BUPATISUMBATIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR: TENTANG PENETAPAN PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Dl KABUPATEN SUMBA TIMUR BUPATISUMBATIMUR Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk menjamin pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka perlu dilaksanakan secara elektronik;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2013; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahdaerahTingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 1
3.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window,
10.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 501);
13.
Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupatenl Sumba Timur Nomor 502); IV
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim User Aplikasi dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini.
KEDUA
Tugas Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
KETIGA
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertanggungjawab kepada Bupati.
KEEMPAT
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalanft penetapannya. ty Ditetapkan di Waingapu pada tanggal &\ i. BUPATi SUMBA TIMUR.f'
Tembusan:
1. 2. 3. 4. 5.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP di Jakarta. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. 8. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. 9. Ketua LPJK Nasional di Jakarta. 10. Ketua LPJK Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
11. Ketua KADIN Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur di Kupang. 12. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. 13. Kepala Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. 14. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Lampiran I
Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor Tanggal SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Dl KABUPATEN SUMBA TIMUR
No
Jabatan Dalam Instansi
Kedudukan Dalam LPSE
1
Bupati Sumba Timur
2
Wakil Bupati Sumba Timur
3
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
Pengarah
4
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumba Timur
Wakil Pengarah
5
Kepala Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Sumba Timur
6
Kasubag Pengendali pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Timur
Pembina Wakil Pembina
Kepala LPSE
Sekretaris LPSE
i V
BUPATI SUMBA TIMUR,
Lampiran II
Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor
Tanggal : ft SUSUNAN KEANGGOTAAN USER APLIKASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SUMBA TIMUR
Nama
No
Kedudukan Dalam LPSE
1.
Jeane Ika T.W. Rangga Mone, ST
2.
HeryF.R.Koreh.A.Md
3.
Yulianty Neno
4.
Purwadi
Pengelola Perangkat Teknis Sistem Informasi LPSE
5.
Sahran, S. Kom
Pengelola Perangkat Teknis Sistem Informasi LPSE
6.
Sherly Ndapanamung, S.Si
Verifikator
7.
Agustina Maryana Lawa, A.Md
Help Desk
8.
Petronela Tatuin
Help Desk
9.
Soelistyo Adi, ST
Trainer
10. Maria Astrid J. Tawa, S. Kom
Admin PPE merangkapTrainer Asisten Admin PPE Administrator
Trainer
11. Eben Haezer Janggadewa
Staf Sekretariat
12. David Galla Lili, ST
StafSekretariat
13. Slamet Tanggu
Staf Sekretariat
14. Yulianus Tata Ewang
StafSekretariat
„
'
Lampiran III : Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : ^ /fwje* - o^7 /1 %J / T/ ##4 Tanggal : £ TUGAS PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN SUMBA TIMUR
a. Pembina: Melakukan pembinaan dan member! arahan umum kebijakan pengelolaan pengadaan secara elektronik. b. Pengarah: Memberi arahan yang jelas tentang implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. c. Kepala LPSE: 1. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 2. Menganalisa dan memberikan masukan kepada Pembina dan pengarah atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. d. Sekretaris LPSE; 1. Memimpin operasional harian LPSE; 2. Melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas administrator, trainer, help desk dan verifikator; 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Penanggungjawab LPSE dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 4. Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 5. Membina dan memotivasi Pelaksana LPSE; 6. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik;dan 7. Melakukan koordinasi dengan LPSE Nasional. 8. Menyusun Rencana Kerja LPSE; 9. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; 10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana LPSE 11. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;dan 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Administrator PPE: 1. Membantu Ketua LPSE dalam melakukan pengendalian administrasi dan proses kerja LPSE; 2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE; 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana LPSE; 4. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan tugas kegiatan LPSE; 5. Melakukan evaluasi; 6. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala LPSE; dan 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f. Asisten Admin PPE: 1. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas administrator dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas; 2. Mengawasi pelaksanaan tugas administrator dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku; 3. Mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab serta meyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Ketua LPSE; dan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya. g.
Administrator; 1. Memberikan user id dan password kepada penyedia barang/jasa setetah adanya persetujuan pendaftaran oleh petugas vehfikator dan kepada panitia pengadaan barang/jasa serta pejabat pembuat komitmen; 2. Melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE Nasional dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis aplikasi yang terjadi pada LPSE; 3. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE; 4. Menjaga kerahasiaan data, kode akses serta mencegah penyalahgunaan dan informasi elektronik; 5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala LPSE; dan 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
h.
Pengelola Perangkat Teknis Sistem Informasi LPSE : 1. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka petaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software); 2. Memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security) terhadap system, hardware dan software server dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 3. Menangani permasalahan teknis (system trouble) yang terjadi terhadap system, hardware dan software; 4. Memonitoring status server dan koneksi jaringan secara berkala; 5. Melakukan koordinasi dengan admin aplikasi untuk berkoordinasi dengan LPSE nasional dengan memberikan informasi dan masukan tentang kendala-kendala teknis System yang terjadi pada LPSE serta bersama-sama melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Nasional; 6. Menjaga kerahasiaan data, kode akses serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik; 7. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala LPSE; dan 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
i.
Verifikator: 1. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas verifikator dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas; 2. Mengawasi pelaksanaan tugas verifikator dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang dipertukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku; 3. Mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Ketua LPSE; dan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan/ fungsinya. ilV
j.
Help Desk: 1. Menangani proses pendaftaran penyedia barang/jasa; 2. Melakukan verifikasi terhadap seiuruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran; 3. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi; 4. Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa kepada administrator untuk mendapatkan user id dan password; 5. Menyampaikan penolakan hasik verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen; 6. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa; 7. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik melaui telepon, e-mail, maupun hadir langsung di ruang LPSE; 8. Menangani keluhan dan masukan para pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 9. Memantau segala kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menyampaikan laporan kepada Ketua apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk ditindaklanjuti; 10. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala LPSE; dan 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
k.
Trainer: 1. Melakukan pelatihan/training kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi system pelelangan secara online; 2. Mempersiapkan/menggandakan modul pelatihan; 3. Melakukan pelatihan mandiri (group trainer); 4. Melakukan evaluasi pelatihan; 5. Melakukan evaluasi; 6. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala LPSE; dan 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
I.
Staf Sekretariat:
I
Memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Unit LPSE U/
BUPATISUMBATIMUR>
