BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/050.13/107/HUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS/NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan, mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND) yang merupakan lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Teknis Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 8. Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2013); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
:
Membentuk Tim Teknis Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah: a. memberikan bimbingan teknis, pengadaan dan pencetakan peta dasar dan tematik serta pengadaan data yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND); b. mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan lokakarya kegiatan pelaksanaan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND) tingkat kabupaten; c. membantu BKM dan perangkat Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan lokakarya kegiatan pelaksanaan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di tingkat Desa/Kelurahan; d. mengalokasikan dana BOP yang dimanfaatkan untuk keperluan biaya operasional pendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND) selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa/Kelurahan; e. melakukan monitoring pelaksanaan audit terhadap penggunaan/pemanfaatan dana kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND) yang dilakukan oleh auditor independen; f. melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat dan SKPD terkait dalam rangka mendorong dan memastikan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, BKM dan Jajarannya, Perangkat, Masyarakat dan Kelompok Peduli setempat dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND) di Desa/Kelurahan;
g. mendorong Tim Koordinasi Penanggungjawab Program (TKPP) kabupaten yang telah terbentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Desa/Kelurahan; h. menyiapkan dan membentuk sekretariat kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND) dan yang berkedudukan di kantor Desa/Kelurahan; i. melaksanakan sistem administrasi dan menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND) dan ketentuan kearsipan lain yang berlaku; j. melaksanakan tugas lain yang diperlukan guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND); k. mendukung hasil/produk perencanaan (RPP, Aturan Main Bersama, dan Rencana Kawasan Prioritas yang mengadopsi prinsip-prinsip RTBL); dan l. memastikan kegunaan dan pemanfaatan dana kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/Neighborhood Development (PLP-BK/ND) harus ditujukan untuk upaya-upaya pengembangan lingkungan permukiman berbasis masyarakat lokal dengan inti kegiatan sebagai berikut: 1. melaksanakan kegiatan pembelajaran penyusunan perencanaan partisipatif di Desa/Kelurahan dan Kecamatan meliputi Perencanaan Lingkungan Makro (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan Perencanaan Lingkungan Mikro (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) sesuai ketentuanketentuan teknis yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/ Neighborhood Development (PLP-BK/ND); 2. melaksanakan pembelajaran kegiatan pemasaran terhadap hasil-hasil perencanaan partisipatif; dan 3. melaksanakan pembelajaran kegiatan pembangunan fisik sebagai implementasi dari hasil-hasil perencanaan partisipatif. KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/050.13/107/HUK TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS/NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014 Pembina
: 1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Pengarah
: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggung jawab
: Kepala Bappeda Kabupaten Polewali Mandar
Ketua
: Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Polewali Mandar
Sekretaris
: Asisten Perekonomian dan Kabupaten Polewali Mandar
Anggota
: 1. Ir. Dayang Tahir (Dinas PU) 2. H. Andi Masri Masdar (Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga) 3. Ahmad Rauf, S.Sos, MT (Bappeda) 4. A. Afandi Rahman, ST,M.Si (Dinas Tarkim) 5. Hikmah, ST, M.Si (BLH) 6. Aco Musaddad S.Ag, M.Ag (Bappeda) 7. Budiman, S.Pi (Dinas Kelautan dan Perikanan) 8. Suherman, SE (Bappeda) 9. Abd. Rahman, SE (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) 10. Darwis, BSc (Dinas Koperasi dan UKM) 11. Muliadi, SP.M.SP (Dinas Pertanian dan Peternakan) 12. Abd. Latif, SKM. M.Si (Dinas Kesehatan) 13. Pirman, S.Pdi (BKKB-PP) 14. Asrul Tonga, SE, M.Adm.KP (Dinas Budpar) 15. Bahar, S.Sos (Dinas Tarkim) 16. Nasrah (Bappeda) I
22r. Hj.
Pembangunan
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Setda
