BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR Nomor : KPTS/821.3/262/Huk TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. bahwa Sdr. HASBI T, SP NIP. 19611202 198711 1 001 Pangkat Penata Muda Tk.I Gol/Ruang III/b dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821.3/31.b/2009 tanggal 31 April 2009 telah diangkat dalam Jabatan Penyuluh Pertanian sebagai Penyuluh Pertanian Pertama; b. bahwa berdasarkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor : EG-27602000513 tanggal 23 Maret 2012 yang bersangkutan telah diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Muda Tk.I Gol/Ruang III/b menjadi Penata Gol/Ruang III/c; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008; 9. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN. KESATU
: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. Nama b. Tempat dan Tanggal Lahir c. NIP d. Pangkat/gol. Ruang/TMT e. Pendidikan f. Jabatan Penyuluh Pertanian lama g. Jabatan Penyuluh Pertanian Baru h. Angka Kredit i. Unit Kerja
KEDUA
FUNGSIONAL
: : : : : : : :
HASBI T, SP Dara, 02 Desember 1961 19611202 198711 1 001 Penata Tk.I (III/c) / 01-04-2012 S.1 Penyuluh Pertanian Pertama Penyuluh Pertanian Muda 260,86 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Koma Delapan Puluh Enam) : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Sebulan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007;
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 14 Mei 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR Nomor : KPTS/821.3/261/Huk TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. bahwa Sdr. SURGAWATI, S.TP NIP. 19671014 199003 2 002 Pangkat Penata Muda Tk.I Gol/Ruang III/b dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821.3/51.a/2008 tanggal 25 Januari 2010 telah diangkat dalam Jabatan Penyuluh Pertanian sebagai Penyuluh Pertanian Pertama; b. bahwa berdasarkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor : EG-27602000698 tanggal 30 Maret 2012 yang bersangkutan telah diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Muda Tk.I Gol/Ruang III/b menjadi Penata Gol/Ruang III/c; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008; 9. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN. KESATU
: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. Nama b. Tempat dan Tanggal Lahir c. NIP d. Pangkat/gol. Ruang/TMT e. Pendidikan f. Jabatan Penyuluh Pertanian lama g. Jabatan Penyuluh Pertanian Baru h. Angka Kredit i. Unit Kerja
KEDUA
FUNGSIONAL
: : : : : : : :
SURGAWATI, S.TP Kalumpang, 14 Oktober 1967 19671014 199003 2 002 Penata (III/c) / 01-04-2012 S.1 Penyuluh Pertanian Pertama Penyuluh Pertanian Muda 234,048 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Koma Empat Puluh Depalan) : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Sebulan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007;
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 14 Mei 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR Nomor : KPTS/821.3/260/Huk TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. bahwa Sdr. AHMAD, SP NIP. 19681231 199203 1 144 Pangkat Penata Gol/Ruang III/c dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821.3/31.b/2009 tanggal 30 April 2009 telah diangkat dalam Jabatan Penyuluh Pertanian sebagai Penyuluh Pertanian Muda; b. bahwa berdasarkan Nota Persetujuan Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor : EG-27602000698 tanggal 30 Maret 2012 yang bersangkutan telah diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Muda Tk.I Gol/Ruang III/c menjadi Penata Gol/Ruang III/d; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008; 9. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN. KESATU
: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil : a. Nama b. Tempat dan Tanggal Lahir c. NIP d. Pangkat/gol. Ruang/TMT e. Pendidikan f. Jabatan Penyuluh Pertanian lama g. Jabatan Penyuluh Pertanian Baru h. Angka Kredit i. Unit Kerja
KEDUA
FUNGSIONAL
: : : : : : : :
AHMAD, SP Bonra, 31 Desember 1968 19681231 199203 1 144 Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2012 S.1 Penyuluh Pertanian Muda Penyuluh Pertanian Muda 320,830 (Tiga Ratus Dua Puluh Koma Delapan Ratus Tiga Puluh) : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Sebulan sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007;
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 14 Mei 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
