Assalamu alaikum Wr. Wb

0

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi robbil 'alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga cetakan kedua Kumpulan Essai Laskar LiSEnSi UIN Jakarta berhasil terbit.

LiSENsi #1 Abdul Latief Fathi

@solatip

Budaya menulis haruslah diterapkan dalam kehidupan kita. Dengan menulis dapat merangsang proses berpikir kita untuk lebih kritis dalam membuat tulisan atau sebagai pembaca tulisan. Tulisan juga bermanfaat untuk menjadi motivasi untuk pembacanya. Divisi Riset LiSEnSi UIN Jakarta terus berupaya menanamkan kebiasaan menulis ini pada seluruh anggota LiSEnSi. Kumpulan Essai Laskar LiSEnSi yang kedua ini adalah wadah untuk anggota LiSEnSi beraktualisasi dalam menulis. Semoga dengan adanya kumpulan essai ini dapat memotivasi kita semua untuk menulis.

Pada edisi kedua ini bertemakan tentang perkembangan pasar, baik di Indonesia yang akan menyongsong MEA 2015 maupun dunia global. Kekuatan pasar dalam membangun perekonomian dan peran pemerintah dalam pasar juga dibahas dalam edisi kedua kumpulan essai ini. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menjual dan membeli barang atau jasa. Pasar berfungsi sebagai media untuk pembentukan harga karena pasar erat kaitannya pada aktivitas jual beli. Pasar menjadi tempat pendistribusian kebutuhan akan barang dan jasa. Dalam islam, peran pemerintah dalam aktivitas pasar sangat diperlukan untuk mencegah distorsi pasar. Kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi demi terwujudnya Kumpulan Essai Laskar LiSEnSi yang kedua ini kami ucapkan terimakasih. Harapan kami dengan adanya Kumpulan Essai Laskar LiSEnSi ini dapat memberikan inspirasi, menambah khasanah keilmuan, dan juga mampu mendorong kita semua untuk lebih semangat beraktualisasi dibidang ekonomi syariah, khususnya agar kita bisa lebih memahami pasar dan menjadi pelaku pasar yang baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari kumpulan essai ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Namun demikian kami sangat berharap kiranya Kumpulan Essai ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar terhadap perkembangan pasar khususnya pengaruhnya di Indonesia. Semoga atmosfer pasar yang kondusif dan aman membuat Indonesia menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk berinvestasi. Aamiin Yaa Rabbal Alamin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Abdul Latief Fathi

1

....................................................................................................................................... 1

................................................................................................................................................. 2

IMPLEMENTASI AL-HISBAH SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PASAR TERHADAP SISTEM PENGAWASAN PASAR DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI Oleh: Firda Istiani ..................................................................................................................................... 3

MEMPERSIAPKAN GELIAT PASAR LOKAL DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Oleh: Takuanara Lalu Gogo.................................................................................................................... 12

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA MELALUI SEKTOR HORTIKULTURA Oleh : Achmad Dwi Mukti ..................................................................................................................... 16

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PASAR: IMPLEMENTASI KONSEP ALHISBAH PADA MASA PEMERINAHAN UMAR BIN KHATAB Oleh : Herdian Yusfan ............................................................................................................................ 21

2

IMPLEMENTASI AL-HISBAH SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PASAR TERHADAP SISTEM PENGAWASAN PASAR DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI Oleh: Firda Istiani (Staf Divisi PSDI) I.

Pendahuluan Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran

untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.1 Di dalamnya terdapat transaksi antara pembeli yang mendapatkan manfaat dari produk maupun jasa yang di jual oleh penjual yang akan memperoleh imbalan. Permintaan dan penawaran tersebut merupakan kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja. Agar pasar berjalan pada jalur yang sesuai dengan fitrahnya, Al Qur’an dan hadis memberikan beberapa panduan yang berfungsi sebagai rambu atau aturan main dalam rangka menegakkan keadilan kesejahteraan. Rambu-rambu tersebut misalnya seperti persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy) dan keadilan (justice), sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil (just price). 2 Selain itu harus terbebas dari unsur MAGHRIB (Maysir Aniaya, Gharar, Haram, Riba), ba’i najasy, zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak), tadlis, ikhtikar, bathil, dan sebagainya. Allah berfiman: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS As-Syu’ara: 181-183). Rambu-rambu tersebut jika dilanggar akan menyebabkan distorsi pasar dimana akan menzalimi minimal kepada salah satu pihak. Tingkat keseimbangan yang terbebas dari distorsi pasar cenderung akan menjamin tingkat keadilan. Secara teori, keseimbangan supply dan demand sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Surplus supply dapat merugikan produsen karena barang tidak terserap oleh pasar. Sebaliknya, demand berlebih tanpa diiringi produksi yang

1 2

Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami. (Jakarta: Rajawali Press, Edisi 3, 2010), h. 6 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam. (Yogyakarta: UII), h. 301

3

memadai akan mendorong peningkatan harga, dan bila terus berlanjut akan mengurangi kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian, agar pasar berfungsi sebagaimana yang diinginkan, dimana kemaslahatan dan kesejahteraan dapat dirasakan semua pihak, maka diperlukan sistem yang mampu mengawasi kinerja pasar dengan baik. Dalam Ekonomi Islam sistem pengawasan tersebut sudah ada sejak masa Rasulullah saw, yaitu al Hisbah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran al-hisbah dalam mengawal kegiatan ekonomi, dan bagaimana penerapan sistem pengawasan pasar di Indonesia, harapannya tentu saja perilaku yang memungkinkan terjadinya distorsi pasar dapat dihindari. Sehingga tercipatanya pasar yang memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi setiap pihak yang ada di bawah sistem tersebut, dan terciptanya ekonomi yang senantiasa dalam keseimbangan dan keadilan.

II. Pembahasan 2.1 Konsep Al Hisbah dan Perannya dalam Kegiatan Ekonomi Al-Hisbah sebagai lembaga yang bertujuan untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (al-ma’ruf) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (al-munkar) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa.3 Pada awal pertumbuhannya al-hisbah merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan agama. Dalam perkembangannya alhisbah adalah institusi yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara’ berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.4 Pada masa Rasulullah saw, al-hisbah belum dikenal secara kelembagaan, namun praktek pengawasan pasar sudah dilakukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, beliau terkejut mendapati tangannya basah, Nabi berkata wahai Rahmat Hanna. Al Hisbah http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasIslam/erko1372476796.pd)02 8, ,a 2 adDaA 02 adDp saDkaiD(a f Rozalinda. Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomiislam/(Diakses pada 20 April 2014, 20.03 ) 3

4

4

penjual makanan apa ini? Ia menjawab makanan itu kena hujan ya Rasulullah, kemudian Nabi berkata kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah di atas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan dari golonganku. (HR. Muslim). Agar tidak terjadi kecurangan dan tipuan yang dilakukan masyarakat di pasar-pasar, Nabi mengangkat Said ibn Ash ibn muawiyah untuk mengawasi pasar di Mekah (setelah faathu Makkah). Pelembagaan Hisbah secara lebih modern dan terstruktur dilakukan pada masa Khalifah al-Mansur dengan menunjuk Yahya ibn Abdullah sebagai muhtasib pada tahun 507 H. Institusi Hisbah tetap bertahan sepanjang sejarah, sampai sekitar awal abad ke-18. Selama Dinasti Mamluk institusi ini memegang peranan yang sangat penting. Pada masa ini diangkat empat orang muhtasib yakni di kairo, Fustat, mesir Hilir dan Alexanderia. Setiap muhtasib bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pasar yang ada di wilayah yurisdiksinya. Terakhir institusi hisbah masih berjalan dengan baik sampai hancurnya kerajaan Turki Usmani tahun 1922. Negara Islam yang masih melestarikan institusi hisbah ini adalah Arab Saudi, di Maroko lembaga ini masih ditemukan sampai awal abad ke-20. 5 Adapun peran dan fungsi al-hisbah yaitu: a.

Standarisasi mutu produk. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan mendzalimi konsumen, maka petugas hisbah siap bertindak.

6

Secara rutin melakukan

pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang7, termasuk mengawasi kehalalan, kesehatan, kebersihan suatu komoditas.8 b.

Pengawasan harga. Hisbah akan melindungi masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya di lakukan oleh para pelaku pasar yang bermain secara monopoli, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi, maupun permainan harga.9

c.

Pengawasan barang yang di impor

5

Rozalinda. Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomiislam/(Diakses pada 19 April 2014, 20.03) 6 http://afirdauz.blogspot.com/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html (Diakses pada 20 April 2014, 09.23) 7 Rozalinda. Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomiislam/(Diakses pada 19 April 2014, 20.03) 8 Rahmat Hanna. Al Hisbah http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasIslam/erko1372476796.pdf)22 a8, ,a 2 adDaA 02 aadDp saDkaDi(a 9 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam h.166

5

Pada masa Umar bin Khattab telah menunjuk pengawas pasar yang salah satu tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor dan mengambil Usyur (pajak 10%) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya.10 d.

Regulasi perdagangan lebih teratur Mengupayakan terhindarnya biaya ekonomi yang tinggi dengan mengawasi pungutan liar sana-sini yang biasa di pungut oleh pihak birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain.11 Mengupayakan agar praktek-praktek mediator tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.12 Al hisbah mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang. Dengan adanya regulasi ini sistem perdagangan lebih terkendali.

e. Kesejahteraan Masyarakat akan lebih merata. Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi merata. Sehingga gap atau kecemburuan sosial dapat di cegah.13 Berdasarkan pemaparan di atas, maka begitu pentingnya peran al-hisbah sebagai lembaga pengawas pasar dalam menjaga mekanisme pasar dan mengupayakan terhidar dari distorsi pasar akibat pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab.

2.2 Lembaga Pengawas Pasar di Indonesia Apabila mengacu pada perundangan yang berlaku, antara lain diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi pengawasan yang diatur dalam undang-undang ini menitikberatkan pada masalah pengawasan dalam bidang usaha (bisnis)

10

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, terjemah. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006) hal. 618 http://afirdauz.blogspot.com/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html (Diakses pada 20 April 2014, 09.23) 12 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, h. 172 13 http://afirdauz.blogspot.com/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html (Diakses pada 20 April 2014, 09.23) 11

6

dengan maksud agar kepentingan masyarakat, terutama konsumen, bisa terlindungi. Dengan demikian dilihat dari fungsi pokok yang dibebankan, secara substansial sama dengan fungsi pengawasan dalam institusi al-hisbah dalam Islam. 14 Kemudian dalam konteks kelembagaan, peran al hisbah di Indonesia tidak dilaksanakan oleh satu lembaga khusus yang menangai sistem pengawasan pasar. Melainkan dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan lembaga al-hisbah. Diantara lembaga tersebut yaitu: a.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tentram pada umat tentang produk

yang dikonsumsinya. Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM-MUI ini merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian labelisasi produk obat dan makanan tersebut harus melalui proses yang sangat ketat, dan evaluasi yang kontinu. Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan. Yakni sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi ini mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli.15 Sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis menilai fungsi al-Hisbah dalam mengawasi kehalalan, kesehatan dan mutu produk suatu komoditas telah diwakili oleh lembaga ini. Dalam Hal ini, MUI beserta pemerintah, dan masyarakat harus bekerjasama untuk lebih meningkatkan pendekatan dan sosialisasi tentang pelaksanaan sertifikasi halal dan pentingnya mengkonsumsi produk halal supaya masyarakat dapat lebih merespon dan agar pelaksanaan sertifikasi halal bisa berjalan dengan baik. b. Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) Ditjen SPK berada di bawah Kementrian Perdagangan. Peran penting Ditjen SPK dalam pembangunan perdagangan adalah menguatkan dan mengembangkan serta mengamankan pasar dalam negeri. Ditjen SPK terdiri: 1) Direktorat Standardisasi

14

ibid Wiku Adisasmito, Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam labeling obat dan makan, Studi Kasus Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, 2008. staff.blog.ui.ac.id/.../kebijakan-nasional-mui-dan-bpom-dalam-labeling-... diakses pada 21 April 2014, 20:19 15

7

Bertugas dalam memberi dukungan melalui peningkatan mutu barang dan jasa Indonesia melalui penerapan SNI yang diharmonisasikan dengan standar internasional 2) Direktorat Pemberdayaan Konsumen Pemerintah terus mengupayakan agar perlindungan konsumen dapat terwujud melalui berbagai program kegiatan pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha serta mendorong pembentukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen diantaranya mendirikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyeleseian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Menumbuhkembangkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang tidak lain merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 3) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Pengawasan dilakukan terhadap barang beredar dan jasa di pasar dalam memenuhi ketentuan standar mutu, pencantuman label, klausula baku, layanan purna jual, cara menjual dan pengiklanan.16 4) Direktorat Metrologi. Bertugas memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Pada garis besarnya tugas dan fungsi tersebut dapat dijabarkan dalam kegiatan: a)

Pengelolaan standar ukuran Melakukan pemeriksaan alat alat UTTP, mencocokkan dan menilai tipe atas alat UTTP sesuai atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian terhadap UTTP dilakukan di labor metrologi.

b) Melakukan tera dan tera ulang UTTP, memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah dan tanda petugas yang berhak terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. Merusak alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera dan ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

16

Laporan tahun 2012 Ditjen SPK, Kementrian Perdangangan, ditjenspk.kemendag.go.id/.../LAPORAN%20TAHUNAN%202012.pdf)22 8, ,a 2 adda 02 adDp saDkaDD(a

8

c)

Pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) Mengawasi barang dagangan agar tetap dalam keadaan layak dijual.

d) Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian Metrologi legal melibatkan pihak lain seperti polisi dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke pasar-pasar. Hal ini bertujuan untuk melihat realita dilapangan apakah para pedagang telah melaksanakan ketentuan dan peraturan yang ada atau tidak. 17 Dilihat dari tugasnya menurut penulis Ditjen SPK telah melakukan sebagian tugas dan wewenang institusi al-hisbah yang ada dalam Islam yang bertugas mengawasi pasar, mencegah terjadi kecurangan dalam perdagangan, mengawasi takaran dan timbangan. Setelah mengkaji beberapa lembaga dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagaimana fungsi alhisbah sebagai lembaga pengawas pasar Islam. Maka penulis menilai bahwa Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan dan lembaga pengawas pasar yang memiliki fungsi serupa dengan al-hisbah. Namun lembaga pengawasan tersebut hanya mewakili sebagain kecil dari peran al-hisbah.

III. Penutup 3.1 Kesimpulan 

Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilainilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, maka peran sebuah lembaga pengawas pasar begitu penting.



lembaga al-hisbah yang telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah telah mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas pasar yang senantiasa melakukan pengawasan terhadap praktek penipuan, pengeksploitasian yang berlaku dalam sektor ekonomi di negara Islam dan seterusnya menghapuskan kezaliman dan penindasan. Peranya tidak hanya sekedar mengawasi pasar semata, bahkan melampaui kesalahan-kesalahan lain yang berkait dengan aspek spiritual, akhlak, dan moral penduduk.

17

Rozalinda. Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektifekonomi-islam/(Diakses pada 20 April 2014, 20.03 )

9



Beberapa fungsi al-hisbah telah diaplikasikan di Indonesia dengan adanya beberapa lembaga, yaitu LPPOM-MUI yang secara khusus menangai sertifikasi Halal, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan. Meskipun perannya belum maksimal. Namun setidaknya pemerintah Indonesia telah berperan dalam melakukan pengawasan pasar, dimana pengawasan pasar memang merupakan suatu keharusan yang dilakukan setiap negara demi menjaganya mekanisme pasar. Selain lembaga, beberapa peraturan perundangundangan memberi penguatan sistem pengawasan pasar di Indonesia.

3.2 Saran  



Beberapa lembaga yang telah ada melakukan fungsinya lebih optimal dengan melakukan sinergisitas diantara lembaga tersebut. Otoritas label halal jangan hanya oleh LPPOM MUI di Jakarta tapi perlu pembentukan lembaga-lembaga sejenis di daerah-daerah, maka perlu membentuk badan semacam LP POM MUI pusat, Kalau tidak seperti itu, LP-POM akan lamban. Adapun kendala teknis semacam peralatan laboratorium dan tenaga ahli bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan akademisi kampus. MUI diharapkan lebih intensif melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal, mempermudah administrasi, birokrasi dalam mengurus sertifikasi halal, dan meningkatkan kontrol terhadap produsen yang telah mensertifikasikan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen melakukan penyuluhan tentang ketentuan yang berkaitan tentang praktik-praktik kecurangan yang dapat mendistorsi pasar, dilakukan secara rutin, sehingga perannya tidak hanya melakukan pengawasan pasar, namun juga memberikan nilai-nilai moral dan akhlak pada pelaku pasar.

10

Daftar Pustaka

Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: Rajawali Press, Edisi 3, 2010. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, terjemah. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006 Rahmat Hanna. Al Hisbah http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasIslam/erko1372476796.pda f Rozalinda. “Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam” http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomi-islam/ http://afirdauz.blogspot.com/2013/04/peran-lembaga-hisbah-dalam-sistem_16.html Wiku Adisasmito.” Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam labeling obat dan makan, Studi Kasus Fakultas Kesehatan Masyarakat UI”, 2008. staff.blog.ui.ac.id/.../kebijakannasional-mui-dan-bpom-dalam-labeling-... Laporan tahun 2012 Ditjen SPK, Kementrian Perdangangan, ditjenspk.kemendag.go.id/.../LAPORAN%20TAHUNAN%202012.pdfa

11

Mempersiapkan geliat pasar lokal dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN Oleh: Takuanara Lalu Gogo (Staf Divisi Riset) I.

Pendahuluan Mulai dari akhir tahun 2012 kemarin, masyarakat akademis di Indonesia, khususnya yang

berkecimpung dalam dunia ekonomi, sudah dipanaskan dengan adanya berita tentang penyatuan ekonomi di Negara-negara anggota ASEAN. Hal yang menjadi pokok utama dalam MEA : (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil.18 Dalam pasar ini diharapkan seluruh anggota ASEAN mampu bersaing dan memfasilitasi negara mereka masing-masing terhadap program yang telah dicanangkan sebelumnya. Hal tersebut melingkupi seluruh aspek perekonomian negara termasuk salah satunya yang paling umum di negara kita adalah pasar. Pasar kita memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian, pasar tradisional mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan pada situasi ekonomi makro yang tidak menentu. Pasar tradisional terbukti mampu bertahan bahkan terus bertumbuh dalam kondisi krisis perekonomian global yang mampu menggoyahkan aktivitas ekonomi formal dan ekonomi berskala besar. Pasar tradisional berperan sebagai jaring pengaman sosial dan berkontribusi besar terhadap penyediaan lapangan pekerjaan produktif. Bagi masyarakat, pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sangat mendukung pemenuhan kebutuhan hidup mereka sesuai kondisi dan kemampuan finansialnya. Dan bagi pemerintah daerah, pasar tradisional memainkan peran strategis sebagai salah satu profit center daerah yang dapat diandalkan. Bahkan dibeberapa daerah, pasar tradisional mampu membentuk identitas yang kuat dalam merepresentasikan keunggulan daerah tersebut.19

18

dr. Estyningtias P (Aktivis MHTI) dalam islampos.com

19

Website Koperasi Kabupaten Bangka Tengah.

12

Besarnya transaksi di pasar tradisional pun tidak dapat diremehkan, salah satu contohnya yaitu sekitar Rp 3,747 triliun pada tahun 2012 dari pasar tradisional yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Dengan nilai transaksi harian rata-rata Rp 10,410 miliar, atau Rp 312 miliar per bulan. Total pendapatan bersih itu tiga kali lebih besar dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang 2009, sebesar Rp 1,4 triliun.20 Ini mencerminkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pasar tradisioal kita merupakan elemen yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam menyongsong MEA pada tahun 2015 mendatang. II.

Pembahasan

Lantas, untuk mempersiapkan MEA apa saja yang harus dikembangkan dari pasar tradisional kita? Yaitu adalah pengembangan pelaku dari pasar tradisional, yaitu UMKM, untuk mengembangkan perekonomian di daerah juga diperlukan kemudahan pemerataan akses keuangan dan pembayaran melalui pemanfaatan layanan digital kepada seluruh masyarakat pengguna jasa perbankan. Dan untuk mendukung hal itu, diperlukan kemudahan pemerataan akses keuangan dan pembayaran melalui pemanfaatan layanan digital kepada seluruh masyarakat pengguna jasa perbankan. Karena layanan digital akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan membantu peningkatan hasil pembangunan di seluruh negeri. Dan juga harus memberikan masukan kepada pemerintah daerah, instansi lainnya dan pemangku kepentingan untuk mendorong perekonomian serta investasi di daerah.21 Meskipun begitu, kita juga masih mengalami kesulitan dalam melakukan investasi di daerah. Ada dua faktor masalah dalam berinvestasi di daerah. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa: 

Pertama, terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti

20

Abdi Purnomo dalam tempo.com

21

www.indonesiarayanews.com

13

kelambatan 

proses

privatisasi

di

beberapa

negara.

Kedua, dari arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negara-negara tertentu saja. Reppublik Rakyat Tiongkok (RRT) diperkirakan tetap menjadi negara tujuan terbesar arus masuk PMA yang mengalir ke kawasan Asia karena didukung oleh pertumbuhan pasar dalam negeri yang tinggi, biaya produksi yang murah, dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai.

Selain itu juga terdapat faktor internal yaitu : 

Pertama, masih adanya gangguan keamanan pada beberapa wilayah yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional. Selain itu, masih maraknya aksi teror bom di berbagai wilayah juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau paling tidak menunda realisasi dari rencana investasinya.



Kedua,

kurangnya

kepastian

hukum

yang

selanjutnya

mengakibatkan

ketidakpastian hak milik (property right) dan perjanjian usaha di Indonesia serta lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga. 

Ketiga, kurang kondusifnya pasar tenaga kerja di Indonesia. Dengan produktivitas yang rendah dan upah yang sulit diperkirakan secara pasti serta ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja, daya tarik investasi di Indonesia dari sisi ketenagakerjaan menurun drastis.



Keempat, tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, serta kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pemberian insentif, dan perijinan.



Kelima, prosedur yang panjang dan berbelit mulai dari perijinan hingga kepabeanan yang tidak saja menyebabkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan.



Keenam,

kurangnya

insentif

investasi,

khususnya

insentif

perpajakan.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama

14

dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (tax allowances).22 III.

Penutup

Memang harus ada perhatian pemerintah disini, terutama pada masalah regulasi, karena terkadang pemerintah daerah kita masih meminta uang pelicin, dan sering dalam jumlah yang tidak masuk akal. Selain itu pengembangan pasar menuju MEA harus menjadi kajian yang penting, karena sekali lagi, perputaran uang masyarakat di pasar modern sangat tinggi.

Daftar Pustaka http://finance.detik.com/read/2013/02/27/180520/2181496/4/ini-alasan-pengusaha-malasinvestasi-di-wilayah-perbatasan http://agusjero.blogspot.com/2010/09/pengembangan-investasi-daerah-agenda.html http://koperindagbateng.com/fokus-meningkatkan-sarana-pusat-perdagangan-rakyat/ http://indonesiarayanews.com/read/2014/02/28/93632/jelang-mea-2015-indonesia-haruskembangkan-umkm http://www.islampos.com/masyarakat-ekonomi-asean-tantangan-atau-ancaman-102209/

22

Agussalim dalam blog pribadi beliau.

15

Peran Pemerintah Dalam membangun Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Hortikultura Oleh : Achmad Dwi Mukti (Staf Divisi Humas dan Media)

Pendahuluan Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sektor pertanian merupakan hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, pertanian juga penting sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama di pedesaan. Salah satu bagian dari sektor pertanian adalah hortikultura. Tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan. Hortikultura mempunyai perbedaan yang signifikan dibandingkan tanaman pangan. Karena tanaman hortikultura adalah tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit, tapi memiliki fungsi esensial bagi tubuh, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Tak cuma mencakup itu, kelompok hortikultura juga meliputi jenis tanaman yang memberikan fungsi keindahan atau estetika seperti tanaman hias.23 Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sektor pertanian merupakan faktor yang dibutuhkan untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi

23

http://www.agrina-online.com/redesign2.php?rid=7&aid=2807

16

Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. Pembangunan sektor pertanian nasional pada umumnya dan hortikultura pada khususnya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia karena dengan pembangunan sektor tersebut maka akan menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat (terutama para petani) dan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor. Komoditas hortikultura memiliki potensi perdagangan yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Dan potensi tersebut pun tidak hanya datang dari satu subsektor, melainkan dari semua subsektor hortikultura. Sebagai contoh, masyarakat China ternyata menyukai mangga arum manis dan indramayu dari Indonesia. begitu juga halnya dengan subsektor hortikultura lainnya seperti sayur-sayuran dan tanaman hias. Namun, memang, tingginya potensi ekspor tidak menjamin impor hortikultura lebih rendah. Bahkan, sepanjang 2008 hingga 2010, neraca ekspor-impor hortikultura mengalami defisit. Artinya, volume impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, yang terjadi di semua subsektor hortikultura. Karena itulah, produksi dalam negeri perlu ditingkatkan. Besarnya potensi hortikultura nasional inilah yang perlu mendapatkan dukungan agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.24 Selain itu, pada tahun 2013 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS menyampaikan data yang menunjukkan bahwa total jumlah impor produk hortikultura Indonesia mencapai angka 2,5 milyar USD, sedangkan ekspor hanya sebesar 50 juta USD. Total impor tersebut terdiri dari empat jenis komoditas yakni buah, sayur, makanan olahan, dan daging. Untuk jenis sayuran, lima barang yang diimpor paling banyak adalah bawang putih, kentang, bawang merah, bawang Bombay, cabai. Sedangkan untuk makan olahan, yang paling banyak diimpor adalah susu, ikan, keju, telur, dan cokelat.25

24 25

http://www.agrina-online.com/redesign2.php?rid=7&aid=2807 http://lppm.its.ac.id/?p=711&lang=en

17

Pembahasan Yang menjadi permasalahan bagi sektor hortikultura di Indonesia adalah kebijakan Pemerintah yang membuka impor yang mengakibatkan banyaknya produk hortikultura dari negara-negara yang menyerbu pasar Indonesia. Dengan dalih untuk menjaga stabilitas harga sekaligus merdam dampak kenaikan BBM, pemerintah lagi-lagi membuka pintu impor untuk 13 produk hortikultura dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk semester II tahun 2013. Total impor ke 13 produk hortikultura tersebut sebanyak 260.064 ton.26 Dibukanya kran impor tentu saja menjadi ancaman bagi produk hortikultura dari petani lokal. Kita perlu menyadari bahwa kita dikelilingi oleh negara-negara yang memiliki daya saing yang kuat, apabila kita tidak meningkatkan daya saing maka tidak akan mampu bersaing, bukan hanya di pasar luar negeri, tetapi juga di pasar dalam negeri sendiri, yang telah nampak pada kasus sekarang ini, seperti : beras, gula, buah-buahan dan lainnya. Penyebab kalah saingnya buah Indonesia dengan produksi negara lain di pasar internasional disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama dari segi jumlah produksi yang masih kurang. Kedua dari segi kualitas, untuk beberapa jenis buah bervariasi, ada yang bisa mencapai 2 hingga 5 persen dan ada sama sekali yang tidak bisa diekspor. Masalah yang berikutnya adalah dari aspek kelembagaan perdagangannya sendiri. Indonesia belum memiliki eksportir yang menguasai pasar dunia secara kuat. Sebenarnya kalau dari kualitas kesegaran produk didalam negeri, kita bisa bersaing dengan produk-produk impor. Tapi masalahnya adalah bahwa ketersediaannya tidak terjadi sepanjang waktu. Melihat permasalahan diatas, maka sudah sepantasnya pemerintah membatasi impor produkproduk hortikultura yang dapat diproduksi oleh petani lokal dan memproteksi dan mendorong petani-petani lokal dari serangan produk-produk hortikultura impor. Masuknya produk hortikultura impor ke Indonesia akan menekan harga produk lokal karena biasanya produk impor memiliki kualitas dan harga yang lebih murah dibanding produk lokal. Hal ini akan menyebabkan

26

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d147a2e7b48/kebijakan-impor-produkhortikultura-dikritik

18

berkurangnya keuntungan dari para petani lokal atau bahkan menyebabkan kebangkrutan.. jika hal ini terus menerus berlanjut maka bisa dikatakan kedepannya Indonesia akan terus bergantung pada impor. kebijakan ini sangat baik untuk dilaksanakan, karena dapat merangsang produsen domestik untuk meningkatkan produksinya. Dengan kebijakan ini pendapatan dan kesejahtaraan petani hortikultura sebagai produsen dalam negeri diharapkan akan meningkat. Selain itu kebijakan ini juga nantinya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan negara hasil dari surplus perdagangan produk hortikultura dengan luar negeri (ekspor). Jika kebijakan membatasi impor hortikultura diimplementasikan maka hal ini tentu saja akan mendapat tantangan dari pihak yang kontra baik dari dalam maupun luar negeri. Pihak dari dalam negeri mengkhawatirkan permintaan produk hortikultura yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh persediaan produk hortikultura dalam negeri. Produk hortikultura lokal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik karena salah satunya disebabkan oleh ketertinggalan teknologi yang dimiliki dan penggunaan bibit-bibit yang non-unggul serta tiadanya sarana produksi dan pemasaran. Yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan membatasi impor adalah keseriusan dari pemerintah untuk mendukung para petani lokal. Karena dengan hal tersebut maka diharapkan para petani akan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksinya. Sedangkan tantangan yang berasal dari pihak luar negeri adalah karena negara-negara eksportir tersebut merasa kebijakan ini merugikan produksi domestiknya dan menganggap peraturan ini melanggar ketentuan tentang perdagangan bebas. Menurut laporan WTO, Amerika Serikat dengan dukungan negara-negara Uni Eropa, Australia, Chile, Kanada, Selandia Baru dan Afrika Selatan memprotes kebijakan Indonesia menutup beberapa pintu masuk impor produk hortikultura, terutama pelabuhan Tanjung Priok. Namun Menteri Pertanian, Suswono, menegaskan Indonesia tidak melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai importasi produk hortikultura. "Kita tidak akan melanggar ketentuan WTO karena kita tidak melarang barang itu masuk tapi pintu masuknya kita atur,". 27

27

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/28/090457489/Pembatasan-Impor-Hortikultura-TakLanggar-Ketentuan-WTO

19

Kesimpulan o Hortikultura adalah komoditas yang akan memiliki masa depan sangat cerah menilik dari keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya dalam pemulihan perekonomian Indonesia waktu mendatang. Seperti halnya negara-negara lain yang mengandalkan devisanya dari hasil hortikultura, antara lain Thailand dengan berbagai komoditas hortikultura yang serba Bangkok, Belanda dengan bunga tulipnya, Nikaragua dengan pisangnya, bahkan Israel dari gurun pasirnya kini telah mengekspor apel, jeruk, anggur dan sebagainya. o Optimalisasi hortikultura juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri demi tercapainya swasembada pangan dan juga untuk meningkatkan pendapatan nasional. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah namun ternyata Indonesia masih tergantung pada impor dari luar negeri dalam pemenuhan pangan nasional. Potensi pertanian yang besar tetapi belum dapat dioptimalisasikan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas. o Kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada para petani lokal. Padahal peran petani sangat besar bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Pemerintah perlu memberikan perhatiannya dalam sektor ini dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. o Yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah memproteksi para petani lokal dengan cara membatasi impor produk hortikultura terutama pada produk-produk yang notabene bisa diproduksi didalam negeri. Selain itu Pemerintah juga harus mendorong dan mendukung para petani lokal supaya bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan nasional agar tidak lagi bergantung pada produk impor.

20

Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Pasar: Implementasi Konsep Al-hisbah Pada Masa Pemerinahan Umar bin Khatab Oleh : Herdian Yusfan (Koor Div. PSDI)28 Pendahuluan Peran pasar sangat krusial dalam sebuah perekonomin suatu negara. baik dan buruknya suatu negara dapat dilihat dari sistem dan bentuk pasar negara tersebut. Sejalan perkembangan zaman dan teknologi, hambatan dalam pasar mulai berkurang. Berbagai perjanjian antar negara muncul terkait pembentukan zona free trade area guna melonggarkan bahkan menghilangkan hambtan-hambatan dalam pasar. Kebebasan dalam pasar tidak selamanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan bebas dikatakan merugikan perekonomian karena suatu negara bisa kehilangan pasar dunianya yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pada bidang impor, kerugiannya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini, ekspansi dari produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia semakin besar. Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-pertokoan modern tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat di pinggir jalan. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan peraturan tentang tindakan pengamanan dalam upaya melindungi industri dalam negeri. Tindakan tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan. Seharusnya pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebijakan pengawasan untuk mencegah dampak negatif dari adanya pasar bebas ini.

28

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

21

Pembahasan Secara umum, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Namun, pengerrtian modern tentang pasar tidak selalu berkaitan dengan tempat atau lokasi secara fisik. Pasar juga dapat diartikan dengan mekanisme untuk menjamin terjadinya transaksi jual beli secara aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan ekonomi, ada tiga jenis pasar: pasar faktor produksi, pasar produk, dan pasar finansial. Misalnya, pasar uang tidak mengacu pada suatu tempat, tetapi pada mekanisme.29namun dalam penulisan lebih fokus membahas tentang pasar riil. Peran pemerintah Keputusan dalam transaksi pasar sangat bergantung pada jenis sistem ekonomi yang diadopsi suatu negara. Pada dasarnya, sistem ekonomi sangat bervariasi. Secara ekstrem, sistem ekonomi dapat dibedakan kedalam dua kubu: sistem ekonomi pasar dan ekonomi terpimpin. Di dalam sistem ekonomi pasar , di satu sisi spektrum, keputusan untuk menetapkan produk yang dibuat, berapa banyak dan bagaimana mendistribusikan ditetapkan oleh pasar itu sendiri. Jadi, mekanisme pasar, penawaran, dan permintaan terhadapat setiap hal yang diperdagangkan tergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak yang melalkukan transaksi. Sistem ini cenderung diterapkan oleh banyak negara dengan menerapkan pasar bebas. Peran pemerintah di kedua sistem ekonomi tersebut sangat berbeda. Dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintah memegang kendali dan berperan aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sektor usaha banyak dikusai oleh perusahaan milik pemerintah, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dimilikioleh pemerintah pusat, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin menuju kearah sistem ekonomi pasar, peran pemerintah semakin kecil. Penguasaan kegiatan ekonomi sangat dibatasi, kepemilikan BUMN dan BUMD hanya sedikit. Pemerintah mengembangkan BUMN dan BUMD untuk hal-hal yang memang krusial saja. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar lebih merupakan regulator, yaitu memastikan bahwa para pelaku ekonomi berprilaku sehat, bersaing dengan baik, sehingga faktor

22

produksi dimanfaatkan seoptimal dan seproduktif mungkin hasilnya adalah produk mencapai tingkat yang maksimum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelaku ekonomi tidak secara otomatis berprilaku baik. Setiap produsen cenderung untuk mengeksploitasi kemampuan dan kesempatan yang dapat berakibat buruk pada persaingan dan pasar secara umum. Perilaku seperti itu menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Di sinilah peran pemerintah, yaitu untuk memastikan bahwa kegagalan pasar tidak terjadi. Pada intinya, kegagalan sistem ekonomi pasar dapat dikategorikan kedalam tiga jenis: ketidak efisienan, ketidak-merataan, dan persoalan ekonomi makro. Al-hisbah (sistem pengawasan) Lalu bagaimana bentuk peran pemerintah di masa kekuasaan khulafaur rasyidin terutama pada masa khalifah Umar bin khatab. Pada masa Umar terdapat lembaga yang khusus menangani permasalahan ekonomi. Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa awal permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. Hisbah pada masa Umar mempunyai peran yang penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan – kegiatan ekonomi. Pasal ini bertujuan untuk mengenal hal-hal terpenting yang ada dalam fikih ekonomi menurutnya tentang hiisbah dan perannya dalam pengawasan kegiatan ekonomi. Pasal ini terbagi menjadi dua, yaitu: 1.

Konsep hisbah dan pengawasan pribadi, dan

2.

Hisbah terhadap kegiatan ekonomi.

Hisbah dalam pengawasan ekonomi Hisbah terhadap kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang muhtasib (pengawas) pada masa permulaan Islam. Karena itu pembahasan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu (a) tujuan-tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi, dan (b) hisbah terhadap pasar. Pasar memiliki peranan yang besar dalam ekonomi. Karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar.

23

Perhatian terhadap pasar nampak dalam fikih ekonomi Umar dari perhatian terhadap pendirian pasar, pengaturan dan pengawasannya. Dari sisi pendirian, Umar memerintahkan untuk mendirikan pasar untuk umat Islam di setiap tempat yang ditinggali umat Islam, maka rencana pasar sesuai dengan rencana tempat tersebut. Dalam sisi pengawasan pasar, Umar mempunyai perhatian yang besar terhadapnya. Buktinya bahwa Umar berkeliling sendiri di pasar-pasar, padahal dia adalah seorang khalifah umat Islam, untuk mengawasi transaksi didalamnya. Dia membawa tongkatnya untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Umar juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar. Para wanita pada masa Umar juga mempunyai peran dalam pengawasan pasar, dimana diriwayatkan bahwa Umar memberikan beberapa masalah pasar kepada Say-syifa’ binti Abdullah Al-Adawiyah Al-Qurasyiyah. Tujuan dari kekuasaan atas pasar pada masa Umar adalah menjalankan pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan dari jalan yang benar dan mengambil harta yang harus diambil dari pasar untuk kebaikan baitul mal dan lain sebagainya. Ini artinya, bahwa kekuasaan atas pasar sangat penting untuk menjaga hak-hak semua yang brtransaksi di pasar, juga hak-hak baitul mal. Secara umum bisa dikatakan, bahwa tujuan dasar pengaturan pasar adalah mengatur transaksi di dalamnya. Agar kemampuan persediaan dan permintaan barang berada dalam persaingan sebenarnya yang sempurna yang mewujudkan kebaikan semua orang yang bertransaksi di pasar, penjual dan pembeli, sebagaimmana pengaturan tersebut ditujukan untuk memerangi segala sesuatu yang menghalangi kebebasan transaksi di pasar yang menyebabkan bahaya bagi umat secara individu dan golongan. Berikut ini detil tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan traansaksi di dalamnya menurut apa yang ada dalam fikih ekonomi Umar. Pertama, kebebasan keluar masuk pasar. Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak akan terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Maka mereka masuk pasar dan keluar dengan bebas, juga diberikan kebebasan

24

mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, dan memindahkan unsur produksi diantara bermacam-macam kegiatan ekonomi sesuai fluktuasipersediaan dan permintaan barang. Agar pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi di dalamnya, maka Umar tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di pasar, atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain, tetapi membiarkan orang memilih tempatnya di pasar selama dia masih berjual beli. Apabila ia selesai maka tempat tersebut untuk siapa yang lebih dahulu datang. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini Umar berkata,”Pasar itu menganut ketentuan masjid, barang siapa datang dahulu di satu tempat duduk, maka tempat duduk itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke rumahnya atau selesai jual-belinya.” Kedua, mengatur promosi dan propaganda Umar pernah berkata,’’Tidak masalah bila kamu menghiasi barang daganganmu sesuai apa yang ada padanya.” Disisi lain, Umar dalam mengawasi pasar, menunjukkan kepada orang yang bertransaksi di dalamnya untuk menggunakan cara yang paling baik dalam memasarkan barangnya, dan mengarahkan mereka pada hal-hal yang bermanfaat, lahan investasi yang sukses dan lain sebagainya. Ketiga, larangan menimbun barang Dalam tingkat internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, dmana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dsb. Ekonomi Islam menetapkan adanya monopoli dengan cara melihat perilaku individu, produsen, dan penjual. Ketika ada barang yang ditahan yang membahayakan kepentingan umum, dengan tujuan untuk menaikan harga, maka hal tersebut adalah monopoli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nabi bersabda tentang prilaku buruk dari menimbun barang, “Tidak akan menimbun barng, kecuali orang yang salah”.30

25

Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, “Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, maka dia telah lepas dari Allah Ta’ala, dan Allah juga lepas darinya.” Keempat, mengatur perantara perdagangan Kelima, pengawasan harga. Umar bin khatab sebagai khulafaur rasyidin kedua setelah Abu bakar memiliki perhatian yang besar dalam setia perkembangan harga dan pengawasannya. Ketika datang utusan kepadanya, maka dia bertanya tentang keadaan mereka dan harga-harga pada pasar mereka. Bahkan Umar secara langsung ke pasar untuk melihat secara nyata dan mengawasi keadaan pasar, ibaratnya seperti jokowo blusukan. Kenaikan harga dalam Islam dianggap sebagai musibah, suatu bencana yang turun karena dosa manusia. Hal ini kelihatan ketika harga-harga naik pada masa Rasulullah s.a.w dan umat Islam datang kepadanya untuk menentukan harga, maka Rasulullah bersabda,”Tetapi aku berdoa... artinya aku menghadap Allah agar menghilangkan mahalnya harga dan meluaskan rezki. Nabi Muhammad

saw

memberi

alasan

ketidak

mauannya

menentukan

harga

dengan

sabdanya,”Sesungguhnya Allah, Dialah yang menentukan harga, Yang Maha Menahan, Maha Luas, lagi Maha Memberi rizki. Dan aku berharap bertemu Allah dan tidak ada seorangpun dari kalian meminta pertanggungjawabanku atas kezhaliman dalam darah dan harta.” Umar adalah orang pertama yang melakukan campurtangan untuk mengatur harga dalam Islam. Atsar yang berbicara tentang campur tangan Umar dalam mengawasi harga mempunyai beberapa petunjuk. 1. Larangan menurunkan harga Riwayat yang paling shahih dan kebanyakan menunjukkan larangan menurunkan harga, diantaranya. Dari Sa’id bin Musayyib, diriwayatkan bahwa Umar bertemu dengan Hathib bin Abi Balta’ah, dia sedang menjual kismis di pasar, maka Umar berkata padanya,”Kamu tambah harganya atau angkat dari pasar kami.”

26

Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma’mar bahwa sampai kepadanya berita bahwa Umar bertemu dengan seseorang yang sedang menjual makanan, dia telah menurunkan harga, maka Umar berkata kepadanya,”Keluarlah dari pasar kami dan juallah sesuai dengan kehendakmu!” 2. Perintah menjual dengan harga pasar Umar berkata pada seorang pedagang kismis.”Juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga.”Lalu diriwayatkan bahwa dia menyingkir dari mereka. Disisi lain, perkataan Umar,”Kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kam, kemudian kalian menjual sesua dengan kehendak kalian. Juallah satu sha’, apabila tidak, maka jangan menjual di pasar kami. Apabila tidak, maka pergilah keliling bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian.”31 Keenam, pengawasan barang yang diimpor dan mengambil usyur (pajak 10%) Umar telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor oleh orang-orang non muslim, maka mereka mengambil usyur (pajak sepersepuluh) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya. Penutup Kesimpulan -

Peran pemerintah dalam sistem ekonomi terpusat sebagai pemegang kendali dan berperan aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi.

-

Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa awal permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan. Hisbah pada masa Umar mempunyai peran yang penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya.

27

-

Tujuan dari kekuasaan atas pasar pada masa Umar adalah menjalankan pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan dari jalan yang benar dan mengambil harta yang harus diambil dari pasar untuk kebaikan baitul mal dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka [1] Djohanputro, Bramantyo. 2008. PRINSIP-PRINSIP EKONOMI MAKRO. Penerbit PPM. Jakarta [2] Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. 2008. Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab.Pustaka Al Kautsar. Jakarta [3] http://febrianilisa-lisablogs.blogspot.com/2012/03/dampak-postif-negatifperdagangan-bebas.html

28