BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/450/253/Huk TENTANG PEMBENTUKAN PENDAMPING FORUM KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang :
a. bahwa bencana dan konflik sosial yang kerap terjadi di beberapa wilayah di tanah air rentan membawa dampak kerawanan sosial yang dapat mengakibatkan goyahnya ketertiban dan tatanan sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akibat kerugian harta benda, fisik maupun psikis yang dialami warga masyarakat; b. bahwa dalam rangka membangun kebersamaan dan kerukunan antar kelompok masyarakat, meningkatkan dan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka Rekonsiliasi Sosial di wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar; c. bahwa berbagai tindakan sebagai langkah nyata dalam penanganan masalah-masalah sosial dengan mengikutsertakan peran serta berbagai elemen masyarakat sebagai wujud kepedulian dalam upaya memulihkan keadaan sosial masyarakat yang mengalami kerawanan akibat bencana sosial yang mengedepankan penguatan potensi lokal (Social Capital) sebagai bentuk pencegahan terjadinya Bencana Sosial yang terjadi akibat bencana alam maupun dalam bentuk bencana atau konflik sosial lainnya; d. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat Tahun 2012 dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dibentuk Forum Pendamping Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (FPKSBM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4609); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/HUK/1985 tentang Pengumpulan Dana Sumbangan Untuk Korban Bencana Alam; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENDAMPING FORUM KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012.
KESATU
:
Membentuk Forum Pendamping Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut: a. mengadakan Pertemuan yang bersifat konsolidasi dan konsultasi dalam membahas Program yang akan dilaksanakan kaitannya dalam Program Pendampingan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat di Kecamatan masing-masing; b. melaksanakan forum sarasehan dan dialog terhadap tokoh lokal yang bertujuan menggugah kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap potensi disintegrasi sosial yang dapat memicu konflik sosial; dan c. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat kepada Bupati melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar.
KEDUA
:
Dalam hal personil Pendamping Keserasian Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, apabila dengan alasan mutasi/pindah atau berhalangan tetap maka secara langsung kedudukan yang bersangkutan diganti oleh pejabat baru dalam jabatan pokok tersebut;
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementrian Sosial Republik Indonesia;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 30 April 2012 WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR,
NADJAMUDDIN IBRAHIM
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/ 450 / 253 / HUK TANGGAL : 30 APRIL 2012
PEMBENTUKAN PENDAMPING FORUM KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2010 NO . 1 1.
2 Suyuti
4 Pendamping Keserasian Sosial
2.
Firman
Pendamping Keserasian Sosial
3.
NAMA
A.Adnan
JABATAN
DESA
Kecamatan
3 - Rappang Barat - Rumpa - Kurma
5 Kecamatan Mapilli
-Tapua
Kecamatan Matangnga
-Bussu
Kecamatan Tapango
-Nepo -Tumpiling
Kecamatan Wonomulyo
Pendamping Keserasian Sosial
KET 6
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/450 /253/HUK TANGGAL : 30 APRIL 2012 SUSUNAN PENDAMPING FORUM KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012 NO
NAMA
JABATAN
DESA
KECAMATAN
KET
1 1.
2 Mukhlis Rasil, SP
4 Pendamping Keserasian Sosial
3
5 Kecamatan Alu
6 APBN
Desa Mombi Desa Parappe
2.
3.
Zainuddin
Basri Haruna
Pendamping Keserasian Sosial
Pendamping Keserasian Sosial
Kecamatan Campalagian
Desa Tapango
Kecamatan Tapango
Kelurahan Matangnga
Kecamatan Matangnga
Desa Mammi
Kecamatan Binuang
APBN
APBD
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR,
NADJAMUDDIN IBRAHIM
