PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; c. bahwa sesuai pasal 110 ayat (1) dan pasal 156 ayat (1), UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Retribusi Jasa Umum;

: 1. 2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

16. 17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3

20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 30. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penaatan Pembuangan Air Limbah; 33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/Per/10/2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Kesehatan Kelas III Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008);

4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR Dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. 4. Bupati adalah Bupati Barito Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. 8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. 11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Fasilitas parkir yang berada ditepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Barito Timur, yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan. 15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

5 17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 19. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah. 20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. 21. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah. 22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang. 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah. 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 30. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan 31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 32. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

6 BAB II RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2 (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan j. Retribusi Pelayanan Pendidikan. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan. Pasal 4 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Pasal 5 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dari pelayanan kesehatan diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, frekwensi pelayanan/kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

7 Paragraf 2 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 7 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian dan pelayanan kesehatan tersebut. Pasal 8 (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 9 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. Pasal 10 Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Pasal 11 (1)

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan.

(2)

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

8 Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, frekwensi pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 13 (1)

(2)

Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA. Pasal 14

(1)

Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan. (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Pasal 16 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

9

Pasal 17 (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa Pelayanan. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan pencetakan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 19 Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta evektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut . Pasal 20 (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan. (2) Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 21 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum. Pasal 22 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10

Pasal 23 (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

badan

yang

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 24 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalulintas, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan. Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi Pasal 25 Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetepkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta evektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 27 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

11

Pasal 28 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 29 (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi Pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

dan atau Badan yang menggunakan

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 30 Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 31 (1)

(2)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan,biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 32

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ peralatan,los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12 Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 33 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Pasal 34 Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 35 (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Subjek Retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 36 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 37 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan,biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan. Paragraf 4 Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi Pasal 38 (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.

13 (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 39 Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi pelayanan atas pembuatan/cetak peta. Pasal 40 Objek retribusi adalah pelayanan atas pembuatan dan biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pasal 41 (1) Subjek atau wajib retribusi adalah orang atau Badan yang menggunakan jasa pembuatan dan pencetakan peta. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 42 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 43 Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta evektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 44 (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis Peta dan ukuran kertas.

14 (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 45 Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Pasal 46 Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Pasal 47 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair.

atau

(2) Subjek Retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 48 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang diukur jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 49 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat,aspek keadilan, dan evektifitas pengendalian pelayanan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

15 Paragraf 4 Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi Pasal 50 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 51 Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang. Pasal 52 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 53 (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.

atau

Badan

yang

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 54 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diukur berdasarkan frekwensi pengujian tera/tera Ulang, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan. Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pasal 55 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan evektifitas pengendalian pelayanan.

16 (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 56 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Pendidikan Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 57 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan pendidikan.

dipungut retribusi atas pelayanan

Pasal 58 (1)

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pasal 59

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pelayanan pendidikan. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 60 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penyelenggaraan pendidikan, frekwensi penyelenggaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

17 Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan evektifitas pengendalian pelayanan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembimbing/pengajar/tutor, baiay akomodasi dan konsumsi, serta biaya operasional dan pemeliharaan. Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 62 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 63 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan. BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 64 (1)

Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas PPKAD untuk Pelayanan Kebersihan Pasar dan seluruh Kecamatan untuk Kebersihan Kota; c.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; f.

Retribusi Pengujian Kendaraan Komunikasi dan Informatika;

Bermotor

pada

Dinas

Perhubungan,

18 g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Badan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi;

Perencanaan

h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Badan Lingkungan Hidup; i.

Retribusi Pelayanan Perdagangan;

Tera/Tera Ulang pada

Dinas

Perindustrian

dan

j.

Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 65

(1)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2)

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.

(4)

Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 66

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 65, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Pasal 67 (1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada pasal 63.

atau

dokumen

(2)

Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

yang

Pasal 68 (1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

19 (3)

Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

(4)

Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

(5)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 69

(1) (2)

(3)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Sanksi Administrasi Pasal 70

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 71 (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Keberatan Pasal 72 (1)

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

20 (2) (3)

(4) (5) (6)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 73

(1)

(2)

(3) (4)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 74 (1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 75 (1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib permohonan pengembalian kepada Bupati.

Retribusi

dapat

mengajukan

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

21

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 76 (1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 77 (1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII Kedaluwarsa Penagihan Pasal 78 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran,atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kaduluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

22 (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 79 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 80 (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekomonian. (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 81 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 82 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.

23 (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 83 (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran; (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSU Daerah Tamiang Layang; b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Barito Timur; c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP,KK dan Akta Catatan Sipil;

24 e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum; f. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar; g. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan dan Retribusi dibidang Transportasi Darat (Pengujian Kendaraan Bermotor); dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 85 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Pasal 86 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 11 Februari 2011 BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

Diundangkan di Tamiang Layang Pada tanggal 14 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

BANDJU T. MANGKO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 5

25

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR ........ TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dimaksud belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hal sangat tepat bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi dimaksud dimaksud perlu segera disesuaikan. Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Pemungutan retribusi jasa umum harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam UU dimaksud, sehingga diharapkan dengan pemungutan retribusi jasa umum dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s.d. 74 Cukup Jelas Pasal 75 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

26

Huruf b Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 76 s.d. 83 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR …..

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 Januari 2011 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM (RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN) A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TAMIANG LAYANG

1. Unit Gawat Darurat Jenis Kegiatan

No

1 2 A. Tanpa Tindakan 1. Rekam Medik 2. Askep 3. Pemeriksaan Dokter Umum 4. Farmasi Jumlah Total B.

Dengan Tindakan a. Sederhana 1. Ganti verban 2. Pemakaian Suction 3. Dressing Luka 4. Lepas jahitan 5. Suntikan

3 Rekam Medik Paramedis Medis Paramedis

2,000

Keterangan 6 1 1 1 1

Masa Perawatan Kali Perawatan Kali Pemeriksaan Kali Pelayanan

2,000 22,500

2,500

1 Paket Tindakan

17,500

5,000

1 Paket Tindakan

25,000 20,000 25,000 25,000 15,000 35,000 35,000 20,000

11,000 7,500 11,000 7,500 5,000 11,000 7,500 7,500

67,000 67,000 67,000 75,000 75,000 125,000 75,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Medis/Paramedis

c.

Sedang 1. Hecting > 20 2. Incisi Absces 3. Combustio 31 - 40% 4. Suction 5. Oksigen/Nebulizer 6. Fraktur Terbuka 7. Trauma Capitis 8. Pemasangan Spalk besar

Medis/Paramedis

Berat 1. Kumbah Lambung 2. Ulcus DM/Gangraen 3. Combustio > 40% 4. Sircumsisi 5. Exterpasi 6. Resusitasi Bayi 7. Emergency Resusitasi

Medis/paramedis

D. Rawat Sehari / One Day Care

1,250 8,000 10,000 1,250 20,500

Jasa sarana (Rp) 5

12,500

Kecil 1. Pemasangan Infus 2. Pemasangan Chateter 3. Pemasangan NGT 4. Pemasangan Spalk 5. Tindakan Klisma 6. Perawatan Luka 7. Combustio < 30 % 8. Hecting 10 - 20 9. Corpus Alineum 10. Ektraksi kuku 11. Ektraksi Cerumen 12. Persiapan Pre Op 13. Observasi pasien < 3 jam

Konsul Dokter Spesialis

Jasa Pelayanan (Rp) 4

Medis/Paramedis

b.

d.

C.

Sumber Daya

Medis

1 Paket Tindakan

20,000

1 Paket Tindakan

1 Kali Konsul 20,000

1 Kali Perawatan

2

1 E.

3

Kebidanan dan Kandungan 1. Rekam Medik 2. Askeb 3. Farmasi

Rekam Medik Paramedis/Bidan Paramedis Jumlah Total

4

2,000 8,000 2,000 12,000

Tindakan a. Persalinan Normal

Jumlah Total

Curetage dan Dilatasi

Jumlah Total Spesialis Anak

Medis

Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan

80,000 440,000 Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan

100,000 500,000

60,000

1 Per Tindakan

Poliklinik Umum dan Spesialis Jenis Kegiatan

No

Sumber Daya

1 2 A. Poliklinik Umum / KIA 1. Rekam Medik 2. Askep 3. Pemeriksaan Dokter Umum 4. Farmasi Jumlah Total B.

150,000 400,000 400,000


60,000 350,000

100,000 Dokter Umum Dokter Spesialis

2.

100,000 110,000 250,000 360,000

1 masa Perawatan Per Hari Per Hari

3,000 15,000

80,000

Jumlah Total

d.

80,000 90,000 200,000 290,000

Persalinan Patologis Pervagina Bidan Dokter Umum Dokter Spesialis

c.

3,000

60,000 Bidan Dokter Umum Dokter Spesialis

b.

6

5

Poliklinik Gigi 1. Rekam Medik 2. Askep 4. Farmasi

3 Rekam Medik Paramedis Medis Paramedis

Rekam Medik Paramedis Paramedis Jumlah Total

Dengan Tindakan a. Pemeriksaan Sederhana 1. Palpasi 2. Perkusi 3. CE. Test b.

Ringan 1. Kontrol post odont 2. Ekstraksi gigi sulung 3. Ekstraksi gigi non komplikasi 4. Plak kontrol 5. Koreksi oclusi 6. Tambalan gigi sementara

Jasa Pelayanan (Rp) 4 1,000 2,500 5,000 2,000 10,500

1,000 2,500 2,000 5,500

Medis/Paramedis

5,000

Medis/Paramedis

15,000

Jasa sarana (Rp) 5 2,000

Keterangan 6 1 Kali Pungutan

2,000 12,500

2,000

1 Kali Pelayanan

2,000 7,500

1 Paket Tindakan

5,000

1 Paket Tindakan

1

2 7. 8.

C.

3

Sedang 1. HT vulnus < 5 2. Ekstraksi gigi dgn komplikasi 3. Tambalan gigi klas IV / II 4. Direct pulp capping 5. Spilinting 2 - 6 gigi 6. Curretage 7. Scalling 8. Perawatan absces 9. Incisi absces dengan anestesi

Medis/Paramedis

d.

Berat 1. Odont gigi yang total 2. Ekstraksi gigi miring 3. Fraktur rahang 4. Pembuatan gigi palsu 5. Jacket crown 6. HT > 5 jahitan

Medis/paramedis

Poliklinik Spesialis a. Tanpa Tindakan 1. Rekam Medik 2. Askep 3. Pemeriksaan Dokter / Konsul 4. Farmasi Jumlah Total Dengan Tindakan 1. Pap Smear 2. Insersi / Ekstraksi IUD 3. Insersi / Ekstraksi Inplant 4. Biopsi

D. Konsultasi Gizi 1. Rekam Medik 2. Konsultasi

E.

F.

5

6

Tambalan gigi tetap Incisi absces tanpa anestesi

c.

b.

4

10,000

1 Paket Tindakan

135,000 75,000 135,000 135,000 75,000 50,000

33,000 18,000 33,000 33,000 18,000 12,000

Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan

1,000 2,500 15,000 2,500 21,000

2,000

1 Kali Pelayanan Rekam Medik Paramedis Medis Paramedis

Medis Medis Medis Medis

Rekam Medik Ahli Gizi Penata Gizi

General Check Up 1. Administrasi Check Up

25,000

55,000 112,000 55,000 55,000

15,000 20,000 15,000 15,000


1,000 15,000 2,500

2,000

1 Kali Konsultasi

20,000

1 Kali Pelayanan ditambah biaya pemeriksaan

5,000 10,000

15,000

Per Tindakan Per Tindakan

15,000

15,000 30,000

Medis/Paramedis

Rehabilitasi Medik 1. Sederhana - Rehabilitasi Medik

Fisioterapis Medis

2,000 23,000

Jenis Pelayanan 1. Latihan fisik 2. Diatermi 3. UKG 4. Ultraviolet 5. Massage 6. Traksi 7. Ultrasonik 8. Paradisasi Jumlah Total

1

2 2.

Sedang - Rehabilitasi Medik

3

Fisioterapis Medis

Jenis Pelayanan 1. Hidroterapi 2. Sonoterapi 3. Galvamatrik 4. Okpasional, Vaksional 5. Fungsi pandangan 6. Protosa dugs hand 7. Recta pleg 8. Cook up splint 9. Korset lengan 10. Brish koce joint 11. Twe raising brace 12. Back splint 13. Korset kaki 14. Thermos wolker 15. Iron wolker 16. Praunk hand Jumlah Total 3.

Canggih - Rehabilitasi Medik

Jenis Pelayanan 1. Protosa cosmetik 2. Protosa syane 3. Acroplane splint 4. Long leg brance 5. Short leg brance 6. Spinal korset 7. Protosa ektrimitas bawah 8. Wiwarchel brance Jumlah Total

Fisioterapis Medis

4

5

10,000 15,000

20,000

25,004

20,005 45,009

15,000 20,000

30,000

35,000

30,000 65,000

6



3. Rawat Inap No

Kelas

1 1.

2.

Jenis Kegiatan 2

III

II

Sumber Daya 3

Jasa Pelayanan (Rp) 4

Rekam Medik Kamar Perawatan Askep Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum Farmasi Gizi Jumlah Total

Rekam Medik

2,000

Paramedis Medis Medis Paramedis Instalasi Gizi

6,000 20,000 10,000 2,500 1,500 42,000

Rekam Medik Kamar Perawatan Askep Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum Farmasi Gizi

Rekam Medik

3,000


10,000 25,000 15,000 3,500 2,500 59,000

Rekam Medik

3,000


15,000 40,000 20,000 3,500 2,500 84,000

Rekam Medik

4,000

Total 3.

I

Rekam Medik Kamar Perawatan Askep Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum Farmasi Gizi Total

4.

Pratama Rekam Medik Kamar Perawatan Askep Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum Farmasi Gizi


20,000 50,000 25,000 4,500 3,500 107,000

Total 5.

VIP

Rekam Medik Kamar Perawatan Askep Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum Farmasi Gizi

Rekam Medik Paramedis Medis Medis Paramedis Instalasi Gizi

5,000 28,000 55,000 30,000 5,000 5,000 128,000

Total 6.

ICU / VK Rekam Medik Kamar Perawatan Askep Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum Farmasi Gizi Total Catatan

Rekam Medik Paramedis Medis Medis Paramedis Instalasi Gizi

4,000 25,000 55,000 30,000 4,000 4,000 122,000

Jasa sarana (Rp) 5

Keterangan 6

3,000 Selama Perawatan 20,000 Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 23,000 65,000 3,000 Selama Perawatan 28,000 Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 31,000 90,000 3,000 Selama Perawatan 43,000 Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 46,000 130,000 3,000 Selama Perawatan 50,000 Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 53,000 160,000 3,000 Selama Perawatan 59,000 Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 62,000 190,000 3,000 Selama Perawatan 40,000 Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 43,000 165,000

1. Bayi baru lahir dikenakan tarif 50% dari Ibunya 2. Tarif tersebut belum termasuk bahan obat-obatan dan tindakan medik/penunjang medik

Perinatologi 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2 Rekam Medik Kamar Perawatan Askep Visite Dokter Spesialis Anak Visite Dokter Umum Farmasi Gizi Jumlah Total

3

4

5

Rekam Medik

2,000


10,000 20,000 8,000 3,000 1,000 44,000

6

3,000 Selama Perawatan 20,000 Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari 23,000 67,000

4. Laboratorium No 1.

Jenis Kegiatan

Kategori Sederhana a.

Pengambilan/Pemeriksaan Sediaan

Sumber Daya Medis Analis

Jasa Pelayanan Jasa sarana (Rp) (Rp) 5,000 3,000

Jenis Pemeriksaan 1. Urine lengkap 2. CT/BT/TC 3. Gram 4. Neisser 5. Malarie 6. FL 7. BTA 2.

Sedang - 1 a.


7,000 4,000

Jenis Pemeriksaan 1. Darah Lengkap 2. Gologan Darah 3. H. Erytrosit 4. H. Trombosit 5. H. Hematokrit 6. Test Kehamilan 3.

Sedang - 2 a.


Medis Analis

Canggih

a.


9,000 7,000

Jenis Pemeriksaan 1. Analisa Gas Darah

Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan 1 Paket Pemeriksaan

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 10,000 10,000 9,000 15,000 15,000 11,000 15,000 17,500 17,500 11,000 10,000 Medis Analis

Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan 1 Paket Pemeriksaan

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Jenis Pemeriksaan 1. Protein total 2. Albumin 3. Globulin 4. Billirubin total 5. Billirubin direk/indirek 6. Fosfatase alkali 7. SGOT 8. SGPT 9. Gula darah sewaktu 10. Gula darah puasa 11. Gula darah PP 12. Cholesterol total 13. LDL - Chol 14. HDL - Chol 15. Triglyserida 16. Ureum 17. Creatinin 18. Asam Urat 19. Natrium 20. Kalium 21. Widal test 22. HIV Stik 23. Anti HBs 24. Anti HCV 25. HBsAg 26. VDRL 4.

1 Paket Pemeriksaan

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Medis Analis

Keterangan

35,000 20,000

Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan 1 Paket Pemeriksaan

75,000

Per Tindakan

5. Radiologi dan Elektromedik No

Kategori

1.

Sederhana

Jenis Kegiatan -

Pengambilan Photo Pencucian Photo Konsultasi

Sumber Daya

Jasa Pelayanan

Jasa sarana (Rp)

Penata Rontgen Penata Rontgen Medis

6,000 3,000 9,000

17,000

Per Tindakan Per Tindakan Per Konsultasi

5,000 17,000 35,000

Khusus Dental

10,000 5,000 15,000

35,000


30,000

35,000 65,000

20,000 7,500 25,000

52,500

52,500

52,500 105,000

22,500

17,000

22,500

17,000 39,500

Pemeriksaan tanpa kontras 1. Skull 2. Thorax 3. Abdomen 4. Pelvis 5. Ektrimitas (atas, bawah) 6. Columna vertebrata cervical 7. Columna vertebrata theracal 8. Columna vertebrata lumbal 9. Dental biasa Jumlah Total 2.

Sedang

-


18,000

Penata Rontgen Penata Rontgen Medis

Pemeriksaan tanpa kontras 1. Pelvimetri 2. Mammografi 3. Survey Bone A 4. Survey Bone B 5. Tommografi 6. Photo fundus mata 7. Photo panoramik gigi 8. USG Jumlah Total 3.

Canggih

-


Penata Rontgen Paramedis Medis

Pemeriksaan dengan Kontras 1. Oesphagus 2. Lambung 3. Usus kecil dan lambung 4. Kolon dan usus besar 5. Jantung analisa 6. Cholesistografi oral 7. Cholesistografi intervena 8. Pyclografi intervena 9. Urathografi 10. Sistografi 11. HCG 12. Arthografi 13. Fistugrafi Jumlah Total 4.

USG

Medis Jumlah Total

Keterangan


Per Tindakan

6. Pelayanan Ambulance, Penyelenggaraan Jenazah dan Surat Kesehatan Jenis Kegiatan

No

1. Pelayanan Ambulance - Dalam Kota Radius 15 KM - Luar Kota > 15 KM - Luar Kota > 15 KM

Sumber Daya

Jasa Pelayanan (Rp)

Sopir Sopir Perawat

11,000 1,500 900

2. Pelayanan Oksigen - Satu (1) Jam - Satu (1) Tabung

Sopir Sopir

4. Kremasi Jenazah - Perawatan Jenazah - Formalin - Pembedahan

Paramedis Paramedis Medis

b. Visum Et Refertum Jenazah

c.

Konsultasi Visum

6. Permintaan Surat Keterangan a. Surat Keterangan Jenazah b. Surat Keterangan Kehamilan c. Surat Keterangan Kelahiran d. Surat Keterangan Kematian e. Surat Keterangan Kesehatan f. Surat Keterangan Kepegawaian g. Surat Keterangan Rujukan h. Surat Keterangan Sakit i. Surat Keterangan Klaim Asuransi j. Surat Keterangan utk Menikah k. Legalisir > 10 lembar

Keterangan

28,000 1 x Perjalanan PP 1,000 Per KM Per KM > 22.00 WIB Cito 25%

17,000 Lebih 8 Jam dihitung 135,000 satu tabung

3. Mobil Jenazah - Dalam Kota Radius 25 KM - Luar Kota > 25 KM

5. Pelayanan Visum Et Refertum a. Visum Et Refertum Pasien

Jasa sarana (Rp)

11,000 2,500

28,000 1 x Perjalanan PP 1,000 Per KM > 22.00 WIB Cito 25%

16,000 200,000 180,000

40,000 Per Hari 150,000 1 x Pelayanan 100,000 Per Tindakan

Dokter Perawat

39,000 17,000

10,000 1 x Pelayanan 1 x Pelayanan

Dokter Perawat

59,000 35,000

10,000 1 x Pelayanan 1 x Pelayanan

Dokter

69,000

1 x Konsultasi

Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 20,000 3,000 3,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 2,000

1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

7. Pelayanan Farmasi No

Jenis Kegiatan

1. Obat 2. Alat Kesehatan 3. Sediaan Farmasi lainnya

Harga Penjualan Harga perolehan + PPN 10% Harga perolehan + PPN 10% Harga perolehan + PPN 10%

Keterangan Harga perolehan sesuai dengan pembelian tahun berjalan. Obat generik sesuai harga yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

`

8. Tindakan Medik Non Operatif Jenis Kegiatan

No Kategori 1.

Sumber Daya

Kecil

5,000 -

Askep Tindakan Medis

Paramedis Medis

Jenis Tindakan 1. Pasang infus 2. Pasang chateter 3. Pasang NGT 4. Injeksi 5. Lavement 6. Perawatan luka 7. Pengambilan darah 8. Perawatan tali pusat 9. Tindakan Klisma 10. Combustio < 30% 11. Nebulizer 12. Persiapan Pre Op 13. Resussitasi bayi fisiologis 14. Perawatan incobator transisi 15. Transfusi partial bayi Jumlah Total 2.

9,000 14,000

23,000

Sedang Askep Tindakan Medis

Paramedis Medis

Jenis Tindakan 1. SB Tube 2. CVP 3. Inkubator definitif 4. Endotracheal tube 5. Tread mil 6. Monitor pasien 7. Infusion pump/syringe pump 8. Perw. Combustio 30% - 40% Jumlah Total

14,000 19,000

33,000

Besar Askep Tindakan Medis

Jenis Tindakan 1. Echocardiografi 2. Perw Combustio > 40 % 3. Perw. Ulcus DM/Gangrean 4. DC Shock 5. Fototherapy Bayi Jumlah Total

Paramedis Medis

20,000 40,000

60,000

Per Hari Perawatan Per Hari Perawatan Per Hari Perawatan


10,000 43,000 25,000

-

Keterangan

5,000 28,000 10,000

-

3.

Jasa Jasa sarana Pelayanan (Rp) (Rp)

25,000 85,000


9. Tindakan Medik Operatif Jenis Tindakan

Jasa Pelayanan (Rp)

Jasa sarana (Rp)

Keterangan

No

Kelas

1.

III

1. 2. 3. 4.

Sederhana Kecil Sedang Besar

293,000 488,000 1,012,500 1,392,000

78,500 131,000 328,000 590,500


1.

II

1. 2. 3. 4.


390,000 650,000 1,502,000 2,025,000

105,000 175,000 437,500 787,500


2.

I

1. 2. 3. 4.


488,000 813,000 1,878,500 2,514,500

131,500 219,000 547,000 984,500


Pratama 1. 2. 3. 4.


585,000 975,000 1,878,500 2,514,500

184,000 306,500 765,500 1,041,500



683,000 1,138,000 2,344,000 3,160,000

184,000 306,500 765,500 1,378,000


3.

4.

VIP

1. 2. 3. 4.

Keterangan : Tarif Pelayanan Tindakan Medis dengan CITO ditambah sebesar 25% dari Tarif Pelayanan Tindakan Medis

10 Pelayanan Penunjang Non Medik No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jenis Pelayanan Laundry Pelatihan Karyawan Praktek Kerja lapangan (PKL) Siswa / Mahasiswa Kesehatan Siswa / Mahasiswa Kedokteran Siswa / Mahasiswa Non Kesehatan Penelitian / Survey Siswa / Mahasiswa Kesehatan Siswa / Mahasiswa Kedokteran Siswa / Mahasiswa Non Kesehatan Karyawan sektor Kesehatan Karyawan sektor Non Kesehatan Sewa Ruangan per M2 Sewa Ruangan Pertemuan Fasilitas Standar Sewa Audio Visual Space Iklan (Bill Board) Space Iklan (Audio Visual)

Jasa Pelayanan (Rp)

Jasa sarana (Rp)

Keterangan

1,500 70,000

8,500 125,000

Perkilogram Orang/bulan

75,000 200,000 25,000

45,000 45,000 45,000

Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan

24,000 125,000 10,000 50,000 20,000 3,750 150,000 10,000 37,500 67,500

120,000 140,000 50,000 100,000 50,000 25,000 400,000 25,000 212,500 382,500

Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Perbulan Perhari Perjam Perbulan Perbulan

11. Daftar Tindakan Medik Operatif No

Jenis Kegiatan

No

Jenis Kegiatan

1

2

1

2

1. Sederhana Jenis Tindakan 1. Angkat Implant 2. Angkat Wire 3. Apeks Reseksi 4. Bedah Flap Sederhana 5. Biopsi 6. Biopsi Insisi 7. Biopsi Uterovaginal 8. Bulektomi 9. Chalazion 10. Condiloma Accuminata Kecil 11. Deepening Sulcus 12. Dermabrasi 13. Eksisi Epulis 14. Eksisi Granuloma 15. Eksisi Keloid 2 - 5 cm tanpa skin Graft 16. Eksisi Kista Atheroma > 2 cm 17. Eksisi Mucocela Intra Oral 18. Eksisi Neuro Fibroma 19. Eksisi Nevus < 2 cm 20. Eksisi Skin Tag 21. Eksisi Tumor Kulit tanpa skin Graft 22. Ekstirpasi Ganglion > 2 cm 23. Ekstirpasi Hordeolum 24. Ekstirpasi Kista Radikuler 25. Ekstirpasi Lipoma > 2 cm 26. Ekstirpasi Polip Telinga Besar 27. Ekstirpasi Uretrolithiasis Glaus 28. Elektrokauterisasi Kondiloma 29. Fistulektom Intra Oral 30. Frenektomi 31. Geneoscopy 32. Ginggivektomi 33. Insisi Abses Fistel Preaurkularis 34. Insisi Abses Retroaurikularis 35. Insisi Abses Submandibularis 36. Insisi Abses Vaginal 37. Hecting luka Palpebra 38. Keratometri 39. Krikotirostomi 40. Lobulopplasti telinga 41. Marsupialisasi Ranula 42. Mucocele 43. Nekrotomi 44. Odontectomi 45. Oporculectomi 46. Parasintesa 47. Penutupan Oroantral Fistula 48. Punksi Aspirasi Othaematorna 49. Reposisi 50. Sircumsisi dengan phymosis 3. Sedang Jenis Tindakan 1. Adenoidectomi 2. Amputasi 3. Apendektomi Simple 4. Flap Lokal

2.

Kecil Jenis Tindakan 1. Amputasi Jari 2. Abses Douglas / Punksi Drain 3. AV Shunt Cimino 4. Biopsi Ca 5. Biopsi Kecil di Mata 6. Biopsi Prostat 7. Biopsi Syaraf Kutancus 8. Debridement Combustio G II < 50% 9. Eksisi Ganglion Poplitea 10. Eksisi Hemangioma < 5 cm 11. Eksisi Keloid > 5 cm tanpa skin Graft 12. Eksisi Mamma Aberran Unilateral 13. Ekstirpasi Atheroma Telinga 14. Ekstirpasi Atheroma dgn Narkose Umum 15. Insisi Hematoma Vulva 16. Kuret Kondiloma Acuminatum 17. Marsupialisasi Bartholini 18. Mikrokuret 19. MOW / Sterilisasi/ Tubektomi 20. Nefrostomi Percutan 21. Papiloma Mata 22. Pasang Mini WSD 23. Probing Duktus Lakrimalis 24. Pluregium 25. Repair Tendon Sederhana 26. Reperasi Jaringan Parut Sederhana 27. Reposisi Fraktur Narkose Umum 28. Reposisi Dislokasi Narkose Umum 29. Tracheostomi 30. Vasektomi 31. Vena Sectie 32. Veruka Vulgaris Sedang

4.

Besar Jenis Tindakan 1. Ablasio Retina 2. Adenolisis 3. Amputasi Serviks 4. Amputasi Transmedular 5. Amputasi Tungkai 6. Angkat Pen / Screw 7. Anastomosis Ureter Unilateral 8. Apendektomi Per Laparatomi 9. Argon Laser 10. Arhrostomi + Adensidektomi 11. Bedah Flap Regional 12. Bronschoscopy Rigid 13. Caldwell Luc 14. Cholecystektomi 15. Congenital Formix Plastik 16. Cryosurgeri 17. Cyclodia Termi 18. Cystektoimi 19. Debridement Fraktur Terbuka G III 20. Desitio 21. Disartikulasi 22. Divertikulektomi 23. Drainage Periureter

1

2 Lanjutan Sedang 5. BN / Ceillin′s Knife 6. Debridement Fraktur Terbuka G < II 7. Debridement Combustio G II > 50% 8. Eksisi Chordae 9. Eksisi dengan Skin Graft 10. Eksplorasi Vagina 11. Ekstirpasi FAM 12. Ekstirpasi Kista Ovarium 13. Ekstirpasi Mioma Geburt 14. Ekstirpasi Tumor Intra Oral 15. Ekstraksi Polip 16. Ekstraksi Translokasi IUD 17. Enucleasi Kista 18. Exochilasi 19. Fiksasi Eksterna Sederhana 20. Fiksasi Interna Sederhana 21. Fistulektomi anus tanpa penyulit 22. Hidrotubasi 23. ICCE / ECCE 24. Insisi Abses THT 25. Irigasi Sinus Maksilaris 26. Kolporafi Posterior / Perineoplasty 27. Konisasi 28. Koreksi Priapismus 29. Labioplasti Unilateral 30. Laparoskopi Sterilisasi 31. MOW dgn Narkose Umum 32. Operasi Hernia tanpa penyulit 33. Operasi Hidrokel 34. Operasi Kelainan jari sederhana 35. Orchidektomi 36. Parasintesa Mata 37. Perineostomy 38. Punksi Cairan Otak 39. Release Adhesi jari/telinga 40. Release tanpa Skin Graft 41. Reparasi Luka robek kompleks 42. Reposisi Fraktur Tulang Hidung 43. Reposisi Uterus Pervaginam 44. Reshaping Torus 45. Sirklase 46. Sistoskopi 47. Tandur Kulit 48. Tarsotomi 49. Tonsilektomi / Adenoiddektomi 50. Tumor Konjungtiva 51. Varicocelektomi / Palamo 52. Vesiolithomi (Sectio Alta)

1

2 Lanjutan Besar 24. Eksentrasi 25. Eksisi Duktus / Kista Urachus 26. Eksisi Hemaioma Kompleks 27. Eksisi Myelokel 28. Eksisi Tumor Intra Abdomen 29. Eksisi Tumor Jaringan Lunak 30. Ekplorasi Kista Branchial 31. Ekplorasi Kista Tiroid 32. Ekstraksi Katarak 33. Eviserasi 34. Graft kulit 35. Hernia dengan Komplikasi 36. Histerektomi Partial 37. Internal Urethrotomi 38. Isthmolobektomi 39. Kehamilan Ektopik Terganggu 40. Kista Ovarium 41. Kolessistektomi 42. Kolostomi 43. Laparatomi Ekplorasi 44. Maksilektomi Partialis 45. Manchester Fortegil 46. Mandibulektomi Marginalis 47. Mastektomi 48. Myringoplasti 49. Nefrektomi 50. Open Prostatectomi 51. Operasi Tumor Ganas 52. Orchidectomi 53. Palatoplasti 54. Pankreatektomi 55. Parotidektomi 56. Pemasangan Pipa Shepard 57. Penektomi 58. Penyakit Pembuluh darah Perifer 59. Sedot Lemak > 10% Luas tubuh 60. Seksio Caesaria 61. Trepanasi

B. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NO (1) 1

JENIS PELAYANAN (2)

BIAYA (3)

Rawat Jalan - Rekam Medik

Rp.

Rawat Inap Puskesmas - Jasa Puskesmas - Jasa Petugas - Makan Pasien

Rp. 10,000,-/ hari Rp. 10,000,-/ hari Rp. 25,000,-/ hari

3

Administrasi Puskesmas

Rp.

4

Pertolongan Persalinan Normal Pada Puskesmas

Rp. 250.000,/ Pasien

5

Tindakan Bedah - Lipo Kecil - Lipoma Sedang - Lipoma Besar - Veruuca Simple / Cupuluk - Circulasi Gips Tangan - Circulasi Gips Tungkai - Reposisi Farktur Tertutup / Patah Tulang - Kista Dermoid Kecil / Gelembung Kecil - Kista Dermoid Sedang - Verucca Multiple - Penariulum Dilanjutkan Ectracsi Kuku - Eksisi / abses - Hecting Kecil (1-5 Jahitan) - Hecting > 5 Jahitan (ditambah) - Katerisasi - Pemasangan Infuse - Vena Seksi - Circum Cici - Pemasangan Inflan - Pencabutan Inflan - Pemasangan IUD - Pencabutan IUD - Manual Placenta - Spooling Telinga - Corpus Alorum - Hecting Off - Tindakan Luka - Resitasi Bayi - Resitasi Dewasa

Rp. 50,000,- / Tindakan Rp. 60,000,Rp. 75,000,Rp. 50,000,Rp. 50,000,Rp. 50,000,Rp. 50,000,Rp. 50,000,Rp. 60,000,Rp. 100,000,Rp. 25,000,Rp. 10,000,Rp. 10,000,Rp. 7,500,Rp. 5,000,Rp. 5,000,Rp. 150,000,Rp. 150,000,Rp. 50,000,Rp. 75,000,Rp. 50,000,Rp. 75,000,Rp. 50,000,Rp. 5,000,Rp. 5,000,Rp. 10,000,Rp. 5,000,Rp. 10,000,Rp. 15,000,-

6

Pemeriksaan Laboratorium

Rp.

7

- Pemeriksaan Visum et repertum (pemeriksaan Luar) - Pemeriksaan Visum et repertum (Pada Mayat)

2

8

Pengunaan Ambulance / Mobil Puskesmas Jarak 5 Km dari Puskesmas - Pagi Hari Pukul 07.00 - 14.00 - Siang Hari Pukul 14.00 - 21.00 - Malam Hari Pukul 21.00 - 07.00 Jarak > 5 Km

5,000,-/ 1 Kali Pungutan

2,500,-

5,000,-/ Periksa

Rp. 50,000,-/ Pasien Rp. 250,000,-/Mayat

10 Liter Premium + Biaya 10% 15 Liter Premium + Biaya 10% 20 Liter Premium + Biaya 10% 1 Liter / Km

BUPATI BARITO TIMUR

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN II

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 Januari 2011 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN ).

Besarnya Tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan : A.

Retribusi Kebersihan untuk usaha jasa dan Restoran. 1. Hotel/Penginapan/Barak : a. Hotel Melati Rp.60.000,-/bulan b. Penginapan Rp. 45.000,-/bulan c.

Barak Rp. 5.000,- /Pintu/Bulan

2. Restoran atau Rumah Makan : a. Restoran/Cafe Rp. 30.000,-/bulan b. Rumah Makan/Pedagang Makanan/Minuman/warung sea Tenda yang sifatnya menetap Rp. 20.000,-/bulan

3. Usaha Kesehatan : a. Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat,Salon Kecantikan, Apotik, Klinik sampai dengan luas 4x10 m dikenakan tarif Rp. 20.000,-/bulan diatas nilai itu dikenakan tarif Rp. 30.000,-/ bulan b. Rumah Sakit Rp. 250.000,-/bulan c.

Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya 25.000,-/ bulan

4. Kantor Pusat Bisnis/Perusahaan: a. Kantor seperti PT, CV, Travel/Biro Perjalanan, Distributor, Agen, Bank dengan luas 40 m2 Rp. 90.000,-/bulan b. Kantor Jenis Usaha Menengah dan kecil dengan Luas sampai dengan luas 40 m2 Rp. 20.000,-/bulan tetapi kantor dengan luas lebih 40 m2 Rp. 30.000/bulan

5. Retribusi Kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan a. Usaha Jasa dan Perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 40 m2 Rp. 30.000,-/bulan. Usaha jasa dengan luas lebih dari 40 m2 dikenakan tarif Rp. 100.000,-/bulan b. Usaha Jasa dan Perdagangan berupa tenda,meja,gerobak, hamparan dll dikenakan tarif Rp. 15.000,-/bulan c.

Pedagang Buah baik yang berupa musiman /mobil dan/atau tetap dikenakan tarif sebesar Rp. 45.000,-/bulan

B.

Retribusi Kebersihan untuk Pemukiman/Perumahan 1. meliputi jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek-komplek Perumahan elit seperti Perumnas Jalan Patianom, Perumnas Pal 4 Pembataan, Perumnas Nan Sarunai, Perumnas Dorong,Perumnas Mangkarap Permai) yaitu :

a. Untuk Rumah bertingkat, Perumahan DPRD dan Perumahan Pejabat Eselon II Rp. 20.000,-/bulan b. Untuk Rumah Biasa dikenakan sebesar Rp. 10.000,-/bulan

2. Jalan-jalan gang yaitu : a. Untuk Rumah bertingkat Rp. 10.000,-/bulan b. Untuk Rumah biasa Rp. 5.000,-/bulan

3. Pemukiman dan Perumahan untuk perumahan jalan Desa a. Untuk Rumah bertingkat Rp. 6.000,-/bulan b. Untuk Rumah Biasa Rp. 3.000,-/bulan

C. Pengangkutan Sampah Industri bukan Bahan Beracun dan bukan Bahan Beracun Berbahaya) 1. Sampah Kering (kaleng, Plastik) Rp. 35.000,- m3 2. Sampah Basah (Sisa Makanan dan Sayur-sayuran) Rp. 25.000,- m3

BUPATI BARITO TIMUR,

ZAIN ALKIM

LAMPIRAN III

NO

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 JANUARI 2011 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL)

JENIS RETRIBUSI

1

2

TARIF UNTUK

TARIF UNTUK

WNI (Rp)

WNA (Rp)

3

4

I.

Penerbitan KK

10.000,-

250.000,-

II.

Penerbitan KTP

15.000,-

250.000,-

III.

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan : 1. Surat Keterangan Tinggal Sementara 2. Surat Keterangan Tempat Tinggal

5.000,-

250.000,-

20.000,100.000,200.000,50.000,100.000,200.000,-

250.000,500.000,1.000.000,250.000,500.000,1.000.000,-

IV.

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil : 1. Akta Kematian 2. Akta Perkawinan 3. Akta Perceraian 4. Akta Pengakuan Anak 5. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil 6. Salinan Akta Pencatatan Sipil


ZAIN ALKIM

LAMPIRAN IV

No.

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR TANGGAL

: :

5 TAHUN 2011 11 JANUARI 2011

TENTANG

: RETRIBUSI JASA UMUM (RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM)

Jenis Kendaraan

Tarif Sekali Parkir

1.

Kendaraan Truck dengan Gandengan

4.000

2.

Kendaraan Truck

3.000

3.

Kendaraan Mobil Bus

2.500

4.

Kendaraan Mobil Sedan, Pick Up, dan

5.

Kendaraan Lainnya

2.000

Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan, dan

1.000

sejenisnya

6.

Becak dan Gerobak

500


ZAIN ALKIM

LAMPIRAN V

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 JANUARI 2011 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( RETRIBUSI PASAR)

GOLONGAN PASAR NO.

URAIAN

Keterangan DAERAH

I.

LINGKUNGAN

Berdasarkan tempat berjualan : 1. 2. 3.

II

DESA

Toko/Kios Los Pendasaran

Berdasarkan Jenis Jualan 1. Pedagang Makanan/Minuman 2. Pedagang Pancarekenan,Pecah belah,Baju,Jam,Kerajinan,Kosme tik,Mainan 3. Pedagang Ikan,daging, Sayur dan buah-buahan, ternak 4. Pedagang Emas dan Mebel, dan Elektronik

Rp. 1.500/Hari Rp. 1.000/Hari Rp. 500/Hari

Rp. 1.000,-/Hari Rp. 1.000,-/Hari Rp. 500,-/hari

Rp. 2.000/Hari

Rp. 2.000,-/hr

-

Rp. 1.000/Hari

Rp. 1.000,-/hr

-

Rp. 1.000/ Hari

Rp. 1.000,-/hr

-

Rp. 2.000/Hari

Rp. 1.000,-/hr

-

Rp. 1.000,Rp. 1.000,Rp. 500,-

Untuk Toko /Kios dipasar utama dibebankan perbulan berdasarkan kontrak sewa toko

Tarif ini digunakan untuk pasar yang jualannya tidak menetap (Pasar Mingguan)


ZAIN ALKIM

LAMPIRAN VI

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 Januari 2011 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)

A. Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat A. Jasa Ketatausahaan §

Formulir Permohonan

Rp.

2.500,-

/ Buku

§

Buku Uji

Rp.

10.000,-

/ Buku

§

Plat Uji

Rp.

5.000,-

/ Plat

§

Tanda Uji

Rp.

5.000,-

/ Tanda

B. Pengujian Pertama Kali (6 bulan Pertama sejak didaftarkan) §

Mobil Penumpang Roda 4

Rp. 17.000,-

/ Buah

§

Mobil Bus JBB s/d 7 Ton

Rp. 20.000,-

/ Buah

§

Mobil Bus JBB di atas 7 Ton

Rp. 22.000,-

/ Buah

§

Mobil Barang JBB s/d 2 Ton

Rp. 15.000,-

/ Buah

§


Rp. 17.500,-

/ Buah

§

Mobil Barang JBB di atas 7 Ton

Rp. 20.000,-

/ Buah

§

Mobil Angkutan Berat

Rp. 30.000,-

/ Buah

C. Pengujian Berkala Setiap 6 (enam) bulan §

Mobil Penumpang Roda 4

Rp. 20.000,-

/ Buah

§

Mobil Bus JBB s/d 7 Ton

Rp. 22.000,-

/ Buah

§

Mobil Bus JBB di atas 7 Ton

Rp. 25.000,-

/ Buah

§


Rp. 20.000,-

/ Buah

§


Rp. 22.000,-

/ Buah

§

Mobil Barang JBB di atas 7 Ton

Rp. 25.000,-

/ Buah

§

Mobil Angkutan Berat

Rp. 30.000,-

/ Buah

Rp.

/ Buah

D. Penggantian Plat Uji Rusak/Hilang

5.000,-

B. Pengujiann Kendaraan Bermotor di Atas Air NO

1.

2.

JENIS DOKUMEN KAPAL

BESARNYA TARIF (Rp)

KETERANGAN

Surat Ukur Kapal (baru) a. GT ≤ 7

50.000,-

- Biaya transport ke lokasi ditanggung pemohon

Surat Ukur Kapal (Perubahan Bentuk) a. GT ≤ 7

75.000,-

- Selama kapal di operasikan/tidak ada perubahan bentuk

3.

4.

5.

6.

Surat Registrasi Kapal (baru) a. GT ≤ 7 b. Tanda Selar

50.000,50.000,-

- Selama kapal di operasikan/tidak ada perubahan bentuk - Per Lima Tahun

Surat Registrasi Kapal (Perubahan Bentuk) a. GT ≤ 7 b Tanda Selar (Perpanjangan)

40.000,30.000,-

- Selama kapal di operasikan/tidak ada perubahan bentuk - Per Lima Tahun

Sertifikat Keselamatan Kapal : a. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang 1) GT ≤ 7

50.000,-

Per tahun

b. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang 1) GT ≤ 7

50.000,-

Per tahun

c. Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan 1) GT ≤ 7

50.000,-

Per tahun

Sertifikat Keselamatan Kapal (Perpanjangan): a. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang 1) GT ≤ 7

50.000,-

Per tahun

50.000,-

Per tahun

50.000,-

Per tahun

b. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang 1) GT ≤ 7 c. Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan 1) GT ≤ 7


ZAIN ALKIM

LAMPIRAN VII

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR TANGGAL

: :

5 TAHUN 2011 11 JANUARI 2011

TENTANG

: RETRIBUSI JASA UMUM (RETRIBUSI CETAK PETA)

A. PETA HASIL OLAHAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI No.

Ukuran Kertas

Tarif /lembar

1.

A4

Rp.

500.000,-

2.

A3

Rp.

1.000.000,-

3.

A2

Rp.

2.000.000,-

4.

A1

Rp.

3.000.000,-

5.

A0

Rp.

4.000.000,-

B. PETA HASIL OLAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No.

Ukuran Kertas

Tarif /lembar

1.

A3

Rp.

350.000,-

2.

A2

Rp.

250.000,-

3.

A1

Rp.

150.000,-

4.

A0

Rp.

100.000,-


ZAIN ALKIM

LAMPIRAN VIII

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 JANUARI 2011 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( PENGOLAHAN LIMBAH CAIR)

Besarnya Tarif Retribusi: No.

Golongan Pelanggan 0 – 15 A (Rp.)

I

II.

III

IV.

V.

Klasifikasi Volume Limbah Cair (M3) 16 – 30 31- 50 B (Rp.) C(Rp.)

Ø 50 D (Rp.)

Sosial Jenis Tarif (S) 1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus

250 250

300 350

350 500

400 1.000

Non Niaga Jenis Tarif (NA) 1. Rumah Tangga A 2. Instansi Pemerintah

300 500

600 800

800 1.000

1.500 1.750

1.000 1.000

1.250 2.500

1.500 3.000

2.000 4.000

1.500 2.500

1.750 2.650

2.000 4.000

2.500 5.000

8.000

8.250

8.500

8.750

Niaga Jenis Tarif (N) 1. Niaga Kecil 2. Niaga Besar Industri Jenis Tarif (I) 1. Industri Kecil 2. Industri Besar Khusus Jenis Tarif Khusus Jenis Tarif (K) Pelabuhan Laut, Sungai, Udara


ZAIN ALKIM

p LAMPIRAN IX

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 Januari 2011 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( RETRIBUSI TERA/ TERA ULANG). Tera Pengujian/

No

Jenis Penerimaan

Satuan

Tera Ulang

Penjustiran

Pengujian/ Pengesahan

Pengesahan/

(Rp)

Pembatalan

1

2

3

(Rp)

(Rp)

(Rp) 4

5

6

A. Biaya Tera dan Tera Ulang

1.

UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2m Buah

3.000,-

2.000,-

Buah

5.000,-

3.000,-

3) Meter saku baja

Buah

2.000,-

1.500,-

4) Salib ukur

Buah

4.000,-

2.000,-

5) Gauge block

Buah

5.000,-

5.000,-

6) Micrometer

Buah

10.000,-

9.000,-

7) Jangka Sorong

Buah

10.000,-

8.000,-

1) Tongkat duga

Buah

10.000,-

7.500,-

2) Meter saku baja

Buah

2.000,-

1.000,-

15.000,-

12.500,-

1) Meter dengan pegangan 2) Meter meja dari bahan logam

b. Lebih dari 2m sampai 10 m

3) Ban ukur kundang, Depth Buah

Penjustiran

Tape 4) Alat ukur tinggi orang

Buah

5.000,-

2.500,-

5) Komparator

Buah

30.000,-

15.000,-

7

1

2

3

4

5

6

7

c. Lebih dari 10m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas: 1) Ban ukur, Dept Tape

Buah

45.000,-

35.000,-

2) Komparator

Buah

20.000,-

20.000,-

UKURAN PANJANG DENGAN Buah

10.000,-

10.000,-

. 2.

NILAI

HITUNG(COUNTER

METER)

3.

ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN(LEVEL GAUGE)

4.

5.

a. Mekanik

Buah

50.000,-

12.500,-

50.000,-

12.500

b. Elektronik

Buah

100.000,-

25.000,-

100.000,-

25.000,-

a. Sampai dengan 2L

Buah

1.500,-

1.200,-

b. Lebih dari 2L sampai 25L

Buah

3.500,-

3.000,-

c. Lebih dari 25L

Buah

6.000,-

5.000,-

d. Pemaras

Buah

500,-

500,-

Buah

400.000,-

300.000,-

a) 500 kL pertama

Buah

400.000,-

3.000,-

b) Selebihnya dari 500

Buah

150,-

150,-

TAKARAN (BASAH/KERING)

TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih

dari

500

kL

dihitung sbb :

kL

sampai

dengan

1.000 kL setiap kL

1

2

3

4

5

6

Buah

100,-

100,-

Buah

80,-

80,-

e) Selebihnya dari 10.000 Buah

30,-

30,-

20,-

20,-

Buah

500.000,-

450.000,-

buah

500.000,-

450.000,-

200,-

450,-

150,-

150,-

100,-

100,-

c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL

kL

sampai

dengan

20.000 kL setiap kL f) Selebihnya dari 20.000 Buah kL setiap kL Bagian-bagian

dari

kL

dihiting satu kL

b. Bentuk silinder datar 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih

dari

500

kL

dihitung sbb :

a) 500 kL pertama

b) Selebihnya dari 500 buah kL

sampai

dengan

1.000 kL setiap kL.

c) Selebihnya dari 1.000 Buah kL

sampai

dengan

2.000 kL setiap kL d) Selebihnya dari 2.000 Buah kL

sampai

dengan

10.000 kL setiap kL

7

1

2

3

4

5

6

50,-

50,-

30,-

30,-

Buah

800.000,-

750.000,-

Buah

800.000,-

750.000,-

250,-

250,-

50.000,-

40.000,-

Buah

50.000,-

40.000,-

b) Selebihnya dari 5 kL, Buah

12.000,-

11.000,-

160.000,-

80.000,-

e) Selebihnya dari 10.000 Buah kL sampai 20.000 kL f) Selebihnya dari 20.000 Buah kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL

c. Bentuk bola dan speroidal 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih

dari

500

kL

dihitung sbb : a) 500 kL pertama

b) Selebihnya dari 500 Buah kL

sampai

dengan

1.000 kL setiap kL

6.

TANGKI UKUR GERAK a. Tangki

ukur

mobil

dan

tangki ukur wagon 1) Kapasitas sampai dengan Buah 5 kL 2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb: a) 5 kL pertama

setiap kL Bagian-bagian

dari

kL

dihitung satu kL

b. Tangki Ukur

tongkang,

Tangki Ukur pindah dan Tangki

Ukur

apung

dan

Kapal 1) Sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb:

Buah

7

1

2 a) 50 kL pertama

3

4

Buah

160.000,-

80.000,-

2.200,-

1.600,-

1.000,-

500,-

700,-

350,-

500,-

250,-

200,-

100,-

50,-

25,-

b) Selebihnya dari 50 kL Buah

5

6

sampai dengan 75 kL setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL Buah sampai dengan 100 kL d) Selebihnya dari 100 Buah kL sampai dengan 250 kL setiap kL e) Selebihnya dari 250 Buah kL sampai dengan 500 kL setiap kL f) Selebihnya dari 500 Buah kL

sampai

dengan

1.000 kL g) Selebihnya dari 1.000 Buah kL

sampai

dengan

5.000 kL setiap kL Bagian-bagian

dari

kL

dihitung satu kL 7.

ALAT-ALAT

UKUR

DARI

GELAS

8.

a. Labu ukur Buret dan Pipet

Buah

10.000,-

5.000,-

b. Gelas ukur

Buah

6.000,-

3.000,-

Buah

25.000,-

25.000,-

b. Lebih dari 50 L sampai Buah

70.000,-

60.000,-

80.000,-

80.000,-

100.000,-

100.000,-

BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L

dengan 20 L c. Lebih dari 50 L sampai Buah dengan 200 L d. Lebih dari 200 L sampai Buah dengan 500 L

7

1

2

3

4

5

6

100.000,-

100.000,-

L Buah

30.000,-

25.000,-

e. Lebih dari 500 L biaya pada Buah

7

huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 kL Bagian-bagian

dari

1.000

dihitung 1.000 L

9.

METER TAKSI

Buah

20.000,-

10.000,-

10.

SPEEDO METER

Buah

15.000,-

10.000,-

11.

METER REM

Buah

15.000,-

7.500,-

12.

TACHOMETER

Buah

30.000,-

15.000,-

13.

THERMOMETER

Buah

6.000,-

3.000,-

14.

DENSIMETER

Buah

6.000,-

3.000,-

15

VISKOMETER

Buah

6.000,-

3.000,-

16.

ALAT UKUR LUAS

Buah

5.000,-

2.500,-

17

ALAT UKUR SUDUT

Buah

5.000,-

2.500,-

18

ALAT

Buah

80.000,-

32.000,-

80.000,-

32.000,-

Buah

80.000,-

32.000,-

80.000,-

32.000,-

3.600,-

1.800,-

1.800,-

900,-

UKUR

CAIRAN

MINYAK a.1 Meter Induk Untuk setiap media Uji 1) Sampai dengan 25 m³/h Lebih

dari

25

m³/h

dihitung sbb : a. 25 m³/h pertama b. Selebihnya

dari

25 Buah

m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h

1

2

3

4

5

6

7

1.800,-

900,-

900,-

600,-

900,-

600,-

600,-

200,-

Buah

42.000,-

26.000,-

36.000,-

9.000,-

Buah

42.000,-

26.000,-

36.000,-

9.000,-

c. Selebihnya dari 100 Buah m3/h sampai dengan 500m3/h setiap m³/h d. Selebihnya dari

500 Buah

m3/h setiap m³/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h

a.2 Meter Kerja Untuk setiap media Uji 1) Sampai dengan 15 m³/h Lebih

dari

15

m³/h

dihitung sbb : a. 15 m³/h pertama

b. Selebihnya dari 15 m³/h Buah

1.500,-

2.600,-

sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h c. Selebihnya dari 100 m³/h Buah

2.400,-

600,-

2.200,-

400,-

1.200,-

400,-

1.100,-

250,-

sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h d. Selebihnya dari 500 m³/h Buah setiap m³/h Bagian-bagian

dari

dihitung setelah m³/h

a.3 Pompa ukur Untuk setiap badan ukur

m³/h

1

2

19.

ALAT UKUR GAS

3

4

5

6

7

Buah

80.000,-

40.000,-

80.000,-

20.000,-

Buah

80.000,-

40.000,-

80.000,-

20.000,-

400,-

250,-

250,-

200,-

100,-

100,-

100,-

50,-

500,-

40,-

25,-

25,-

a. Meter Induk 1) Sampai

dengan

100

m³/h dihitung sbb : a. 100 m³/h pertama

b. Selebihnya dari 100 Buah m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h c. Selebihnya dari 500 Buah m³/h sampai dengan 1.000

m³/h

setiap

m³/h dari Buah

d. Selebihnya

1.000 m³/h sampai dengan 2.000 m³/h setiap m³/h dari Buah

e. Selebihnya 2.000

m³/h

setiap

m³/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 50 m³/h Lebih

dari

50

Buah

4.000,-

4.000,-

Buah

4.000,-

4.000,-

50,-

50,-

45,-

45,-

m³/h

dihitung sbb : a. 50 m³/h pertama

b. Selebihnya dari 50 Buah m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h c. Selebihnya dari 500 Buah m³/h sampai dengan 1.000 m³/h Setiap m³/h

1

2

3 dari Buah

d. Selebihnya 1.000

4

5

6

40,-

40,-

25,-

25,-

7

m³/h sampai

dengan 2.000

m³/h

setiap m³/h dari Buah

e. Selebihnya 2.000

m³/h setiap

m³/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h c. Meter

gas

orifice

200.000,-

100.000,-

200.000,-

100.000,-

50.000,-

20.000,-

40.000,-

20.000,-

40.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

Buah

40.000,-

20.000,-

30.000,-

15.000,-

m³/h Buah

80.000,-

40.000,-

40.000,-

20.000,-

Buah

150.000,-

125.000,-

125.000,-

40.000

Buah

1.000,-

5.000,-

10.000,-

5.000,-

10.000,-

10.000,-

15.000,-

5.000,-

dan Buah

sejenisnya (merupakan satu sistem/unit

alat

perlengkapan) d. Perlengkapan

meter

gas Buah

orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa Ukur Bahan Bakar Buah Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur 20.

METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih sampai

dari

15

dengan

100

m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m³/h

2) Lebih dari 10 m³/h Buah sampai dengan 100 m³/h

1

2

3

4

5

6

7

Buah

20.000,-

10.000,-

15.000,-

5.000,-

Buah

60.000,-

30.000,-

45.000,-

17.500,-

100.000,-

50.000,-

75.000,-

25.000,-

Buah

80.000,-

30.000,-

60.000,-

15.000,-

Buah

4.500,-

2.750,-

3.750,-

2.300,-

100 Buah

15.000,-

7.500,-

12.500,-

2.250,-

Buah

42.000,-

16.000,-

36.000,-

13.000,-

Buah

4.000,-

1.500,-

3.500,-

1.250,-

90.000,-

15.000

25.000,-

12.500,-

Buah

100.000,-

50.000,-

100.000,-

50.000,-

b. Lebih dari 2.000 L sampai Buah

200.000,-

100.000,-

200.000,-

100.000,-

300.000,-

150.000,-

300.000,-

150.000

3) Lebih dari 100 m³/h

21.

METER

CAIRAN

MINUM

SELAIN AIR

a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih

dari 15

sampai

m³/h Buah

dengan

100

m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih

dari 15

sampai

m³/h

dengan

m³/h 3) Lebih dari 100 m³/h

22.

PEMBATAS ARUS AIR

23.

ALAT

KOMPENSASI

: Buah

SUHU(ATC)/TEKANAN/ 24.

KOMPENSASI LAINNYA METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L

dengan 10.000 L Buah

c. Lebih dari 10.000 L Meter

prover

yang

mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai suatu alat ukur.

1 25.

2

3

4

5

6

7

Buah

15.000,-

5.000,-

12.500,-

4.000,-

Buah

15.000,-

5.000,-

12.500,-

4.000,-

80,-

40,-

60,-

20,-

50,-

15,-

40,-

10,-

30,-

15,-

25,-

10,-

METER ARUS MASSA a. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai

dengan

15

kg/min 2) lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a) 15 kg/min pertama

b) Selebihnya dari 15 Buah kg/min

sampai

dengan 100 kg/min, setiap kg/min c) Selebihnya dari 100 Buah kg/min

sampai

dengan 500 kg/min, setiap kg/min d) Selebihnya dari 500 Buah kg/min

sampai

dengan

1.000

kg/min,

setiap

kg/min

1

2 e) Selebihnya

dari

4

5

6

7

15,-

5,-

12,-

3,-

1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian

dari

kg/min

dihitung satu kg/min

26.

ALAT

UKUR

PENGISI

/

FILLING MACHINE Untuk setiap jenis media 4

alat

32.000,-

14.800,-

26.000,-

10.000,-

dari 4

alat

7.500,-

4.000,-

5.000,-

2.500,-

1) 3 (tiga) phasa

40.000,-

15.000,-

20.000,-

7.500,-

2) 1 (satu) Phasa

12.000,-

5.000,-

5.000,-

2.500,-

1) 3 (tiga) phasa

3.000,-

1.200,-

1.500,-

600,-

2) 1 (satu) phasa

1.000,-

400,-

500,-

200,-

1) 3 (tiga) phasa

5.000,-

2.000,-

2.500,-

1.000,-

2) 1 (satu) phasa

1.500,-

600,-

750,-

300,-

1. Sampai

dengan

pengisi 2. Selebihnya

pengisi, setiap alat pengisi

27.

METER LISTRIK (Meter kWh) a. Meter Induk :

b. Meter kerja kelas 2 :

c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :

28.

Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraan ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitsas menurut tariff pada angka 27 huruf a,b, dan c

1

2

3

4

5

6

7

29.

PEMBATAS ARUS LISTRIK

Buah

1.000,-

400,-

500,-

200,-

30.

STOP WATCH

Buah

1.000,-

1.000,-

1.000,-

500,-

31.

METER PARKIR

Buah

6.000,-

2.500,-

3.000,-

1500,-

32.

ANAK TIMBANGAN

Buah

300,-

100,-

200,-

100,-

2) Lebih dari 1 kg sampai Buah

600,-

300,-

300,-

200,-

1.000,-

500,-

500,-

300,-

Buah

1.000,-

500,-

500,-

300,-

2) Lebih dari 1 kg sampai Buah

2.000,-

1.000,-

1.000,-

500,-

5.000,-

2.500,-

2.500,-

1.000,-

Buah

5.000,-

2.500,-

2.500,-

1.000,-

2) Lebih dari 1kg sampai Buah

7.500,-

5.000,-

5.000,-

2.500,-

10.000,-

7.500,-

7.500,-

5.000,-

Buah

4.500,-

1.500,-

2.500,-

1.500,-

kg Buah

5.000,-

2.000,-

3.500,-

2.000,-

8.000,-

3.500,-

5.000,-

2.000,-

a.

Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)

1) Sampai dengan 1 kg

dengan 5kg 3) Lebih dari 5 kg sampai Buah dengan 50 kg b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg

dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai Buah dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1kg

dengan 5kg 3) Lebihdari

5kg

sampai Buah

dengan 50kg

33.

TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang

dan

biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih

dari

25

sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg Buah sampai dengan 500 kg

10.000,-

5.000,-

7.000,-

3.000,-

30.000,-

10.000,-

27.500,-

7.500,-

Buah

20.000,-

10.000,-

15.000,-

7.500,-

b) Lebih dari 1kg sampai Buah

24.000,-

12.000,-

17.500,-

9.000,-

28.000,-

17.000,-

20.000,-

12.000,-

32.000,-

18.000,-

24.000,-

16.000,-

40.000,-

20.000,-

30.000,-

17.500,-

40.000,-

20.000,-

1.000,-

d) Lebih dari 500 kg Buah sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg Buah sampai dengan 3.000 kg

2) Ketelitian halus (kelas II) a) Sampai dengan 1kg

dengan 25 kg c) Lebih dari 25 kg sampai Buah dengan 100 kg d) Lebih

dari

100

kg Buah

sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg Buah sampai dengan 3.000 kg 3) Ketelitian khusus (kelas Buah

75.000,-

I) b. Lebih dari 3.000 kg 1) Ketelitian sedang

dan Buah

4.000,-

2.000,-

2.000,-

dan Buah

5.000,-

2.500,-

3.000,-

biasa, setiap ton 2) Ketelitian khusus halus setiap ton

1

2

3

4

5

6

7

100 Buah

200.000,-

150.000,-

200.000,-

150.000,-

2) Lebih dari 100 ton/h Buah

400.000,-

200.000,-

400.000,-

200.000,-

600.000,-

300.000,-

600.000,-

300.000,-

c. Timbangan ban berjalan 1) Sampai

dengan

ton/h

sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih besar dari 500 Buah

ton/h

Timbangan dengan dua skala Buah (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya dapat diprogram penggunaan

untuk setiap

skala

timbangan biaya, pengujian, peneraan

atau

penera

ulangannya dihitung sesuai dengan timbangan

jumlah lantai dan

kapasitas

masing-masing

serta

menurut tarif pada angka 33 a, b dan c

a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai

dengan

100 Buah

5.000,-

5.000,-

10.000,-

10.000,-

kg/cm³ 2) Lebih dari 100 kg/cm³ Buah sampai kg/cm³

dengan

1.000

1

2

3

4

3) Lebih dari 1.000 kg/cm³

Buah

15.000,-

15.000,-

4) Lebih dari 300 kg/cm³

Buah

6.000,-

3.000,-

Buah

15.000,-

2.400,-

7.500,-

1.200,-

Buah

5.000,-

6.000,-

2.500,-

3.000,-

100

Buah

5.000,-

2.500,-

2.500,-

1.000,-

b) Lebih dari 100 kg/cm³

Buah

7.500,-

2.500,-

5.000,-

1.000

Buah

10.000,-

3.000,-

7.500,-

2.500

Buah

20.000,-

5.000,-

20.000,-

3.000,-

100

Buah

5.000,-

10.000,-

5.000,-

10.000,-

b) Lebih dari 100 kg/cm³

Buah

10.000,-

2.500,-

10.000,-

2.500,-

Buah

15.000,-

5.000,-

15.000,-

5.000,-

4.000,-

7.500,-

2.500,-

7.500,-

sampai

dengan

5

6

7

1000

kg/cm³ 5) Lebih dari 1.000 kg/cm³

b. 1) Alat ukur tekanan darah 2) Manometer minyak a) Sampai

dengan

kg/cm³

sampai dengan 1.000 kg/cm³ c) Lebih dari 1.000 kg/cm³

3) Presure Calibrator

4) Presure Recorder a) Sampai

dengan

kg/cm³

sampai

dengan

1.000

kg/cm³ c) Lebih dari 1.000 kg/cm³

34.

PENCAP

KARTU

(Printer Buah

Reorder) OTOMATIS

5.000,-

1.500,-

1 35.

2

3

4

5

6

7

tidak Buah

20.000,-

15.000,-

7.500,-

2.500,-

30.000,-

17.500,-

17.500,-

5.000,-

40.000,-

20.000,-

20.000,-

6.000,-

12.000,-

-

12.000,-

-

7.500,-

Minimal

METER KADAR AIR a. Untuk

biji-bijian

mengandung minyak setiap komoditi biji-bijian Buah

b. Untuk

mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi Buah lain, setiap komoditi

36.

A. Selain UTTP tersebut pada Buah angka 1 sampai dengan 36, atau

benda/barang

bukan

UTTP yang atas permintaan untuk

diukur,

ditakar,

ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung satu jam

B. Biaya

penelitian

dalam Jam

rangka ijin type dan ijin type

Rp.15.000,-

tanda

atau

Maksimal

pengukuran

atau

Rp.1.000.000,-

penimbanganlainnya

yang

pabrik

jenis tertentu pada point A C. Biaya tambahan

1.

UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan sentisimal,

milisimal, Buah desimal

bobot

100% tarif

dari yang

ingsut dan timbangan pegas

tercantum

yang

pada point A

kapasitasnya

sama

dengan atau lebih dari 25kg.

1

2

3

b. Timbangan (curah)

pengisi buah

epat, dan

4

5

6

150% dari tarif yang tercantum

timbangan

pada point A

pencampuran untuk semua kapasitas. c. Timbangan elektronik untuk buah

200% tarif yang tercantum pada

semua kapasitas

point A

2.

UTTP

memerlukan buah

yang

pengujian

tertentu

disamping

pengujian

yang

biasanya

dilakukan

terhadap

100% dari tarif yang tercantum pada point A

UTTP

tersebut

3.

Buah

UTTP yang ditanam

10% dari tariff yang tercantum pada point A

4.

UTTP yang mempunyai sifat dan Buah

25% dari tariff

atau konstruksi khusus.

yang tercantum pada point A

5.

UTTP termasuk anak timbangan,

Buah

50% dari tariff

yang ditanam tetapi terkumpul

yang tercantum

dalam

pada point A

suatu

tempat

dengan

jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP.

6.

UTTP termasuk anak timbangan,

Buah

50% dari tariff

yang tidak ditanam tetapi terdapat

yang tercantum

ditempat UTTP yang mempunyai

pada point A

sifat dan atau konstruksi khusus.


ZAIN ALKIM

7

LAMPIRAN X

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 JANUARI 2011 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM ( RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN )

Kejuruan Otomotif: 1.

sepeda motor

Rp1.500,00/jam/siswa;

2.

mobil bensin


3.

mobil diesel


4.

ketok duko/cat


5.

stir mobil mekanik


Kejuruan Listrik: 1.

instalasi penerangan


2.

instalasi tenaga


3.

instalasi radio/televisi


4.

instalasi pendingin


Kejuruan Teknologi Mekanik: 1.

las listrik


2.

karbid


3.

plat dan tempa


4.

pandai besi


5.

mesin logam


Kejuruan Bangunan: 1.

bangunan kayu


2.

bangunan batu


Kejuruan Pertanian dan Peternakan: 1.

pengolahan hasil pertanian


2.

peternakan unggas


Kejuruan Perkayuan: 1.

mebeler


2.

ukir kayu


Kejuruan Tata Niaga: 1.

operator komputer (umum)


2.

operator komputer (privat)


3.

administrasi perkantoran


4.

sekretaris


5.

perhotelan


Aneka Kejuruan: 1.

jahit pakaian


2.

jahit sarung tangan


3.

bordir


4.

tata rias

Rp1.400,00/jam/siswa.


ZAIN ALKIM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,

Recommend Documents