PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ketentuan mengenai pengenaan Retribusi Daerah Golongan Jasa Umum sebagaimana telah diatur dalam beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang sebelumnya, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khusus untuk Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3

27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 28. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 29. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 31. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 32. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 33. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 34. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

4

38. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3743); 39. Peraturan Mengenai Republik Lembaran

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 45. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5

48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 51. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 52. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 53. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 54. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 55. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara; 56. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 57. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 58. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep; 60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;

6

61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 65. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; 66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota; 67. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009/Nomor 07/PRT/M/2009/Nomor 19/PER /M.KOMINFO /03/2009/Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah; 69. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 70. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 71. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 72. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 73. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

7

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.

3.

Bupati adalah Bupati Karawang.

4.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang.

5.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8

11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. 13. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. 15. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dengan dilengkapi fasilitas rawat inap dengan tempat tidur bagi pasien. 17. Puskesmas Keliling adalah sarana penunjang yang digunakan oleh Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya. 18. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap (out-patient). 19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur (in-patient). 20. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan kesehatan yang bersifat tindakan dan pemeriksaan penunjang kesehatan. 21. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat. 22. Unit cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional dan pemeliharaan dalam pelayanan yang diberikan RSUD. 23. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas dan/atau bekerja pada Pemerintah Daerah. 24. Pengobatan adalah upaya memulihkan kesehatan pasien yang diberikan oleh dokter atau oleh perawat/ bidan atas pelimpahan wewenang dokter. 25. Asuhan Keperawatan adalah tindakan komprehensif yang dilakukan oleh tenaga keperawatan. 26. Visite adalah pemeriksaan rutin secara langsung terhadap pasien rawat inap oleh dokter.

9

27. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan dengan menginap di RSUD. 28. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap di RSUD. 29. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau kecacatan. 30. Perawatan intensif adalah perawatan pada pasien yang memerlukan intensifitas obsevasi fungsi organ-organ vitalnya dengan menggunakan alat kedokteran canggih secara terus menerus selama 24 jam. 31. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang bersifat tindakan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa dan evaluasi terapi. 32. Pelayanan Penunjang Non diagnostik adalah pelayanan kesehatan lainnya, di luar pelayanan penunjang diagostik. 33. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal. Tindakan Medik Operatif terdiri dari Tindakan medik non elektif yaitu tindakan pembedahan yang harus segera dilakukan karena unsur kegawatdaruratannya, dan Tindakan medik operatif elektif yaitu tindakan pembedahan yang dipersiapkan dan terjadwal. 34. Alat canggih adalah alat bantu pemeriksaan dan tindakan medis dengan harga relatif mahal dan teknologi tinggi serta penggunaannya dengan keahlian khusus. 35. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dipergunakan untuk mengangkut orang sakit. 36. Mobil Jenazah adalah mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dipergunakan untuk mengangkut orang yang sudah meninggal. 37. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. 38. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. 39. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 40. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. 41. Jasa Rumah Sakit adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas penggunaan sarana rumah sakit termasuk peralatan kedokteran. 10

42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis dan rehabilitasi. 43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. 44. Konsultasi medik adalah upaya untuk mendapatkan keputusan medis dalam rangka menegakkan diagnosa dan terapi. 45. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya. 46. Penjamin adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya. 47. Rujukan adalah kiriman dari tenaga medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah atau swasta. 48. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi terapi. 49. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di luar biaya makan minum. 50. Biaya makan adalah pengganti biaya makan yang disediakan oleh RSUD terdiri dari biaya bahan, jasa sarana dan jasa pelayanan. 51. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah dan persiapan pemakaman yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk proses peradilan. 52. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah atau kerangka jenazah, tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan; 53. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan atau kerangka jenazah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan; 54. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 55. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah; 56. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun untuk penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/perabuan; 11

57. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis; 58. Jenazah terlantar adalah jasad/orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan akhli warisnya; 59. Surat izin adalah surat izin untuk penggunaan ttanah makam, tanah makam tumpang, tanah makam cadangan, penguburan jenazah/kerangka jenazah, kremasi, penyimpanan abu jenazah, penembokan makam dan usaha jasa pelayanan pemakaman berupa pengelolaan rumah duka, pengelolaan mobil jenazah, pengelolaan krematorium dan pembuatan peti jenazah; 60. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak ditempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum dan bukan khusus; 61. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku; 62. Tanah Makam Cadangan adalah sebidang tanah dilokasi Tempat Pemakaman yang disediakan untuk pemohon; 63. Bangunan Makam Mewah adalah segala jenis dan bentuk bangunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan jenazah seseorang dengan kontruksi pondasi batu kali, cor beton serta dilapisi keramik, batu granit atau bahan lain sejenis; 64. Bangunan Makam Sedang adalah segala jenis dan bentuk bengunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan seseorang dengan kontruksi pondasi batu kali/batu bata serta dilapisi porselen atau bahan lain sejenis; 65. Bangunan Makam Biasa adalah segala jenis dan bentuk bangunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan jenazah seseorang dengan kontruksi pondasi batako/batu bata dilapisi/diploor semen; 66. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 67. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 68. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 69. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 70. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 12

71. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 72. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 73. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 74. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 75. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 76. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 77. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 78. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang. 79. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. 80. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 81. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. 82. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 83. Alat penunjuk adalah bagian menunjukkan hasil pengukuran.

dari

alat

ukur,

yang

84. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

13

85. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 86. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 87. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 88. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 91. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 92. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah. 93. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

14

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 3 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5 (1)

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

15

Pasal 6 (1)

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

(2)

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2 Ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 7 Puskesmas memberikan pelayanan kepada pengguna jasa meliputi Rawat Darurat, Rawat Jalan Tingkat I, Rawat Inap Tingkat I, penunjang diagnostik, dan layanan penunjang lainnya.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 8 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1)

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

16

Pasal 10 (1)

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bersangkutan.

(2)

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 11 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Pasal 13 (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.

17

(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Paragraf I Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 14 Pemungutan atas pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat oleh Pemerintah Daerah diberi nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 15 Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi: a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 16 Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaman pengabuan mayat yang selanjutnya disebut wajib retribusi

yang dan

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 17 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18

Pasal 18 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 20 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 21 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pasar yang bersangkutan.

19

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar. Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 23 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 24 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25 (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Bagian Kedelapan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 26 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 20

Pasal 27 Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 28 (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 29 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 30 (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 31 (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang bersangkutan. 21

(2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 32 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas : a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l adalah: a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 34 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pendidikan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 35 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

22

Pasal 36 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah; d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan e. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pasal 37 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pendidikan yang bersangkutan. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pendidikan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan. Bagian Kedua Belas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 38 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Pasal 39 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Pasal 40 (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang bersangkutan.

23

(2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN Pasal 41 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan yang diberikan. (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jarak. (3) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis dokumen penduduk. (4) Tingkat penggunaan jasa pengabuan mayat diukur diberikan.

pelayanan pemakaman dan berdasarkan pelayanan yang

(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam pemanfaatan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum. (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan pasar. (7) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian dan jenis kendaraan. (8) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis, peralatan, luas bangunan dan frekuensi. (9) Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jenis dan volume pemanfaatan penyedotan kakus. (10) Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan jenis, peralatan yang digunakan, ukuran dan frekuensi. (11) Tingkat penggunaan pelayanan pendidikan berdasarkan pelayanan yang diberikan.

dihitung

(12) Tingkat penggunaan pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi dan pemberian jasa keamanan.

24

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 42 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 43 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 44 (1) Standar barang dan standar harga satuan barang farmasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Besarnya tarif retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Barang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menambahkan harga satuan barang farmasi yang sesuai dengan bukti transaksi dengan 15% (lima belas persen) dari harga satuan barang farmasi yang sesuai dengan bukti transaksi. Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 45 (1) Dalam hal besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan dalam bentuk berlangganan diberikan discon 20% dari tarif.

25

(2) Tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan hanya diberikan kepada yang membutuhkan.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 46 Dalam hal pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah maka dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 47 Retribusi terhutang diberikan.

dipungut

di

daerah

tempat

pelayanan

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 48 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dengan Peraturan Bupati.

Retribusi

ditetapkan

Bagian Kedua Penagihan Pasal 49 (1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

26

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (4) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 50 (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Keberatan Pasal 51 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 52 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. 27

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 53 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 54 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 55 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 28

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

yang

sudah

BAB X PEMERIKSAAN Pasal 57 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

cara

pemeriksaan

29

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 58 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN Pasal 59 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat h. pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 30

k. menghentikan penyidikan; dan/atau l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 60 Retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 61 (1) Apabila terjadi bencana alam dan kejadian luar biasa wajib retribusi pelayanan kesehatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan. (2) Bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 62 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 63 (1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana merupakan pelanggaran.

dimaksud

pada

ayat

(1)

31

Pasal 64 Denda sebagaimana penerimaan negara.

dimaksud

dalam

Pasal

63

merupakan

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 66 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Tahun 2000 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 2 Seri C); (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Tahun 2000 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 11); (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2004 Nomor 5); (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5); (5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6);

32

(6) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2); (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di K a r a w a n g pada tanggal 22 Mei 2012 BUPATI KARAWANG,

ttd ADE

SWARA

Diundangkan di K a r a w a n g pada tanggal 22 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K A R A W A N G, ttd IMAN

SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012 NOMOR : 2

SERI : C

33

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I.

UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah disesuaikan dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup Pasal 17 Cukup Pasal 18 Cukup Pasal 19 Cukup Pasal 20 Cukup Pasal 21 Cukup Pasal 22 Cukup Pasal 23 Cukup Pasal 24 Cukup Pasal 25 Cukup Pasal 26 Cukup Pasal 27 Cukup Pasal 28 Cukup Pasal 29 Cukup Pasal 30 Cukup Pasal 31 Cukup Pasal 32 Cukup Pasal 33 Cukup Pasal 34 Cukup Pasal 35 Cukup Pasal 36 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. 2

Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaan” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. 3

Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal Pasal Pasal Pasal

Ayat (3) Cukup jelas. 64 Cukup jelas. 65 Cukup jelas. 66 Cukup jelas. 67 Cukup jelas.

4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 Mei 2012

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

BUPATI KARAWANG,

ttd ADE SWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR

:

TANGGAL :

2 TAHUN 2012 22

Mei 2012

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMADAM KEBAKARAN A. Pemeriksaan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Baru a. Hidran kebakaran ........................................ Rp. 30.000,-/titik b. Pemercik dan alat deteksi otomatis ............. Rp. 3.000,-/titik c. Alarm kebakaran : c.1. otomatis ................................................. Rp. 3.000,-/titik c.2. Manual .................................................... Rp. 10.000,-/titik d. Fire damper (penahan api) : - Dengan motor ........................................... Rp. 20.000,-/buah - Sabungan lebur ......................................... Rp. 4.000,-/buah e. Blower (kipas angin bertekanan). - s/d 7000 Cfm ............................................. Rp. 30.000,-/buah -

Lebih dari 7000 s/d 10.000 Cfm ............... Rp. 50.000,-/buah

- Diatas 10.000 Cfm ................................... Rp. 100.000,-/buah Lasi pemadam kebakaran khusus ............................. Rp. 6.000,-/buah Pemadam api ringan (APAR) Foam liquid Nis air bertekanan 1 sd 5 liter .......................................... Rp. 1.000,-/tabung 5 s/d 10 liter ........................................ Rp. 1.500,-/tabung 10 s/d 15 liter ........................................ Rp. 3.000,-/tabung 15 /sd 20 liter ........................................ Rp. 2.500,-/tabung 20 s/d 30 liter ....................................... Rp. 3.000,-/tabung Lebih dari 30 liter ..................................................... Rp. 4.000,-/tabung Nis busa 1 sd 5 liter ....................................... .. Rp. 1.000,-/tabung 5 s/d 10 liter ..................................... .. Rp. 1.500,-/tabung 10 s/d 15 lite ....................................... .. Rp. 3.000,-tabung 15 sd 20 Liter ..................................... . Rp. 2.500,-/tabung 20 s/d 30 liter ........................................ Rp. 3.000,-/tabung Lebih dari 30 liter ................................................. ... Rp. 4.000,-/tabung Nis CO2 (carbon dioksida) 1 5 10

sd s/d s/d

5 Kg ........................................... Rp. 3.000,-/tabung 10 Kg ......................................... Rp. 2.500,-/tabung 15 lKg ........................................ Rp. 4.000,-tabung

15 sd 20 Kg ......................................... Rp. 4.500,-/tabung 20 s/d 30 Kg ......................................... Rp. 6.000,-/tabung Lebih dari 30 Kg ..................................................... Rp. 7.000,-/tabung

Nis kimia kering (dry chemical) 1 sd 5 Kg .......................................... Rp. 3.000,-/tabung 5 s/d 10 Kg ........................................ Rp. 2.500,-/tabung 10 s/d 15 lKg ....................................... Rp. 4.000,-tabung 15 /sd 20 Kg ........................................ Rp. 4.500,-/tabung 20 s/d 30 Kg ........................................ Rp. 6.000,-/tabung Lebih dari 30 Kg .................................................... Rp. 7.000,-/tabung

B. PEMERIKSAAN BERKALA INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN 1. hidran kebakaran .............................................. Rp. 10.000,-/titik 2. pemercik dan alat kebakaran : - Luas s/d 2.000 m2 ......................................... Rp. 1000,-/titik - Lebih dari 2.000 s/d 5.000 m2 ...................... Rp. 1000,-/ titik - Lebih dari 5.000 s/d 10.000 m2 .................... Rp. 1000,-/ titik - Lebih dari 10.000 m2 .................................... Rp. 1000,-/ titik 3. Alarm kebakaran a. sistem otomatis - Luas s/d 2.000 m2 ................................... Rp. 1000,-/titik - Lebih dari 2.000 s/d 5.000 m2 ................. Rp. 1000,-/titik - Lebih dari 5.000 s/d 10.000 m2 ............... Rp. 1000,-/titik - Lebih dari 10.000 m2 ............................... Rp. 1000,-/titik b. sistem manual ............................................. Rp. 2.000,-/titik 4. Fire damper (penahan api) - Dengan motor ............................................... Rp. 5.000,-/unit - Sambungan lebur .......................................... Rp. 1.000,-/unit 5. Blower (kipas angin bertekanan) - s/d 7000 Cfm ................................................Rp. 10.000,-/unit - Lebih dari 7000 s/d 10.000 Cfm ................. Rp. 15.000,-/unit - Diatas 10.000 Cfm ...................................... Rp. 20.,000,-/unit 6. Alat pemadam api ringan (APAR) a. Jenis air bertekanan - sampai 25 tabung ..................................... Rp. 3.000,-/tabung - lebih dari 25 tabung ................................. Rp. 2.000,-/tabung b. Jenis busa (FOAM) - sampai 25 tabung ......................................Rp. 4.000,-/tabung - lebih dari 25 tabung ................................ Rp. 2.000,-/tabung

c. Jenis Co2 (carbon dioksida) - sampain 5Kg/tabung ................................ Rp. 3.000,-/tabung - lebih dari 5 Kg/tabung ............................. Rp. 2.000,-/tabung d. Jenis kima kering (dry chemical) - sampai 5Kg/tabung ................................ Rp. 3.000,-/tabung - lebih dari 5 Kg/tabung ............................. Rp. 2.000,-/tabung BUPATI KARAWANG,

ttd ADE SWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TAHUN : 22 Mei 2012 STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (1)

Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah harian ditetapkan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5.

Luas Bangunan 21 M² s/d 70 M² 71 M² s/d 105 M² 106 M² s/d 200 M² 201 M² s/d 300 M² > 301 M²

Tarif/Bulan Rp. 20.000 ,Rp. 22.500 ,Rp. 25.000 ,Rp. 30.000 ,Rp. 40.000 ,-

Catatan: setiap hari diangkutnya Asumsi ukuran dengan luas bangunan : tingkat kesejahteraan, semakin besar rumahnya maka akan semakin banyak sampahnya. Biaya subsidi dng aspek keadilan, bangunan yg ukurannya kecil akan semakin murah. (2)

Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah mingguan ditetapkan sebagai berikut : a. Rumah Tangga Kategori No 1. Non Perumahan

2.

Luas Bangunan < 21 M² 21 M² s/d 70 M² 71 M² s/d 200 M² 201 M² s/d 300 M² > 300 M²

Tarif/Bulan Rp. 3.000 ,Rp. 5.000 ,Rp. 10.000 ,Rp. 15.000 ,Rp. 20.000 ,-

21 M² s/d 35 M²` 36 M² s/d 45 M² 46 M² s/d 70 M²

Rp. 3.000 ,Rp. 5.000 ,Rp. 6.000 ,-

b. Perumahan Menengah

21 M² s/d 35 M²` 36 M² s/d 45 M² 46 M² s/d 70 M² 71 M² s/d 105 M² 106 M² s/d 200 M² > 201 M²

Rp. 6.000 ,Rp. 10.000 ,Rp. 12.500 ,Rp. 15.000 ,Rp. 17.500 ,Rp. 20.000 ,-

c. Perumahan Mewah

21 M² s/d 35 M²` 36 M² s/d 45 M²

Rp. 10.000 ,Rp. 12.500 ,-

Di Lokasi Perumahan a. Perumahan Sederhana

46 M² s/d 70 M² 71 M² s/d 105 M² 106 M² s/d 200 M² 201 M² s/d 300 M² > 301 M²

Rp. 17.500 ,Rp. 20.000 ,Rp. 30.000 ,Rp. 32.500 ,Rp. 35.000 ,-

Catatan : seminggu diangkutnya b. Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Pusat Perbelanjaan (Mall) : No. Jarak (KM) 1. s/d 15 > 15 s/d 20 > 20 s/d 25 > 25 s/d 30 > 30 s/d 35 > 35

Tarif/Ritase Rp. 150.000 ,Rp. 200.000 ,Rp. 225.000 ,Rp. 250.000 ,Rp. 300.000 ,Rp. 350.000 ,-

c. Pertokoan, Perkantoran dan Restoran/rumah Tangga : No. Volume Sampah 1. < 0,51 M³ /hari 0,51 M³ s/d 0,75 M³ /hari > 0,75 M³ /hari

Tarif/Bulan Rp. 25.000 ,Rp. 30.000 ,Rp. 50.000 ,-

(3)

Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan penyedian lokasi pembuangan/pemusnahan sampah ditetapkan sebesar Rp. 30.000 ,- /M³.

(4)

Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan penyediaan kontainer sampah ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ,- / Bulan.

(5)

Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/event-event lainnya yang bersifat insidentil ditetapkan sebagai berikut : No. Jarak (KM) 1. s/d 15

Volume s/d 3 M³ /ritase > 3 M³ s/d 6 M³ /ritase

Tarif Rp. 150.000 ,Rp. 200.000 ,-

2.

> 15 s/d 20

s/d 3 M³ /ritase Rp. 200.000 ,> 3 M³ s/d 6 M³ /ritase Rp. 250.000 ,-

3.

> 20 s/d 25

s/d 3 M³ /ritase > 3 M³ s/d 6 M³ /ritase

Rp. 200.000 ,Rp. 300.000 ,-

4.

> 25 s/d 30

s/d 3 M³ /ritase > 3 M³ s/d 6 M³ /ritase

Rp. 250.000 ,Rp. 350.000 ,-

5.

> 30 s/d 35

s/d 3 M³ /ritase > 3 M³ s/d 6 M³ /ritase

Rp. 250.000 ,Rp. 400.000 ,-

6.

> 35

s/d 3 M³ /ritase > 3 M³ s/d 6 M³ /ritase

Rp. 300.000 ,Rp. 450.000 ,-

Catatan: tergantung permintaan BUPATI KARAWANG,

ttd ADE SWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGAL : 22 Mei 2012

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAFTAR BIAYA PELATIHAN MEKANIK INDUSTRI ( UNTUK INDUSTRI )

NO

JENIS PELATIHAN

LAMA LATIHAN

BIAYA LATIHAN ( RP ) 1 ORANG 2 ORANG 3 ORANG 4 ORANG

KETERANGAN

TINGKAT DASAR 1

MESIN BUBUT

40 JP

3.500.000

5.200.000

9.300.000

12.100.000

2

MESIN MILLING

40 JP

4.000.000

6.200.000

9.300.000

12.100.000

- Biaya Pelatihan sewaktuwaktu bisa berubah mengikuti perkembangan harga material / bahan

TINGKAT LANJUTAN 1

MESIN BUBUT

40 JP

4.000.000

7.200.000

11.300.000

13.100.000

2

MESIN MILLING

40 JP

4.500.000

8.200.000

12.300.000

13.100.000

- Harga ini belum termasuk kopi break & makan siang peserta latihan Rp. 30.000 /Org

DAFTAR BIAYA PELATIHAN LAS ( UNTUK INDUSTRI) N O

PROSES LAS

LAMA LATIHAN

MATERI LATIHAN

1 ORANG

BIAYA LATIHAN ( RP ) 2 ORANG 3 ORANG 4 ORANG

5 ORANG

KETERANGAN

TINGKAT DASAR 1

LAS GAS ( OAW )

40 JP

I, IF, 2F, 3F

3.200.000

5.150.000

7.900.000

10.700.000

13.650.000

2

LAS LISTRIK ( SMAW )

40 JP

I, IF, 2F, 3F

3.400.000

5.350.000

8.200.000

11.050.000

13.950.000

3

LAS CO2 ( GMAW )

40 JP

I, IF, 2F, 3F

3.500.000

5.450.000

8.300.000

11.150.000

14.050.000

4

LAS ARGON (GTAW )

40 JP

Dasar & IG

4.900.000

6.900.000

9.900.000

12.250.000

15.300.300

TINGKAT LANJUTAN 1

LAS LISTRIK ( SMAW )

40 JP

IG (Plat )

3.750.000

5.550.000

8.550.000

11.350.000

14.350.000

2

LAS LISTRIK ( SMAW )

40 JP

2G (Plat )

3.750.000

5.550.000

8.550.000

11.350.000

14.350.000

3

LAS LISTRIK ( SMAW )

40 JP

3G (Plat )

4.100.000

5.850.000

8.900.000

11.650.000

14.650.000

4

LAS LISTRIK ( SMAW )

40 JP

4G (Plat )

4.100.000

5.850.000

8.900.000

11.650.000

14.650.000

5

LAS CO2 (GMAW)

40 JP

IG (Plat )

3.950.000

5.750.000

8.750.000

11.550.000

14.550.000

6

LAS CO2 (GMAW)

40 JP

2G (Plat )

3.950.000

5.750.000

8.750.000

11.550.000

14.550.000

7

LAS CO2 (GMAW)

40 JP

3G (Plat )

4.300.000

6.150.000

9.200.000

11.850.000

14.850.000

8

LAS CO2 (GMAW)

40 JP

4G (Plat )

4.300.000

6.150.000

9.200.000

11.850.000

14.850.000

9

LAS LISTRIK (SMAW)

40 JP

IG/2G (Pipa)

4.925.000

6.800.000

11.075.000

14.350.000

17.975.000

10 LAS LISTRIK (SMAW)

40 JP

3g/5g (Pipa)

5.775.000

11.200.000

13.625.000

17.600.000

22.225.000

- Biaya Pelatihan sewaktuwaktu bisa berubah mengikuti perkembangan harga material/bahan - Harga Proses Las FCAW =Harga GMAW + Rp.250.000 / Org - Harga ini belum termasuk kopi break & makan siang peserta latihan Rp. 30.000 /Org

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA DEPARTEMEN ELEKTRONIKA INDUSTRI BIAYA LATIHAN ( Rp ) NO

PROGRAM LATIHAN

LAMA LATIHAN

1 ORANG

2 ORANG

3 ORANG

4 ORANG

1

LISTRIK INDUSTRI

120 JP

2.750.000

5.125.000

7.525.000

8.225.000

2

LISTRIK INDUSTRI

80 JP

2.250.000

4.125.000

6.075.000

6.725.000

3

LISTRIK INDUSTRI

40 JP

1.750.000

3.125.000

4.575.000

5.725.000

4

REWINDING MOTOR 3 FASA

40 JP

1.500.000

2.800.000

3.900.000

4.800.000

5

PLC DASAR

40 JP

1.500.000

2.450.000

3.750.000

4.800.000

6

PLC LANJUTAN

40 JP

1.500.000

2.450.000

3.750.000

4.800.000

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA MENJAHIT BIAYA LATIHAN ( Rp )

PROGRAM LATIHAN

LAMA LATIHAN

1 ORANG

-

-

-

1

MENJAHIT GARMENT

40 JP

300.000

-

-

-

2

MENJAHIT SEPATU

40 JP

300.000

-

-

-

3

MENJAHIT CUSTOM MADE

240 JP

2.000.000

4

MENJAHIT GARMENT

160 JP

1.000.000

-

-

-

NO

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA TATA NIAGA NO 1

PROGRAM LATIHAN OPERATOR KOMPUTER

BIAYA LATIHAN ( Rp )

LAMA LATIHAN

1 ORANG

60 JP

600.000

PROGRAM PELATIHAN SWADANA KEJURURUAN OTOMOTIF DI BLKI KARAWANG KEJURUAN SPEDAMOTOR NO 1 2 3 4 5 6

KODE UNIT SM 20 – 003 B SM 20 – 016 B SM 50 – 011 B SM 003 – 002 01 SM 30 – 003 B SM 50 – 006 B

JUDUL UNIT KOPETENSI OVERHAUL ENGGINE SYSTIM BAHAN BAKAR SYSTIM PENGAPIAN SYSTIM CVT OVERHQUL KOPLING PERBAIKAN SYSTIM STATER

JUMLAH JAM TEORI 24 JP 4 JP 8 JP 4 JP 6 JP 4 JP

PRAKTEK 56 JP 20 JP 24 JP 24 JP 18 JP 18 JP

JUMLAH

BIAYA

80 JP 24 JP 32 JP 24 JP 24 JP 22 JP

RP. 800.000,RP. 300.000,RP. 350.000,RP. 350.000,RP. 300.000,RP. 300.000,-

JUMLAH

BIAYA

80 JP 32 JP 32 JP 24 JP

RP. 1200.000,RP. 400.000,RP. 450.000,RP. 400.000,-

JUMLAH

BIAYA

80 JP 24 JP 32 JP

RP. 1400.000,RP. 400.000,RP. 450.000,-

KEJURUAN MESIN BENSIN NO 1 2 3 4

KODE UNIT OTO KR.02.003.01 OTO.KR 02.014.03 OTO.KR.05.011.03 OTO.KR O5.006.03

JUDUL UNIT KOPETENSI OVERHAUL ENGGINE SYSTIM BAHAN BAKAR SYSTIM PENGAPIAN PERBAIKAN SYSTIM STATER

JUMLAH JAM TEORI 24 JP 8 JP 8 JP 6JP

PRAKTEK 56 JP 24 JP 24 JP 18 JP

KEJURUAN MESIN DIESEL NO 1 2 3

KODE UNIT OTO KR.02.003.01 OTO.KR 02.018.01 OTO.KR.05.006.03

JUDUL UNIT KOPETENSI OVERHAUL ENGGINE SYSTIM BAHAN BAKAR PERBAIKAN SISTIM STATER

JUMLAH JAM TEORI 24 JP 4 JP 8 JP

PRAKTEK 567 JP 20 JP 24 JP

BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 Mei 2012

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR NO 1 1

2.

3.

URAIAN 2

TARIF 3

Retribusi Atas Pemakaian tanah untuk pedagang musiman/ pikulan (empyakan ditetapkan per meter persegi (m²) per satu hari Retribusi atas pemakaian tanah untuk pedagang ternak potong : a. Kambing, biri-biri tiap ekor b. Sapi, Kerbau tiap ekor c. Ayam, Itik, Unggas tiap keramba.karung yang jumlahnya tidak lebih dari 20 ekor Retribusi atas pemakaian tanah

Rp. 1000,Rp. 7.500,Rp. 2.000,-

untuk :

a. Roda dorong/pikulan per satu hari b. Sepeda per satu hari 4.

Rp. 250,-

Besarnya retribusi atas pemakaian kios/Los per satu hari a. Lantai Dasar b. Lantai dua dan seterusnya c. Emplasement

Rp.1.000,-/ Rp. 30.000,Rp. 500,-

Rp. 600,00Rp.500,00Rp.400,00-

Keterangan : 1. Ketentuan mengenai pemakaian tanah untuk Roda Dorong/Pikulan hanya diperbolehkan bagi kepentingan usaha-usaha atau pedagang. 2. Retribusi atas pemakaian tanah untuk penempatan kendaraan di luar lingkungan pasar dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang parkir. 3. Retribusi untuk kios/los permanen dapat dipungut dengan cara abudemen. 4. Ketentuan mengatur tata cara abudemen di atas dengan Keputusan Bupati BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 Mei 2012

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS (1) Besarnya retribusi pemakaian Kamar mandi / Kamar kecil : a. Kamar mandi Rp. 2.000,00 b. Kamar kecil dengan kloset Rp. 1.500,00 c. Kamar kecil Rp. 1.000,00 d. Toilet pada unit mobile Rp. 1.000,00 (2)

Penentuan besarnya tarif penggunaan mobil penyedotan tinja ditetapkan : Sampai dengan 1 (satu) M³ sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) selebihnya tiap M³ dikenakan tarif sebagai berikut : a. Perusahaan Rp. 50.000,00 b. Kantor-kantor pemerintahan Rp. 30.000,00 c. Rumah tinggal Rp. 25.000,00 d. Badan-badan sosial dan yang bersifat keagamaan Rp. 10.000,00 Dalam klasifikasi ini ukuran dibawah 1 M³ dibulatkan keatas menjadi 1 M³.

(3)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditambah dengan biaya leges sesuai dengan peraturan daerah tentang leges;

(4)

Pihak swasta yang bergerak dalam bidang penyedotan tinja diwajibkan membuang Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan dikenakan retribusi ; a. Tangki ukuran 2,5 M³ ke bawah Rp. 20.000,00 b. Tangki ukuran 2,5 M³ ke atas Rp. 40.000,00

BUPATI KARAWANG,

ttd ADE SWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 Mei 2012

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT 1)

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan : a. Pemakaian mobil jenazah; b. Penggalian/pengurukan;

2)

Besarnya tarif retribusi pemakaian mobil jenazah ditetapkan sebagai berikut : a. Pemakaian mobil jenazah 1. Untuk jarak radius dan pusat kota Karawang s/d 10 Km sebesar Rp. 30.000,00 2. Untuk jarak radius lebih dari 10 Km s/d 60 Km dan dari pusat kota Karawang sebesar Rp. 50.000,00 dari pusat kota Karawang; 3. Untuk jarak lebih dari 60 Km dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 600,00/Km 4. Biaya tersebut dalam angka 1,2,3 diatas belum termasuk biaya bahan bakar dan retribusi tol; 5. Untuk luar kota yang menginap, biaya penginapan dan uang makan bagi pengemudi dan pembantunya sampai ditempat tujuan ditanggung oleh pengguna sepenuhnya. b. Penggalian/pengurukan Rp. 50.000,00

3)

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

4)

Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

5)

Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BUPATI KARAWANG,

ttd ADE SWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 Mei 2012

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO 1.

JENIS PELAYANAN A.

B.

KETERANGAN

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1. Kartu Keluarga

10.000,-

50.000,-

2. Kartu Tanda Penduduk

25.000,-

100.000,-

-

150.000,-

4. Kartu Identitas Kerja / SKPLN

15.000,-

-

5. Kartu Penduduk Sementara/ SKTS

15.000,-

-

6. Kartu Identitas Penduduk Musiman

-

-

a. Pencatatan didalam Kantor

150.000,-

300.000,-

b. Pencatatan diluar Kantor

250.000,-

500.000,-

c. Kutipan Kedua dst.

100.000,-

200.000,-

150.000,-

300.000,-

100.000,-

200.000,-

50.000,-

100.000,-

25.000,-

50.000,-

100.000,-

200.000,-

50.000,-

100.000,-

3.

2.

RETRIBUSI ( RP ) WNI WNA

Kartu Keterangan Bertempat Tinggal / SKTT

Untuk KK dan KTP WNI, dikecualikan bagi Keluarga Miskin ( GAKIN )

Pelayanan 1. Akta Perkawinan

2. Akta Perceraian : a. Kutipan kedua dst. 3. Akta Kematian : a. Kutipan kedua dst. 4. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak a. Kutipan kedua dst 5.

Akta Ganti Nama bagi Warga negara Asing

-

100.000,-

BUPATI KARAWANG, ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 Mei 2012 STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

No

Uraian

Satuan

Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tera/Tera Ulang

Tarif (Rp) (1) A 1.

2.

3.

4.

(2) Biaya Peneraan UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m c. ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan d. Ukuran panjang jenis: 1) Salib ukur 2) Balok ukur 3) Mikrometer 4) Jangka sorong 5) Alat ukur tinggi orang 6) Counter meter 7) Roll tester 8) Komparator ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik TAKARAN (BASAH/KERING) a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 500 kL Lebih dari 500 kL dihitung sebagai 2) berikut: a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 Kl

(3)

Penjustiran /Penyetelan

Tarif (Rp)

(4)

(5)

buah buah

5.000,10.000,-

-

buah

15.000,-

-

buah buah buah buah buah buah buah buah

10.000,5.000,25.000,10.000,10.000,10.000,100.000,100.000,-

-

buah buah

50.000,100.000,-

buah buah buah

1.000,2.000,5.000,-

-

buah

500.000,-

-

buah buah

500.000,2.000,-

-

buah

2.000,-

-

buah

1.000,-

-

buah

1.000,-

-

buah

1.000,-

-

-

15.000,25.000,-

(1)

5.

6.

7.

(2) b. Bentuk Bola dan Speroidal 1) Sampai dengan 500 kL Lebih dari 500 kL dihitung sebagai 2) berikut: a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL c) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL c. Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL Lebih dari 10 kL dihitung sebagai 2) berikut: a) 10 kL pertama b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap 10 kL c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 10 kL Bagian dari kL dihitung satu kL TANGKI UKUR GERAK a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL Lebih dari 5 kL dihitung sebagai 2) berikut: a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah b. dan Tangki ukur apung dan kapal 1) Sampai dengan 50 kL Lebih dari 50 kL dihitung sebagai 2) berikut: a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur b. Gelas ukur BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L

(3)

(4)

(5)

buah

500.000,-

-

buah buah

500.000,5.000,-

-

buah

5.000,-

-

buah

200.000,-

-

buah buah

200.000,2.000,-

-

buah

1.000,-

-

buah

50.000,-

-

buah buah

50.000,5.000,-

-

buah

500.000,-

-

buah buah

500.000,5.000,-

-

buah

2.000,-

-

buah

1.000,-

-

buah

1.000,-

-

buah

1.000,-

-

buah

1.000,-

-

buah buah

10.000,10.000,-

-

buah

50.000,-

-

(1)

(2) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L METER TAKSI SPEDOMETER METER REM TACHOMETER THERMOMETER DENSIMETER VISKOMETER ALAT UKUR LUAS ALAT UKUR SUDUT ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter bahan bakar minyak a.1 Meter Induk Untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 25 m3/h 2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sebagai berikut: a) 25 m3/h pertama (2) b) Selebihnya dari 25 m3/h 3 sampai dengan 100 m /h setiap m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h d) selebihnya dari 500 m3/h, 3 setiap m /h Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h b. c. d. e.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

(1)

18.

a.2 Meter Kerja untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sebagai berikut: a) 15 m3/h pertama b) Selebihnya dari 15 m3/h 3 sampai dengan 100 m /h setiap m3/h c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h d) Selebihnya dari 500 m3/h, 3 setiap m /h Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h a.3 Pompa Ukur untuk setiap badan ukur ALAT UKUR GAS a. Meter Induk 1) Sampai dengan 100 m3/h

(3) buah buah buah

(4) 100.000,200.000,500.000,-

(5) -

buah

10.000,-

-

buah buah buah buah buah buah buah buah buah

20.000,25.000,20.000,50.000,10.000,10.000,10.000, 10.000, 10.000,

-

buah

100.000,-

50.000,-

buah (3) buah

200.000,(4) 10.000,-

50.000,(5) -

buah

10.000,-

-

buah

10.000,-

-

buah

100.000,-

50.000,-

buah buah

100.000,5.000,-

50.000,-

buah

5.000,-

-

buah

5.000,-

-

buah

100.000,-

50.000,-

buah

100.000,-

50.000,-

(1)

(1)

19.

20.

(2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sebagai 2) berikut: a) 100 m3/h pertama b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m3/h Lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai 2) berikut: a) 50 m3/h pertama b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) (2) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 2) m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 2) m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m3/h Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 2) m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 2) m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h

(3)

(4)

(5)

buah buah

200.000,10.000,-

50.000,-

buah

10.000,-

-

10.000,-

-

buah

10.000,-

-

buah

100.000,-

50.000,-

buah buah

100.000,5.000,-

50.000,-

buah

5.000,-

-

5.000,-

-

buah

5.000,-

-

buah

200.000,-

(3) buah

(4) 100.000,-

buah

200.000,-

100.000, -

buah

50.000,-

20.000,-

buah

70.000,-

50.000,-

buah

100.000,-

50.000,-

buah

50.000,-

20.000,-

buah

70.000,-

50.000,-

buah

100.000,-

50.000,-

buah

50.000,-

20.000,-

buah

70.000,-

50.000,-

buah

100.000,-

50.000,-

buah

50.000,-

20.000,-

buah

70.000,-

50.000,-

buah

100.000,-

50.000,-

buah

buah

100.000, (5) 50.000,-

(1) 21. 22. 23.

24.

(1)

25.

26.

27.

28. 29. 30. 31.

(2) PEMBATAS ARUS AIR ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 20.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji a. Sampai dengan 10 kg/min Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai b. berikut: 1) 10 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min (2) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap 5) kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media

(3) buah buah

(4) 50.000,100.000,-

(5) 20.000,50.000,-

buah buah buah

500.000,900.000,900.000,-

-

buah

100.000,-

50.000,-

buah buah

100.000,10.000,-

50.000,-

buah

10.000,-

-

buah

10.000,-

-

(3)

(4) 10.000,-

(5) -

1. Sampai dengan 4 alat pengisi Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat 2. pengisi METER LISTRIK (METER kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa d. Pra bayar 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c dan d PEMBATAS ARUS LISTRIK STOP WATCH METER PARKIR ANAK TIMBANGAN

buah

100.000,-

50.000,-

buah

50.000,-

-

buah buah

50.000,20.000,-

20.000,10.000,-

buah buah

40.000,15.000,-

20.000,10.000,-

buah buah

30.000,10.000,-

20.000,5.000,-

buah buah

50.000,20.000,-

20.000,10.000,-

buah buah buah

2.000,5.000,10.000,-

1.000,5.000,-

buah

(1)

32.

(2) Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan a. M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 2) Ketelitian halus (kelas II) a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg 3) Ketelitian khusus (kelas I) b. Lebih dari 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton c. Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih besar dari 500 ton/h d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, b dan c.

(3)

(4)

(5)

buah buah buah

1.000,1.000,5.000,-

500,500,2.000,-

buah buah buah

5.000,5.000,10.000,-

3.000,3.000,5.000,-

buah buah buah

20.000,30.000,50.000,-

10.000,20.000,30.000,-

buah

20.000,-

5.000,-

buah

30.000,-

7.000,-

buah

50.000,-

20.000,-

buah

70.000,-

50.000,-

buah

100.000,-

50.000,-

buah

50.000,-

20.000,-

buah

70.000,-

30.000,-

buah

100.000,-

50.000,-

buah

150.000,-

50.000,-

buah

200.000,-

100.000,-

buah

250.000,-

100.000,-

buah

50.000,-

20.000,-

buah

100.000,-

50.000,-

buah

500.000,-

200.000,-

buah

700.000,-

500.000,-

buah

1.000.000,-

700.000,-

(1) 33.

(2) Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm2 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 3) Lebih dari 1.000 kg/cm2 b. 1) Alat ukur tekanan darah 2) Manometer minyak

34. 35.

36.

No B.

C.

(4)

(5)

a.

a) Sampai dengan 100 kg/cm2 (1)

(3)

(2) b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 c) Lebih dari 1.000 kg/cm2 3) Pressure Calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 c) Lebih dari 1.000 kg/cm2 PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak/beras, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak,cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam. Uraian Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam Biaya tambahan: UTTP yang mempunyai konstruksi 1. tertentu, yaitu: a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg. b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas. c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.

buah buah

10.000,20.000,-

buah buah

25.000,5.000,-

buah

5.000,-

2.000,2.000,-

(3) buah

(4) 10.000,-

(5) 5.000,-

buah buah

15.000,20.000,-

10.000,10.000,-

buah buah

10.000,20.000,-

5.000,10.000,-

buah buah

25.000,-

15.000,-

10.000,-

5.000,-

buah

10.000,-

5.000,-

buah

15.000,-

5.000,-

buah

50.000,-

20.000,-

buah

10.000,-

Satuan Jam

Tarif (Rp) 5.000,-

buah

5.000,-

buah

10.000,-

buah

15.000,-

-

Keterangan

2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut. UTTP yang ditanam 3.

D.

buah

10.000,-

buah

10.000,-

4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau buah konstruksi khusus buah 5. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat. 6. UTTP, termasuk anak timbangan yang buah tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus. 1. Biaya pengujian Barang Dalam Kemasan Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis. pengujian Barang Dalam Kemasan 2. Biaya Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual

10.000,10.000,-

10.000,-

100.000,-

50.000,-

BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA