Assalamu alaikum Wr. Wb

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya kami telah dapat menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 Visi pembangunan 2005 – 2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan struktur perkonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompertitif. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMN) tahap ke 3, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan iptek. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta lingkungan strategis di wilayah Propinsi Lampung. Renstra Balai Besar POM ini merupakan turunan dari Renstra Badan POM RI Tahun 2015 – 2019 untuk mecapai tujuan yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga berhasil menyusun Rencana Strategis ini kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi perkembangan pengawasan obat dan makanan di Propinsi Lampung. Bandar Lampung, 10 Maret 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung

Drs. Sumaryanta, Apt. M.Si. NIP : 19620401 199203 1 001

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 i

Halaman KATA PENGATAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

i ii iv v

BAB I

1 1 1 2 3 4 6

PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum A. Wilayah Kerja B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sumber Daya Manusia E. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 – 2014 1.2

BAB II

Potensi dan Permasalahan Issue Strategis A. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) B. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) C. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional D. Perubahan Iklim E. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat F. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk G. Desentralisasi dan Otonmi Daerah H. Perkembangan Teknologi I. Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats /SWOT)

VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1 Visi 2.2 Misi 2.3 Budaya Organisasi 2.4 Tujuan 2.5 Sasaran Strategis

ii

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019

9 9 9 10 11 13 14 14 15 16 16

23 23 24 27 28 28

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM 3.3 Kerangka Regulasi 3.4 Kerangka Kelembagaan

33

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja 4.2 Kerangka Pendanaan

43 43 44

BAB V

PENUTUP

47

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 iii

33 36 39 41

Tabel 1

SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung berdasarkan pendidikan

Tabel 2

Rangkuman Analisis SWOT

Tabel 3

Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung

Tabel 4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tabel 5

Indikator Target Kinerja 2019

Tabel 6

Program dan Sasaran Balai Besar POM di Bandar Lampung

Tabel 7

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tabel 8

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan

iv


Lampiran 1

: Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019

Lampiran 2

: Definisi Operasional Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 v

1.1 KONDISI UMUM Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian programprogram prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai Unit Pe;aksana Teknis Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 20152019. Adapun kondisi umum Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai berikut :

A. Wilayah Kerja Propinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial karena merupakan jalur utama penghubung antara pulau sumatera dan pulau Jawa jika dilalui melalui jalan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 1

darat. Secara geografis terletak pada kedudukan 1050 50’ BT sampai 1030 40’ BT, 3045’ sampai 6045 LS, meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km2, termasuk pulaupulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara pulau Sumatera dan dibatasi oleh :    

Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara Selat Sunda di sebelah Selatan Laut Jawa di sebelah Timur Samudra Indonesia di sebelah Barat

Wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi mencakup seluruh kabupaten/kota di propinsi Lampung. Saat ini propinsi Lampung terbagi menjadi 15 Kabupaten/Kota sebagai berikut :

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 14 Tahun 2014 tetang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tipe B, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

2


Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya; c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi; d. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; e. investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; f. pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; g. pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen; h. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; i.

pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan

j.

pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas : a. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen; b. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi; c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan; d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 3

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandar Lampung :

D. Sumber Daya Manusia Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2014 adalah 100 orang, sesuai Tabel 1 dengan rincian sebagai berikut :

4


19

25

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

2

8

3

11

24

3

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

1

5

-

7

13

4

Bidang Pengujian Pangan, bahan Berbahaya dan Mikrobiologi

1

8

5

5

19

5

Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen

1

9

2

7

19

7

32

12

49

100

Sub Bagian Tata Usaha

2

TOTAL

Jumlah

2

1

sarjana

S1

2

Unit Kerja

NON

Apoteker/ Profesi

2*)

No

S3

S2

Tabel 1 : SDM Balai Besar POM Bandar Lampung berdasarkan pendidikan

*) Termasuk Kepala Balai Besar POM

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 49 % pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah non sarjana. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang 49 60 semakin dinamis, khususnya 32 perubahan lingkungan strategis 40 12 eksternal, maka perlu dilakukan 20 7 peningkatan kuantitas maupun 0 kualitas SDM, agar dapat S-2 Apoteker S-1 Non Sarjana mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan. PROFIL PEGAWAI BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2014

Berdasarkan analisis beban kerja untuk melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilyah provinsi Lampung sebagai berikut :


BIDANG Tata Usaha Pemeriksaan dan Penyidikan Sertifikasi dan LIK Laboratorium Jumlah

25,4

JUMLAH PEGAWAI 25

28,45

24

4,35

15,72 44,39 113,86

13 38 100

2,72 6,39 13,86

KEBUTUHAN

SELISIH 0,4

Secara keseluruhan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih kekurangan sumber daya manusia sebanyak 13,86 orang atau sebanding dengan 14 orang. Kekurangan terbanyak adalah untuk tenaga penguji masih kekurangan 6 orang, selanjutnya Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan masih kurang 4 orang.

E. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010-2014 Capaian kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung selama periode 2010 – 2014 sebagai berikut : 1. Persentase kenaikan Obat yang memenuhi Standar (Aman, Manfaat dan Mutu) Target sampai akhir RPJMN 2010-2014 obat memenuhi 99.84 100 99.63 99.53 99.43 standar naik sebesar 0,4 % dari 99.33 99.43 99.5 99.23 99.38 99,23 % tahun 2010 (baseline) 99.27 99.23 99 menjadi 99,63 % tahun 2014. 98.5 Pada tahun 2014 hasil 2010 2011 2012 2013 2014 pengujian diperoleh 99,43 % Hasil Target obat memenuhi syarat atau naik 0,2 % (base line tahun 2010, 99,23) atau capaian kinerja 50 %. PERSENTASE OBAT MEMENUHI STANDAR

2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Target sampai akhir RPJMN 20102014 obat tradisional memenuhi standar naik sebesar 1 % dari 73,8 % tahun 2010 (base line) menjadi 74,8 % tahun 2014. Hasil pengujian pada tahuna 2014 diperoleh 63,1 % obat tradisonal memenuhi standar, atau turun 10,7 % (base line 2010,

6

PERSENTASE OBAT TRADISIONAL MS 100 50

77.57

73.8 73.8

81.53

74.05

74.3

92.99 74.8 74.55 63.1

0 2010

2011 2012 2013 Hasil Target


2014

73,8 %) dengan demikian capaian pada tahun 2014 masih dibawah target yang telah ditetapkan (74,8 %). 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat Target sampai akhir RPJMN 2010PERSENTASE KOSMETIKA MS 2014 kosmetik memenuhi 100 95.7 97.2 99.62 96.6 standar naik 1 % dari 92,1 % pada 95 tahun 2010 (base line) menjadi 92.1 92.1 92.35 92.6 92.85 93.1 93,1 % pada tahun 2014. Hasil 90 pengujian pada tahun 2014 85 diperoleh 99,62 % kosmetik 2010 2011 2012 2013 2014 memenuhi standar, atau naik Hasil Target 7,52 % (base line tahun 2010, 92,1 %) dengan demikian capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan. 4. Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat Keamanan. Target sampai akhir RPJMN 2010PERSENTASE SUPLEMEN MAKANAN MS 2014 suplemen makanan yang 102 memenuhi syarat naik 2 % dari 100 100 100 99.52 100 97,4 % tahun 2010 (base line) 99.4 97.4 menjadi 99,4 % pada tahun 2014. 98 98.9 98.4 97.9 97.4 Hasil pengujian pada tahun 2014 96 diperoleh 99,52 sampel 2010 2011 2012 2013 2014 Hasil memenuhi standar atau naik 2,12 % (base line tahun 2010, 97,4 %), dengan demikian capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan. 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Target sampai akhir RPJMN PERSENTASE MAKANAN MS 2010-2014 makanan yang 100 90 86 88.15 memenuhi syarat naik 15 % dari 90 78.75 75 75 % pada tahun 2010 (base 86.2577.24 80 82.5 71.76 70 line) menjadi 90 % pada tahun 75 60 2014. Hasil pengujian pada 50 tahun 2014 diperoleh 77,2 % 2010 2011 2012 2013 2014 atau naik 2,24 % (base line 2010, Hasil Target 75 %), dengan demikian capaian kinerja masih dibawah target yang telah ditetapkan.


Masih tingginya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, menggambarkan bahwa pengawasan di tingkat produksi dan distribusi masih belum optimal, sehingga belum semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Propinsi Lampung terjamin mutu dan keamanannya.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Issue Strategis Balai Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Balai Besar POM di Bandar Lampung telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain : 1. Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) 2. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Berdasarkan kondisi obyektif kapasitas Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut: 1.

Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,

2.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku

8


usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, 3.

Penguatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar POM dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional. Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung terdiri atas 2(dua) isu mendasar, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan yang akan diulas disini adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan terkait globalisasi, akan diulas tentang perdagangan bebas, komitmen internasional, post MDGs 2015, perubahan iklim dan demografi.Isu-isu tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi peran Balai Besar POM di Bandar Lampung baik internal maupun eskternal adalah sebagai berikut:

A. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 9

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau Balai Besar POM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif. Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu. Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah semakin meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat yang memerlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut. Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan. Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Balai Besar POM di Bandar Lampung selama ini melakukan kontrol 10


dalam bentuk pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandar Lampung juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman , bermutu, dan berkhasiat.

B. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

C. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand), Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEANKorea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 11

nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negaranegara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri. Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat kita dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan trans-nasional dan negara-negara lain tersebut. Dan ini sangat sejalan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita), khususnya pada butir 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (dengan memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional), juga pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat, kosmetik,suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Secara nasional, jumlah apotek yang ada masih kurang, belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek. 12


Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih ditemukan obatobat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (World Health Organization), praktik pemalsuan produk obat di dunia ratarata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Dengan melihat besarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Lampung, maka pemerintah harus selalu mendukung dan melindungi industri Obat dan Makanan di Provinsi Lampung. Dengan adanya Free Trade Area (FTA), maka pemerintah harus mengembangkan kesiapan industri Obat dan Makanan sehingga mampu bersaing dengan produk obat dari luar negeri.

D. Perubahan Iklim Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekaran menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain. Menurut Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, yang melaksanakan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya Demam Berdarah Dengue dan Malaria. Jadi di Indonesia, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vector yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak


ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal. Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peranan dari Balai Besar POM dalam mengawasi peredaran varian produk obat yang baru dari jenis penyakit tersebut, baik yang diproduksi di dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

E. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, secara rata-rata nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Lampung, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi utuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 53,95 % (tahun 2010), 55,12 % (tahun 2011), 55,39 % (tahun 2012), 55,94 % (tahun 2013) dan 55,10 % (tahun 2014). Dengan tingginya konsumsi akhir rumah tangga di Provinsi Lampung untuk konsumsi makanan menyebabkan semakin banyak baik jenis maupun jumlah makanan yang beredar. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung, selama tahun 2014 masih ditemukan 36,9 % obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, antara lain karena mengandung Bahan Kimia Obat. Demikian juga pada tahun 2014 masih ditemukan 32,76 % makanan baik hasil produksi induatri pangan maupun Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan antara lain karena mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari Balai Besar POM di Bandar Lampung.

F. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk Jumlah penduduk Lampung hingga tahun 2010 mencapai 7.596.115 orang atau hanya 3% dari jumlah penduduk nasional yang berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 14


237.556.363 jiwa. Penyebaran penduduk terpadat yaitu di Kabupaten Lampung Tengah dengan 1.170.048 orang disusul kemudian Kabupaten Lampung Timur 950.574 orang dan Kabupaten Lampung Selatan 909.989 orang, serta Kota Bandar Lampung 879.651 orang. Konsumsi obat baik farmasi maupun herbal serta bahan makanan akan cukup besar pada kelompok usia produktif, karena pola hidup dan orientasi konsumsi juga akan mengarah pada kesehatan pada jangka panjang dan juga penampilan, sehingga vitamin dan suplemen kesehatan menjadi komponen obat yang cukup besar konsumsinya. Hal ini menjadi tambahan tugas bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai jenis obat dan suplemen yang semakin bervariasi dan meningkat jumlahnya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan terhadap produk Obat dan Makanan juga akan semakin meningkat. Jika permintaan terhadap produk Obat dan Makanan semakin meningkat maka penawaran dari produk Obat dan Makanan juga akan meningkat. Adanya potensi pasar membuat para produsen baik lokal maupun internasional memproduksi Obat dan Makanan. Bertambahnya jumlah produsen ini tentunya menuntut semakin besarnya peran Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam proses pengawasannya. Kurangnya pemenuhan GMP (Good Manufacturing Practice) oleh produsen dalam memproduksi Obat dan Makanan menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan.

G. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Desentralisasi di bidang kesehatan belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga belum secara optimal memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Desentralisasi di bidang kesehatan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless) sehingga perlu adanya


one line command (satu komando), apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (sound governance). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing.

H. Perkembangan Teknologi Kemajuan teknologi produksi berkembang sangat pesat, dari semula dilakukan secara manual dan semi otomatis, saat ini telah dilakukan secara otomatis, khususnya untuk industri besar. Dengan teknologi tinggi telah ditemukan berbagai jenis produk inovasi baru yang sebelumnya tidak ada Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi. Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ketempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya. Selain itu, teknologi pangan juga semakin berkembang. Adanya perubahan iklim juga ikut mendorong berbagai inovasi perkembangan teknologi menciptakan rekayasa genetika dan varian makanan yang terkadang tingkat keamanannya belum teruji.

I. Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT) Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal, maka harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan khususnya eskternal dapat menjadi suatu peluang dan meminimalkan ancaman 16


yang dapat mempengaruhi peran Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di propinsi Lampung. Atas dasar pengaruh lingkungan strategis, dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan kedepan, agar dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran organisasi dalam Renstra Periode 2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strengths) Walauapun 50 % SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung saat ini memiliki kualifikasi pendidikan non sarjana, namun dari segi kualitas sudah memadai, khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian/penilaian dan pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Di samping itu, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga telah memiliki hasil penilaian atas Integritas Pelayanan Publik yang diakui secara Nasional. Pelayanan ini sangat mutlak harus memiliki integritas karena dampak pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung terhadap penilaian/pengujian Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Balai Besar POM di Bandar Lampug telah juga memiliki jaringan (networking) yang kuat dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung. Jaringan yang kuat sangat strategis posisinya dalam mendukungtugas-tugas pokok Balai Besar POM. Di sisi lain, Balai Besar POM telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan atas Obat dan Makanan, sehingga seluruh kegiatan pengawasan tersebut telah memiliki standar baku, baik untuk Obat dan Makanan, juga faktor-faktor mutu lainnya. Dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi Balai Besar POM, komitmen pimpinan menjadi mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari peran Badan POM dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

2. Kelemahan (Weaknesses) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Hal ini juga untuk mengimbangi peredaran Obat dan Makanan yang semakin canggih. Untuk itu, penyiapan sarana dan prasarana yang memadai tersebut menjadi mutlak dilakukan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 17

mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM. Di samping itu, untuk mendukung pelaku usaha dalam melakukan importasi dan penyebarluasan informasi mengenai Obat dan Makanan perlu didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Peran dan kewenangan Balai Besar POM juga harus didukung oleh struktur organisasi dan tata kerja yang tepat. Saat ini pembagian kewenangan atau beban kerja masih belum menunjukkan ukuran yang sesuai. Diharapkan penataan kelembagaan ke depannya bisa sesuai dan mengikuti prinsip structur follow function follow strategy, sehingga struktur organisasi dan tata kerja (fungsi) dapat mewujudkan tujuan organisasi.

3. Peluang (Opportunites) Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. SKN dan JKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Untuk itu, SKN dan JKN merupakan tantangan atau peluang bagi Balai Besar POM dalam mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola prilaku dan lingkungan sehat khususnya obat dan makanan. Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya varian penyakit maka kebutuhan Obat dan Makanan akan semakin meningkat. Hal ini mendorong pertambahan dan pertumbuhan industri Obat dan Makanan secara pesat. Hal ini menjadi peluang dan tantangan Balai Besar POM dalam mengawasi Obat dan Makanan yang semakin banyak variannya. Kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar upaya pembangunan kesehatan dapat tercapai. Peluang kerjasama dengan instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan efesiensi pengawasan Obat dan makanan khususnya dengan instansi aparatur penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Otonomi dan Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting.

18


4. Tantangan (Threats) Pengaruh perubahan iklim dunia, khususnya untuk produk bahan pangan di Indonesia semakin dirasakan ancamannya. Adanya gagal panen di sejumlah daerah di Indonesia dapat mengancam ketersediaan pangan. Dengan demikian, perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif sehingga permintaan akan produk pangan semakin meningkat. Hal ini akan sulit mengimbangi dan mengawasi distribusi barang yang masuk yang sesuai dengan standardisasi kesehatan. Tingginya arus produk Obat dan Makanan yang beredar, mengakibatkan adanya produk-produk yang tersedia dipasar tidak memenuhi kualifikasi standar yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi masalah dalam peredaran Obat dan Makanan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ini mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan penegakan hukum harus lebih aktif lagi agar dapat meminimalkan permasalahan tersebut.Dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia akan mempengaruhi perubahan pola perilaku hidup sosialnya, salah satunyadalam mengkonsumsi Obat dan Makanan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat apabila pengunaan Obat dan Makanan tidak diantisipasi dengan pemberian informasi, komunikasi dan edukasi atas penggunaan Obat dan Makanan tersebut. Sisi lain, globalisasi yang mendorong lahirnya area perdagangan bebas (free trade area) menjadikan peredaran Obat dan Makanan juga semakin sulit untuk dikontrol. Dengan masuknya berbagai produk Obat dan Makanan dari negara lain merupakan persoalan krusial yang perlu diantisipasi segera. Realitas menunjukan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan kualitasnya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi produk Obat dan Makanan tersebut. Di bawah ini, Tabel 2 Rangkuman Analisis SWOT sesuai dengan pengaruh lingkungan strategis dari internal dan eskternal.


Tabel 2 : Rangkuman Analisis SWOT HASIL PEMBAHASAN (SWOT) Kekuatan

1.

SDM yang berkualita

(Strengths)

2.

Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional

3.

Networking yang kuat dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta lembagalembaga yang ada di propinsi Lampung

4.

Pedoman Pengawasan yang jelas

5.

Komitmen Pimpinan

1.

Masih belum optimalnya sistem manajemen kinerja

2.

Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama

3.

Masih kurangnya dukungan IT

Peluang

1.

Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)

(Opportunities)

2.

Perkembangan Teknologi yang sangat cepat

3.

Jumlah industri Makanan yang berkembang pesat

4.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam program pengawasan Obat dan Makanan

5.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tantangan

1.

Perubahan iklim dunia

(Threats)

2.

Lemahnya penegakan hukum

3.

Perubahan pola hidup masyarakat

4.

Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area)

Kelemahan (Weaknesses)

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung perlu melakukan penguatan manajemen kinerja, peningkatan kualitas kuantitas sarana dan prasaran serta meningkatkan dukungan IT sehingga mendukung program pengawasan Obat dan makanan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi periode 2015-2019.

20


Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Balai Besar POM sesuai dengan bisnis proses untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini: Tabel 3 : Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung: SASARAN STRATEGIS Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik

KEGIATAN •

Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar

•

Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar

•

Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan

•

Penyidikan dan penegakan hukum

•

Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik

•

Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan

•

Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standard

•

Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standard


Peran UMKM terus ditingkatkan guna meningkatkan daya saing bangsa

Pemberian Informasi tentang keamanan pangan sejak dini akan meghasilikan generasi penerus yang mampu memilih makanan yang aman, bermutu dan bergizi

22


2.1.

VISI Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM tidak menetapkan visi tersendiri, namun tetap mengacu kepada visi Badan POM RI. Visi Badan POM 2015-2019 telah ditetapkan sebagai berikut:

VISI

• Obat dan Makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman

Daya Saing

Keadaan bebas dari bahaya. Semua Obat dan Makanan harus dijamin keamanannya agar tidak membahayakan bagi masyarakat Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif, dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi sejumlah pemain industri yang menghadapi biaya tinggiKemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif, dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi sejumlah pemain industri yang menghadapi biaya tinggi


2.2.

MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Badan POM. Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran-peran Badan POM tersebut untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini. 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentinganyang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, minuman, 24


dan tembakau memiliki kontibusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber: Laporan Kemenperin 2004-2012). Perkembangan industri makanan, minuman, dan farmasi (obat) dari tahun 2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih pesat. Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, di mana pasar dalam negeri dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatanpun mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan upayaupaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadarannya dalam mendukung pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual produk yang murah namun substandar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Bandar Lampung tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 25

serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BPOM harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine),yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing),dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. BPOM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainyayang merupakan 26


potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization).Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).

2.3.

BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilainilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

dengan

6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


2.4. TUJUAN Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;

2.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, diusulkan sebagai berikut: 1.

Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator: a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM;

2.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

2.5. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandar Lampung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Bandar Lampung akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut: 1.

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif dan bersifat full spectrum, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari :

28


a. Pengawasan setelah beredar (post-market control) yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. b. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian akan ditarik dari peredaran.

c. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam bisnis Obat dan Makanan yang relatif menjanjikan keuntungan yang besar, rentan terhadap pelanggaran dari pelaku usaha. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut : a. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 99,44% b. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 68,10% c. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 98,33% d. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 99,56% e. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 97,00 %


2.

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, Balai Besar POM di Bandar Lampung harus memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen, distributor, dan pelaku usaha lain. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah produk beredar, salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan Makanan di sarana produksi dan sarana distribusi. Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat, dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Paradigma Balai Besar POM sebagai lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku usaha selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan para pelaku usaha. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai Besar POM di Bandar Lampung berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya. Salah satunya melalui jaminan kualitas (quality assurance) pengawasan, melalui pendampingan regulatory (regulatory assistance). Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha, adalah daya saing.

30


Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut : a. Tingkat kepuasan masyarakat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 83

b. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 15 Kab/Kota

3.

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya adalah : Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung dari Badan POM dengan target sampai tahun 2019 Nilai A

Adapun Tabel 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut : Tabel 4 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja VISI

MISI

TUJUAN

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan

Meningkat nya jaminan produk Obat dan Makanan

SASARAN STRATEGIS Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA 1. Persentase obat yang memenuhi syarat *) 2. Persentase obat Tradisional yang


VISI Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

MISI

TUJUAN

berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

aman

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Meningkat nya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA memenuhi syarat *) 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat *) 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat *) 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat *)

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat *)

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung dari Badan POM

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

*) : Indikator Kinerja Utama (IKU)

32


Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah : 1. Persentase obat yang memenuhi syarat; 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat; 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat: 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat; 6. Tingkat Kepuasan Masyarakat


Gubernur Lampung dan Kepala Badan POM RI pada acara Pembukaan Rapat Evaluasi Nasional Badan POM RI

Rapat Evaluasi Nasional Badan POM RI tanggal 2 – 5 Desember 2014 di Bandar Lampung

34


3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab BPOM pada periode 2015-2019, maka BPOM utamanya akan mendukung agenda nawacita ke 5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk dalam 2 (dua) bidang yaitu : 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama - Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, 2. Bidang Ekonomi- Sub bidang UMKM dan Koperasi.

Fokus pada pembangunan subbidang kesehatan dan SDM, tantangan ke depan adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu aspek pendukung pembangunan manusia di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa permasalahan dan Isu Strategis terkait pengawasan Obat dan Makanan tercakup dalam Permasalahan dan Isu Strategis ke-5: Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui strategi: 1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan; 3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan;


4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha; 5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan 6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan. Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasitif dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan : 1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada halhal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment area-nya. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi. 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun 36


BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. 3. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat konstitusionalnya ada di BPOM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli BPOM, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk draft dan model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau. Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh BPOM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial). 4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta


implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas. Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BPOM perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu datadata perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko. Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi BPOM, kebijakan iniperlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 1. Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 2. Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan. 38


Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri. Untuk konteks kerjasama misalnya, secara kelembagaan selama ini di BPOM belum ada satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama ini. Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini tidak terkait dengan model kerjasama yang akan dikembangkan oleh BPOM ke depan. Oleh sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi dan Rencana Strategis Balai POM di Palangka Raya 2015-2019 kelembagaan dengan membentuk satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang bertanggungjawab atas program kerjasama dan kemitraan ini. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut : 





Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik. (Dalam hal ini Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana menjadi pra syarat yang harus dipenuhi) Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum. Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. (Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Obat dan Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional).




Tahun 2019: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut : a. Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. b. Program Generik 1. Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2. Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas BPOM, sebagai berikut : a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan 1. Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan postmarket); 2. Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat; 3. Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan. 4. Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 5. Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 6. Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 40


7. Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 8. Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain regulatory science, life science; 9. Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung): 1. Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan; 2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan; 3. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM; 4. Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM; 5. Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung periode 2015-2019, adalah: Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.


Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

Internal: 1) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/ pegawai; 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 3) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas lebih proporsional dan akuntabel; 4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, telah ditetapkan program-program sesuai RPJMN periode 20152019, yaitu program utama (teknis) :

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai berikut : 1) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 2) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 42


3) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 4) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 5) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung periode 20152019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan BPOM adalah sebagai berikut :


Tabel 6 : Program dan Sasaran Balai Besar POM di Bandar Lampung PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

SASARAN KEGIATAN PROGRAM STRATEGIS Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR

Meningkatnya 1. kinerja pengawasan obat dan 2. makanan di Provinsi Lampung

Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

3. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan 6. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan 7. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu 8. Jumlah layanan informasi BB/BPOM 9. Desa/Kelurahan yang diintervensi program Keamanan Pangan

44


3.3 KERANGKA REGULASI Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Balai Besar/Balai POM melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Visi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa mempunyai beberapa maksud, diantaranya daya saing bangsa dalam hal ini adalah dengan Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya maka secara tidak langsung akan membentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas. Dengan makanan yang bergizi maka seseorang akan tumbuh dengan baik jasmani dan rohaninya/kecerdasannya. Obat yang aman dan bermutu akan dapat menurunkan tingkat risiko kematian akibat penyakit yang tidak berkhasiat, dan pasien dapat tertolong dengan obat yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, maka BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 45

Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain: 1.

Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut Balai Besar POM di Bandar Lampung dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).

2.

Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: Peraturan baru terkait KLB dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol).

3.

Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).

4.

Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program), misalnya semua laboratorium dalam lima tahun ke depan telah pra-kualifikasi oleh lembaga internasional.

5.

Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini Balai Besar POM di Bandar Lampung perlu meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga maupun hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan utama. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah: 46


1.

Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;

2.

Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.


Sumber Daya Manusia merupakan aset organisasi yang harus selalu ditingkatkan kompetensinya

Pameran merupakan ajang untuk edukasi tentang Obat dan Makanan kepada masyarakat secara langsung

48


4.1. TARGET KINERJA Sebagaimana sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel 7 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan


Indikator

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat meningkat Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat Tingkat kepuasan masyarakat meningkat

99,40

99,41

99,42

99,43

99,44

64,10

65,10

66,10

67,10

68,10

97,53

97,73

97,93

98,13

98,33

99,52

99,53

99,54

99,55

99,56

95,00

95,50

96,00

96,50

97,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan

6

8

10

13

15


Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung

Indikator komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung oleh Badan POM

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

A

A

A

A

A

4.2. KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di bandar Lampung periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 8 : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

50

Alokasi (Rp Milyar) Indikator 2015 2

2016

2017

2018

2019

2,733

2,920

3,124 3,347

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat

0,482

0,530

0,583

0,642

0,706

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat

0,304

0,334

0,368

0,405

0,445

Persentase Kosmetik 0,724 yang memenuhi syarat meningkat

0,796

0,876

0,963

1,060


Sasaran Strategis

Alokasi (Rp Milyar) Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase 0,145 Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat meningkat

0,159

0,175

0,193

0,212

Persentase Makanan 0,724 yang memenuhi syarat meningkat

0,796

0,876

0,963

1,060


Tingkat Kepuasan Masyarakat menngkat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

0,00

0,10

0,110

0,15

0,165

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung oleh Badan POM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1


Pengamanan dan pemusnahan produk hasil pengawasan, mampu mengurangi resiko

yang ditimbulkan akibat penggunaan atau konsumsi produk Tidak Memenuhi Standar

Peralatan laboratorium sesuai standar terkini sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan

52


Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Balai Besar POM di Bandar Lampung. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bidang dan sub bagian di lingkungan Bala Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semuanya dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai. Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Badan POM RI. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra ini telah dilengkapi dengan target output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun. Selain sebagai bahan evaluasi, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja yang dilaksanakan setiap tahun.


Lampiran : 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 - 2019 Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target Lokasi

Baseline

2015

2016

2017

Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2.38

2.62

2.88

3.17

3.48

0.000

0.100

0.110

0.150

0.165

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.38

2.62

2.88

3.17

3.48

0.000

0.100

0.110

0.150

0.165

-

-

-

-

-

Balai Besar POM di Bandar Lampung SS 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat

Prop. Lampung

92.00

99.40

99.41

99.42

99.43

99.44

Persentase obat Tradisional yang memenuhi 1.2. syarat

Prop. Lampung

63.10

64.10

65.10

66.10

67.10

68.10

1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Prop. Lampung

88.00

97.53

97.73

97.93

98.13

98.33

Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi 1.4. syarat

Prop. Lampung

78.00

99.52

99.53

99.54

99.55

99.56

1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat

Prop. Lampung

87.86

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, SS 2 kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat 2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

2.2

Prop. Lampung

80.00

81.00

81.50

82.00

82.50

83.00

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat Prop. Lampung dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

6.00

6.00

8.00

10.00

13.00

15.00

Meningkatnya kualitas kapasitas SS 3 kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung 3.1 oleh Badan POM

Prop. Lampung

A

A

A

A

A

A

Program Pengawasan Obat dan Makanan SP 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat

Prop. Lampung

92.00

99.40

99.41

99.42

99.43

99.44

Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat

Prop. Lampung

63.10

64.10

65.10

66.10

67.10

68.10

1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Prop. Lampung

88.00

97.53

97.73

97.93

98.13

98.33

Prop. Lampung

78.00

99.52

99.53

99.54

99.55

99.56

Prop. Lampung

87.86

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

1.2.

1.4.

Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat

1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, SP 2 kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat 2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Prop. Lampung

80.00

81.00

81.50

82.00

82.50

83.00

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NSBS

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target Lokasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat 2.2 Prop. Lampung dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 3.1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM

Baseline

6.00

Alokasi (dalam Miliar rupiah)

2015

2016

2017

2018

2019

6.00

8.00

10.00

13.00

15.00

SP 3

Prop. Lampung

A

A

A

A

A

2015

2016

2017

2018

2019

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7.00

12.32

10.73

9.19

9.68

A

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia 1 2 3

Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Prop. Lampung

Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor Prop. Lampung publik (IFK) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Prop. Lampung Obat dan Makanan

3,500

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

7.29

7.29

7.37

7.44

7.51

7.59

35.54

35.54

35.59

35.64

35.69

35.74

4

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Prop. Lampung Obat dan Makanan

5

Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

Prop. Lampung

7

16

16

16

16

16

6 7

Jumlah layanan publik BB/BPOM Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Prop. Lampung Prop. Lampung

936 7

1,000 12

1,020 15

1,040 18

1,060 21

1,080 24

8

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

Prop. Lampung

93.00

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00

9

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan Prop. Lampung evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

8

10

9

10

9

10

2 3 4

5

6 7 8 9

Prop. Lampung Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1 b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5 b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7 c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available) Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NSBS

Lampiran : 2

MATRIKS KERANGKA REGULASI BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015-2019 NO 1

ARAHA KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan

UNIT PENANGGUNG JAWAB

UNIT TERKAIT/INSTANSI

1. Direktorat Standardisasi Obat 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan 3. Biro Hukum dan Humas

2

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. Terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 1. Biro Hukum dan Humas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal 1 2. Direktorat Standardisasi Obat urusan pemerintah konkuren : pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, 2 :

pedoman Pemerintah Daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan

3. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 4. Direktorat Standardisasi Produk Pangan

3

Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau

Belum optimalnya quality surveilance /monitoring mutu 1. Biro Hukum dan Humas untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dn gugus 2. Direktorat Insert dan Pengawasan pulau kedeputian 1, 2, dan 3

4

Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat kewaspadaan Obat dan Makanan dan EWS yang informatif, antara lain peraturan terbaru terkait KLB dan Farmakovigilan, mekanisme pelaksanaan sistem outbreak response dan EWS

Sistem Outbreak response dan EWS belum optimal dan informatif. Diperlukan respons yang cepat dan efekstif saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan obat dan makanan (co, obat terkontaminasi)

1. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan keamanan pangan 2. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Distribusi Obat 4. Biro Hukum dan Humas

5

6

Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi obat dan makanan

Sistem penyebaran informasi OM belum terintegrasi

Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta

Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat berhasil tanpa adanya kerjasama dan komitmen dari daerah dalam mendukung BPOM

1. PIOM 2. Biro Hukum dan Humas 3. Biro Umum

1. DPR 2. Kemenkumham 3. Kementerian Kesehatan

Assalamu alaikum Wr. Wb

Recommend Documents