BUPATI POLEWALI MANDAR PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaa`n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI KEUANGAN DESA.
TENTANG
PEDOMAN
PENGELOLAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. 5. Camat adalah Camat yang ada dalam Kabupaten Polewali Mandar.
6. Desa adalah Desa yang ada dalam Kabupaten Polewali Mandar. 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. 9. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 10. Kebijakan Umum APBD yang yang selajutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Desa. 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rancangan Keuangan Tahun Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa. 18. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaa Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. 21. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, penatausahaan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan Keuangan Desa dalam rangka Pelaksanaan APB Desa. 22. Penerimaan adalah semua penerimaan Kas dalam periode tahun anggaran tertentu. 23. Pengeluaran adalah semua pengeluaran Kas dalam periode tahun anggaran tertentu. 24. Pendapatan adalah semua penerimaan kas dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak. 25. Belanja adalah semua pengeluaran Kas dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban. 26. Pembiayaan adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. 27. Sisa Lebih Perhitungan APBDesa tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja dan merupakan komponen pembiayaan. 28. Barang adalah semua barang milik yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBdesa dan atau berasal dari perolehan lainya yang sah. 29. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada pihak lain atau akibat lainya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 30. Piutang adalah Jumlah uang yang menjadi hak atau kewajiban pihak lain kepada sebagai akibat penyerahan uang barang atau jasa oleh atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 31. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan menerima dari pihak lain semua uang atau manfaat bernilai uang sehingga dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. BAB III KEKUASAAN KEUANGAN DESA Pasal 3 (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; c. menetapkan bendahara desa; d. menetapkan petugas yang malakukan pemungutan penerimaan desa; dan e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa. (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh pelaksanaan teknis pengelolan keuangan Desa. (4) Pelaksanaan Teknis pengeloaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa,terdiri dari : a. sekretaris desa; dan b. perangkat desa lainnya. (5) Sekretaris Desa sebagaiman kepada dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (6) Sekretaris Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa; dan c. menyusun renperdes APBDesa, perubahan APBdesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan melaksanakan APBDesa. (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan kepala Desa.
BAB IV STRUKTUR APBDesa Pasal 4 (1) Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: a. pendapatan desa; b. belanja desa; dan c. pembiayaan desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. pendapatan asli desa (PADesa); b. bagi hasil pajak kabupaten; c. bagian dari retribusi kabupaten; d. alokasi dana desa (ADD); e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya; f. hibah; dan g. sumbangan pihak ketiga. (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari: a. belanja langsung; dan b. belanja tidak langsung. (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari: a. belanja pegawai; b.belanja barang dan jasa; dan c. belanja modal. (7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari; a. belanja pegawai/penghasilan tetap; b. belanja subsidi; c. belanja hibah (pembatasan hibah); bnd. belanja bantuan sosial; e. belanja bantuan keuangan; dan f. belanja tak terduga. (8) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dari/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri dari: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.
(10) Penerima Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a, mencakup : a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan d. penerima pinjaman. (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf b, mencakup : a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal desa; dan c. pembayaran utang. BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa Bagian Kesatu Azas umum Pasal 5 (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari dan atas beban APBDesa. (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten. (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi didanai dari dan atas beban APBD Provinsi. Bagian Kedua Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pasal 6 (1) Untuk menyusun APBDesa, Kepala Desa bersama BPD menyusun RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. Pasal 7 (1) RKP-Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Penyusunan RKP-Desa diselesaikan paling lambat akhir Bulan Agustus sebelum tahun anggaran berkenaan. (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(4) Tata cara penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa. (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : a. b. c. d.
ringkasan anggaran pendapan dan belanja desa; rencana kerja anggaran desa kegiatan operasional desa; rencana kerja anggaran desa kegiatan operasional BPD; rencana kerja anggaran desa kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan e. rencana kerja anggaran desa kegiatan tunjangan aparat pemerintah desa. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disampaikan kepada BPD disosialisasikan kepada masyarakat. (5) Sosialisasi rancangan Peraturan Desa tantang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang direncanakan. (6) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa tantang APBDesa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan Desa. BAB VI PENETAPAN APBDesa Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Pasal 9 (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. (2) Pengambilan keputusan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menitikberatkan kesesuaian dengan RKPDesa.
(4) Format berita acara persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang APDBesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 10 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui unit yang membidangi Pemerintahan Desa untuk dievaluasi. (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diberlakukan jika APBD Kabupaten ditetapkan pada awal bulan Desember tahun anggaran sebelumnya. (4) Apabila APBD Kabupaten ditetapkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumya dan/atau awal bulan Januari tahun anggaran berkenaan maka rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa 7 (tujuh) hari setelah APBD Kabupaten ditetapkan. (5) Format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Evaluasi Rancangan APBDesa Pasal 11 (1) Evaluasi rancangan APBDesa bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. (2) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan serta membentuk Tim untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (3) Susunan keanggotaan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas terdiri dari : a. pengarah : sekretaris daerah; b. penanggungjawab : asisten yang membidangi pemerintahan c. ketua : kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa; d. sekretaris : kepala bidang yang membidangi pemerintahan desa; e. anggota : 1) kepala bagian pengelola keuangan setda; 2) kepala bagian hukum dan perundang-undangan setda; 3) kepala sub bidang yang menangani alokasi dana desa; dan 4) unsur lainnya yang membantu pelaksanaan evalusi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12 (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Tim kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. (3) Dalam hal Tim menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, tim evaluasi membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menetapkan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya. (5) Pembatalan Peraturan Desa dan penetapan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan pembatalan dan penetapan penetapan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud. (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB VII PELAKSANAAN APBDesa Bagian Kesatu Azas Umum Pelaksanaan APBDesa Pasal 13 (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dikelola dalam APBDesa. (2) Penerimaan berupa uang atau cek harus disetor ke rekening desa paling lama 1 (satu) hari kerja. (3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
(4) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDes. Bagian Kedua Pelaksanaan APBDesa Pasal 14 (1) Semua Pendapatan Desa dilaksanakan melalui Rekening Desa. (2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka rekening Desa ditempatkan pada Bank terdekat atau Bank dimana rekening Daerah ditempatkan. (3) Program dan kegiatan yang masuk Desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. (4) Setiap pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (5) Kepala Desa mengefektifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pasal 15 (1) Pengembalian atas kelebihan Pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian Pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama. (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga. (7) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 16 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas Desa mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (4) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
(5) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Perundangundangan. Bagian Ketiga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya dan Dana Cadangan Pasal 17 (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang berguna untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan berjalan langsung; dan
kegiatan
lanjutan
atas
beban
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. (2) Dana cadangan : a. dana cadangan dibukakan dalam rekening yang tersedia atau tersimpan pada kas Desa terdiri atas dama cadangan Pemerintah Desa; b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan; dan c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. BAB VIII PERUBAHAN APBDesa Pasal 18 (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila : a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. keadaan darurat; dan d. keadaan luar biasa. (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) Kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. (3) Perubahan APBDesa bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antara jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa. (4) Penggunaan SILPA sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
(5) Pendanaan keadaan darurat. (6) Pendanaan keadaan luar biasa. (7) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. (8) Format Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Pasal 19 (1) Kepala Desa dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan bendahara Desa. (2) Penetapan bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagian Kesatu Penatausahaan Penerimaan Pasal 20 (1) Penatausahaan penerimaan bendahara Desa.
wajib
dilaksanakan
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek penerimaan; dan c. buku kas harian pembantu.
oleh (1),
(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perician objek penerimaan; dan c. buku penerimaan lainnya yang sah. Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran Pasal 21 (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara Desa. (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
(4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (5) Dokumen yang digunakan bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran; dan c. buku kas harian pembantu. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 22 Laporan pertanggung jawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan: a. buku kas umum; b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah ; dan c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. BAB X PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa Bagian Kesatu Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Pasal 23 (1) Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD. (3) Berdasarkan Persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (5) Format Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaa APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDesa Pasal 24 (1) Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan. BAB XI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan dan Tujuan Pasal 25 Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dilakukan pengurangan tehadap belanja pengawai yang diberikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal 26 Tujuan Alokasi Dana Desa adalah : a. menanggulangi kemiskinan dan dan mengurangi kesenjangan; b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat; c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa; d. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. meningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat; g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasal 27 (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa. (2) Rumus yang dipergunakan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : ADD = ADDM + ADDP Keterangan : ADD = Alokasi Dana Desa ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal ADDP = Alokasi Dana Desa Profesional (3) Rumus yang digunakan untuk menghitung ADDM dan ADDP adalah sebagai berikut : a. ADDM = 80% dari jumlah ADD b. ADDP = 20% dari jumlah ADD (4) Indikator yang digunakan untuk menghitung ADDP adalah sebagai berikut :
a. indeks prestasi PBB, yaitu dengan memperhitungkan besaran target PBB dan realisasi PBB dalam satu desa; b. jumlah penduduk; dan c. luas wilayah. (5) Besar yang dihitung berdasarkan rumusan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Pasal 28 (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten melekat pada bantuan keuangan yang dianggarkan pada PPKD Setda Kabupaten Polewali Mandar. (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
Bank
yang
(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. (4) Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa akan mengeluarkan rekomendasi setelah Desa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan oleh Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa kepada Kepala Bagian Pengelola Keuangan Setda selaku Pejabat PPKD untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (6) Kepala Bagian Keuangan Setda selaku Pejabat PPKD setelah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), memerintahkan bendahara pengeluaran PPKD untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening masing-masing Desa dengan syarat sebagai berikut : a. surat pengantar pencairan alokasi dana desa dari Camat; dan b. rekomendasi pencairan alokasi dana desa dari Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa. (7) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan 2 (dua) semester, yaitu : a. semester I (kesatu) mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan b. semester II (kedua) mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan. Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan Pasal 29 (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) mengacu pada Peraturan Bupati ini.
(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (Tiga puluh persen) untuk Operasional Pemerintah Desa, dan 70% (Tujuh puluh persen) untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat setelah dikurangi biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa masing-masing desa. (3) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) digunakan untuk : a. biaya operasional pemerintah desa; dan b. biaya operasional BPD. (4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa; biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; perbaikan lingkungan dan pemukiman; teknologi tepat guna; perbaikan kesehatan dan pendidikan; pengembangan sosial budaya; penyusunan profil desa; dan dan sebagainya yang dianggap penting Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pasal 30
(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga untuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai oleh ADD sebagai berikut : a. laporan semesteran, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD; dan b. laporan tahunan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD 1 (satu) tahun anggaran berkenaan. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, disampaikan Kepala Desa kepada Camat. (4) Camat membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan yang disamapaikan oleh Kepala Desa yang ada wilayahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa. (5) Format laporan semesteran dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas sebagaimana tercantum dalam lampirana Peraturan Bupati ini. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 31 Pemerintah Kabupaten dan Camat mengawasi pengelolaan keuangan Desa.
wajib
membina
dan
Pasal 32 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa yang kegiatannya meliputi : a. memberikan pedoman dan bimbingan dalam pelaksanaan ADD; b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawab APBDesa; c. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa; d. membina dan mengawasi pengelolaan pendayagunaan aset Desa; dan e. memberikan pedoman dan administrasi keuangan Desa.
keuangan
bimbingan
dan
pelaksanaan
Pasal 33 Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi : a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; c. memberikan surat pengantar kepada desa untuk pencairan ADD pada setiap semester; dan d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini, yang meliputi : a. lampiran I Format Peraturan Pendapatan dan Belanja Desa;
Desa
tentang
Anggaran
b. lampiran II Peraturan Desa tentang Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. lampiran III Format Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; d. lampiran IV Format Buku Kas Umum; e. lampiran V Format Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan; f. lampiran VI Format Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran; g. lampiran VII Format Buku Kas Harian Pembantu;
h. lampiran VIII Kode Rekening Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
Penyusunan
i. lampiran IX Format Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. j. lampiran X Format Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan penggunaan ADD BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 15 Januari 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 15 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ISMAIL, AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 3
Lampiran IV Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 BUKU KAS UMUM DESA .................KECAMATAN ................. TAHUN ANGGARAN ................. No
Tanggal
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
4
Penerimaan( Rp) 5
Pengeluaran (Rp) 6
JUMLAH
Jumlah Bulan / Tanggal Jumlah sampai Bulan lalu Jumlah Semua s/d Bulan/ Tanggal Sisa Kas
Rp. …………………….. Rp. …………………….. Rp. ……………………..
Rp. Rp. Rp. Rp.
…………………….. …………………….. …………………….. ……………………..
Pada Hari ini Tanggal, ...................................................... Oleh kami didapat dalam kas Rp. .................................... (........................................................................................................dengan Huruf) Terdiri dari : Tunai :Rp. ........................................ Saldo Bank :Rp. ........................................ Surat Berharga :Rp. ........................................ ...............................,tanggal..................... Mengetahui : Kepala Desa,
Bendahara Desa,
(..........................................)
(.........................................)
Cara Pengisian : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom Kolom
1 2 3 4 5 6
diisi diisi diisi diisi diisi diisi
dengan dengan dengan dengan dengan dengan
nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas; tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas; kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas; uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas; jumlah rupiah penerimaan kas; jumlah rupiah pengeluaran kas.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Lampiran V Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBJEK PENERIMAAN DESA .................KECAMATAN ................. TAHUN ANGGARAN ................. No Urut 1
Nomor BKU Penerimaan 2
Jumlah Bulan ini Jumlah s/d Bulan lalu Jumlah s/d Bulan ini
Tanggal Stor 3
Tanggal Stor & Bukti Penerimaan Lainnya 4
Jumlah (Rp) 5
Rp. Rp. Rp.
...............................,tanggal..................... Mengetahui: Kepala Desa,
(..........................................)
Bendahara Desa,
(.........................................)
Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut; Kolom 2 diisi dengan nomor BKU Penerimaan; Kolom 3 diisi dengan kode tanggal penyetoran STS/ Bukti Penerimaan Lainnya; Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/ Bukti Penerimaan Lainnya; Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/ Bukti Penerimaan Lainnya.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Lampiran VI Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBJEK PENGELUARAN DESA .................KECAMATAN ................. TAHUN ANGGARAN ................. No Urut 1
Nomor BKU Penerimaan 2
Tanggal Stor 3
Tanggal STS & Bukti Pengeluaran Lainnya 4
Jumlah Bulan ini Jumlah s/d Bulan lalu Jumlah s/d Bulan ini
Jumlah (Rp) 5
Rp. Rp. Rp.
...............................,tanggal..................... Mengetahui: Kepala Desa,
Bendahara Desa,
(....................................) (.........................................)
Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut; Kolom 2 diisi dengan nomor BKU Penerimaan; Kolom 3 diisi dengan kode tanggal penyetoran SPP/ Bukti Penerimaan Lainnya; Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/ Bukti Penerimaan Lainnya; Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/ Bukti Penerimaan Lainnya.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Lampiran VII Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 BUKU KAS HARIAN PEMBANTU PERINCIAN OBJEK PENGELUARAN DESA .................KECAMATAN ................. TAHUN ANGGARAN ................. No Urut 1
Tanggal
Uraian
2
3
Penerimaan (Rp) 4
Pengeluaran (Rp) 5
Saldo (Rp) 6
JUMLAH
...............................,tanggal................ ..... Mengetahui: Kepala Desa,
Bendahara Desa,
(..........................................)
(.........................................)
Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas; Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas; Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluarankas; Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiahpenerimaan kas; Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas; Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Lampiran IX Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA Nomor : ……….
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA …….. KECAMATAN ………. KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA …….. KECAMATAN ……… KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN ……… Pada hari ……….. tanggal …………. bulan ………. tahun ………, kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : Jabatan : Umur : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ………………. selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan
: : Ketua BPD Desa ………..
Nama : Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa ……….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa .............., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ……… (RAPDesa) Tahun Anggaran ……… yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran ……… sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun Anggaran ……… selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambatlambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................................. 20 … PIHAK KEDUA KETUA BPD DESA ……….,
PIHAK PERTAMA KEPALA DESA ……….,
………………………
………………………
WAKIL KETUA BPD……….,
……………………… BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
