BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/466/263/Huk TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN PELATIHAN BAGI PELATIH (TRAINING OF TRAINER) SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN DAN PENDAMPING KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Pelatihan bagi Pelatih (Training Of Trainer) Sumber Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pemberdayaan perempuan;
b.
bahwa untuk penunjukan Narasumber dan Moderator dalam Pelaksanaan Pelatihan bagi Pelatih (Training Of Trainer) Sumber Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pemberdayaan perempuan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Derah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000, tanggal 22 Desember 2000 tetang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN PELATIHAN BAGI PELATIH (TRAINING OF TRAINER) SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN DAN PENDAMPING KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012.
KESATU
:
Menunjuk Narasumber dan Moderator dalam Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih (Training Of Trainer) Sumber Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
:
Narasumber bertugas memberikan informasi dan penjelasan mengenai topik yang dibahas secara lebih rinci, disertai fakta, data dan kasus spesifik setempat. Moderator bertugas memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber, mengatur proses dialog dan membuat kesimpulan materi berdasarkan topik yang di bahas dan hasil dialog;
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih (Training Of Trainer) Sumber Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Polewali MandarTahun Anggaran 2012;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada Tanggal, 16 Mei 2012
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN
: Keputusan Polewali Mandar
NOMOR
: KPTS/466/263/Huk
TANGGAL
: 16 Mei 2012
SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN PELATIHAN BAGI PELATIH (TRAINING OF TRAINER) SDM PELAYANAN DAN PENDAMPING KORBAN KDRT TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012.
1. Narasumber
: 1. AKBP Yohan Prayoto,Sik 2. Drs.H. Syamsuri Halim,Mpd 3. Ir. Rosniaty,Msi
2. Moderator
: 1. H.Mansyur 2. Drs.H.Yambas
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR :47 TAHUN 2012
TENTANG PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN PADA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a.
Mengingat :
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat kekerasan dan ketidak adilan gender, sehingga diperlukan pendampingan korban kekerasan pada pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
b.
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
a.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan hurup b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tetang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Convetion on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
2.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160 );
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 182/HK010/B5/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Barat;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDAMPING KORBAN KEKERASAN PADA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK;
KESATU
:
KEDUA
: Pengurusan korban kekerasan dalam pengembangan pusat pelayanan terpadu, Pengembangan Perempuan dan Anak bertugas;
Membentuk pengurus korban kekerasan dalam pengembanagan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
a. Membantu mengkoordinasikan penerapan strategi pengembangan pusat pelayanan terpadu lintas sektor /Program yang dilakukan pemerintah dan masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang efektif dan efisien. b. Mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan kerja dalam pengentrasian strategi pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam pengembangan di Kabupaten Polewali Mandar. c. Mendorong terlaksananya pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Diberbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan, sesuai kelompok kerja bidang masing-masing. KETIGA
:
Pendanaan pelaksanaan pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012
KEEMPAT
:
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 171 Tahun 2011 tetang pendampingan korban kekerasan pada pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal, 2 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Polewali Pada tanggal, 31 Januari 2012
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Polewali Mandar NOMOR : 47 Tahun 2012 TANGGAL : 31 Januari 2012
PENDAMPING KORBAN KEKERASAN PADA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (P2TP2A) KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NO. 1.
NAMA MUH. ARIFIN,SH
NRP 82050556
ALAMAT WONOMULYO
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUSAN KORBAN KEKERASAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidak adilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintergrasian gender melalui Pembentukan Pengurusan Korban Kekerasan pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di daerah;
b.
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
c.
persatuan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemeliharaan korban kekerasan dalam rumah tangga;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a,b,dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tetang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Convetion on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 of All Farms of Discrimination Against Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 );
2.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 182/HK010/B5/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Sulawesi Barat;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUSAN KORBAN KEKERASAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.
KESATU
:
Membentuk pengurus korban kekerasan dalam Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
:
Pengurusan korban kekerasan dalam pengembangan pusat pelayanan terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak bertugas; a. Membantu mengkoordinasikan penerapan strategi pengembangan pusat pelayanan terpadu lintas sektor /program yang dilakukan pemerintah dan masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang efektif dan efisien. b. Mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan kerja dalam pengentrasian strategi pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam pengembangan di Kabupaten Polewali Mandar. c. Mendorong terlaksananya pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Diberbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan, sesuai kelompok kerja bidang masingmasing.
KETIGA
:
Pendanaan pelaksanaan pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012.
KEEMPAT
:
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: 170 Tahun 2011 tentang pendamping korban kekerasan pada pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
Ditetapkan di Polewali Pada tanggal, 31 Januari 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Polewali Mandar NOMOR : 46 Tahun 2012 TANGGAL : 31 Januari 2012.
SUSUNAN PENGURUS KORBAN KEKERASAN PADA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PERMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN POEWALI MANDAR
Konselor Pengelola Pengasuh
: H. MANSUR : HJ. SUKMAWATI. SSTP, MM : 1. Hj. Rosmaniar, SP 2. Hj. Syamsiar, SPd 3. Briptu rahmadni, D 4. Marini,Amd.Komp
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK DIWILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia maka perlu di bentuk Tim pelaksana kegiatan penyelenggaraan data Gender dan Anak diwilayah Kabupaten Polewali Mandar.
b.
bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tetang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Convetion on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 of All Farms of Discrimination Against Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 );
2.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160 );
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9.
Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
11.
12.
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan data Gender dan Anak; Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 248 Tahun 2011. Tentang pembentukan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan Anak Kabupaten Polewali Mandar
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK DIWILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
KESATU
:
Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, bertugas : 1. Melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan Pengolahan data Pembangunan yang meliputi : Pengumpulan, Pengolahan , Analisis, dan Penyajian data yang Sistematis,Konprehensif, dan berkesinambunagn yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur – unsur prasyarat pengarustamaan gender dan pengarustamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarustamaan gender dan pengarustamaan hak anak. 2. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penggunaan data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah. 3. Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender dan Pengarustamaan Hak Anak di daerah secara sistematis, konprehensif, dan berkesinambungan. 4. Meningkatkan Ketersediaan Data Gender dan Anak.
KETIGA
KEEMPAT
:
:
Pendanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Polewali Mandar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
Ditetapkan di Polewali Pada tanggal, 13 Januari 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Polewali Mandar NOMOR : 45 Tahun 2012 TANGGAL : 31 Januari 2012.
SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Pengarah
: Drs.H.Muh.Natsir Rahmat,MM
Penanggung Jawab
: Drs.H.Hamdan,M.Si
Ketua
: Drs.H.Mudjtahid,MM
Sekertaris
: Hj.Sukmawati,STP.MM
Anggota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Bappeda Pengadilan Polres Kejaksaan Lapas Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian Diklat Daerah Bps Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi BKKB & PP BKKB & PP BKKB & PP
: : : : : : : : : : : : :
Hikmah,ST.M.Si Erven Langgeng Kasen,SH.MH AIPDA Imam Widodo A.Asben Awaluddin SH.MH Angga Nurdinsyah Ahmad Rayyan Arsyad Rahim Ali,SKM Inengah Tri Sumadana,Ap.Msi Nusrat Drs.Aco Djalaluddin,Am,Msi Hj.Rosmaniar,Sp Hj.Syamsiar,SPd Marini,Amd.Komp
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/466/TAHUN 2012/Huk TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK DIWILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidak sertaan dan ketidak adilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah, oleh karena itu dipandang perlu membentuk kelompok kerja;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Convetion on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Memperhatikan
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
:
Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
KESATU
:
Membentuk Kelompok Kerja Pengarustaman Gender Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
KEDUA
:
Tim Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Bertugas: a. membantu mengkoordinasikan penerapan strategi pengarustamaan gender lintas sektor/program yang di lakukan pemerintah dan masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. b. mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan keja dalam pengintegrasian strategi pengarustamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.
c. mendorong terlaksananya Pengarusutamaan Gender di berbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan, sesuai Kelompok Kerja bidang masing-masing. KETIGA
:
Pendanaan Pelaksanaan Program dan kegiatan PUG Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 05 April 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
Lampiran .1. Nomor Tanggal
: Keputusan Bupati Polewali Mandar : Tahun 2012 : 05 April 2012
SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Penanggung Jawab Ketua Sekertaris Anggota Pokja Bidang Pendidikan, Dan Budaya Agama
Pokja Bidang Kesehatan Dan Lingkungan
Pokja Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Sosial
: Bupati Polewali Mandar : Kepala Bappeda : Ka.Badan KKB dan PP
: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ka.Dikdispora Ka. BKDD Ka.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ka.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Ka.Kantor Kementrian Agama Ketua LMP
: 1. 2. 3. 4. 5.
Ka. Dinas Kesehatan Ka Badan Lingkungan hidup Ka. RSUD Polewali Ka.Badan Pengendalian Bencana Daerah Ketua YASMIB
: 1. 2. 3. 4. 5.
Ka.Dinas Ka.Dinas Ka.Dinas Ka.Dinas Ka.Dinas
Perindag Koperasi & UKM Sosial dan Transmigrasi Pertanian dan Peternakan Pertambangan & Energi
6. Ka.Dinas Kehutanan dan Perkebunan 7. Ka.Dinas Perikanan dan Kelautan Pokja Bidang Politik,Hukum, Perlindungan Perempuan Dan Anak : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ka.Kantor Kesbang Ka.Kantor Satpol PP,Linmas Kanit PPA Polres Ka.Lapas Ka.Inspektorat Daerah Ka.Dinas Kependudukan dan Capil Ketua LPSP
Pokja Bidang Infrastruktur
: 1. Ka.Dinas PU 2. Ka.Dinas Tarkim 3. Ka.Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Ka. Dinas Perhubungan dan Kominfo
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
Lampiran .2. Nomor Tanggal
: Keputusan Bupati Polewali Mandar : Tahun 2012 : 05 April 2012
SUSUNAN ANGGOTA FOCAL POINT MASING – MASING SKPD
Pokja Bidang Pendidikan Dan Budaya Agama : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indar Jaya,SPd.MA Hj.Senjawati Hj.Rosniar Nusur Dra.Murnih, T Drs.H.Junaidi,M,MH Hj.Jubariah
Dikdispora BKDD Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Kementrian Agama Ketua LMP
Pokja Bidang Kesehatan Dan Lingkungan : 1. Dr.Hj.Syamsiah 2. Dra.Sandara 3. Aco Jamil,SKM,Msi 4. Taswin Zakiah 5. Masita
Dinas Kesehatan Badan Lingkungan hidup RSUD Polewali Badan Pengendalian Bencana Daerah YASMIB
Pokja Bidang Ekonomi Tenaga Kerja dan Sosial : 1. Hikmah,ST,Msi 2. Yuliana.S 3. Drs.Hamsah,MM 4. Baharuddin Bohari,S.Sos,Msi 5. Dra.Sitti Halima,MM 6. Dra.Asliah Rahim,Msi 7. Ir.Hasanuddin CO 8. Hj.A.Kartini,S.Sos
BAPPEDA Dinas Perindag Dinas Koperasi & UKM Dinas Sosial dan Transmgraai Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertambangan & Energi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan dan Kelautan
Pokja Bidang Politik,Hukum, Perlindungan Perempuan Dan Anak : 1. Drs.Masdi Djini 2. M.Wais Husain 3. Rusmin
Kantor Kesbang Satpol PP,Linmas Unit PPA Polres
4. Angga Nurdiansya 5. Drs.Musdar Djamaali,MM 6. Hj.Sukmawati,S.STP,MM 7.Drs.Ahmad Kilang,Msi 8.H.Mansyur
Lapas Inspektorat Daerah Bidang PP dan PA Dinas Kependudukan dan Capil LPSP
Pokja Bidang Infrastruktur : 1. 2. 3. 4.
Hamzinah,S.Sos Ir.Sumardi Agung Arif,Sip,Msi Drs.Aco Jalaluddin,AM,M.Si
Dinas PU Dinas Tarkim Badan PMD Dinas Perhubungan dan Kominfo
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
