BUPATI POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE - KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang

: a. bahwa untuk pembiayaan Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggotan badan Permusyawaratan Desa harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Besaran Tunjangan Penghasilan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Desa se-Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemerintah Mandar.

Daerah

adalah

Pemerintah

Kabupaten

Polewali

3. Desa adalah Desa yang ada dalam Kabupaten Polewali Mandar. 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. 5. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. 6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa berserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan Kepala Kappung dan/atau Kepala Dusun yang diangkat oleh Kepala Desa.

9. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

10. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, penatausahaan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan Keuangan Desa dalam rangka Pelaksanaan APBDesa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Desa. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rancangan Keuangan Tahun Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. 15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk perjalanan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang. 17. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. 18. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas kecuali komponen tiket pesawat. 19. Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPPD adalah SPPD dari Pejabat Yang Berwenang kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD untuk melaksanakan perjalanan dinas. 20. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. 21. Tempat Kedudukan adalah tempat Desa berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar. 22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan. 23. Tempat Tujuan adalah perjalanan dinas.

tempat/kota

yang

menjadi

tujuan

24. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. ketersediaan anggaran dan kinerja Pemerintah Desa;

kesesuaian

dengan

pencapaian

c. efisiensi penggunaan belanja desa; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS Pasal 4 Perjalanan Dinas digolongkan menjadi : a. perjalanan dalam daerah; dan b. perjalanan dinas luar daerah. BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 5 (1) Perjalanan Dinas adalah satuan biaya perjalanan dians bagi Kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD yang akan melakukan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah yang dibayarkan berdasarkan perhitungan at cost khusus tiket pesawat, tiket kapal laut, dan tiket kereta api, sedangkan komponen lainnya dihitung secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini. (2) Penggunaan tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dipersyaratkan tiket pesawat tiket ekonomi. (3) Harga tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas apabila melampaui standar belanja menjadi tanggungan yang melakukan perjalanan dinas. (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan klasifikasi jabatan, yaitu : a. kepala desa dan ketua BPD; dan b. perangkat desa lainnya dan anggota BPD. Pasal 6 (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri atas : a. biaya perjalanan pada saat hari kerja, yaitu perjalanan pergipulang yang dilakukan pada hari senin sampai dengan jumat; dan b. biaya perjalanan diluar hari kerja, yaitu perjalanan pergipulang yang dilakukan pada hari sabtu dan minggu serta hari libur. (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terbagi atas : a. biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan; dan b. biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. biaya transport, yaitu satuan biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara tempat bertolak (PP) dan dari bandara tujuan ke tempat kegiatan (PP) serta dari bandara tempat bertolak ke bandara tujuan (PP); b. uang harian, yaitu satuan biaya harian yang meliputi uang makan, uang saku dan angkutan setempat; dan c. biaya penginapan, yaitu satuan biaya penginapan berdasarkan daerah/kota tempat tujuan perjalanan dinas. Pasal 8 Uang Harian dan Biaya penginapan Perjalanan Dinas, diberikan : a. untuk perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam; b. maksimum selama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi; dan c. kecuali untuk pelatihan/bimbingan teknis yang menggunakan dana kontribusi hanya diberikan uang harian. Pasal 9 Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawsi Selatan, biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan mengacu kepada Peraturan Bupati ini. Pasal 10 (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsusm yang merupakan batas tertinggi sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, kecuali untuk biaya tiket pesawat, kereta api dan atau kapal laut dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya yang telah ditetapkan. (2) Apabila berdasarkan bukti pembayaran tiket terdapat selisih lebih, maka yang bersangkutan harus mengembalikan, dan jika kurang maka bendahara desa wajib menambahkan sesuai bukti. (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksnakan sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. Pasal 11 Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Bendahara Desa dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang melakukan perjalanan dinas.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Pasal 12 (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD harus diberikan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang. (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya tersedia dalam dokumen anggaran.

Pasal 13 (1) Dalam hal Kepala Desa dan Ketua BPD yang melakukan perjalanan dinas, surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatas ditandatangani oleh pejabat yang memberi perintah. (2) Dalam hal perangkat desa yang melakukan perjalanan dinas, surat tugas ditandatangani oleh Kepala Desa setempat. (3) Dalam hal anggota BPD yang melakukan perjalanan dinas, surat tugas ditandatangani oleh Ketua BPD setempat. Pasal 14 (1) Pertanggungjawaban dokumen berupa :

biaya

Perjalanan

Dinas

melampirkan

a. surat tugas yang sah; b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, dan airport tax; (2) Dalam SPPD tidak diperkenankan penghapusan atau cacat dalam tulisan.

ada

penghapusan-

(3) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang. Pasal 15 Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada bendahara desa yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

BAB VII PENUTUP Pasal 16 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD bersumber dari APBDesa. Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Besaran Tunjangan Penghasilan dan Standar Biaya Perjalan Dinas Aparatur Pemerintah Desa seKabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 15 Januari 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 15 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL AM. BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 4