BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/590/512/Huk TENTANG PENETAPAN BESARAN GANTI RUGI LOKASI LAHAN PENAMBAHAN SDN 021 TAMANGALLE DI DESA TAMANGALLE KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa dalam upaya penyelesaian masalah lokasi lahan Penambahan SDN 021 Tamangalle di Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan untuk merealisasi pembayaran ganti rugi pemilik tanah, perlu ditetapkan besarnya ganti rugi tanah dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 1); 5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 1);
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993; 3. Musyawarah antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN GANTI RUGI LOKASI LAHAN PENAMBAHAN SDN 021 TAMANGALLE DI DESA TAMANGALLE KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR. KESATU
: Menetapkan ganti rugi tanah Lokasi Lahan Penambahan SDN 021 Tamangalle di Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar seluas 1.000 m² (Seribu Meter Persegi);
KEDUA
: Besarnya ganti rugi tanah pada diktum kesatu sebesar Rp. 32.000,-/m (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah Permeter Persegi);
KETIGA
: Besarnya ganti rugi pada DIKTUM KEDUA termasuk didalamnya tanaman yang tumbuh diatasnya;
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (1.09.01.16.01), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 11 Desember 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS TENTANG PENETAPAN LOKASI LAHAN PENAMBAHAN SDN 021 TAMANGALLE DI DESA TAMANGALLE KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SDN 021 Tamangalle, maka perlu ditetapkan lokasi lahan Penambahan SDN 021 Tamangalle di Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Lokasi Lahan Penambahan SDN 021 Tamangalle terletak di Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar seluas ± ........... m² (............. Meter Persegi);
KEDUA
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 02 April 2012 BUPATI POLEWALI MANDAR
ALI BAAL MASDAR
BERITA ACARA MUSYAWARAH KESEPAKATAN HARGA Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polewali Mandar, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Pemprakarsa Lokasi Pekuburan Islam di Desa Bala 3. Kabag. Adm. Pemerintahan Umum 4. Camat Balanipa 5. Kasi. Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan 6. Kabid. Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Dinas Tarkim 7. Kasubag. Kependudukan, Agraria dan Kerjasama 8. Kepala Desa Bala 9. Pemilik Lahan 10. Warga Desa Bala Telah dilakukan rapat penyelesaian masalah ganti rugi lokasi lahan Pekuburan Islam di Desa Bala Kecamatan Balanipa, hal-hal yang di sepakati sebagai berikut : 1. Pemilik lahan dan Pemerintah Daerah telah sepakat mengenai besarnya kompensasi/ganti rugi lokasi Lahan Pekuburan Islam di Dusun ..........., Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) termasuk tanaman, dan benda-benda yang ada di atasnya serta Pph dengan luas sebesar 1.391 m2 + ........... 2. Pembayaran ganti rugi tanah dimaksud akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011. Demikian berita acara ini kami buat untuk dijadikan pedoman/pegangan masing-masing pihak atas dasar kesepakatan tanpa ada paksaan atau tekanan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 1. Drs.H.HAMDAN, M.Si
1. ...............................
2. SYAMSUL SAMAD, S.IP 3. Drs. AMUJIB, MM
2. ............................. 3. ..............................
4. Drs. ABDUL KARIM, M.Si 5. SYAIFUDDIN, A. Ptnh
4. ............................. 5. ..............................
6. NAJAMUDDIN, S.Sos 7. INRIANI IDRUS, SSTP
6. ………………………….. 7. .............................
8. LUTHFI ALI 9. HJ. NURHATI 10. MUH. SALEH
8. …………………………... 9. …………………………… 10. ……………………………
