BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/360/536/HUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, maka perlu dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, sebagai tenaga pendukung kegiatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
Mempehatikan :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012.
KESATU
:
Membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut : a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa; b. menyiapkan dan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyiapkan Dokumen Pengadaan; d. mengumumkan Pengadaan Barang dan Jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diperagakan diumumkan di websate Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi; f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengumumkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa; dan i. menandatangani fakta integritas pengadaan Barang / Jasa dimulai.
sebelum
pelaksanaan
KETIGA
:
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, diberikan honorarium sesuai dengan dibebankan DIPA Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2012;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 21 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/360/536 /HUK TANGGAL : 21 DESEMBER 2012 SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012
No
Nama / Nip
SKPD
1
2
3
JABATAN Dalam TIM 4
1.
Ir. DAYANG TAHIR, MM Nip. 19740404 200312 1 013
Dinas PU
Ketua
2.
Ir. FERI DAUD BIANG, ST Nip. 19750224 200312 1 006
Dinas PU
Sekretaris
3.
Ir. SUMARDI MURAD, MM Nip. 19590319 198601 1 014
Dinas TARKIM
Anggota
4.
HAMDANI HAMDI, S. Ip Nip. 19790409 200701 1 015
Dinas PU
Anggota
Dinas PU
Anggota
5.
BUSTAM BUA Nip. 19633112 200604 1 285
Ket 5
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/360/537/HUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA BARANG DAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerima barang dan jasa pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Barang dan Jasa; b. bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Penerima Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2012; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang dan Jasa Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar; Mempehatikan :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA BARANG DAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012.
KESATU
:
Membentuk Panitia Penerima Barang dan Jasa Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA
:
Ruang lingkup tugas Panitia Penerima Barang dan Jasa Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA
:
Panitia Penerima Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2012;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 21 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/360/537/HUK TANGGAL : 21 DESEMBER 2012 SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENERIMA BARANG DAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012
No
Nama / Nip
SKPD
1
2 YUSNI JAYA, S. Sos Nip. 19760218 200312 1 008
3
JABATAN Dalam TIM 4
BPBD
Ketua
BPBD
Sekretaris
BPBD
Anggota
1.
2.
3.
MUHIDDIN, S. Sos Nip. 19730405 199803 1 009 RAHMANSYAH, S. IP Nip. 19800929 200801 1 017
Ket 5
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/360/538/HUK TENTANG PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2012, maka dipandang perlu menunjuk tenaga teknis kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012.
KESATU
:
Menunjuk/Staf yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2012.
KEDUA
:
Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas diserahi tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Teknis dan administrasi.
KETIGA
:
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tenaga Teknis kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah: a. bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan yang dialokasikan kepada SKPD terkait; b. mengelolah fisik dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi yang menjadi kewenangannya; c. menyusun prioritas secara rinci kegiatan konstruksi dan non konstruksi yang diketahui oleh Kepala Dinas SKPD terkait; dan d. menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 21 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/360/538/HUK TANGGAL : 21 DESEMBER 2012
SUSUNAN PERSONALIA TENAGA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012
No
Nama / Nip
SKPD
1
2 Drs. H.Abd. Rahman B, MM Nip. 19580128 198503 1 013
3 Dinas PU
Ir. Hj.Rahmin, M.Si Nip. 19620927 199203 2 006
Dinas PU
1.
2.
Dinas PU 3.
BPBD
Arsal, ST. MT Nip.19750725 200312 1 007
Dinas PU
PJOK Bidang PSDA
Abd. Malik Nip. 1977231 200701 1 073
BPBD
Staf Teknis Bidang PSDA
BPBD
Staf Administrasi Bidang PSDA
5.
7.
Anwar Kamaruddin, S.Sos Nip. 19680520 199103 1 009
5
PJOK Bidang Bina Marga
Staf Administrasi Bidang Bina Marga
Darhan, A.Md.Kom Nip. 19871028 201101 1 009
Ket
Staf Teknis Bidang Bina Marga
Baharuddin, ST Nip. 19780102 200601 1 019
4.
6.
JABATAN Dalam TIM 4 Kadis. PU
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/590/533/HUK TENTANG PENETAPAN BESARAN GANTI RUGI LOKASI KANTOR BALAI PENYULUH PERTANIAN DAN LAHAN PERCONTOHAN BALAI PENYULUH PERTANIAN BULO DI DESA BULO KECAMATAN BULO KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa dalam upaya penyelesaian masalah lokasi Kantor Balai Penyuluh Pertanian dan Lahan Percontohan Balai Penyuluh Pertanian Bulo di Desa Bulo Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar dan untuk merealisasi pembayaran ganti rugi pemilik tanah, perlu ditetapkan besarnya ganti rugi tanah dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993; 3. Musyawarah antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada hari ...... tanggal ........... 2012 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN GANTI RUGI LOKASI KANTOR BALAI PENYULUH PERTANIAN DAN LAHAN PERCONTOHAN BALAI PENYULUH PERTANIAN BULO DI DESA BULO KECAMATAN BULO KABUPATEN POLEWALI MANDAR. KESATU
: Menetapkan ganti rugi tanah Lokasi Kantor Balai Penyuluh Pertanian dan Lahan Percontohan Balai Penyuluh Pertanian Bulo di Desa Bulo Kecamatan Bulo seluas ± ....m² (.............. Meter Persegi);
KEDUA
: Besarnya ganti rugi tanah pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
KETIGA
: Besarnya ganti rugi pada Diktum Kedua termasuk didalamnya tanaman dan benda-benda lain yang berada diatasnya;
KEEMPAT
: Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2012 untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah tersebut;
KELIMA
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (1.09.01.16.01), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2012;
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 20 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/590/534/Huk TENTANG PENETAPAN BESARAN GANTI RUGI PENAMBAHAN MESS PEMDA/KANTOR PERWAKILAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR DI KELURAHAN RANGAS KECAMATAN SIMBORO DAN KEPULAUAN KABUPATEN MAMUJU BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa dalam upaya penyelesaian masalah lokasi penambahan Mess Pemda/Kantor Perwakilan Kabupaten Polewali Mandar di Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju dan untuk merealisasi pembayaran ganti rugi pemilik tanah, perlu ditetapkan besarnya ganti rugi tanah dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993; 3. Musyawarah antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN GANTI RUGI LOKASI PENAMBAHAN MESS PEMDA/KANTOR PERWAKILAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR DI KELURAHAN RANGAS KECAMATAN SIMBORO DAN KEPULAUAN KABUPATEN MAMUJU KESATU
: Menetapkan ganti rugi tanah Lokasi Penambahan MESS PEMDA/Kantor Perwakilan Kabupaten Polewali Mandar di Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju seluas 542 m² (Lima Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi);
KEDUA
: Besarnya ganti rugi tanah pada Diktum Kesatu sebesar Rp. .......,(...... Rupiah);
KETIGA
: Besarnya ganti rugi pada Diktum Kedua termasuk didalamnya tanaman dan benda-benda lain yang berada diatasnya dan Pph;
KEEMPAT
: Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2012 untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah tersebut;
KELIMA
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (1.09.01.16.01), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012;
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 20 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
