BUPATI POLEWALI MANDAR PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL, dan ayat (2) Gubernur atau Bupati/Walikota, perlu menetapkan Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Jenis Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Polewali Mandar; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5285); 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 4. Instansi Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. 5. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 6. Analisis Mengenanai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
9. Rekomendasi UKL-UPL adalah Surat Persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 11. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Penerbitan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan di Kabupaten Polewali Mandar. (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan jenis dokumen lingkungan hidup yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. BAB III PEDOMAN PENERBITAN KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN Pasal 3 (1) Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori: a. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib menyusun dokumen AMDAL sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012; b. usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan c. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi tersebut pada huruf a dan huruf b, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); (2) Jenis usaha dan/atau yang diatur dalam Peraturan Bupati ini pada ayat (1) huruf b, sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 4 Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan: a. dokumen RKL/RPL Kawasan; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Pasal 5 Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyusun kembali atau melakukan adendum terhadap UKL-UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN Pasal 6 Penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai berikut: a. dokumen UKL-UPL wajib disusun oleh pemrakarsa sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan; b. penyusunan dokumen UKL-UPL, baik yang dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa,maupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan menjadi tanggungjawab pemrakarsa; dan c. ketentuan mengenai tata cara penyusunan dokumen ada pada lampiran peraturan ini. Pasal 7 Tata cara pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL sebagai berikut: a. permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup; b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL; c. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan: a. izin prinsip; b. surat keterangan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang; c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan d. profil usaha dan/atau kegiatan. Pasal 8 (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL dengan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan sebelum menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
(2) Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kebenaran teknis dokumen UKL-UPL dilaksanakan oleh Bidang Analisis Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kepala Badan Lingkungan Hidupmenerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa. (5) Apabila Kepala Badan Lingkungan Hiduptidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL yang telah diajukan pemrakarsa dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup. Pasal 9 (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk: a. memberikan izin lingkungan; dan b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan. BAB V PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN UKL-UPL Pasal 10 (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. (2) Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dibuat. (3) Kegiatan/usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Biaya proses penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dibebankan pada pemrakarsa.
(2) Biaya administrasi dan persuratan, penerbitan rekomendasi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 21 Agustus 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Diundangkan di Polewali pada tanggal 21 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
ISMAIL, AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 20
