BUPATI POLEWALI MANDAR INSTRUKSI BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR, Dalam rangka percepatan penurunan persentase kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015. Dengan ini menginstruksikan : Kepada
:
Untuk
:
KESATU
:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 4. Kepala Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan 5. Kepala Badan Lingkungan Hidup 6. Kepala Dinas Kesehatan 7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum 9. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan 12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 17. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo 18. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 19. Direktur RSUD 20. Camat Se Kabupaten Polewali Mandar 21. Lurah Se Kabupaten Polewali Mandar 22. Kepala Desa Se Kabupaten Polewali Mandar. 1. Data Kemiskinan yang dipedomani dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar adalah data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai basis data terpadu hasil dari pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Juli Tahun 2012.
2. Masyarakat miskin adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar yang ditandai dengan memiliki Kartu Kaluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. KEDUA
:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPK Kabupeten Polewali Mandar : a. segera mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD terkait; b. melakukan koordinasi dan singkronisasi sasaran penerima manfaat program yang akan dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan basis data terpadu PPLS TNP2K; c. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan; dan d. melaporkan perkembangan dan permasalahan program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa : a. segera mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan MP3KI untuk menyusun data terpilah sasaran penerima manfaat khususnya masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sasaran penerima manfaatnya adalah masyarakat miskin; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar. 3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan: a. segera mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat miskin khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan; b. memastikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sasaran penerima manfaatnya adalah masyarakat miskin; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan per Triwulan kepada Sektretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar. 4. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan : a. segera mengkoordinasikan dengan SKPD teknis, terkait pelaksanaan kegiatan untuk melakukan pemilahan data sasaran penerima manfaat khususnya masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya penyuluhan kelompok dan pembentukan kelompok tani, peternakan, nelayan, perikanan dan kehutanan memprioritaskan dan melibatkan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat;
5.
6.
7.
8.
c. mendesain kegiatan melalui pola pendampingan berbasis keaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat miskin; dan d. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan per Triwulan kepada Sektretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Badan Lingkungan Hidup : a. segera mengkoordinasikan dengan SKPD teknis, terkait pelaksanaan kegiatan khususnya upaya perlindungan sumber mata air sebagai kebutuhan dasar masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya upaya perlindungan sumber mata air pada daerah-daerah kritis dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang besar. c. memprioritaskan lokasi sasaran kegiatan kebersihan lingkungan pada daerah-haerah padat penduduk, kumuh dan merupakan kantong kemiskinan; dan d. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan per Triwulan kepada Sektretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Kesehatan: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan khususnya pembinaan dan pemberdayaan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, fasilitasi sarana sanitasi dan penanggulangan penyakit kronis tepat kepada sasaran penerima manfaat berbasis data TNP2K. b. memastikan sasaran rencana kegiatan difokuskan pada lokasi daerah-daerah dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang tinggi dan memastikan kepada sasaran yang tepat; c. memastikan penerima layanan BPJS difokuskan pada sasaran masyarakat miskin sebagai penerima manfaat; dan d. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan per Triwulan kepada Sektretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan khususnya pemberantasan buta huruf pada usia produktif melalui pendidikan berbasis keaksaraan fungsional; b. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pemanfaatan dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi masyarakat miskin berbasis data terpadu; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan per Triwulan kepada Sektretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait penyediaan sumber air minum dan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin terpenuhi;
9.
10.
11.
12.
b. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya terkait penyediaan sumber air minum dan sarana sanitasi diperuntukkan bagi masyarakat miskin; c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan per Triwulan kepada Sektretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin terpenuhi; b. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya terkait penyediaan rumah layak huni diperuntukkan bagi masyarakat miskin; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan per Triwulan kepada Sektretariat TKPK Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberdayaan kelompok masyarakat penyandang distabilitas (cacat) khususnya masyarakat miskin terpenuhi; b. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya terkait Program Keluargas Harapan (PKH), Penyaluran Raskin dan Pemberdayaan kelompok masyarakat penyandang distabilitas (cacat) peruntukkan bagi masyarakat miskin; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait pertanian dan peternakan mengakomodir kelompok masyarakat miskin; b. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya terkait sektor pertanian dan peternakan memprioritaskan kelompok masyarakat miskin menjadi fokus intervensi; c. mendesain kegiatan melalui pola pendampingan berbasis keaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat miskin; dan d. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait perkebunan mengakomodir kelompok masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya upaya perlindungan sumber mata air pada daerah-daerah kritis dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang besar. c. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya terkait sektor perkebunan memprioritaskan kelompok masyarakat miskin menjadi fokus intervensi;
d. mendesain kegiatan melalui pola pendampingan berbasis keaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat miskin; dan e. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait Perikanan mengakomodir kelompok masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya upaya penataan kawasan kumuh pesisir pada daerahdaerah kritis dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang besar. c. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya terkait sektor perikanan memprioritaskan kelompok masyarakat miskin menjadi fokus intervensi; d. mendesain kegiatan melalui pola pendampingan berbasis keaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat miskin; dan e. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait perindustrian dan perdagangan mengakomodir kelompok masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya upaya penataan pengembangan ekonomi masyarakat pada daerah-daerah kritis dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang besar; c. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya terkait sektor perindustrian dan perdagangan memprioritaskan kelompok masyarakat miskin menjadi fokus intervensi; d. mendesain kegiatan melalui pola pendampingan berbasis keaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat miskin; dan e. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. 15. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait koperasi dan UMKM mengakomodir kelompok masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya upaya pengembangan koperasi sektor riil pada daerahdaerah kritis dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang besar. c. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya terkait koperasi dan UMKM memprioritaskan kelompok masyarakat miskin menjadi fokus intervensi; d. mendesain kegiatan melalui pola pendampingan berbasis keaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat miskin; dan e. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK.
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait pemenuhan listrik dan air bersih mengakomodir kelompok masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya upaya pengembangan ketenagalistrikan pada daerahdaerah kritis dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang besar; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. 17. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait sarana transportasi pedesaan mengakomodir kelompok masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya upaya pengembangan sarana transportasi perdessan pada daerah-daerah kritis dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang besar; c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. 18. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan perpustakaan mengakomodir kelompok masyarakat miskin; b. memastikan rencana kegiatan khususnya upaya pengembangan pelayanan perpustakaan pada daerah-daerah kritis dengan tingkat persentase angka kemiskinan yang besar; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. 19. Direktur RSUD: a. segera memastikan pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah mengakomodir kelompok masyarakat miskin sebagai prioritas pelayanan; b. memastikan sasaran rencana kegiatan khususnya upaya pengembangan layanan RSUD kepada kelompok masyarakat miskin; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK. 20. Camat se Kabupaten Polewali Mandar: a. secara proaktif memberikan pendampingan terhadap SKPD dalam melakukan validasi dan verifikasi kelompok sasaran masyarakat miskin yang akan diintervensi; b. menfasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan; dan c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada Sektretariat TKPK di Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Polewali Mandar.
21. Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Polewali Mandar: a. secara proaktif bersama dengan camat memberikan pendampingan terhadap SKPD dalam melakukan validasi dan verifikasi kelompok sasaran masyarakat miskin yang akan diintervensi; b. menfasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan/Desa. c. melaporkan perkembangan dan permasalahan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan data terpilah per Triwulan kepada camat setempat. KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar di SKPD masing-masing.
KEEMPAT
:
Agar melaksanakan Instruksi ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 September 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
