BUPATI POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/060/285/HUK TENTANG PENETAPAN PILOT PROJECT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dipandang perlu dilakukan penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); b. bahwa untuk kelancaran program pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pilot Project Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan pemerintahan daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9); Memperhatikan :

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013- 2017;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pilot Project mempunyai tugas : a. seluruh Pegawai Negeri Sipil menandatangani dokumen Pakta Integritas sesuai Peraturan Menteri PAN Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah; b. menyampaikan LHKPN bagi Pejabat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/060/748/HUK Tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; c. menerapkan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja; d. memenuhi kewajiban pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku; e. seluruh Pegawai Negeri Sipil berkomitmen menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku; f. menerapkan Kode Etik PNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; g. menerapkan Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; h. menerapkan Whistle Blower System sebagai sistem penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi; i. menerapkan penanganan benturan kepentingan terkait kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya; j. mengembangkan pembinaan dan promosi anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai; k. melaksanakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP; l. menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat utamanya aspek maladministrasi sesuai ketentuan yang berlaku; m. menerapkan pengadaan barang secara elektronik (e-procurement); n. menerapkan pengukuran kinerja individu untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi;dan o. menerapkan keterbukaan informasi publik.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 13 Mei 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/060/285/HUK TANGGAL :13 MEI 2014

SUSUNAN PILOT PROJECT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.

Kehutanan

dan

3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar. 4. Kantor Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR