BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/050.13/62/HUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ELIMINASI MALARIA LINTAS SEKTOR KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa wabah Malaria di Indonesia secara umum merupakan sebuah kasus malapetaka yang tertinggi menimpah Penduduk, terutama di bagian Indonesia Timur, sehingga dianggap sebuah ancaman bagi daerah kita, karena wabah ini akan terus berkembang dan menelan banyak korban apabila tidak dilakukan penanggulangan sedini mungkin, maka diperlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan Pemerintah, swasta dan Masyarakat; b. bahwa meningkatnya tingkat kasus Malaria disebabkan karena pemantauan dan analisa data Malaria yang masih lemah di semua jenjang, sehingga tindakan yang dilaksanakan sering tidak tepat sasaran dan memberikan hasil yang kurang optimal; c. bahwa untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi kebijakan, strategi, rencana dan program yang akan dilakukan, dalam rangka penguatan kelembagaan harus didukung oleh dokumen rencana Eliminasi Malaria lintas sektor, sehingga perlu dibentuk tim kelompok kerja penyusunan rencana Eliminasi Malaria Lintas Sektor Kabupaten Polewali Mandar; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 443.41/465/SJ tanggal 8 Februari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Rencana Eliminasi Malaria Lintas Sektor Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
: Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Rencana Eliminasi Malaria Lintas Sektor Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, mempunyai tugas : a. menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data terkait Eliminasi Malaria; b. menyusun prosedur standar operasional Eliminasi Malaria di Kabupaten; c. menggerakkan potensi sumber daya dalam melaksanakan Eliminasi Malaria; d. merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan lintas sektor terkait pelaksanaan operasional kebijakan Eliminasi Malaria; e. melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi bagi Stakeholder; f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya eliminasi Malaria dalam pencapaian status Eliminasi di Wilayahnya; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan Eliminasi Malaria ke Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
KETIGA
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 28 Januari 2013 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/050.13/62/HUK TANGGAL : 28 JANUARI 2013 SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ELIMINASI MALARIA LINTAS SEKTOR KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013 Pembina
: 1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Pengarah
: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar
Ketua
: Kepala Bappeda Kab. Polewali Mandar
Sekertaris
: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
Anggota
: 1. Kabid. Sosial Mandar.
dan
Budaya
Bappeda
Kab.
Polewali
2. Kabid. PMK Kesehatan Dinkes Kab. Polewali Mandar. 3. Kabid. Pengendalian dan Evaluasi BLH Kab. Polewali Mandar. 4. Kabid. Cipta Karya Dinas PU Kab. Polewali Mandar. 5. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Polewali Mandar. 6. Anggota Komisi IV DPRD Kab. Polewali Mandar. 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Polewali Mandar. 8. Kasi. Penamas Kemenag. Kab. Polewali Mandar 9. Kasubid. Pengelolaan Persampahan dinas Tarkim Kab. Polman. 10. Kasubag. Tindak Lanjut Bagian Hukum Setda Kab. Polman. 11. Pengelola Malaria Dinas Kesehatan Kab. Polman. 12. Kasubag. Perenc. & Pelaporan DKP Kab. Polman. 13. Kasubag. Perenc. & Pelaporan Dishutbun Kab. Polman 14. Kasubag. Perenc. & Pelaporan BP4KP Kab. Polman 15. Kasubag. Perenc. & Pelaporan Distannak Kab. Polewali Mandar. 16. Kasubag. Perenc. & Pelaporan Disbudpar Kab. Polewali Mandar. 17. Kasubag. Anggaran Polewali Mandar.
Bagian
Keuangan
Setda
Kab.
18. Kasubid. Tata Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Polewali Mandar. 19. Kasubid. Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Polewali Mandar. 20. Kasubid. Pemerintahan & Hukum Bappeda Kab. Polewali Mandar.
21. Kepala Seksi Bina Olahraga Disdikpora Kab. Polewali Mandar. 22. Anggota komisi III DPRD Kab. Polewali Mandar. 23. LSM YASMIB SULSELBAR. 24. M.S. Saman Lino (Tokoh Masyarakat Peduli Lingkungan) 25. Andi Asliawati (Bappeda). 26. Herman (Bappeda.)
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR