BUPATI POLEWALI MANDAR PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DALAM PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwapemberian penghargaan dan sanksi bagi Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publikdiperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
Mengingat
: 1. Undang-UndangNomor 8 TahunTahun 1974 tentangPokokpokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,TambahanLembaran Negara Republik Indonesi1 Nomor 5308);
4. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 5. PeraturanPemerintahNomor 74 Tahun 2005 tentangPerubahanNamaKabupatenPolewaliMamasamenjadiK abupatenPolewaliMandar (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 6. PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Memperhatikan : 1. PeraturanMenteriNegara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 35 Tahun 2012 tentangPedomanPenyusunanStandarOperasionalProsedurAd ministrasiPemerintahan; 2. PeraturanMenteriNegara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 3. PeraturanMenteriNegara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. PeraturanMenteriNegara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/ Penanggungjawab dan Pemeringkatan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSIDALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
Pasal 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan publik secara berkualitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut : a. mengutamakan kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; g. keterbukaan; h. akuntabilitas; i. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; j. ketepatan waktu; dan k. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Pasal 2 (1) Penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan oleh : a. penyelenggara pelayanan publik; dan b. pelaksana pelayanan publik. (2) Penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan publik. (3) Pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pasal 3 (1) Penyelenggara pelayanan publik memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kerja sama; c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; e. memberikan pelayanan yang berkualitas penyelenggaraan pelayanan publik; f.
sesuai
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
dengan
asas
g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; h. memberikan pertanggungjawaban diselenggarakan;
terhadap
pelayanan
yang
i.
membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
j.
bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan l.
memenuhi panggilan atau mewakili instansi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 4
(1) Nilai-nilai pribadi yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
keimanan dan ketaqwaan; taat hukum; disiplin; orientasi pelayanan bukan dilayani; saling menghormati; kerja keras; kerja cerdas; kerjasama; jujur dan bertanggungjawab; dan tidak diskriminatif.
(2) Kewajiban pelaksana pelayanan publik : a. menerima dengan baik setiap permohonan layanan; b. menerapkan pinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan; c. memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
terdapat
d. menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur; dan e. menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Larangan bagi pelaksana pelayanan publik : a. meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan; b. menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan; c. meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan; d. menjanjikan kemudahan pemberian imbalan;
pemberian
layanan
dengan
mengharapkan
e. mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon; dan f.
bertindak diskriminasi terhadap sesama pemohon;
(4) Hak bagi pelaksana pelayanan publik : a. segala hak yang melekat padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak/honorer sesuai dengan kontrak/perjanjian antara yang bersangkutan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. mendapatkan uang lembur; dan c. tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 5 Dalam rangka menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan publik serta hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penerapan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
penyusunan standar pelayanan publik; pengembangan sistem informasi pelayanan publik; maklumat pelayanan; pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik; pengelolaan pengaduan masyarakat; pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; pengembangan kapasitas pelaksana pelayanan publik; pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil survey; dan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pelaksana pelayanan publik. Pasal 6
Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, membentuk Tim Penilai Unit Pelayanan Publik, yang terdiri dari sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : a. b. c. d.
Sekretariat Daerah; Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; Pasal 7
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menunjukkan kinerja terbaik diberikan penghargaan. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Pasal 8 (1) Penghargaan bagi Unit Pelayanan Publik terbaik sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 berupa : a. Piala Citra Pelayanan Prima; b. piagam penghargaan; dan /atau c. penghargaan lainnya.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sebuah acara resmi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar. Pasal 9 (1) Pemberian penghargaan juga diberikan kepada Pelaksana pelayanan publik yang dinilai menunjukkan prestasi kerja sangat baik, yaitu : a. berdasarkan rekomendasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang bersangkutan dinyatakan cakap dan berintegritas tinggi dalam menerapkan nilai-nilai pribadi pelaksana pelayanan publik; dan/ atau b. berprestasi dengan mengharumkan nama Daerah di tingkat Propinsi atau di tingkat Nasional. (2) Pemberian penghargaan kepada Pelaksana pelayanan publik, berupa : a. piagam penghargaan; b. tambahan penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. mendapatkan prioritas dalam pengembangan karir pegawai, baik berupa pendidikan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, dan atau promosi jabatan; dan d. penghargaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada sebuah acara resmi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar atau peringatan hari KORPRI. Pasal 10 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kurang memperhatikan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik dan pelaksanaan kewajiban penyelenggara pelayanan publik, setelah melalui analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pelayanan oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah, dapat diberikan sanksi berupa : a. teguran tertulis; b. pernyataan tidak puas; c. publikasi kinerja pelayanan; d. pertimbangan pengalokasian anggaran Satuan Kerja; dan/ atau e. sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pemberian sanksi terhadap Pelaksana pelayanan publik yang lalai dalam menerapkan nilai-nilai kepribadian pelaksana pelayanan publik dan menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 11 (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana pelayanan publik dalam penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik serta pelaksanaan kewajiban penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
(3) Hasil koordinasi, fasiltiasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Bupati. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 31 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR, Ttd ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 31 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Ttd ISMAIL, AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 55
