Assalamu alaikum wr. wb

Assalamu’alaikum wr. wb. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah–Nya Laporan Akuntabilitas Instasi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat disusun dan diterbitkan. LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh intruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu berupa pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun anggaran 2014 dan memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015, selan itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas kinerja aparat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan ini diharapkan pula dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga peningkatan kinerja lebih baik lagi. Sangat disadari bahwa Laporan LAKIP ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun disadari tiada yang sempurna seperti pepatah “tiada gading yang tak retak dan tiada ranting yang tak patah”, oleh karena itu saran yang konstuktif sangat diharapkan untuk perbaikannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan LAKIP ini dapat diselesaikan. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Wassalam, Jakarta, 9 Februari 2015 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Ketua

Dr. H. Khalilurahman NIP. 194912201976031001 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

i

KATA PENGANTAR...............................................................................................................i DAFTAR ISI .............................................................................................................................ii BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................1 A. B. C. D. E.

LATAR BELAKANG ..................................................................................................1 KEDUDUKAN .............................................................................................................3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................................3 STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................5 SISTEMATIKA PENYAJIAN .....................................................................................8

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA........................................10 A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 ..........................................................................10 1. VISI ........................................................................................................................10 2. MISI ........................................................................................................................11 3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .............................................................12 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA ..13 C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2016 ..............................................................................................................................14 D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015......................................................................15 BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................17 A. PENGUKURAN KINERJA .........................................................................................17 B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................19 1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIKAN PERKARA ......................20 2. SASARAN PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM ............23 3. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA...............................................................................26 4. SASARAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES to JUSTICE) ...............................................29 5. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN ......................................................................................................31 6. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN ..........................32 7. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS SDM .............................................35 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN...............................................................................38

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

ii

BAB. 1V. PENUTUP ................................................................................................................ 40 A. KESIMPULAN ............................................................................................................. 40 B. SARAN-SARAN .......................................................................................................... 41 LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................................................ iv


iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2014

A. LATAR BELAKANG Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk terwujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut di tegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya: 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Pengadilan;


1


2014

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015; 8. Surat

Menteri

Negara

B/284/M.PAN/12/2007

Pendayagunaan

tanggal

10

Aparatur

Desember

2007

Negara

Nomor

tentang

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dari beberapa peraturan tersebut di atas disebutkan setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Accountability Report). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2014 sebagai salah satu dari lembaga pengadilan tingkat banding di bawah Mahakamah Agung RI dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku satuan kerja mandiri dalam mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam rencana kerja tahun 2014 dan penetapan kinerja tahun


2


2014

2014, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun mendatang.

B. KEDUDUKAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, bahwa kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya.


3


2014

2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: a. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (vide: pasal 49, 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama); b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan; c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama); dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama); Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

4


e. Fungsi

Administratif,

yakni

menyelenggarakan

administrasi

2014

umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan; f. Fungsi lainnya: a. Pelayanan

penyuluhan

hukum,

pelayanan

riset/penelitian

dan

sebagainya. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama); b. Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa insidentil yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

D. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris dan Pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dibantu oleh: 1. Sub Kepaniteraan Hukum. Mempunyai tugas: a. Mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan; b. Melaksanakan sebagian tugas-tugas kepaniteraan pengadilan;


5


2014

c. Melaksanakan kebijakan kepaniteraan pengadilan; Mempunyai fungsi: a. Menghimpun data perkara, hukum dan kepaniteraan; b. Mengolah data perkara, hukum dan kepaniteraan; c. Menyusun program kerja hukum dan kepaniteraan; d. Melaksanakan kerjasama dengan instasi/lembaga lain dan masyarakat; e. Melaksanakan sosialisasi hukum; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

2. Sub Kepaniteraan Banding. Mempunyai tugas: a. Menerima berkas pekara banding; b. Mendata berkas perkara banding; c. Mengetik PMH dan mengetik penetapan PP; d. Membuat jurnal keuangan perkara banding; e. Mengolah biaya perkara banding; f. Membuat jadwal persidangan; g. Mengatur pembagian berkas perkara banding kepada majelis hakim; h. Mengirim surat pemberitahuan tentang registrasi penerimaan perkara banding kepada para pihak dan Pengadilan Agama pengirim; i. Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan amar putusan kepada para pihak melalui pengadilan pengirim; j. Mengirimkan kembali berkas bundel A disertai salinan putusan kepada pengadilan pengirim;


6


2014

k. Membuat laporan pada tiap bulan untuk disampaikan kepada Panitera Muda Hukum sebagai laporaran bulanan perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta; l. Membuat evaluasi terhadap proses jalannya persidangan; m. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus (arsip statis) pada Panitera Muda Hukum untuk di arsipkan; n. Menerima tembusan salinan putusan kasasi yang dicatatkan dalam register kemudian yang diserahkan kepada Panitera Muda Hukum; o. Menerima surat-surat pengaduan masyarakat berkenan dengan proses persidangan perkara baik tingkat perkara maupun tingkat banding dan membagikannya

kepada

yang

terkait,

berhubungan

dengan

proses

penyelesaian perkara; p. Mengevaluasi dan membuat presentase kinerja hakim.

3. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, tata laksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, evaluasi dan pelaporan serta Mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran; b. Pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan; c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan; d. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akutansi; e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.


7


2014

4. Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai tugas melaksanakan pengolahan kepegawaian. Mempunyai fungsi pelaksanaan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai.

5. Sub Bagian Umum Mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, melaksanakan urusan publikasi dan pemberitaan, perpustakaan dan dokumentasi. Mempunyai fungsi: a. Penatausahaan Barang Milik Negara; b. Pemeliharaan Barang Milik Negara; c. Pelaksanaan urusan rumah tangga; d. Pelaksanaan urusan publikasi dan pemberitaan; e. Pelaksanaan pengolahan perpustakaan dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya terlampir struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapain kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun 2014. Capaian kinerja (Performance Result) 2014 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap)


8


2014

bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LAKIP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut: Bab. I.

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

Bab. II.

Rencana strategis dan Penetapan Kinerja, menjelaskan rencana strategis tahun 2010-2014, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahun 2016 dan penetapan kinerja tahun 2015.

Bab. III.

Akuntabilitas

Kinerja,

menjelaskan

pengukuran

kinerja

yaitu

perbandingan antara target dan realisasi, kinerja serta menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2014. Bab. IV.

Penutup,

menjelaskan

kesimpulan

menyeluruh

dari

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2014 dan menguraikan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


9


2014

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2010–2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung dan visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010–2014. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa melakukan inovasi sesuai kebutuhan agar optimal kinerjanya.

1. VISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang


10


2014

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah: “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung” Dasar penetapan visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah: a. Performance Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai salah satu pengadilan tingkat banding dan kawal depan Mahkamah Agung di ibukota negara atau Provinsi DKI Jakarta; b. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai Tupoksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya; c. Komitmen yang kuat dari SDM yang ada untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, serta ada harapan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang lebih memadai; d. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.

2. MISI Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :


11


2014

a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat; c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang memadai sesuai anggaran; f. Meningkatkan Teknologi Informasi secara optimal; g. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS a. Tujuan Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 5 (lima) Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.


12


2014

b. Sasaran Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan; 7. Peningkatan kualitas SDM.

B. INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENGADILAN

TINGGI

AGAMA

JAKARTA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melakukan review Indikator Kinerja Utama yang diharmonisasi dengan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2010-2014 sesuai Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1769/OT/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013, sebagai berikut: SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali


13


Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

Peningkatan kualitas SDM

2014

a. Persentase berkas yang diajukan Tingkat Banding dan disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2016 Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut: SASARAN



INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%


90 % 85 %

10% 10% 60%

14



a. Persentase berkas yang diajukan Tingkat Banding dan disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan perkara peradilan (acces to (yang menarik perhatian masyarakat) justice) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas kepatuhan terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan putusan pengadilan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas a. Persentase pegawai yang lulus diklat SDM teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

2014

100%

100% 5% 100% 75%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.


15


2014

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut: SASARAN


Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan


INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%

a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.


90% 85%

10% 10% 60% 100%

100% 5% 100% 75%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

16


2014

A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 yaitu peningkatan akseptabilitas putusan hakim yang indikator kinerjanya persentase penurunan upaya hukum banding sebesar 10%, penurunan upaya hukum kasasi sebesar 10% dan peninjauan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

17


2014

kembali sebesar 60% yang pada tahun 2014 terjadi peningkatan. Hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi kedepan. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel pengukuran kinerja dibawah ini.

SASARAN


INDIKATOR KINERJA

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan Persentase penurunan akseptabilitas upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas efektifitas yang diajukan pengelolaan Banding yang penyelesaian disampaikan secara perkara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat diselesaikan terhadap b. Persentase (amar) peradilan (acces putusan perkara to justice) (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

100

100

90

100

111,1

85

100

117,6

10 10 60 100

(23,8) (31,3) (10) 100

(238) (313) (16,6) 100

100

100

100

5

18,6

372

100

~

~

70

100

142,9


18


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya kualitas pengawasan


maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

2014

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

~

~

100

100

100

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :


19


1.

2014

SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Sasaran meningkatnya penyelesaian perkara mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan dan persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Pencapaian sasaran meningkatnya Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut:

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya a. Persentase sisa penyelesaian perkara yang perkara diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

100

100

90

100

111,1

85

100

117,6

a. Indikator 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara tahun lalu yang diterima dengan sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan. Persentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu ditargetkan 100% pada tahun 2014 dan dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2013 sebanyak 1 perkara, dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2014. Penyelesaian sisa perkara tahun 2013 sebanyak 1 perkara dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak


20


2014

ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya. Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut: NO 1.

PERKARA Perdata

2013

2014

100%

100%

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang diselesaikan tahun 2013 sebanyak 38 perkara, dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 1 perkara menunjukan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara karena pada tahun 2013 hanya ada sisa 1 perkara yang haarus diselesaikan pada tahun 2014. Capaian tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal.

b. Indikator 2: Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan jumlah perkara yang dapat diselesaikan sejumlah 167 perkara dengan perkara yang diterima/diregister sejumlah 167 perkara. Target penyelesaian perkara pada tahun 2014 adalah 90%, namun justru perkara yang terselesaikan 100% yaitu jumlah perkara tahun 2014 sejumlah 166 perkara Hal tersebut menunjukan peningkatan kinerja/prestasi kerja karena begitu tingginya komitmen aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menyelesaikan seluruh perkara banding yang diajukan pada tahun 2014, sehingga semua perkara permohonan banding yang diajukan


21


2014

pada tahun 2014 dapat diselesaikan semua pada tahun 2014 atau sisa perkara tahun 2014 “zero”. Keberhasilan kinerja perkara yang diselesaikan mencapai 111,1%. Capaian tahun 2014 sebesar 111,1% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 110,4% mengalami peningkatan sebesar 0,7% hal ini menunjukan peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun 2014 Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2014 NO

BULAN

SISA

SISA TAHUN 2013

MASUK

PUTUS

1

11

1

11

AKHIR

1.

Januari

2.

Februari

5

8

8

3.

Maret

16

7

17

4.

April

6

10

13

5

Mei

10

11

12

6

Juni

18

13

17

7

Juli

20

19

18

8

Agustus

13

6

25

9

September

22

17

30

10

Oktober

30

14

46

11

November

9

36

19

12

Desember

6

25

0

166

167

Nihil

Jumlah

c. Indikator 3: Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2014 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang


22


2014

diselesaikan kurang dari 6 bulan yaitu 167 perkara dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan sebesar 167 perkara. Target penyelesaian perkara yang diputus maksimal 6 bulan pada tahun 2014 adalah 85%, namun terselesaikan 100% yaitu sebanyak 167 perkara. Hal tersebut menunjukan peningkatan kinerja/prestasi kerja karena adanya komitmen Hakim Tinggi dan SDM Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk meningkatkan kinerja dan memberikan

pelayan

yang

terbaik

sehingga

keberhasilan

kinerja

penyelesaian perkara kurang dari 6 bulan mencapai 117,6%. Capaian tahun 2014 sebesar 117,6% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 123,1% mengalami penurunan sebesar 5,5% faktor ini disebabkan target pada tahun 2014 lebih besar yaitu sebesar 85% sedangkan pada tahun 2013 target hanya 80%, tetapi jika dilihat dari realisasi pada tahun 2014 sebesar 100% lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar 98,5% hal ini menunjukan peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

2.

SASARAN PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran peningkatan akseptabilitas putusan Hakim ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: persentase penurunan upaya hukum kasasi, persentase penurunan upaya hukum banding dan persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali. Pencapaian target sasaran akseptibilitas putusan Hakim pada tahun 2014 sebagai berikut:


23


SASARAN


INDIKATOR KINERJA

2014

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

10 10 60

(23,8) (31,3) (10)

(238) (313) (16,6)

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

a. Indikator 1: Persentase penurunan upaya hukum Banding Persentase

penurunan

perkara

yang

dimohonkan

Banding

yaitu

perbandingan antara upaya hukum Banding tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, pada tahun 2014 perkara yang dimintakan upaya hukum Banding sebanyak 166, sedang pada tahun 2013 perkara yang dimintakan upaya hukum Banding sebanyak 134 perkara sehingga ada peningkatan sebanyak 32 perkara berarti ada peningkatan sebesar 23,8%. Kalau diukur dari penetapan target penurunan perkara yang dimintakan upaya hukum banding terjadi peningkatan upaya hukum sebesar 23,8 % hal ini terjadi dikarenakan para pihak/salah satu pihak merasa tidak puas terhadap proses yang ada atau putusan yang ada dianggap belum memenuhi rasa keadilan (hal itu diatur undang-undang untuk mengajukan upaya hukum) dan mulai ada peningkatan pemahaman tentang proses peradilan yaitu adanya hak untuk melakukan upaya huk um apabila ada rasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Capaian tahun 2014 sebesar -238% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 188% mengalami penurunan sebesar -50% faktor ini disebabkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan upaya hukum yang diajukan oleh para pihak bukan karena penurunan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.


24


2014

b. Indikator 2: Persentase penurunan upaya hukum Kasasi Persentase penurunan perkara yang dimohonkan Kasasi yaitu perbandingan antara upaya hukum kasasi tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, pada tahun 2014 perkara yang dimintakan upaya hukum Kasasi sebanyak 67 perkara, sedang pada tahun 2013 perkara yang dimintakan upaya hukum kasasi 51 perkara sehingga ada peningkatan perkara sebanyak 16 perkara yang dimintakan upaya hukum Kasasi berarti ada kenaikan sebesar 31,3%. Kalau diukur dari penetapan target penurunan target yang dimintakan upaya hukum kasasi terjadi peningkatan upaya hukum sebesar 31,3%, hal ini terjadi dikarenakan para pihak/salah satu pihak merasa tidak puas terhadap proses yang ada atau putusan yang ada dianggap belum memenuhi rasa keadilan (hal itu diatur undang-undang untuk mengajukan upaya hukum) dan mulai ada peningkatan pemahaman tentang proses peradilan yaitu adanya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila ada rasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Capaian tahun 2014 sebesar -313% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 90% mengalami penurunan sebesar -223% faktor ini disebabkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan upaya hukum yang diajukan oleh para pihak bukan karena penurunan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

c. Indikator

3:

Persentase

penurunan

perkara

yang

dimintakan

Peninjauan Kembali Persentase penurunan perkara yang dimintakan peninjauan kembali yaitu perbandingan antara pengajuan Peninjauan kembali


pada tahun 2014

25


2014

dibandingkan dengan pengajuan peninjauan kembali tahun 2013. Pada tahun 2014 perkara yang dimintakan peninjauan kembali sebanyak 11 perkara, sedang pada tahun 2013 perkara yang diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 10 perkara atau ada peningkatan 1 perkara. Kalau dilakukan persentase maka ada kenaikan 10%. Kalau diukur dari penetapan target penurunan perkara yang dimintakan peninjauan kembali terjadi peningkatan upaya hukum sebesar 10%, hal ini terjadi dikarenakan para pihak/salah satu pihak merasa tidak puas terhadap proses yang ada atau putusan yang ada dianggap belum memenuhi rasa keadilan (hal itu diatur undang-undang untuk mengajukan upaya hukum) dan mulai ada peningkatan pemahaman tentang proses peradilan yaitu adanya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila ada rasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Capaian tahun 2014 sebesar -16,6% jika dibandingkan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar -250% lebih baik sebesar 233,4%, hal ini menujukan bahwa ada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim pada tahun 2014.

3.

SASARAN

PENINGKATAN

EFEKTIFITAS

PENGELOLAAN

PENYELESAIAN PERKARA Sasaran

peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dan ratio Majelis Hakim terhadap perkara.


26


2014

Pencapaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

SASARAN


INDIKATOR KINERJA

Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

a.

TARGET (%) 100

REALISASI (%) 100

CAPAIAN (%) 100

100

100

100

5

18,6

372

a. Indikator 1: Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap, yaitu perbandingan antara berkas Banding yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas yang diterima. Berkas perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2014 sebanyak 166 perkara, setelah dilakukan pemeriksaan dokumendokumen kelengkapan Banding ternyata berkas perkara sebanyak 166 tersebut telah lengkap semua, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%, ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan jajaran sudah professional dan optimal/akuntabel.


27


2014

Capaian tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal dan sistem kerja yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.

b. Indikator 2: Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis yaitu perbandingan antara berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan berkas yang diterima. Berkas perkara yang dimohonkan Banding pada tahun 2014 sebanyak 166 perkara sudah dicatat semua dalam buku register permohonan Banding, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%, ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur SDM Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah profesional dan optimal/akuntabel. Capaian tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal dan sistem kerja yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.

c. Indikator 3: Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Ratio Majelis Hakim terhadap perkara yaitu perbadingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah Majelis Hakim. Jumlah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 9 Majelis, sementara perkara tingkat Banding yang diterima dan harus diselesaikan pada tahun


28


2014

2014 ini adalah sejumlah 167 perkara, yaitu sisa perkara pada tahun 2013 sebanyak 1 perkara ditambah perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 166 perkara. Maka Rasio Majelis Hakim terhadap perkara yang harus diselesaikan adalah 167 perkara/9 majelis = 18,6% berarti satu majelis mampu menyelesaikan 18,56 perkara dalam satu tahun. Hal ini menunjukan peningkatan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan sebesar 5%. Capaian tahun 2014 sebesar 372% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 104% mengalami peningkatan sebesar 268% hal ini menunjukan peningkatan kinerja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menyelesaikan perkara.

4.

SASARAN

PENINGKATAN

AKSESIBILITAS

MASYARAKAT

TERHADAP PERADILAN (ACCES To JUSTICE) Sasaran

peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Pencapaian sasaran aksepsibilitas masyarakat terhadap peradilan pada tahun 2014 ini adalah sebagai berikut: SASARAN

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

~

~

70

100

142,9


29


justice)

2014

perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

a. Indikator 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, yaitu perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang diterima. Pada tahun 2014 perkara Banding yang diajukan secara cuma-cuma atau prodeo sebanyak 0 perkara, sementara perkara prodeo yang telah diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 0 perkara. Capaian kinerja tidak dapat diukur dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini karena tidak ada perkara prodeo yang diterima pada tahun 2014. Capaian tahun 2014 tidak dapat diukur jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100% hal ini karena tidak ada perkara prodeo yang diterima pada tahun 2014.

b. Indikator 2: Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Memperhatikan jumlah perkara yang diajukan banding selama ini yang jumlahnya berkisar antara 170 an perkara, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat/publik, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerapkan one day publish, yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan dimasukkan dalam website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Amar yang sudah dimasukkan dalam website Pengadilan


30


2014

Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2014 adalah sebanyak 167 perkara yang telah diputus dari 167 perkara yang telah diterima. Sehingga pengukuran keberhasilan kinerja amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari kerja sebesar 100%. Capaian tahun 2014 sebesar 142,9% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 166,7% mengalami penurunan sebesar 23,8% faktor ini disebabkan target pada tahun 2014 lebih besar yaitu sebesar 70% sedangkan pada tahun 2013 target hanya 60%, tetapi jika dilihat dari realisasi pada tahun 2014 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100% hal ini menunjukan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah maksimal.

5.

SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Sasaran

Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

mempunyai 1 (satu) indikator yaitu: persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pencapaian sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100

100

100


31


2014

Indikator: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, yaitu perbandingan antara pelaksanaan putusan banding yang sudah dapat dieksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Perkara permohonan Banding tahun 2014 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah diputus sebanyak 167 perkara, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi sebanyak 100 perkara, sementara sebanyak 67 perkara belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan para pihak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga untuk pelaksanaan putusan harus menunggu Putusan Kasasi terlebih dahulu. Pencapaian sasaran pelaksanaan putusan banding yang sudah dapat dieksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2014 sebanyak 100 perkara, sementara jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah 100 perkara sehingga realisasi pelaksanaan putusan dapat terlaksana semua atau capaian kinerjanya 100%. Capaian tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal dan sistem kerja yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.

6.

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Sasaran meningkatnya kualitas pegawasan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu:


32


2014

persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan tahun 2014 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya a. Persentase kualitas pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

100

100

100

100

100

a. Indikator 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk. Pada tahun 2014 pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 2 pengaduan, dari 2 pengaduan tersebut sudah dilakukan tindak lanjut sebanyak 2 kasus. Sehingga kalau diukur dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, pengaduan yang sudah dilakukan tindak lanjut sebesar 100%, sehingga capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dibidang penanganan pengaduan mencapai 100%. Hal ini menunjukan bahwa pengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Capaian tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 92,3% mengalami peningkatan sebesar 7,7% hal ini menunjukan


33


2014

bahwa kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal dan sistem kerja yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.

b. Indikator 2: Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, yaitu perbandingan antara temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksa eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan masyarakat telah ditemukan temuan tentang penggunaan biaya perkara yang belum sesuai dengan

SK

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Jakarta

Nomor:

W9-A/231/HK.05/I/2015 tanggal 15 Januari 2014 tentang Biaya Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 2.040.000,(dua juta empat puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan petunjuk Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) ke Bendahara Biaya Proses sebagaimana surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: W9-A/365/Hk.05/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan (TP) sehingga pengukuran keberhasilan pada indikator kinerja tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%.


34


2014

Capaian tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar ~% mengalami peningkatan sebesar 100% hal ini menunjukan bahwa temuan hasil pemeriksaan eksternal telah ditindaklanjuti dengan cepat.

7.

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS SDM Sasaran meningkatnya Kualitas SDM mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial dan persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi. Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: SASARAN

INDIKATOR KINERJA


a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

100

100

100

~

~

100

100

100

a. Indikator 1: Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan pegawai yang mengikuti diklat. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2014


35


2014

mengadakan pelatihan untuk peningkatan teknis yudisial yang terdiri dari Bimbingan Teknis Panitera Pengganti, Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti dan Bimbingan Ekonomi Syariah. Peserta yang diikutsertakan untuk peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yudisial tersebut sebanyak 75 orang, dan semua peserta yang diikutkan dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus semua. Kalau diukur dengan penetapan target kelulusan sebesar 100% maka target tersebut telah terpenuhi. Sehingga keberhasilan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yudisial sudah optimal. Capaian tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukan bahwa SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yudisial sudah optimal dan penyelenggaraan Bimbingan Teknis dapat berjalan dengan baik.

b. Indikator 2: Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, yaitu perbandingan antara pegawai yang lulus diklat non yudisial dengan pegawai yang mengikuti diklat. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2014 tidak mengadakan pelatihan untuk peningkatan tenaga non yudisial hal ini dikarenakan tidak tersedia anggaran untuk pelatihan bidang non yudisial (terkena penghematan anggaran oleh Mahkamah Agung RI) sehingga pada tahun 2014 tidak ada peserta yang diikutkan dapat mengikuti pelatihan tersebut. Kalau diukur


36


2014

dengan penetapan target kelulusan 100% maka capaian kinerja tidak dapat diukur. Capaian tahun 2014 sebesar ~% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100% tidak dapat diukur hal ini disebakan tidak ada kegiatan pendidikan dan pelatihan non yudisial.

c. Indikator 3: Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi yaitu perbandingan pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dengan pejabat yang mengikuti fit and proper test. Pada tahun 2014, telah dilakukan 4 kali fit and proper test untuk mengisi formasi jabatan yang kosong dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Fit and proper test yang dilakukan pada tahun 2014 telah dilakukan kepada 30 pegawai yang telah mendaftarkan diri mengikuti seleksi untuk mengisi formasi jabatan dengan rincian untuk formasi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 2 orang, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama sebanyak 4 orang, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 9 orang dan Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 15 orang. Dari 30 orang yang telah mengikuti fit and proper test semuanya dinyatakan lulus mengikuti seleksi tersebut dan dibuat rangking untuk mengisi jabatan yang kosong. Sehingga kalau diukur dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, perbandingan pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dengan pejabat yang mengikuti fit and proper test dapat tercapai 100%, sehingga capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

37


2014

dibidang persentase yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi mencapai 100%. Hal ini menunjukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melakukan seleksi yang sangat baik kepada para pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Capaian tahun 2014 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar ~% mengalami peningkatan sebesar 100% hal ini menunjukan bahwa kekosongan jabatan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah diisi oleh pejabat yang berkualitas.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Informasi capaian kinerja dibidang anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun anggaran 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

ANGGARAN

REALISASI

Belanja Pegawai

26.135.646.000

25.865.767.681

269.878.319

98.97

Belanja Barang

1.590.230.000

1.588.816.710

31.413.290

98.02

Belanja Modal

0

0

0

27.725.876.000

27.424.584.391

301.291.609

Jumlah

SISA ANGGARAN

CAPAIAN (%)

URAIAN

0 98,80

Jumlah alokasi anggaran tahun 2014 yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 27.725.876.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan dapat direalisaikan sebesar Rp. 27.424.584.391,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)


38


2014

atau 98,80% dari total anggaran, adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut : 1.

Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp.26.135.646.000,- (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 25.865.767.681,- (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau 98,97% dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp. 269.878.319,- (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

2.

Pagu Belanja Barang sebesar Rp. 1.590.230.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.558.816.710,(satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau 98,02% dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp. 31.413.290,- (tiga puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

3.

Pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak mendapatkan belanja modal.


39


2014

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dalam tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ini telah menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014, meskipun dalam kenyataannya ada sasaran yang telah ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan terkait peningkatan akseptabilitas putusan hakim hai ini bukan semata-mata disebabkan kinerja dari aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta namun untuk mendapatkan rasa puas/rasa keadilan terhadap putusan hakim telah diatur oleh undang-undang untuk diberikan kepada salah satu/para pihak untuk mengajukan upaya hukum, oleh karena itu perbaikan dan evaluasi akan selalu dilakukan untuk tahun-tahun ke depan.


40


2014

Capaian kinerja terbesar yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2014 yaitu terselesaikannya seluruh perkara yang diterima sehingga sisa perkara pada tahun 2014 adalah “zero” (tidak ada sisa perkara). LAKIP tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan kinerja. Selanjutnya diharapkan LAKIP 2014 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operation Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Budgeting Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN - SARAN 1. Mohon kepada Mahkamah Agung RI cq. Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk menambah alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk kegiatan peningkatan SDM baik teknis maupun non teknis, kebutuhan belanja barang operasional dan non operasional serta peningkatan sarana dan prasarana, termasuk tersedianya gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang representative sebagai salah satu pengadilan tingkat banding di ibukota Negara (saat ini masih pinjam pakai gedung Pemerintah Propinsi DKI Jakarta termasuk sarananya). 2. Karena keterbatasan SDM diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.


41

1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 2. INDIKATOR KENERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 3. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010-2014 4. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 2016 5. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 2015 6. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 2015 7. SK TIM PENYUSUN LAKIP


iv

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA

NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase sisa yang diselesaikan b. Persentase perkara diselesaikan

perkara

yang

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim


Kepaniteraan


Kepaniteraan


c. Ratio Majelis terhadap perkara 4.

5.

6.

7.

Hakim

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian publik yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara yang menarikperhatian publik yang tidak ditayangkan Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo aksesibilitas yang diselesaikan masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan peradilan (acces perkara (yang menarik to justice) perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan perdata yang berkekuatan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase pengaduan Perbandingan jumlah pengaduan kualitas masyarakat yang yang ditindaklanjuti mengenai pengawasan ditindaklanjuti perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan hasil Perbandingan jumlah pengaduan pemeriksaan eksternal yang yang ditindaklanjuti mengenai ditindaklanjuti. perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Peningkatan a. Persentase pegawai yang Perbandingan antara SDM Teknis kualitas SDM lulus diklat teknis yudisial. yang lulus/bersertifikat diklat Teknis Yudisial, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat

Kepaniteraan

Majelis Hakim/ Panitera Kepaniteraan/ Kesekretariatan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


Ketua Pengadilan & Pan/Sek




b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa. c. Persentase pejabat yang Perbandingan Ketua Pengadilan lulus mengikuti fit and Agama yang telah dipromosikan proper test dalam rangka dan mengikuti Fit and Proper Test promosi. untuk menduduki Ketua Pengadilan Agama Kelas I A dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014 Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan lima satuan kerja di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

2010

TARGET KINERJA 2011 2012 2013

2014

100 90 80

100 90 80

100 90 80

100 90 80

100 90 80

10 10 60

10 10 60

10 10 60

10 10 60

10 10 60

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 60

100 60

100 60

100 60

100 60

.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

Peningkatan SDM.

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

kualitas

RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

1.


2.


3.

4.



5.


6.


7.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan Banding

100% 90% 85%

10% 10% 60% 100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

5% 100% 75%

100%

100% 100% 100% 100%

Jakarta, 9 Februari 2015 Ketua

Panitera/Sekretaris

Dr. H. KHALILURRAHMAN NIP. 19491220 197603 1 001

RACHMADI SUHAMKA, SH NIP. 19540711 198203 1 003

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: RACHMADI SUHAMKA, SH.

Jabatan

: Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama

: Dr. H. KHALILURRAHMAN

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, 9 Februari 2015

Ketua PengadilanTinggi Agama Jakarta

Panitera/Sekretaris PengadilanTinggi Agama Jakarta

Dr. H. KHALILURRAHMAN NIP. 19491220 197603 1001

RACHMADI SUHAMKA, SH. NIP. 195407111982031003

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

1.


2.


3.

4.



5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.


7.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100% 90% 85%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

a. b. c.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

10% 10% 60% 100%

5% 100% 75%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2015 Rp. 30.068.643.000,Jumlah Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.401113/2015 Rp.

230.480.000,-

Jakarta, 9 Februari 2015 Ketua

Panitera/Sekretaris

Dr. H. KHALILURRAHMAN NIP. 19491220 197603 1 001

RACHMADI SUHAMKA, SH NIP. 19540711 198203 1 003

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA NOMOR : W9-A/249/KU.01/I/2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat SekretarisMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penyampaian LAKIPTahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015;

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Memperhatikan

Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

PERTAMA

: Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014;

KEDUA

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Stategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2010-2014.

KETIGA

: Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta .

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:Jakarta

PadaTanggal

: 15 Januari 2015

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA


Tembusan disampaikan kepada yth : 1. 2. 3. 4.

Sekretaris Mahkamah Agung RI; Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI; DirekturJendralBadanPeradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Lampiran SuratKeputusanKetuaPengadilanTinggi Agama Jakarta Nomor : W9-A/249/KU.01/I/2015 Tanggal : 15 Januari 2015

No.

NAMA / NIP

JABATAN DINAS

KET

1

2

3

4

1

RachmadiSuhamka, SH. NIP. 195407111982031003

Panitera/Sekretaris

Ketua Tim

2

Nursani, SH. NIP. 196606101991031005

Wakil Sekretaris

Sekretaris

3

Sajadi, SH. NIP.19561112 198103 1008

PaniteraMuda Banding

Anggota

4

Fahruddin, SH. NIP.19570727 197712 1001

PaniteraMudaHukum

Anggota

5

Animar. NIP.19660422 199203 2001

Kepala Sub BagianKepegawaian

Anggota

6

Rizal Mutaqin, SE, MM. NIP.19760521 200502 1001

Kepala Sub BagianKeuangan

Anggota

7

UnaMunasir Fatah, ST. NIP.19721129 200604 1001

Kepala Sub BagianUmum

Anggota

8

Akhmad Sahid NIP. 19660930 199202 1 001

Plt. Panitera Muda Banding

Anggota

9

Yulita Fitri Hartaty, SE. NIP.19851128 200805 2001

Staf Sub BagianKeuangan

Anggota

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA


Assalamu alaikum wr. wb

Recommend Documents