BUPATI SUMBA TIMUR PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013

BUPATI SUMBA TIMUR PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR, Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan/seleksi) secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan/seleksi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2Q05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dQngan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2Q08 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA EÊKTRONIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tirny 3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur

PENGADAAN LINGKUNGAN

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, atfalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tlmur. 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Surpba Timur. 6. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic governmert procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dil^Kukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. 7. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. 8. E-Seleksi adalah Metode pemilihan Penyedia jasa konsultansj untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsuitansi yang memenuhi syarat. 9. Katalog elektronik atau e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa; 10. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. ll.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disingkat LPSE Kabupaten, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 12. System Provider LPSE adalah unit pengelola sistem yang telah terintalasi aplikasi SPSE tersendiri dan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training, dan layanan pengguna. 13. Service Provider LPSE adalah unit yang menginduk secara kesisteman ke LPSE lain, dengan memberikan layanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna. 14. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 15. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 16. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat PPK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan/kegiatan yang dibiayai dari APBN maupun APBD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 17. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 18. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsuitansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). 19. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati/Pengguna Anggaran Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah/BUMD. 20. Penyedia barang/jasa adalah badar^ usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

21. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (UserID dan Password} ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 22. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password fan penyampaian notifikasi persetujuan. 23. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 24. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 25. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 26. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi didalam suatu sistem elektronik. 27. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. 28. Kode elektronik atau Hash Key adalah kode unik autentikasi dokumen elektronik di e-procurement yang dihasilkan dengan menggunakan metodologi MD5. 29. Message Diggest 5 (MD5) adalah suatu metodologi untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal Ini dengan membandingkan "sidik jari" atau Hash Kef dari dokumen-dokumen tersebut.

Pasal2 (1) Maksud dan tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai (andasan hukum untuk pefaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. (2) Peraturan Bupati ini adalah merupakan pedoman dasar pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati Ini adalah pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan secara elektronik.

Pasal4 (1) PA, KPA, PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kabupaten dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik hargs mematuhi etika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Disamping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA, KPA, PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kabupaten dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (User ID dan password} para pihak; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan date dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum;

Pasal 5 PA, KPA, PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE Kabupaten dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang : a.

mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan

b.

mencuri informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB II PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pengefola LPSE Pasal6 (1). Pengelola LPSE terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana. (2.) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebjh lanjut oleh Bupati.

Pasal? LPSE Kabupaten berfungsi: a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku. c. melakukan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengada^n/ULP/PPK dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pasal8 (1)

Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan penyedia barang/jasa pemerintah secara elektronik, Pengelola LPSE memberitahukan kepada PA/KPA/PPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Daerah.

(2)

Inspektorat Daerah menindaklanjuti temuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentijbn peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PA/KPA/PPK/Panitia Pengadaan/ULP Paragraf 1 PA/KPA/PPK

Pasal9 (1)

(2)

(3)

PA/KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dan menetapkan paket untuk swakelola. c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai. d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik. e. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/unit layanan pengadaan. f. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik. g. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya; h. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan j. menindaklanjuti temuan LPSE. Dengan pertimbangan tertentu, Kepala SKPD selaku PA dapat menunjuk pejabat yang memenuhi persyaratan dan kompetensi sebagai PPK/PPTK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penandatanganan perjanjian/kontrak oleh PA/KPA dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Paragraf 2 Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Pasal 10

Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasark^n acuan yang telah ditetapkan oleh Pengelola LPSE Provinsi; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di website pengadaan daerah ; e. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dimulai; f.

menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;

g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; h. mengusulkan calon pemenang; dan i.

membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepacja PPK dan/atau PA/KPA;

Bagian Ketiga Penyedia Barang/Jasa (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mendaftarkan diri kepada LPSE Kabupaten dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE Kabupatenatau yang diberi kuasa, sebelgm Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik; b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan sebagai Penyedia Barang/Jasa; c. memiliki keahlian, pengalaman, barang/jasa;

usaha/kegiatan

kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan

d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; f.

sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaign Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah Kabupatenmqupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik; i.

tidak masuk dalam daftar hitam;

j.

memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan

k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g. (3) Penyedia Barang/Jasa wajib mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan dalam Sistem eprocurementpengadaan barang/jasa. (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11 (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Barang/Jasa yang digunakan adalah :

secara elektronik metode

a. metode E-Pengadaan pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; b. metode E-Pengadaan pascakualifikasi dengan 2 (dua) file; c. metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 1 (satu) file; dan/atau d. metode E-Pengadaan prakualifikasi dengan 2 (dua) file.

I

ly

pemilihan Penyedia

(2) Standard Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan E-Lelang Umum dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dilingkqngan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 (1). Jenis Pemilihan penyedia barang/jasa, meliputi: a.

pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang dilakukgn dengan pelelangan umum dan pelelangan sederhana;

b. pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan pelelangan umum; dan c.

pemilihan penyedia jasa konsuitansi yang dilakukan dengan seleksi umum dan seleksi sederhana.

(2) Tahapan pemilihan yang tersedia dalam aplikasi SPSE, terdiri atas : a. e-lelang sederhana, pascakualifikasi satu sampul depgan sistem gugur, meliputi : 1. pengumuman; 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaar); 3. pemberian penjelasan; 4. pemasukan dokumen penawaran; 5. pembukaan dokumen penawaran; 6. evaluasi penawaran; 7. evaluasi kualifikasi; 8. pembuktian kualifikasi; 9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP); 10. penetapan pemenang; 11. pengumuman pemenang; 12.sanggahan; 13. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 14. penunjukan penyedia barang/jasa. b. e-lelang umum, pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur, meliputi : 1. pengumuman; 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; 3. pemberian penjelasan; 4. pemasukan dokumen penawaran; 5. pembukaan dokumen penawaran; 6. evaluasi penawaran; 7. evaluasi kualifikasi; 8. pembuktian kualifikasi; 9. pembuatan BAHP; 10. penetapan pemenang; 11. pengumuman pemenang; 12. sanggahan; 13. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

14. penunjukan penyedia barang/jasa. c. e-lelang umum, prakualiflkasi dua sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis, meliputi: 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3. pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 4. pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi; 5. penetapan hasii kualifikasi; 6. pengumuman hasil kualifikasi; 7. sanggahan kualifikasi; 8. undangan; 9. pengambilan dokumen pemilihan; 10. pemberian penjelasan; 11. pemasukan dokumen penawaran; 12. pembukaan dokumen penawaran sampul I; 13. evaluasi dokumen penawaran sampul I; 14. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I; 15. pembukaan dokumen penawaran sampul II; 16. evaluasi dokumen penawaran sampul II; 17. pembuatan BAHP; 18. penetapan pemenang; 19. pengumuman pemenang; 20.sanggahan; 21. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 22. penunjukan penyedia barang/jasa. d. e-lelang umum, prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, meliputi : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3. pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 4. pembuktian kualifikasi; 5. penetapan hasil kualifikasi; 6. pengumuman hasil kualifikasi; 7. sanggahan kualifikasi; 8. undangan; 9. pengambilan dokumen pemilihan; 10. pemberian penjelasan; 11. pemasukan dokumen penawaran tahap I; 12. pembukaan dokumen penawaran tahap I; 13. evaiuasi dokumen penawaran tahap I; 14. penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 15. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I; 16. pemasukan dokumen penawaran tahap II;

17. pembukaan dokumen penawaran tahap II; 18. evaluasi dokumen penawaran tahap II; 19. pembuatan BAHP;

20. penetapan pemenang; 21. 22. 23. 24.

pengumuman pemenang; sanggahan; sanggahan banding (apabila diperlukan); dan penunjukan penyedia barang/jasa.

e. e-seleksi umum, prakualifikasi, metode kualitas dengan 2 (dua) file, meliputi : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4. pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 5. pembuktian kualifikasi; 6. penetapan hasil kualifikasi; 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8. sanggahan kualifikasi; 9. undangan; 10. pengambilan dokumen pemilihan; 11. pemberian penjelasan; 12. pemasukan dokumen penawaran; 13. pembukaan dokumen sampul I; 14. evaluasi dokumen sampul I; 15. penetapan peringkat teknis; 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17. sanggahan; 18. sanggahan banding (apabila diperlukan); 19. undangan pembukaan dokumen sampul II; 20. pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 21. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 22. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 23. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BANS); dan 24. penunjukan penyedia barang/jasa. f.

e-seleksi umum, prakualifikasi, metode evaluasi dengan 2 (dua) file, meliputi : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4. pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 5. pembuktian kualifikasi; 6. penetapan hasil kualifikasi; 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8. sanggahan kualifikasi;

kualitas

dan biaya

9. undangan; 10. pengambilan dokumen pemilihan; 11. pemberian penjelasan; 12. pemasukan dokumen penawaran; 13. pembukaan dokumen sampul I; 14. evaluasi dokumen sampul I; 15. penetapan peringkat teknis; 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17. undangan pembukaan dokumen sampul II; 18. pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 19. penetapan pemenang; 20. pemberitahuan/pengumuman pemenang; 21. sanggahan; 22. sanggahan banding (apabila diperlukan); 23. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya; 24. klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya; 25. pembuatan BANS; dan 26. penunjukan penyedia barang/jasa. g. Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dalam penyusunan jadual pemilihan aplikasi SPSE mqlakukan penyesuaian tahapan tertentu untuk menjadi bagian tahapan lain.

Pasal 13 (1). Dalam persiapan pemilihan, PPK, ULP, Penyedia Barang/Jasa dalam LPSE mempunyai tugas : a. PPK bertugas : 1. menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak kepada ULP; 2. menyampaikan surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa dokumen elektronik; dan 3. aktivitas sebagaimana dimaksud pada angKa 1 dan angka 2 dilaksanakan di luar aplikasi SPSE. b.

ULP bertugas : 1. menerima, menyimpan dan meiaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK; 2. menetapkan keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan, dan diserahkan kepada LPSE untuk mendapatkan kode untuk masingmasing nama yang tertera dalam kepanitiagn, termasuk PPK; dan membuat dokumen pemilihan dalam bentuk softcopy. 3. aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.

c. Penyedia barang/jasa : 1. penyedia barang/jasa yang belum mendap^tkan kode akses aplikasi wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE; dan

SPSE

2. bagi penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE. d. LPSE bertugas : 1. menerima, menyimpan, dan menerbitkan kgde akses terhadap namanama yang tercantum dalam keputusan tgntang kepanitiaan untuk paket pemilihan yang diterbitkan oleh ULP; dan 2. melakukan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang telah mendaftar melalui aplikasi SPSE. (2). Pelaksanaan pemilihan terdiri dari :

a. Pembuatan paket: 1. penetapan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap pengumuman, pengambilan dokumen lelang, dan pemasukan dokumen penawaran dengan menggunakan hari kalender dan memperhatikan jam kerja; 2. file dokumen pemilihan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; 3. ULP wajib memasukkan nomor surat dan file atau softcopy yang diterbitkan oleh PPK; 4. untuk penyedia barang/jasa yang sating bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lîn, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan (leadfirm) konsorsium atau bentuk kerjasama lain; dan 5. paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru/awal. b. penjelasan : 1. proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE; 2. ULP harus menjawab setiap pertanyaan yang muncul dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir; 3. ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadual; 4. dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang mungkin belum terjawab; 5. untuk menjawab pertanyaan bebergpa menit sebelum tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), ULP dapat menambah wakti! penjelasan;

6. dengan terjawabnya pertanyaan terakhir pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak dipsrkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali; 7. jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP yang proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan; 8. pelaksanaan penjelasan lapangan dilqkukan oleh seseorang selain ULP, misalnya tim teknis yang ditunjyk oleh ULP, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penjelasan Lapangan (BAPL); 9. panitia tidak perlu membuat berita acara penjelasan; 10. perubahan (addendum) dapat dilakuân secara berulang dengan ketentuan batas akhir adalah 2 (dua) hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir; dan 11. BAPL menjadi bagian dari addendum, dengan ketentuan dalam hal tidak ada addendum, maka BAPL menjadi bagian dari BAHP. c.

Pemasukan kualifikasi : 1. data kualifikasi disampaikan meialui formulir kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; 2. ULP dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk meng-up/oad softcopydata kualifikasi; 3. penyedia barang/jasa dilarang memasiikkan softcopy data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE, termasuk aplikasi pengaman dokumen (APENDO); 4. jika pada formulir kualifikasi yang ters^dia pada aplikasi SPSE belum mengakomodasikan data kualifikasi yang diminta oleh ULP, maka data kualifikasi tersebut d\-up/oad pada fasjlitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE; dan 5. pada prakualifikasi ULP dapat memanfa^tkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasi.

d. Pemasukan penawaran : 1. dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file, yang diunggah meialui aplikasi SPSE; 2. penyampaian penawaran secara satu file (baca: satu sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran dengan evaluasi dilakuk^n bersamaan; 3. penyampaian penawaran secara dua file (baca: dua sampul), yaitu dengan cara memasukkan spesifikasi teknis dan harga dalam satu kali penawaran, setelah evaluasi teknis dilakukan kemudian diikuti dengan penawaran harga hingga batas waktu yang ditetapkan ULP; 4. surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan tpsah, sehingga tidak perlu mengunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan b^sah dari pihak lain, misalnya surat dukungan bank, dan surat keterangan fiskal (tax dereance)} I

v

5. surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh Pemimpin/Direktur Perusahaan/atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuas^nya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian (cerjasama adaiah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasam^; 6. pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan file penawaran dengar) terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunalcan APENDO; 7. penyedia barang/jasa dimungklnkan yntuk melakukan upload file penawaran secara berulang untuk rnenggantikan file penawaran sebelumnya sebelum tahap pemasukan berakhir; 8. pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia d^n dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO; 9. APENDO sebagaimana dimaksud angka 5) dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE; dan 10. ULP bila dianggap perlu dapat melakgkan perubahan jadual tahap pemasukan penawaran, dengan KQtentuan wajib meng-/n/7ttf alasannya. e. Pembukaan penawaran dan evaluasi: 1. pada tahap pembukaan penawaran, Dip mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO; 2. harga penawaran dan hasil koreksi aritnnatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE, sehingga ULP tidak perlu membuat Berita Acara Pembukaan; 3. ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah; 4. terhadap file penawaran yang tidak dappt dibuka (file dengan ekstensi *.rhs), Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dpkripsi) tersebut kepada LPSE untuk dilakukan analisa, dan apabila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP; 5. terhadap penyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, akan dilakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ULP; 6. dengan adanya proses penyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5), ULP dimungkinkan melakukan pemunduran jadual; 7. proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) secara manual (off line) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi $PSE; 8. ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan; 9. penolakan klaim jaminan terhadap softcopy surat jaminan yanc ditunjukkan oleh ULP dapat beratyfcat pada gugurnya syarc administrasi;

10. pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang; 11. aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui email) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutny^, yang pelaksanaannya di luar SPSE; dan 12. penggunaan APENDO oleh bukan pjhak yang berwenang akan berakibat pada penawaran dianggap tidak sah. f.

Sanggahan : 1. peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada ULP melalui aplikasi SPSE; 2. aplikasi SPSE memungkinkan ULP untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan peserta pemilihan yang dikirimkan setelah batas akhir waktu tahap sanggah; dan 3. dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan mengirimkan pemberitahuan kepada ULP melalui apli(casi SPSE. Pasal 14

(1). Dalam pemberitahuan rencana pengadaan dan penetapan pemenang, ULP melakukan Pengumuman, meliputi : a. penayangan pengumuman yang djlakukan melalui aplikasi SPSE merupakan papan pengumuman resmi; dan b. dalam hal pada tahap pengumuman pemenang ULP telah menetapkan pemenang suatu paket pekerjaan, serta pada proses pengumuman lainnya, aplikasi SPSE secara otomatis gkan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan tersebut, serta mengirimkan informasi melalui email kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut. (2).

Pemilihan ulang dan evaluasi ulang dilaksanakan jika : a.

b.

c. d.

e.

(3). a.

dalam hal ULP memutuskan untuk mela|cukan pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka ULP harus merriasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi ulc(ng; informasi tentang pelelangan ulang secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta yang menglaftar pada paket pekerjaan tersebut; dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegap^lan teknis operasional, ULP dapat memutuskan untuk melanjutkan atau mengulang lelang; lelang ulang dilaksanakan dengan merpasukkan data lelang baru, termasuk membuat dokumen pemilihan b^ru dan membuat jadual baru; dan evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadual pada tahapan evaluasi dan seterusnya, dan melakukan proses evaluasi sebagaimana evaluasi awal. Dalam penyampaian surat jaminan dapat melalui : disampaikan dalam bentuk softcopy dan dimasukkan pada dokumen penawaran;

V

b. ULP dapat meminta penyedia barang/jasp untuk menyampaikan surat jaminan dari bank atau asuransi dan coptoh produk ke tempat yang ditentukan oleh ULP; dan/atau c.

permintaan sebagaimana dimaksud pad^ huruf b dinyatakan dalam dokumen pemilihan oleh ULP.

(4).

Bila dianggap perlu ULP dapat melakukan perubahan jadual tahap pemilihan, kecuali tahap pemasukan penawaran.

(5).

Daftar hitam dapat dilakukan melalui: a.

ULP menyampaikan pemberitahuan keparja LPSE untuk memasukkan penyedia barang/jasa ke dalam daftar hitam (blacklist) untuk kurun waktu tertentu; dan b. dengan masuknya penyedia barang/jasa dalam daftar hitam, maka penyedia tersebut tidak dapat mengikuti p^rnilihan yang diselenggarakan melalui LPSE di seluruh Indonesia.

(6). Mekanisme audit yang dilakukan terhadap kinerja ULP dan LPSE : a.

Persiapan : 1. auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk diterbitkan kode akses memasuki aplikasi SPSE; dan 2. LPSE menerima, menyimpan, dan menqrbitkan kode akses terhadap

b.

nama-nama yang tercantum dalam sur^t tugas yang diterbitkan oleh instansi yang memiliki tupoksi audit. Pelaksanan : 1. proses audit dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE; 2. auditor hanya dapat mengakses inforn^si, data, mengunduh dan membuka file, baik yang disampaikan pleh ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjarji objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas; dan 3. Jika dianggap perlu, auditor dapat menemui ULP untuk memperoleh informasi mengenai proses audit paket pemilihan tertentu. Pasal 15

(1) ULP berhak membatalkan/memutuskan proses pemilihan, dalam hal pada saat berlangsungnya proses pemilihan, terjadi peristiyva atau kejadian tertentu yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat melakganakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis dan/atau non teknis serta keadaan kahar); dan (2) Terhadap hal-hal lain yang tidak bisa diakomod^sikan dalam aplikasi SPSE wajib dituangkan dalam BAHP. Pasal 16 (1) Proses e-procurement di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur akan dilakukan melalui aplikasi www.lpse.sumtimkab.go.id (3) User ID dan Password seluruh pengguna sistem e-procurement dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-procurement

(4) User ID dan Password yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut. (5) Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem e-procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari atau hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik. Dan bila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement berdasarkan hash Xre/yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada fampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik. (6) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. BAB IV PEMBIAYAAN OPERASIONAL LPSE

Pasal 17 Pembiayaan operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Disamping melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PA, KPA, PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP yang telah ada dapat melaksanaKan pengadaan barang/jasa elektronik secara bertahap.

Pasal 19 Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengoperasian sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, LPSE Kabupaten dapat melakuka,n koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prqsedur dan sistem layanan pengadaaJ secara elektronik kepada LPSE nasional.

BAB VI PENUTUP

Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

peraturan

Bupati ini dengan

Ditetapkan di Waingapu pada tanggal

Diundangkan di Waingapu pada tanggal , PIT. SEKRETARIS DAERA KABUPATEN SUMBA TIMtfR

NDUMEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPAT1 SUMBA TIMUR NOMOR £ TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA EL^KTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TEMUR

I.

UMUM

E-procurement merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaanya memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dilakukan secara elektronik berbasis web/internet. Proses pengadaan secara elektronik diharapkan dapat segera mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Secara garis besar Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama proses pengadaan yang dilakukan secara elektronik, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBD Kabupaten Sumba Timur, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati Sumba Timur tentang pedoman Pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Sumba Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik yang dilakukan secara elektronik. Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dalam Peraturan Bupati ini diharapkan dapat meningkatkan iklim jnvestasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur. Kebijakan umum Pengadaan Barang/3asa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan EJarang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi: a. peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional; b. kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri; c. peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa; d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungar hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunap berkelanjutan; e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;

f.

h.

Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa; Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses Pengadaan Barang/Jasa; Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

i.

Penumbuhkembangan peran usaha nasional;

g.

j.

Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan h^sil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri; k. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri; I. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di daiam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di masingmasing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.

Tujuan E-Procurement adalah : • Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehjt • Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mendukung proses monitoring dan audit • Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat(2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA 7IMUR NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR : TANGGAL: PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR I. PENGGUNA SISTEM Pengguna (user) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik meliputi : 1. Publik adalah perusahaan yang berminat untuk menjadi peserta lelang. 2. LPSE pusat layanan pengadaan barang/jasa pemerjntah secara elektronik yang melayani proses pengadaan dari instansi pemerintah pusat/ pemertntah daerah dan pengguna lainnya. LPSE bertindak sebagai Certificate Authority ( CA) dan Verifikator. 3. Certificate Authority (CA) memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia. CA memberikan kepastikan kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia sebelum tanggal yang ditentukan. 4. PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. 5. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan. 6. Pejabat Pengadaan adalah personal yang diangkat oleh pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 7. ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawaj yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang diberituk oleh Pengguna Anggaran / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur El / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen / Lembaga / Sekretariat Lembaga Tinggi Negara / Pemerintah Daerah/ Komisi/BI/ BHMN/BUMN/BUMD. 8. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. II. ALUR PROSES Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu: 1. Pendaftaran penyedia barang/jasa. 2. Persiapan pengadaan. 3. Pelaksanaan pengadaan. a. E-Ielang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file. b. E-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file. c. E-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file. d. E-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file. III. PENDAFTARAN PENYEDIA BARANG/ JASA Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu perusahaan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE (sebagai verih'kator). Alur proses pendaftaran penyedia barang/jas,a digambarkan dalam diagrai i berikut:

PENYEDIA BARANG/JASA

LPSE (VERIFIKATOR)

Mendaftar (Regis trasi)

Download formulir pendaftaran

Mengisi dan mencetak formulir pendaftaran

Mengirim formulir pendaftaran dan berkas pendukung

Vcrifikasi formulir pendaftaran dan berkas pendukung

Login

A

CERTIFICATE AUTHORITY


LPSE (VERIFIKATOR)

CERTIFICATE AUTHORITY

Pcrsetujuan pendaftaran Tidak\" Ya

Menenma notifikasi tanda ditolak

Menginm notifikasi tanda ditolak

Membuat user

Download LPSE-client

Menginm notifikasi untuk download LPSEclient

Install aplikasi LPSEClient

Isi form dan kinm Login

Menenma notifikasi untuk perbaikan data

Update certificate

Mcngirim notifikasi untuk perbaikan data

Meiigirim certificate via email

IV. PERSIAPAN PENGADAAN Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan/ULP, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui media cetak dan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Persiapa lelang melibatkan LPSE sebagai Agency, PPK, dan panitia pengadaan/ULP. Alur prosi persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut:

LPSE (AGENCY)

PANITIA PENG AD A AN/ULP

Tx)gin

Mendaftar PPK dan Panitia/ULP

Login

Menentukan sistem pengadaan, dok. lelan§ HPS

Minta persetujuan dari PPK

Pengumuman lelang

V. PELAKSANAAN PENGADAAN Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan/ULP, dan PPK. Alur proses pelelangan dibedakan sebagai benkut: 1. E-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file PENYEDIA BARANG/JASA

PANITIA PENG ADAAN/ULP

Mencan pengumuman lelang Mendaftar lelang Mengmm pertanyaan tentaiig dokumen lelang

Masih ada pertanyaan?

Menjawab pertanyaan

penjelasan selesai?

Ada pembahan dok. lei ana

PeLiibahan aspek teknis/spek?

A'lmta persetiijuan PPK Membuat addendum dokumen lelang Upload addendum dokumen lelang

PeL'setiijuan PPK


PANITIA PENG AD A AN/ULP

B Upload dokumen penawaran dan mengirim kualifikasi

Pembukaan dokumcn penawaran

Penayangan hasil evaluasi biaya

Evaluasi administrasi dan teknis thd 3 penawar terendah Penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis thd 3 penawar terendah

Penayangan hasil evaluasi kualifikasi

C

PPK


PPK C

Pembuktian

Menyerahkan data otentik (manual)

kualifikasi calon pcmcnang pertama dst (manual) TiJak

Gugur

Usulan calon pemeiiang Minta persetujuan dari PPK

Menjawab sanggahan Banding (manual)

Ya

Menyampaikan dokumen pendukung penawaran {hard copy) P enandatanganan Kontcak

2.

E-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file PENYEDIA PANITIA PENG AD AAN/ULP BARANG/JASA

PPK

Login Mencari pengumuman lelang Mendaftar lelang Mengirim pertanyaan ten tang dokumcn lelang

Menjawab pertanyaan

i Masih ada pertanyaan?

Masa penjelasan selesai?

Ada perubahan dok. lelans;?

Perubahan aspek teknis/spek:

Mmta persetujuan PPK Membuat addendum dokumen lelang Upload addendum dokumen lelang

Persetujuan PPK


Upload dokumen penawaran file satu (administrasi dan teknis) dan penawaran file dua (penawaran harga)

PANITIA PENGADAAN/ULP

Pembukaan dokumen penawaran file satu

Evaluasi administrasi & teknis Penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis

Tdk ad a yg memenuhi svarat?

Pembukaan dokumen file dua (penawaran biaya) Evaluasi biaya


Selumh penawaran > pagudana ?

Evaluasi Kualihkasi Penayangan hasil evaluasi kualifikasi

Tdk ada yg memenuhi syarat ?

PPK


PANITIA PENGADAAN/ULP PENYEDIA BARANG/JASA

Menyerahkan data otentik manual)

PENGADAAN/ULP

Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual)

Usulan calon

Minta persetujuan dad PPK Penctapan pemenang

Menjawab sanggahan

Menjawab sanggahan Banding (manual) Sanggan banding?

Sanggah diterima?

Menyampaikaii dokumen pendukung penawaran (hard copy) Penandatanganan Kontrak

3. E- lelang umum Prakualifikasi dengan 1 (satu) file PENYEDIA BARANG/JASA


PPK

Login

Mencan pengumuman lelang

Mendaftar lelang

Download dokumen prakualifikasi

Mengisi dokumen prakualifikasi

Upload dokumen prakualifikasi

ak

Tidak Minta persetujuan dari PPK

Pengumuman hasil prakualifikasi

D



PPK

D

Tidak Menjawab sanggahan prakualifikasi

Mengirim sanggahan prakualifikasi Download dokumen lelang

Upload dokumen lelang

T Mengirim pettanyaan tentang dokumen lelang

Menjawab pertanyaan

Masa penjelasan selesai? Tidak Tidak,

Ada perubahan dok. lelang?

Tidak.

Perubahan aspek teknis/spek?

Minta persetujuan PPK

Download addendum dokumen lelang dan Upload dokumen penawaran

Membuat addendum dokumen lelang Upload addendum dokumen lelang Pembukaan dokumen penawaran (administrasi, teknis dan haga)

Persetujuan PPK


PANITIA PENG AD AAN/ULP

Evaluasi administrasi & teknis Penayangan hasil evaluasi

administrasi dan teknis

Penayangan hasil evaluasi

biaya

Seluruh penawaran> pagudana ?

Pembuktian kualifikasi calon pemenaiig pertama (manual) Penayangan hasil evaluasi kuahfikasi

Ya

Usulan calon pemenang Minta persetujuan dari PPK

PPK



PPK

Menjawab sanggalian banding (manual)

Menyampaikan dokumen pendukung penawaran (hard copy) P enandatanganan Kontrak

4. E- lelang umum Prakualifikasi dengan 2 (dua) file PENYEDIA BARANG/JASA


PPK

Login

Mencan pengumuman lelane

Mendaftar lelang

Download dokumen prakuallfikasi dan penawaran

Mengisi dokumen prakuallfikasi dan penawaran

Upload dokumen prakuallfikasi

Evaluasi prakuallfikasi

Minta persetujuan dari PPK

Pengumuman hasil prakuallfikasi

D

Tidak



Menjawab sanggahan prakualifikasi

Menginm sanggahan prakualifikasi Download dokumen lelang

Upload dokumen lelang

Menginm pertanyaan tenfang dokumen lelang

Menjawab pertanyaan

Tidak Tidak,

Tidak,

Ada perubahan dok. lelane?

Perubahan aspek teknis/seek:

Minta persetujuan PPK

Upload dokumen penawaran file satu (administrasi dan teknis) dan file dua (penawaran harga)

PPK

Membuat addendum dokumen lelang Upload addendum dokumen lelang Pembukaan dokumen penawaran file satu (administrasi dan teknis) E



Evaluasi admimstrasi & trekms

Pembukaan dokumen file dua (penawaran biaya) Evaluasi biaya


ik

Seluruh penawaran >

Penayangan hasil evaluasi kualifikasi

Menyerahkan data otentik (manual)

embuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual) Usulan calon pemenang vlinta persetujuan dad PPK

F



PPK

Menjawab sanggahan Banding (manual)

Menyatnpaikan

dokumen pendukung pcnawaran (hard copy)

Tidak

Penanda tanganan Kontrak

BUPATI SUMBA TIMUR PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013

Recommend Documents