PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 216 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Sumba Timur, perlu diatur Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Sumba Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Sumba Timur;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA DAN MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN SUMBA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah kabupaten Sumba Timur. 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis, adalah unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penerima hibah dan bantuan sosial. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah ... 13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
3
14. Hibah adalah pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah keada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur kriteria dan ketentuan penggunaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kriteria dan ketentuan penggunaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (1)
(2)
Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan mafaat untuk masyarakat. Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
4
(3)
(4)
(5) (6) (7) (8)
(9) (10) (11) (12) (13)
Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat dan keolahragaan non profesional. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penerima hibah atau bantuan sosial wajib menandatangani Pakta Integritas. SKPD Teknis dan Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah melakukan pemantauan atas penggunaan hibah dan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaporkan kepada Bupati. SKPD Teknis atau Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah wajib menyampaikan informasi penerima hibah kepada Camat, Lurah atau Kepala Desa. SKPD Teknis dan Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah wajib mendokumentasikan administrasi penerima hibah dan bantuan sosial. BAB IV KRITERIA DAN TATACARA DAN KRITERIA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Pasal 5 Kriteria Pemberian Hibah
(1) (2) (3) (4) (5)
Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. Tidak wajib dan tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Memiliki Sekretariat tetap dan kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Daerah. Bagi organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6 Tata Cara Pemberian Hibah
(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, mengajukan proposal atau surat yang dilengkapi dengan rincian kebutuhan dana, identitas dan alamat yang jelas serta tujuan pengajuan hibah yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD Teknis. 5
(2) Bupati menunjuk SKPD Teknis untuk mengkaji proposal dan memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan TAPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan daerah. (4) Berdasarkan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah baik berupa uang, barang dan/atau jasa dalam rancangan KUA dan PPAS. (5) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SKPD Teknis menyusun RKASKPD. (6) Hibah dalam bentuk uang dicantumkan dalam RKA PPKD sedangkan hibah dalam bentuk barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD Teknis. (7) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. (8) Setiap penerima hibah wajib menandatangani NPHD dan Pakta Integritas yang menjadi dasar penyaluran hibah melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan penerima hibah wajib menandatangani kwitansi penerimaan uang. (9) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada Peraturan perundangundangan. (10) Penerima hibah tidak diperkenankan untuk diwakili. (11) Setiap penerima hibah dalam bentuk uang wajib membuka rekening Bank. Pasal 7 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial (1)
(2)
(3) (4) (5)
(6)
(7)
(8)
Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan minimum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus-menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Memiliki identitas yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Daerah. Bantuan sosial dapat berupa rehabilitasi sosial dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Bantuan sosial berupa perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Bantuan sosial berupa pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan sosial berupa jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6
(9)
(10) (11) (12) (13)
Bantuan sosial berupa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Bantuan sosial berupa penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang dan barang atau ternak bagi masyarakat kurang mampu diberikan secara langsung kepada penerima. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. Pasal 8 Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial
(1)
Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati yang dilengkapi dengan rincian kebutuhan dana, identitas dan alamat yang jelas serta tujuan pengajuan bantuan sosial dengan tembusan kepada SKPD Teknis.
(2)
Bupati menunjuk SKPD Teknis untuk mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi.
(3)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan TAPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan daerah.
(4)
Berdasarkan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah baik berupa uang, barang dan/atau jasa dalam rancangan KUA dan PPAS.
(5)
Berdasarkan rancangan KUA dan PPAS, SKPD Teknis menyusun RKA-SKPD.
(6)
Bantuan sosial dalam bentuk uang dicantumkan dalam RKA PPKD sedangkan bantuan sosial dalam bentuk barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD Teknis.
(7)
Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(8)
Setiap penerima bantuan sosial berupa uang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan penerima bantuan sosial wajib menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang.
(9)
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada Peraturan perundangundangan.
(10) Penerima hibah tidak diperkenankan untuk diwakili. (11) Setiap penerima hibah dalam bentuk uang wajib membuka rekening Bank.
7
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah (1)
(2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)
Penerima hibah dalam bentuk uang menyampaikan laporan penggunaan hibah sesuai ketentuan pengeluaran keuangan daerah berupa bukti pengeluaran yang sah dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD Teknis dan Bagian Bina Sosial Sekretaris Daerah. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD. Penerima hibah dalam bentuk barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya. Penerima hibah wajib mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan dana hibah baik berupa kwitansi belanja maupun bukti serah terima barang dan jasa. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya. Semua bukti pengeluaran dana hibah wajib didokumentasikan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan. Hibah dalam bentuk barang yang belum diserahkan keada penerima hibah sampai dengan tahun anggaran berakhir, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD Teknis. Pasal 10 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah
1)
2) 3) 4)
5) 6)
Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang menyampaikan laporan penggunaan hibah sesuai ketentuan pengeluaran keuangan daerah berupa bukti pengeluaran yang sah dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD Teknis dan Bagian Bina Sosial Sekretaris Daerah. Penerima bantuan sosial dalam bentuk barang atau ternak menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD Teknis. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Penerima bantuan sosial wajib mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan dana bantuan sosial baik berupa kwitansi belanja maupun bukti serah terima barang atau ternak. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya. Semua bukti pengeluaran dana bantuan sosial wajib didokumentasikan oleh penerima bantuan sosial sebagai obyek pemeriksaan.
8
7)
Bantuan dalam bentuk barang atau ternak yang belum diserahkan keada penerima bantuan sosial sampai dengan tahun anggaran berakhir, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD Teknis. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. Ditetapkan di Waingapu Pada tanggal, 27 Desember 2011 BUPATI SUMBA TIMUR,
GIDION MBILIJORA Diundangkan di Waingapu pada tanggal, 27 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,
UMBU HAMAKONDA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 227
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 216 TAHUN 2011 TENTANG TATACARA DAN MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
I. UMUM Peraturan Bupati ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini juga sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang menyatakan bahwa tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 418 10
