BUPATI POLEWALI MANDAR PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DALAM PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa kompetensi aparatur merupakan salah satu sumber daya yang menentukan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya peningkatan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik; c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan PeraturanBupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan pemerintahan daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi1 Nomor 5308); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357). Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/ Penanggungjawab dan Pemeringkatan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; 3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; 5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; 6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah SKPD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik; 7. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai dan petugas yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik; 8. Kompetensi adalah kemampuan kerja pegawai yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar; BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Peningkatan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk : a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap aparatur untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan publik secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; c. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik dan terpercaya Pasal 3 Sasaran peningkatan kompetensi adalah terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. BAB III JENIS PENINGKATAN KOMPETENSI Pasal 4 Jenis peningkatan kompetensi terdiri dari : a. Peningkatan Kompetensi Kepribadian; b. Peningkatan Kompetensi Sosial; c. Peningkatan Kompetensi Profesional; Pasal 5 (1) Peningkatan kompetensi kepribadian dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan individu aparatur yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan arif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat;
(2) Kepribadian yang mantap, stabil, dewasa dan arif, adalah sebagai berikut : a. Kepribadian yang mantap dan stabil dicirikan dengan perilaku aparatur yang konsisten terhadap norma hukum dan norma sosial serta memiliki kebanggaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat; b. Kepribadian yang dewasa dicirikan dengan perilaku yang menampilkan kemandirian dalam bertindak serta memiliki etos kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. Kepribadian yang arif dicirikan dengan perilaku yang senantiasa berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat yang dilayani serta perilaku yang sesuai dengan norma religius dan dapat diteladani oleh masyarakat. Pasal 7 (1) Peningkatan kompetensi sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan sesama aparatur pelaksana pelayanan publik. (2) Kemampuan berkomunikasi secara yang dimaksud angka 1 di atas yaitu dalam menyampaikan informasi pelayanan publik kepada masyarakat, aparatur mampu mengucapkan secara jelas informasi yang diberikan, berbicara dengan tegas dan tidak bertele-tele, memperhatikan tata krama dalam bersikap dan bertutur kata, cepat memahami kebutuhan masyarakat yang sedang dilayani, peka dan tanggap dalam merespon segala kendala dalam pelaksanaan pelayanan, dan memiliki kemampuan untuk meyakinkan masyarakat terhadap aspek pelayanan yang diberikan. Pasal 8 Peningkatan kompetensi profesional dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan aparatur terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi pengetahuan akademik serta pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspekaspek penyelenggaraan pelayanan publik; BAB IV PELAKSANAAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Pasal 9 (1) Peningkatan kompetensi Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan melalui : a. b. c. d. e.
Pendidikan Tugas Belajar; Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan; Pendidikan dan Pelatihan Teknis; Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; Bimbingan Teknis, Workshop, Lokakarya, Sosialisasi, Seminar dan Focus Group Discussion;
(2) Pendidikan Tugas Belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan kualitas pelayanan publik, prestasi dan etos kerja aparatur, serta kualifikasi perguruan tinggi; (3) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural diprioritaskan pada penguatan kapasitas pelaksana pelayanan publik dan penugasannya melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta Bimbingan teknis dan kegiatan lainnya sebagaimana dimasukd pada huruf c, d, dan e angka 1 diatas dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial dan profesional aparatur pelaksana pelayanan publik baik melalui pengiriman aparatur mengikuti pelatihan di luar daerah maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; (5) Pengiriman aparatur mengikuti pelatihan di luar daerah sebagaimana dimaksud angka 4 di atas, dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
Pasal 10 (1) Setiap tahun, SKPD agar melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi aparatur yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok fungsi satuan kerja dan pelayanan kepada masyarakat; (2) Hasil Identifikasi kebutuhan kompetensi tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah untuk menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; (3) Hasil identifikasi kebutuhan kompetensi yang tidak terakomodir dalam agenda kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, ditindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengiriman aparatur mengikuti kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ketersediaan sumber daya lainnya;
BAB V PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11 (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap SKPD penyelenggara pelayanan publik dalam peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan publik; (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; (3) Hasil koordinasi, fasiltiasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, disampaikan pada Bupati;
Pasal 12 SKPD yang kurang memperhatikan peningkatan kompetensi aparatur pelaksana pelayanan publik, dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku setelah memperhatikan pertimbangan tertentu yang bersifat khusus pada SKPD bersangkutan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 31 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR, Ttd ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 31 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ttd ISMAIL, AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 52
