BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/760/99/HUK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan Penataan Ruang Daerah secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada kebijakan Penataan Ruang, maka dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9); Memperhatikan :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas: a. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan penataan ruang Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Provinsi; b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; c. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan; d. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan, serta perizinan pemanfaatan ruang; e. pelaksanaan kegiatan pengawasan meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang; f. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang; g. memberikan rekomendasi perizinan Tata Ruang Kabupaten; h. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; i. mengembangkan data dan informasi penataan ruang kabupaten untuk kepentingan pemanfaatan ruang dijajaran pemerintah, masyarakat dan swasta; j. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang kabupaten; k. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; l. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada dinas/instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang; m. memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan kabupaten yang berbatasan;
n. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kabupaten; o. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten; dan p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati. KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/760/99/HUK TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 Penanggung jawab
:1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Ketua
: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris
: Kepala Bappeda Kabupaten Polewali Mandar
Anggota
: 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda 3. Asisten Administrasi Umum Setda 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum 5. Kepala Badan Lingkungan Hidup
A. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Ketua
: Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda
Wakil Ketua
: Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum Setda
Sekretaris
: Kasubid. Pekerjaan Umum dan Perhubungan Bappeda
Anggota
: 1. Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo 2. Kepala Bidang Penelitian Bappeda 3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum 4. Kabid. Analisa Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup. 5. Kasi. Survey Pemetaan dan Perencanaan Dinas Tarkim 6. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 7. Kasi. Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan.
B. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketua
: Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Wakil Ketua
: Kabid.Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Sekretaris
: Kasubid. Pertambangan dan Lingkungan Hidup Bappeda
Anggota
: 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan; 4. Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Kepala Bidang Perizinan Dinas Pendapatan dan Perizinan; 6. Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman 7. Unsur PDAM Kabupaten Polewali Mandar.
C. Sekretariat BKPRD Kepala
: Sekretaris Bappeda
Anggota
: 1. Rusdi, S.Sos
(Staf Bappeda)
2. Jamaluddin, S.Sos
(Staf Bappeda)
3. Beatrix, S.Sos
(Staf Bappeda)
4. Muhlis, SH
(Staf Bappeda)
5. Andi Dala, ST
(Staf Bappeda)
6. Syafran
(Staf Bappeda)
7. Basriah
(Staf Bappeda)
8. Muhammad Tauhid
(Staf Bappeda)
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
