BUPATI PEKALONGAN. Assalaamu alaikum Wr. Wb

BUPATI PEKALONGAN PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PEKALONGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat : 

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;

Yang saya hormati : 

Wakil Bupati Pekalongan;



Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;



Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berkesempatan hadir, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili;



Plt. Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Pekalongan;



Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD se-Kabupaten Pekalongan;



Ketua KPUD dan para Ketua Partai Politik se-Kabupaten Pekalongan;



Rekan-rekan Wartawan dan LSM;



serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka

penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Mengawali laporan keterangan pertanggungjawaban ini, perkenankan pada kesempatan rapat paripurna ini kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, pimpinan SKPD dan unit kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, cendekiawan, seniman, budayawan, pengusaha serta insan pers dan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, peran serta, sumbang saran serta kerja sama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Rapat Dewan yang terhormat, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah,

yang

sistematika

dan

waktu

penyampaiannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pasal 17 ayat (1) yang menegaskan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ ini merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban memberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. LKPJ juga menjadi landasan

Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014

2

terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif. Penyampaian LKPJ ini juga merupakan rangkaian awal dari pelaporan kinerja pengelolaan APBD tahun 2014, yang Insya Allah akan pula ditindaklanjuti dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, setelah diaudit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, yang akan disampaikan

melalui rapat paripurna tersendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, LKPJ Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2014 ini secara substansi merupakan evaluasi capaian rencana kerja pembangunan tahunan Kabupaten Pekalongan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang sekaligus merupakan tahapan tahun keempat dalam perencanaan jangka menengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016. Dengan demikian, kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014, tidak akan terlepas dari dokumen perencanaan tersebut yang pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja bersama untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016, yakni, ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”. Rapat Dewan yang terhormat, Mengawali laporan kinerja pemerintahan daerah, saya akan memulainya dari kapasitas keuangan daerah, hal ini untuk memberi kemudahan informasi bagi publik dalam memahami kondisi umum perencanaan dan realisasi sumber-sumber keuangan daerah, yang telah menopang manajemen pemerintahan daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan struktur keuangan daerah, APBD Tahun Anggaran 2014 meliputi :


3

1. Pendapatan Daerah, sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 realisasinya mencapai

Rp1.474.500.636.377,46 atau 103,30% dari anggaran sebesar

Rp1.427.420.298.727,00. Dilihat dari komponennya, realisasi PAD sebesar Rp255.037.017.191,46 atau 119,31% dari target; Dana Perimbangan naik sebesar Rp769.270.476,00 atau 100,08% dari target; dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp.5.026.612.952,00 atau 101,71% dari anggaran yang telah ditetapkan. 2. Belanja Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.492.506.133.170,00 yang terbagi ke dalam Belanja Tidak Langsung yang mencapai Rp876.695.360.840,00 dengan realisasi 93,69% dan Belanja Langsung sebesar Rp615.810.772.330,00 dengan realisasi 93,30%. 3. Pembiayaan Daerah, dapat diinformasikan bahwa dari komponen penerimaannya telah terealisasi 100,63% dari target yaitu sebesar Rp72.215.435.486,61 yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp71.763.239.443,61; Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp425.933.556,00 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp26.262.487,00. Selanjutnya untuk realisasi pengeluarannya mencapai Rp6.677.404.902,00 dari dari rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.677.405.000,00. Dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD pada tahun 2014

kurang lebih 20%,

menggambarkan masih tingginya ketergantungan

Kabupaten Pekalongan terhadap anggaran yang berasal dari dana perimbangan terutama pemerintah pusat. Sementara dari sisi Belanja Daerah selama tahun 2014 berdasarkan komparasi antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung merupakan

indicator

keberpihakan

anggaran

pemerintah

daerah

terhadap

kepentingan pelayanan masyarakat dengan proporsi sebesar 58,84% dan 41,16%. Hal ini dikarenakan anggaran belanja tidak langsung yang besar diantaranya dialokasikan untuk kegiatan yang mempunyai sifat kegiatan non fisik (human

development capacity) dan kegiatan fisik (investment) melalui hibah dan bantuan sosial, yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada


4

masyarakat. Namun tidak dipungkiri, bahwa kebijakan belanja daerah sepenuhnya disesuaikan

dengan

kemampuan

pendanaan

kegiatan

pembangunan

yang

diimplementasikan secara langsung melalui komponen belanja langsung. Belanja daerah yang bisa dialokasikan untuk biaya program pembangunan sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah setelah dikurangi belanja untuk membiayai beban wajib untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sisa belanja setelah dikurangi belanja beban wajib itulah yang dikelola

sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, untuk membiayai program-program baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, Hal yang sudah kita capai bersama, terutama pada aspek ekonomi makro daerah untuk capaian tahun 2014 yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain sebagai berikut : 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan (angka sangat sementara) atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, berdasarkan harga berlaku mencapai Rp11,148 trilyun atau meningkat 11,32% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,014 trilyun; 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan trend positif, yaitu mencapai 5,60%. 3. Laju inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,32%, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2013 yang sebesar 8,18%. Tingginya

tingkat inflasi ini disebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar

minyak (BBM) bersubsidi yang diikuti dengan kenaikan komoditas lainnya. 4. Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pekalongan memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 6,98% dari Rp10,091 juta pada tahun

sebelumnya

menjadi

Rp10,796

juta

atau

meningkat

sebesar

Rp704.746,00. 5. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja juga terus dilakukan melalui perbaikan upah kerja dengan menaikan Upah Minimum Kota (UMK). Pada tahun


5

2014 sebesar Rp1.145.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp183.000,00. Capaian-capaian sebagaimana digambarkan di atas tentu harus kita syukuri bersama, sehingga dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus memacu upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,

dan sebagai inspirasi untuk

terus berkreasi dalam merencanakan kegiatan percepatan pembangunan yang tepat sasaran. Rapat Dewan yang terhormat, Selanjutnya ijinkanlah pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan laporan hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2014 yang kami rangkum dalam 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan, dimana ada satu urusan yang ditangani oleh beberapa SKPD dan sebaliknya ada beberapa urusan yang ditangani oleh satu SKPD sebagai sebagai berikut : Urusan Wajib 1.

Pendidikan Capaian keberhasilan pembangunan pada Urusan Pendidikan wujud

kesungguhan

memberikan Kesungguhan

layanan

Pemerintah

Kabupaten

pendidikan

pemerintah

itu

Pekalongan

kepada

seluruh

dilakukan

dengan

warga

dalam

adalah upaya

masyarakat.

membuat

strategi

pembangunan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan derajat pendidikan,

peningkatan

kualitas

hidup,

dan

derajat

kesejahteraan

masyarakat. Pemberian layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Salah satu indikator dapat ditunjukkan dari aspek pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK untuk jenjang SD/MI Tahun 2014 sebesar 103,34% meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 103%; untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2014 sebesar 99,84% meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar


6

99,71%; dan untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2014 sebesar 67,66% meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 66,31%. Sementara untuk APM SD/MI pada tahun 2014 sebesar 92,46%, SMP/MTs 81,32% dan SMA/SMK 46,73%. Pada aspek keberhasilan urusan akademik dapat diketahui pada hasil Ujian Nasional (UN) SD/MI/SDLB mencapai 100%, sedangkan hasil Ujian Nasional

(UN) tingkat kelulusan SMP/MTs mencapai 99,64% dan hasil UN

SMA/MA/SMK mencapai 99,95%. Dari hasil Ujian Sekolah SD secara umum menempati peringkat 27 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan rata-rata 7,20 dan khusus untuk SDN 01 Doro menempati peringkat 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata 9,54. 2.

Kesehatan Untuk

memenuhi

kebutuhan

pelayanan

kesehatan

di

Kabupaten

Pekalongan, pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengembangkan saran pelayanan kesehatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan agar tercipta pelayanan prima di setiap sarana pelayanan kesehatan. Apabila jumlah sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka diperoleh rasio 0,29 per 1.000 penduduk atau 2,9 per 10.000 penduduk. Kami menyadari bahwa pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Pekalongan masih terdapat tantangan yang memerlukan kerja keras kita semua, diantaranya adalah angka kematian ibu tahun 2014 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 243,75 per 100.000 kelahiran hidup. Kita optimis, dengan upaya mengoptimalkan pelayanan obstetric

neonatal dasar dan komprehensif, mengembangkan pelayanan mampu persalinan

di

Puskesmas,

meningkatkan

kapasitas

petugas,

serta

meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, maka target penurunan angka kematian ibu akan dapat dicapai ditahun-tahun mendatang.


7

3.

Pekerjaan Umum Tersedianya infrastruktur yang memadai, merupakan salah satu faktor penting berjalannya proses pembangunan bagi suatu daerah. Perkembangan sosial ekonomi dan masyarakat sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, sehingga lalu lintas barang dan jasa serta mobilitas faktor produksi meningkat. Disamping itu, infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah, dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Untuk mewujudkan strategi pembangunan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan permukiman yang sehat, teratur dan berwawasan lingkungan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum

dengan kegiatan untuk

menambah umur jalan dan peningkatan pelayanan pengguna jalan melalui kegiatan pemeliharan jalan dan penerangan jalan umum telah memperlihatkan peningkatan kinerja, ditunjukkan dengan panjang ruas jalan yang ada 573,58 km telah dilakukan pemeliharaan dan peningkatan jalan pada kondisi baik sepanjang 430,79 km, dan untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jalan akan kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) telah dilakukan penambahan lampu penerangan jalan umum sebanyak 84 buah. Sementara

pengelolaan

jaringan

irigasi

telah

dilakukan

melalui

rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi hingga luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 28,219,41 m2/ha. 4.

Perumahan Pada tahun 2014 pembangunan urusan perumahan salah satunya ditujukan untuk 40 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penunjang


8

kegiatan pembangunan sanitasi (SLBM) untuk 3 desa dan 1 kelurahan, yaitu Desa Lumeneng Kec. Paninggaran, Desa Lambanggelun Kec. Paninggaran, Desa Kutosari Kec. Karanganyar serta Kelurahan Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni. Disamping itu juga peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum melalui kegiatan PAMSIMAS untuk 15 desa. 5.

Penataan Ruang Pelaksanaan kegiatan pengendalian penataan ruang pada tahun 2014 masih tetap didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 guna mewujudkan daerah sebagai sentra pengembangan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap mempertahankan pertanian untuk mendukung perkembangan wilayah. Kinerja makro pebangunan urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu prosentase rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, prosentase jumlah pengelolaan pertamanan dan dokumen tata ruang yang dimiliki. Prosentase rasio bangunan baru ber-IMB mengalami kenaikan sebesar 15% dan jumlah dokumen tata ruang yang dimiliki menjadi 10 buah dokumen RDTR.

6.

Perencanaan Pembangunan Untuk

mendukung

pelaksanaan

pembangunan

pada

Urusan

Perencanaan Pembangunan, penyiapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan telah dilakukan berbagai Kajian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah adanya perencanaan yang aspiratif, transparan dan akuntabel melalui Musrenbang

yang

dilaksanakan

secara

berjenjang

mulai

dari

tingkat

kelurahan, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Selanjutnya untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender, pada dasarnya dengan mentransformasikan Pengarusutamaan Gender


9

ke dalam kegiatan nyata institusi sektoral dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari

kegiatan

fungsional

semua

instansi

dan

lembaga

pemerintahan, melalui kegiatan fasilitasi pelatihan penyusunan anggaran yang responsif gender. Pada

tahun

2014

juga telah

dilaksanakan

fasilitasi

penyusunan

RPJMDesa dan penyusunan sistem informasi database permukiman kumuh. Selain

itu

guna

pembangunan,

mempermudah

telah

pula

penyusuann

disusun

Sistem

dokumen

perencanaan

Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. 7.

Perhubungan Pelayanan perhubungan yang baik dan berkelanjutan berdampak positif terhadap pembangunan secara umum.

Guna mewujudkan pelayanan

perhubungan yang handal, efektif, terkoordinasi dan berkesinambungan, diperlukan penanganan yang optimal. Untuk itulah pelayanan perhubungan darat terus ditingkatkan antara lain dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berwujud Traffic Light. Adapun kegiatan non-fisik yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas berupa pemantauan penyelenggaraan angkutan lebaran dan pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. 8.

Lingkungan Hidup Program yang dilaksanakan pada urusan untuk

meningkatkan

kualitas

lingkungan

lingkungan hidup bertujuan hidup,

dengan

menjaga

keseimbangan ekosistem diantaranya adalah dengan pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan

yang tepat,

melalui

pendekatan

penerapan

teknologi tepat guna yaitu dengan composting dan prinsip 3R (Reduce, Re-

use, Recycle). Pengadaan sarana dan prasarana persampahan yang dilaksanakan diantaranya adalah pengadaan kendaraan pengangkut sampah dan alat


10

pengolah sampah. 9.

Pertanahan Pelaksanaan urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya telah dilaksanakan kegiatan izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan. Dalam rangka memberi kepastian hukum gerkait pengadan tanah untuk kepentingan umum, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat lebih menjamin kepastian hak masyarakat atas tanah yang dimiliknya. Pada

tahun

2014,

Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

telah

mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan guna pembangunan Jembatan Guntur Kecamatan Karangdadap, akan tetapi hingga akhir tahun 2014 belum dapat direalisasikan karena kesepakatan harga belum mencapai kata mufakat. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan yang memegang peranan sangat strategis, karena permasalahan kependudukan yang dimulai sejak kelahiran sampai meninggal dunia dan adanya migrasi maka data kependudukan bersifat dinamis, sehingga setiap tahunnya data base kependudukan selalu divalidasi. Untuk meningkatkan terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang tertib telah dilaksanakan pengadaan perangkat keras dan lunak sebagai pendukung pelayanan KTP elektronik (e-KTP). Kegiatan peningkatan pelayanan bidang kependudukan terdiri dari pembuatan akta catatan sipil, pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akta Catatan Sipil tersebut berupa Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Perceraian, Pengesahan Anak, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Kutipan Kedua dan Perubahan Nama.


11

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten

Pekalongan,

maka

telah

disusun

protap

panduan

teknis

pengearusutamaan gender dan melakukan advokasi pada SKPD untuk menggunakan

Anggaran

Responsif

Gender

(ARG),

sehingga

dalam

penyusunan RKA SKPD tahun 2014 dilengkapi Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan penganggaran dengan pendekatan ARG pada setiap kegiatan yang dilakukan SKPD. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Untuk

mengendalikan

laju

pertumbuhan

penduduk,

pemerintah

melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Program KB tidak sekedar untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, akan tetapi lebih meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keluarga yang berkualitas dan kesehatan reproduksi. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, maka program KB lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui pengendalian kelahiran, peningkatan kualitas keluarga kecil, dan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Pencapaian peserta KB Aktif di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal tersebut dapat kita lihat pada tahun 2014 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Baru sebanyak 20.001 PUS. 13. Sosial Upaya penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dilaksanakan melalui Pembangunan Urusan Kesejahteraan Sosial, berupa kegiatan penanganan permasalahan sosial yang meliputi penyandang cacat dan tuna susila, panti asuhan, panti jompo, gelandangan, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pemberian bantuan transportasi pengiriman pasien ke rumah sakit jiwa, rumah


12

sakit umum bagi yang tidak mampu untuk berobat dan pengiriman ke panti sosial. Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Pekalongan terbagi dalam 26 kriteria. Prioritas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat penanganan dan pelayanan sosial yang paling menonjol berdasarkan Pemutahiran Data PMKS dan PSKS tahun 2014 adalah Keluarga Fakir Miskin (KFM) sejumlah 33.833 KK, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 4.668 orang, Penyandang Cacat Tubuh sebanyak 3.927 orang, Anak dan Balita terlantar sebanyak 879 jiwa dan Korban Bencana Alam sebanyak 33 KK 84 jiwa. 14. Ketenagakerjaan Urusan ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan tenaga kerja pada khususnya, yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Kegiatan yang telah dilakukan berupa pelatihan menjahit, tata rias wajah dan rambut, tata rias pengantin, operator komputer, teknisi komputer, teknisi elektronika,

montir dan stir mobil. Pencari kerja yang telah dibekali

ketrampilan tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk memperoleh lapangan kerja dan setidak–tidaknya dengan bekal keterampilan yang dimiliki dapat mandiri menciptakan lapangan usaha bagi dirinya serta bagi orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah maka komunikasi yang telah terjalin dengan baik pada forum tripartit akan selalu ditingkatkan, sehingga segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing–masing pihak dapat saling dihormati dengan tetap berdasarkan norma–norma sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan


13

yang berlaku. Perbaikan iklim ketenagakerjaan yang kondusif perlu terus diciptakan, sehingga akan memberikan insentif bagi pengusaha untuk terus meningkatkan produksi dan memperluas usahanya. Syukur alhamdulillah pada periode tahun 2014 tidak terjadi kasus–kasus menonjol yang menyangkut ketenagakerjaan, permasalahan–permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (K-UMKM) yang mandiri guna menciptakan lapangan kerja yang luas,

sehingga

dapat

kesejahteraan yang lebih

meningkatkan

taraf

hidup

masyarakat

serta

baik dan merata. Berdasarkan data pada akhir

tahun 2014 prosentase koperasi aktif mencapai 49% dengan kategori sehat hanya 25%. 16. Penanaman Modal Upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menarik investor agar berinvestasi dengan melakukan berbagai langkah seperti ketersediaan informasi, memberikan fasilitas data base atau basis data tentang semua aspek yang berkaitan dengan dunia usaha, seperti : potensi daerah, produk/jasa unggulan, ketersediaan mitra untuk kerja sama, potensi sumber daya manusia, perijinan, insentif bagi investor, perpajakan daerah, tarif perijinan, distribusi barang dan logistik, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perijinan dan sebagainya. Aspek promosi yang bersifat langsung melalui kegiatan-kegiatan pameran investasi, cyber promotion melalui website maupun tidak langsung yakni dengan publikasi melalui media massa. Sampai dengan tahun 2014, jumlah investor di Kabupaten Pekalongan sejumlah 655 PMDN/PMA dengan nilai investasi Rp2,042 trilyun.


14

17. Kebudayaan Perkembangan kehidupan kebudayaan daerah dalam menghadapi era modernisasi dan globalisasi seperti saat ini, kesenian yang menjadi ciri khas dan tradisi di Kabupaten Pekalongan tetap dilestarikan serta mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Perhatian pemerintah daerah dalam bidang seni dan budaya cukup besar, antara lain dengan pengiriman duta-duta seni ke luar daerah, seperti Parade Seni Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dan gelar seni di TMII Jakarta. Beberapa kegiatan untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah adalah dengan penyelenggaraan acara Syawalan, Grebeg Maulud, Malam Paingan, Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah; pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya; pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan pagelaran wayang kulit. 18. Pemuda dan Olahraga Pada urusan kepemudaan, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan manajemen pemuda, pemilihan pemuda pelopor dalam upaya meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. Pembangunan

dan

pembinaan

generasi

muda

dilakukan

melalui

organisasi-organisasi kepemudaan yang ada. Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan mengalami peningkatan dari 31 organisasi pada tahun 2013 menjadi 32 organisasi pada tahun 2014. Di bidang olahraga, telah dilakukan berbagai upaya antara lain pembibitan,

pembinaan

berkesinambungan

yang

dan

pemanduan

disertai

dengan

bakat

yang

peningkatan

terarah

dan

profesionalisme

manajemen olah raga daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada upaya menciptakan kondisi politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan antara lain, upaya penegakan


15

peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta koordinasi anggota Komunitas Intelijen Daerah yang terdiri dari anggota intelijen dan institusi terkait dengan kegiatan meliputi pemantauan kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan dari berbagai aspek. Telah dilaksanakan pula koordinasi keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang anggotanya terdiri dari akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta dilakukan pemantauan orang asing yang menginap dan tinggal di Kabupaten Pekalongan. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Sasaran Penguatan pelaksanaan pelayanan prima, dicapai melalui berbagai urusan,

yang pertama adalah

Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sejalan dengan dinamika perubahan dan kemajuan wawasan masyarakat. Hal ini menuntut pemerintah daerah agar terus berupaya mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah daerah untuk lebih profesional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung kelancaran tugas dilakukan upaya peningkatan kualitas aparatur melalui diklat prajabatan, pendidikan dan pelatihan, baik diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan, serta pendidikan formal yang lebih tinggi bagi para PNS disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, aparat pengawas internal pemerintah memegang peran yang strategis. Guna terwujudnya kondisi tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan

atas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

serta

menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Untuk lebih mengoptimalkan hasil pengawasan maka dilakukan pengawasan melekat (Waskat) sebagai bagian dari mata rantai sistem pengawasan yang efektif. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan


16

instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance, upaya yang telah kita lakukan adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kedepan hal ini akan terus menjadi perhatian agar transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja pemerintah lebih meningkat. 21. Ketahanan Pangan Pembangunan ketersediaan

ketahanan

pangan,

penganekaragaman

pangan

pemantapan

pangan

sesuai

difokuskan

distribusi dengan

pada

pangan

peningkatan

dan

karakteristik

percepatan

daerah,

serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Produksi gabah pada tahun 2014 meningkat dari 224.420 ton Gabah Kering Giling / GKG (setara 140.778 ton beras) pada tahun 2013 menjadi 235.496 ton GKG (setara 147.726,6 ton beras) pada tahun 2014 (naik 4,94%). 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan,

diantaranya

pembangunan

infrastruktur

lingkungan,

kemiskinan, sosial dan ekonomi produktif. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu memberikan fasilitasi dan dorongan dalam menumbuhkan semangat pemberdayaan. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan kapasitas pengurus lembaga masyarakat melalui pembinaan dan bimbingan teknis sehingga diharapkan pengelolaan lembaga masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui

upaya

penanggulangan

kemiskinan

dan

perlindungan

sosial

masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta


17

peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Dalam rangka upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memberikan beberapa bantuan antara lain Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp18,870 Milyar. Selain itu, telah dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dengan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan

pendampingan

sebesar

Rp18,467

Milyar,

dan

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dengan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pendampingan sebesar Rp18,650 Milyar. 23. Statistik Dokumen yang merupakan hasil program dan kegiatan untuk urusan statistik tahun 2014 adalah buku Profile Daerah yang merupakan dokumen up

date data informasi pembangunan daerah berupa 8 Kelompok Data Kabupaten Tahun 2010-2013, 8 Kelompok Data Persebaran Kecamatan Tahun 2013-2014, serta Profile Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014. 24. Kearsipan Sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 3, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip, maka dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana kearsipan dengan penyempurnaan Gedung Arsip atau Depo Arsip, yang digunakan sebagai tempat pengolahan, penyimpanan dan ruang pamer arsip. Untuk penyelamatan dan pelestarian arsip dilaksanakan kegiatan penataan arsip inaktif eks Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pekalongan sebanyak 19.500 berkas, melaksanakan pembenahan arsip di 36 desa pada 6


18

kecamatan serta pembinaan kearsipan bagi pengelola arsip SKPD maupun petugas pengelola arsip desa. 25. Komunikasi dan Informatika Kegiatan di urusan

Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan

antara lain fasilitasi hotspot di 25 titik dalam area Pemda Kabupaten Pekalongan, yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Elektronik

Government (e-Gov). 26. Perpustakaan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 pada urusan perpustakaan antara lain pelayanan perpustakaan umum yang dilakukan setiap Senin sampai Jum’at jam 08.00 sampai dengan 16.30 serta membuka layanan Sabtu dan Minggu dari jam 08.00 sampai jam 13.00. Sementara untuk memenuhi para pemustaka

yang

tinggalnya

jauh,

maka

difasilitasi

melalui

layanan

perpustakaan keliling yang berjumlah 3 armada, dan dengan 35.756 buku koleksi di perpustakaan Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2014 mampu menarik pengunjung sebanyak 43.917 orang. Urusan Pilihan 1.

Pertanian Pada tahun 2014 produktivitas komoditas utama pertanian yaitu padi mengalami peningkatan dibanding tahun 2013, yaitu dari 51,20 kuintal/ha menjadi 55,28 kuintal/ha, sedangkan jagung mengalami kenaikan dari 44,24 kuintal/ha menjadi 44,38 kuintal/ha. Di bidang perkebunan, beberapa komoditas utama mengalami kenaikan produksi seperti Kelapa dari 14.937.500 butir menjadi 15.295.800 butir, Kopi dari 223,60 ton menjadi 392,23 ton. Hal yang sama dialami pula pada komoditas strategis tebu yang mengalami kenaikan dari 1.505.438 kuintal menjadi 1.854.296,25 kuintal serta cengkeh dari 150,40 ton menjadi 160,22 ton.


19

2.

Kehutanan Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi lahan di Kabupaten Pekalongan sehingga lahan kritis dapat dikurangi. Lahan kritis semula tahun 2013 seluas 587,87 ha berkurang menjadi 538,87 ha, lahan agak kritis semula 9.136,41 ha menjadi 9.008,51 ha.

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, telah di upayakan Pembangunan Pembangkit Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bantuan Provinsi Jawa Tengah.

4.

Pariwisata Pada sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pekalongan senantiasa mempromosikan potensi wisata dan berbagai unsur pendukungnya. Untuk itu telah dilaksanakan kegiatan antara lain kegiatan promosi pariwisata nusantara serta kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata telah dibangun antara lain rintisan Obyek Wisata Watu Ireng, penataan Obyek Wisata Curug Muncar Petungkriyono, Pembangunan Rest Area Arung Jeram Lolong serta penyempurnaan Obyek Wisata Linggoasri, dan yang sekarang sedang dikembangkan adalah Obyek Wisata Curug Bajing Petungkriyono. Sedangkan pada pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan promosi pariwisata nusantara berupa pemilihan duta wisata, road show sadar wisata, dan pengenalan paket wisata pendidikan kepada para pelajar. Dari data yang ada, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 di Obyek Wisata Linggoasri, Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri sebanyak 106.562 orang.


20

5.

Kelautan Dan Perikanan Sedangkan pada Urusan Perikanan dan Kelautan meskipun sangat dipengaruhi adanya faktor alam, namun syukur Alhamdulillah hasil tangkapan melaut pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.718,99 ton meningkat 400,51 ton dari tahun 2013. Pada perikanan budidaya, tambak yang diusahakan pada tahun 2014 seluas 766,95 Ha meningkat 4,26% dari tahun 2013 dengan nilai produksi mencapai 4.029,83 ton meningkat 6,60% dari tahun 2013.

6.

Perdagangan Sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan dengan kontribusi tertinggi dan menjadi motor penggerak utama kegiatan perekonomian Kabupaten Pekalongan. Data perdagangan tahun 2014 menunjukkan bahwa ekspor Kabupaten Pekalongan berdasarkan negara tujuan dan nilainya mengalami peningkatan dibandingkan

tahun

2013.

Nilai

ekspor

pada

tahun

2013

mencapai

US$31,239 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi US$34,324 dengan komoditi utama sarung rayon dan palekat dengan tujuan Timur Tengah. 7.

Perindustrian Pada tahun 2014 berdasarkan skala industri, jumlah industri besar sebanyak 10 unit, industri menengah

meningkat dari 4.839 unit menjadi

4.856 unit, industri kecil meningkat 0,62% dari 8.892 unit menjadi 8.972 unit, sedangkan industri rumah tangga berjumlah 18.437 unit. 8.

Ketransmigrasian Pembangunan urusan ketransmigrasian dilaksanakan melalui Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengirimkan 2 KK untuk transmigrasi ke Pemukiman Transmigrasi Majuria Kawasan Karangapung Ilir Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kesepakatan


21

Antar Daerah (KSAD) dan kuota dari pusat. Rapat Dewan yang terhormat, Sebelum mengakhiri penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi terhadap seluruh proses penyusunan LKPJ ini. Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2014 yang dapat kami sampaikan, dan untuk selengkapnya disampaikan pula buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Tahun 2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengantar ini. Kami menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan belum seluruhnya memenuhi harapan masyarakat, namun demikian perlu kita syukuri karena dalam perjalanan tahun 2014 kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat semakin membaik. Penyampaian LKPJ ini menjadi langkah strategis bagi kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab kita masing-masing untuk memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Pekalongan guna meningkatkan kesejahteraannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas upaya perjuangan kita bersama dalam mengemban tugas dan kewajiban demi kepentingan bangsa dan negara, menuju Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat berbasis pada kearifan lokal. Sekian, terima kasih.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Kajen, 30 Maret 2015 BUPATI PEKALONGAN,

Drs. AMAT ANTONO, M.Si.


22

BUPATI PEKALONGAN. Assalaamu alaikum Wr. Wb

Recommend Documents