Besarnya Tarif Rp. Rp. 57.500,Rp. 66.000,Rp. 75.000,Rp. 85.000,Rp. 95.000,Rp. 115.000,-

Satuan Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil

D. Pengujian Awal Kendaraan Angkutan Khusus atau Perubahan Data Kendaraan dan Data Teknis Pendaftaran Pertama No 1 2 3

Kendaraan Angkutan Khusus Traktor Head Kereta Tempel / Trailer Kereta Gandeng

Besarnya Tarif Rp. Rp. 92.000.Rp. 80.500.Rp. 82.500.-

Satuan Mobil Mobil Mobil

E. Pengujian Berkala setiap 6 (enam) bulan Pengujian berkala Kendaraan Penumpang Umum. No

Kendaraan Penumpang Umum

1

Kendaraan Penumpang Umum / Barang Roda 3 Mobil Penumpang Umum Roda 4 Mobil Bus JBB 1 s/d 3 ton Mobil Bus JBB 3 s/d 5 ton Mobil Bus JBB 5 s/d 8 ton Mobil Bus JBB 8 s/d 14 ton

2 3 4 5 6

Besarnya Tarif Rp. Rp. 30.000.-

Mobil

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil

37.500.42.500,47.500,52.500.57.500.-

Satuan

Pengujian berkala Kendaraan Angkutan Barang. No 1 2 3 4 5 6

Kendaraan Angkutan Barang Mobil Barang JBB 1 s/d 3 ton Mobil Barang JBB 3 s/d 6 ton Mobil Barang JBB 6 s/d 9 ton Mobil Barang JBB 9 s/d 14 ton Mobil Barang JBB 14 s/d 22 ton Mobil Barang JBB 22 s/d 30 ton

Besarnya Tarif Rp. Rp. 37.500.Rp. 41.000.Rp. 45.000,Rp. 50.000,Rp. 55.000.Rp. 65.000.-

Satuan Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil

Pengujian berkala setiap Kendaraan Angkutan Khusus. No 1 2 3

Kendaraan Angkutan Khusus Traktor Head Kereta Tempel / Trailer Kereta Gandeng

Besarnya Tarif Rp. Rp. 52.000.Rp. 50.500.Rp. 51.500.-

Satuan Mobil Mobil Mobil

F. Pengujian Emisi Gas Buang dan Pemeriksaan Kaca Film / Riben Kendaraan yang wajib Uji. No 1 2

Kendaraan Angkutan Khusus Uji Emisi Gas Buang Pemeriksaan Kaca Film / Riben

Besarnya Tarif Rp. Rp. 25.000.Rp. 25.500.-

Satuan Mobil Mobil

G. Pengujian Kendaraan Bermotor di Air NO

URAIAN

1 1.

2 Surat Tanda Pendaftaran Kapal Perairan Pedalaman ( Registrasi ) : - Plat Tanda Nomor Pendaftaran Kapal

2.

Pas Kapal

JENIS ARMADA

UKURAN KAPAL GT,LUAS

BESAR TARIF

3 Kapal Motor

4 -

5 Rp. 50.000

Speed Boat

-

Rp. 100.000

---

-

Rp. 400.000

Kapal Motor

GT.1 s/d GT. 7

Rp. 35.000

Speed Boat

GT.1 s/d GT.7

Rp. 55.000

KETERANGAN 6 Masa Berlaku 5 ( lima ) Tahun, evaluasi dan pembayaran retribusi Setiap 1 ( satu) tahun

Bagian Keempat RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Nama, Objek Dan Subjek Pasal 25 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 26 (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, terhadap alat pencegah kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk petunjuk teknis pemasangan serta penggunaan alat pemadam kebakaran. (2) Alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang terdapat pada bangunan pelayanan umum, perdagangan/tempat usaha, industri, dan bangunan bertingkat. (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh swasta yang menangani masalah kebakaran. Pasal 27 (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 28 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 29 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan evektifitas pengendalian pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 30 Besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut : NO.

JENIS

1.

Alat pencegah kebakaran : a. Smoke / Heat detector.

UKURAN Pertitik Pertitik

Rp. Rp.

2.500,2.500,-

-

Sampai dengan 9 liter Diatas 9 liter Sampai dengan 9 liter Diatas 9 liter

Rp. Rp. Rp. Rp.

3.000,7.500,4.000,10.000,-

-

Sampai dengan 9 liter Diatas 9 liter Sampai dengan 6 liter Diatas 6 liter

Rp. Rp. Rp. Rp.

5.000,12.500,5.000,12.500,-

- Sampai dengan 9 liter - Diatas 9 liter

Rp. Rp.

5.000,12.500,-

- Sampai dengan 6 liter - Diatas 6 liter

Rp. Rp.

4.000,10.000,-

b. Alarm 2.

Alat Penanggulangan kebakaran : 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) : - Jenis air bertekanan -

-

-

-

Jenis busa kimia / foam (chemical), khusus berbahan pembentuk film/lapisan Jenis busa mekanik Jenis berbahan gas (CO2, Nitrogen, Argon, Inner gas, dll) Jenis berbahan cairan kimia (halon dll) Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical)

TARIF

2. Springkler 3. Hydrant 4. Mesin pompa kebakaran 5. Tabung supresi

Pertitik Pertitik Pertitik

Rp. Rp. Rp.

2.500,10.000,50.000,-

Pertitik

Rp.

50.000,-

Bagian Kelima RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Nama, Objek Dan Subjek Pasal 31 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 32 Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 33 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa penyediaan peta. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 34 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 35 (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pencetakan dan biaya administrasi atas penyediaan peta oleh Pemerintah Kabupaten. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 36 (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran kertas.

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut : a. Peta Hasil Olahan Dinas Pertambangan dan Energi No. 1. 2. 3. 4. 5.

Ukuran Kertas A4 A3 A2 A1 A0

Tarif/lembar Rp. 500.000,Rp. 1.000.000,Rp. 2.500.000,Rp. 3.000.000,Rp. 4.000.000,-

b. Peta Hasil Olahan Badan Perencanaan pembangunan Daerah No. 1. 2. 3. 4.

Ukuran Kertas A3 A2 A1 A0

Tarif/lembar Rp. 350.000,Rp. 250.000,Rp. 150.000,Rp. 100.000,-

Bagian Keenam RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR Nama, Objek Dan Subjek Pasal 37 Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Pasal 38 Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Pasal 39 (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati atau menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 40 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang diukur jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 41 (1) Prinsip dan sasaran struktur dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi Pasal 42 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

Golongan Pelanggan Industri Jenis Tarif (I) 1. Industri Kecil 2. Industri Besar

Klasifikasi Volume Limbah Cair / M3 / bulan Tarif (Rp) A. 0-15 B. 16 C. 31 D. > 50 M3 30 M3 50 M3 M3

1.500 2.500

1.750 2.650

2.000 4.000

2.500 5.000

Bagian Ketujuh RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Nama, Objek dan Subjek Pasal 43 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang. Pasal 44 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan menggunakan / menikmati pelayanan tera/tera ulang.

yang

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 46 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekwensi pengujian tera/tera ulang, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 47 (1)

Prinsip dan sasaran struktur dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan. Pasal 48

Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dapat dikerjasamakan dengan provinsi Kalteng sampai dengan Kabupaten Katingan memiliki UPT metrologi tersendiri lengkap dengan Tenaga Teknis, Laboratorium serta peralatan penunjang kegiatan.

Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi Pasal 49 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No.

Jenis Penerimaan

A.

Biaya Tera dan Tera Ulang

1.

UKURAN PANJANG

Satuan

Tera Ulang Pengujian/ Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp) Pengesahan (Rp)

a. Sampai dengan 2m 1) Meter dengan pegangan

Buah

3.500,-

2.500,-

2) Meter meja dari bahan logam

Buah

5.500,-

3.500,-

3) Meter saku baja

Buah

2.500,-

2.000,-

4) Salib ukur

Buah

4.500,-

2.500,-

5) Gauge block

Buah

5.500,-

5.500,-

6) Micrometer

Buah

12.000,-

10.000,-

7) Jangka sorong

Buah

12.000,-

9.000,-

1) Tongkat duga

Buah

12.000,-

8.500,-

2) Meter saku baja

Buah

2.500,-

1.500,-

3) Ban ukur kundang,

Buah

17.000,-

14.000,-

4) Alat ukur tinggi orang

Buah

6.000,-

4.000,-

5) Komparator

Buah

35.000,-

17.000,-

b. Lebih dari 2m sampai 10m

Depth Tape

No.

Jenis Penerimaan

Satuan


c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya atas :

2. 3.

4.

1.

Ban Ukur, Depth tape

Buah

50.000,-

40.000,-

2.

Komparator

Buah

25.000,-

25.000,-

Buah

15.000,-

15.000,-

UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a.

Mekanik

Buah

60.000,-

60.000,-

b.

Elektronik

Buah

125.000,-

125.000,-

TAKARAN (BASAH/KERING) a.

Sampai dengan 2 L

Buah

2.000,-

1.500,-

b.

Lebih dari 2 L sampai 25 L

Buah

4.000,-

3.500,-

c.

Lebih dari 25 L

Buah

7.000,-

6.000,-

d.

Pemaras

Buah

1.000,-

1.000,-

Buah

25.000,-

15.000,-

Sampai dengan 50 L Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1000 kl Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1000

Buah

30.000,-

30.000,-

Buah

100.000,-

100.000-

Buah

125.000,-

125.000,-

Buah

35.000,-

35.000,-

7.

SPEEDOMETER

Buah

20.000,-

15.000,-

8.

METER REM

Buah

20.000,-

10.000,-

9.

TACHO METER

Buah

40.000,-

20.000,-

5.

METER TAKSI

6.

BEJANA UKUR a. b.

10

THERMOMETER

Buah

8.000,-

4.000,-

11.

DENSIMETER

Buah

8.000,-

4.000,-

12.

VISKOMETER

Buah

8.000,-

4.000,-

13.

ALAT UKUR LUAS

Buah

7.000,-

3.000,-

14.

ALAT UKUR SUDUT

Buah

7.000,-

3.000,-

15.

METER AIR a. Meter Induk 3 1. Sampai dengan 15 m /h 3 2. Lebih dari 15 m /h sampai 3 dengan 100 m /h 3 3. Lebih dari 100 m /h

Buah Buah

50.000,90.000,-

40.000,50.000,-

Buah

175.000,-

150.000,-

Buah

2.000,-

1.000,-

Buah

15.000,-

15.000,-

Buah

30.000,-

20.000,-

Buah

130.000,-

35.000,-

Buah Buah

50.000,15.000,-

25.000,7.500,-

b.

Meter Kerja 3 1. Sampai dengan 10 m /h 3 2. Lebih dari 10 m /h sampai 3 dengan 100 m /h 3.

16.

17.

3

Lebih dari 100 m /h

ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA METER LISTRIK (Meter Kwh) a.

Meter Induk 1. 2.

3 (tiga) phasa 1 (satu) phasa

No.

Jenis Penerimaan

b.

Meter Kerja kelas 2 1. 2.

c.

Satuan


3 (tiga) phasa 1 (satu) phasa

Buah Buah

5.000,1.500,-

200,750,-

Buah

7.500,-

3.000,-

Buah

2.000,-

1.000,-

Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5 1.

3 (tiga) phasa

2. 1 (satu) phasa Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 17 huruf a,b, dan c 18.

PEMBATAS ARUS LISTRIK

Buah

1.500,-

1.000,-

19.

STOPWATCH

Buah

2.000,-

2.000,-

20.

ANAK TIMBANGAN

Buah

500,-

250,-

Buah

700,1.500,-

350,550,-

1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Ketelitian khusus (Kelas F2 dan F1)

Buah

1.500,-

700,-

Buah

3.000,-

1.200,-

Buah

7.000,-

3.000,-

1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg

Buah

6.000,-

3.000,-

Buah

9.000,-

7.000,-

Buah

12.000,-

9.000,-

Buah

6.000,-

4.000,-

b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg

Buah

7.000,-

5.000,-

c). Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg

Buah

10.000,-

7.000,-

Buah

12.000,-

9.000,-

Buah

35.000,-

30.000,-

Buah

23.000,-

17.000,-

a.

b.

c.

21.

Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)

TIMBANGAN a.

Sampai dengan 3.000 kg 1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan III) a). Sampai dengan 25 kg

d). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg

e). Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg 2. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas II) a) Sampai dengan 25 kg

No.

Jenis Penerimaan b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c). Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg

Satuan


Buah

27.000,-

20.000,-

Buah

31.000,-

23.000,-

Buah

35.000,-

27.000,-

Buah

43.000,-

33.000,-

Buah

80.000,-

45.000,-

1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton

Buah

4.500,-

2.500,-

2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton

Buah

6.000,-

5.000,-

1) Sampai dengan 100 ton/h

Buah

300.000,-

300.000,-

2) Lebih dari 100ton/h sampai dengan 500 ton/h

Buah

450.000,-

450.000,-

3) Lebih besar dari 500ton/h

Buah

675.000,-

675.000,-

Buah

8.500,-

Buah

712.500,-

d). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg

e). Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg 3. Ketelitian khusus (kelas I) b.

c.

d.

Lebih dari 3.000 kg

Timbangan Ban berjalan

Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat sambut program untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada 21 a,b, dan c

B

Biaya Tambahan

1.

UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a.

Timbangan milisimal, sentisismal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg

b.

Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas

c.

Timbangan elektronik untuk kapasitas 3 ton ke atas, tiap ton

Buah

7.000,-

Timbangan elektronik untuk neraca emas

Buah

35.000,-

d.

Bagian Kedelapan RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Nama, Objek Dan Subjek Pasal 50 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pendidikan. Pasal 51 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah; b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pasal 52 (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau memanfaatkan/menikmati pelayanan pendidikan.

Badan

yang

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 53 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penyelenggaraan, frekwensi penyelenggaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 54 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya penyediaan tenaga pengajar, operasi dan pemeliharaan, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan.

Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi Pasal 55 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut : Tarif Retribusi per Pendidikan/Pelatihan : a. Kejuruan Otomotif : 1.Sepeda motor Rp. 10.000,-/paket b. Kejuruan Listrik : 1.Instalasi penerangan 2.Instalasi tenaga 3.Instalasi radio/televisi 4.Instalasi pendingin

Rp. Rp. Rp. Rp.

1.400,- /paket 1.400,- /paket 1.400,- /paket 1.600,- /paket

c. Kejuruan Teknologi Mekanik : 1.Las listrik 2.Karbid 3.Plat dan tempa 4.Pandai besi 5.Mesin logam

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.800,- /paket 1.600,- /paket 1.400,- /paket 1.400,- /paket 1.400,- /paket

d. Kejuruan Bangunan : Bangunan kayu

Rp. 10.000,-/paket

e. Kejuruan Pertanian dan peternakan : 1.Pengolahan hasil peternakan 2.Peternakan unggas

Rp. 1.400,- /paket Rp. 1.300,- /paket

f. Kejuruan Perkayuan: 1. Mebeler 2. Ukir kayu

Rp Rp

10.000,-/paket 10.000,-/paket

g. Kejuruan Tata Niaga: 1. Operator komputer (umum) 2. Operator komputer (privat) 3. Administrasi perkantoran 4. Sekretaris 5. Perhotelan 6. Bahasa Inggris

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.300,- /paket 2.000,- /paket 1.100,- /paket 1.100,- /paket 1.300,- /paket 1.300,- /paket

Rp Rp Rp Rp

10.000,-/ paket 10.000,-/ paket 10.000,-/ paket 10.000,-/ paket

h.

Aneka Kejuruan: 1. Jahit pakaian 2. Jahit sarung tangan 3. Bordir 4. Tata rias Bagian Kesembilan

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 56 (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

(3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi. (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 57 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler.

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 58 Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 59 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut tiap 1 (satu) tahun. (2) Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut : No 1

2

JENIS Menara telekomunikasi seluler didirikan di atas permukaan tanah Menara telekomunikasi seluler didirikan di atas bangunan gedung

LOKASI - Ibukota Kabupaten - Luar Ibukota Kabupaten

TARIF (Rp) / Tahun / Menara 2.150.000,-

- Ibukota Kabupaten - Luar Ibukota Kabupaten

1.450.000,1.710.000,1.110.000,-

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 60 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan.

BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 61 (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Pertama SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI Pasal 62 Retribusi dipungut oleh SKPD, yaitu untuk pemungutan : a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dikelola oleh Dinas Kesehatan;

b.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika;

c.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika;

d.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di kelola oleh UPTD Pemadam Kebakaran;

e.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi;

f.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Badan Lingkungan Hidup;

g.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan perdagangan;

h.

Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan; dan

i.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Informatika.

Bagian Kedua PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 63 (1) Pemungutan Retribusi dapat diawali dengan pendaftaran sebagai objek Retribusi.

(2) Terhadap pemungutan Retribusi yang diawali dengan pendaftaran sebagai objek Retribusi, Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD. (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (4) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi. (5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur terlebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 64 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 65 (1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)

(2)

Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 66

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dillunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

(4)

Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(5)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67 (1)

Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi.

pengurangan,

keringanan

dan

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 68 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 69

(1)

Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

(2)

Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(5)

Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur terlebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 70

(1). Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2). Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkanya Surat Teguran ; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi. (3). Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; (4). Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.

(5)

pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 71

(1). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2). Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 72 (1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN Pasal 73 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ; c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;

d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ; (3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 74 (1)

Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaian tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 75 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan sepanjang tidak diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 76 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 77 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 3 Oktober 2011 BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING Diundangkan di Kasongan pada tanggal 3 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR :

TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I.

PENJELASAN UMUM Guna penyelenggaraan pemerintah pada Kabupaten Katingan dan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan dimaksud pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat sebagai bentuk penerimaan pajak dan penerimaan Retribusi yang harus di sesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dengan menetapkan secara rinci Jenis Retribusi Jasa Umum sebanyak 9 (sembilan) substansi maka daerah akan melakukan upaya peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum. Penjelasan Pasal demi Pasal : Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8

Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksud Pasien miskin adalah pasien dari penduduk yang dinyatakan kategori miskin dan dinyatakan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu, di keluarkan oleh Aparat pemerintah Desa dan Kecamatan. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 31 Pasal 32

Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56

Pasal 57 Pasal 58 Pasal 59 Pasal 60

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksud “Peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur) Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah bentuk pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksud Menara Telekomunikasi adalah Menara Telekomunikasi seluler yang pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

Pasal 61 Pasal 62 Pasal 63 Pasal 64 Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 73

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

Pasal 74 Pasal 75

Cukup Jelas Yang dimaksud Peraturan Daerah belum di atur dan di tetapkan adalah Peraturan Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini di tetapkan khususnya mengatur substansi yang termasuk Retribusi Jasa Umum. Cukup Jelas Cukup Jelas

Pasal 76 Pasal 77

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN

Recommend Documents