;.
-..
r,
'"i
"', ,,f.: ".3ffie '?ti*".
i .
L/,;:+ " n: :t-4.1::,?.-.
',1
J
-r
"'" ,r,;..-."at""'
BUPATI KATIl\GAI{
Jalan Katunen Nomor : 34 E ( 0536 ) 41064,41296 KASONGAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR: C4 TAHUN 2OO5 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PIIIAK KETIGA BERI}ASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 8 TAIIUN 2OO4 BUPATI KATINGAI{
N,{enimbang :
Mengingat :
a
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan
Kabupaten Katingan yang berazaskan kemandirian, diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) kepada Daerah; b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan Sumbangan Pihak I(etiga dari setiap pemegang tjin usaha dibidang Kehutanan, dipandang perlu untuk mengaturnya melalui sebuah Tata Cara Pemungr.ttan dan Pembayaran; c bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (a) dan (b) diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 4I Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten S eluyan, I(abupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); J. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Llndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Pengawasan Hutan; 7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126 lKpts-1V2003 Tanggal 4 April 2003 tentang PenatausahaanHasil Hutan; 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2AO2 ftntang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah, 1
peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nonlor 0l Tahun 200'{ Keltutanan Tentarrg Pemtrerrtr.tkan clan Suslrnan organisasi Dinas i . i.loirioi' 2004 ). i(abupatei, Kaiiiigarii (Leiri'oaraii Talruii Not.or 08 Tahun 2004 10 peraturan Daerah Katupaten Kati.gan (SPK) Terrtang Sumban,ean Pihak Ketiga
9
[,IENIUTtiSKAN: N{eiietapkan
TATA CARA
.DE$IiLING[.fTANr
DAN
PE]'',IBAYAR',\.N
SUNIBANGAN PIHAK KETIGA PERA.TL]RAN DAERAH
\oiioRs I.\Hl. \
BERDASARKAN KABUPATEN KATINGAN
2lr0+
BAB I KETEI{TUAI{ UMUNI Pasal
1.
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Hukum 1) Daerah Otonom ,Ltufrr,ryu disebut baerah adalah kesatuan masyarakat urusan rnengurus yang mernpunyai batas .+;ilayah yang benvenang mengatur dan *uJyurukat setimpat menurut prakarsa sendiri Pemerintahan dan kepentingan 'masy-arakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik berdasarkan aspirasi Indoiresia;
2)
penyelenggara Pemerintahan
3)
Perangkat Daerah lun Katinganaten Daerah Kabup
Pemerintah Daerah adalah Bupatl
sebagai unsur
Bupati adalah BuPati Katingan;
4) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Katingan'
5)
Diiras Kehutanan adalah Dinas Kehutanair Kabupaten I{atingair'
6)
domisilinya tanpa Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun sumbangan; membedakan kewarganegaraan atau asal usui yang memberikan
7)
hasil hutan berupa kayu Sumbangan Pihak Ketiga adalah pungutan atas produksi yanf merupakan iumbangan terhadap pembangunan daerah
dan bukan kayu
Kabupaten Katingan;
pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hisil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
8) Kehutanan adalah system
9)
sumber daya Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi lingkungannya' alam alamhayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan yang saiu dengan lainnya tidak dapat dipisairiiari;
Kayu (FIHK) 10)Hasil hutan adalah benda - benda hayati yang berupa Hasil Hutan satwa liar' dan Hasii Hutan Bukan Kayu (HHBK) seiain tumbuhan dan adalah hasil hutan selain kayu, termasuk komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan Negara.
ll)Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
alam yang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan l2)Ijin 'sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan G{I)H) adalah Uin untuk
atau i-rleiilanfaatkan hutan produksi yang kegiatailnya terdiri dari pemaneiran pemasaran dan penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan hasil hulan kayu.
13)
Ijin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan alam idulut ijin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan, penanaman, pemelih araan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.
Pemaniaatan Hasil Hutan Kayu (ilIPHiiK) pacla hutan tanaman yang ,.b.lr*rya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman GIPHT) adalah ijin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan dan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kaYu.
usaha i4)Iiin '
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu GLTPHHBK) pada hutan iunu^un ijin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan, penanaman, pemelih araal\, pengamanan, pengolahan can pemasaran hasil hutan bukan kaYu.
Llsaha l5)Ijin '
pemungutan Hasil Hutan Kayu GL?HHK) adalah ijin untuk melakukair 16)Ijin 'pengambilai
hasil hutan kayu meliputi pemanenan" pengangkutan. pengolahan du, p..nu*aran untuk jangka waktu teftentu dan volume tertentu di dalam hutan
prociuksi. 17)
Ijin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah ijin dengan segala bentuk kegiatan untuk melakukan pengambilan hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, -udu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya eli clalam hr-rtan lineh-rng atau hutan produksi melipr:ti pemanenan, pengingkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu.
18)Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perijinan yang sah dari instansi yang berwenang yang bergerak dalam bidang usaha kehutanan. adalah Badan Usaha Milik Swasta (BLIMS), Badan Usaha Milik pUl,my, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)" Koperasi dan Perorangan yurr-g aib*.i ijin untuk nielakukan kegiatan usaha pefi-rafifaatan hasil hutarr atau pemungutan hasil hutan.
19)pemegang -Negara
ijin
2o)Pemegang Ijin Lainnya yang Sah (ILS) adalah penugasan khusus kepada Bacian Usaha Milik Negara, IPK dan IPHHK pemanfaatan Kayu (IPK) adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan 21)Ijin 'p"rggunuu, kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal p.ngg.rnuun lain (APL), Kawasan Buclidaya Non Kehutanan (KBNK) untuk
i."p*itrun pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan' Hutan Kemasyarakatan fi#HKm) adalah ijin pemanfaatan hutan produksi yang diberikan kepada Koperasi I Lembaga Masyarakat sekitar
221qa1r- pengusahaan
hutan yang tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
23) ULHP adalah Usulan Laporan Hasil Penebangan yang diajukan oleh pihak perusahaan kepada PZLLIP untuk disahkan.
Z4)LH1 adalah Laporan Hasil Penebangan perusahaan yang sudah disahkan oleh pejabat Kehutanan yang berwenang dan sudah lunas kewajiban financial kehutanannya.
yang 25) Target produksi adalah jumlah produksi hasil hutan (kayu dan bukan kayu) di{inkan Pemerintah kepada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun. 26) Sumbangan pihak I(etiga dari bidang usaha sektor kehutanan adalah dana dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga yang dipungut dari sektor kehutanan atas produksi hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu disetor oleh IUpHHK/IITPHHB Ii/IPK/I SL kep ada P emerint ah Kabup at en Katingan p "-.gang ban dimaiukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27)Atasan Langsung pejabat penerbit pemungut dan penagih Sumbangan Pihak Ketiga adalah pejabat structural yang bertugas memerintahkan pejabat penerbit untut menerbilkan, memungut dan menagih SPK yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Katingan atas usul Kepala Dinas Kehutanan. pemungutan pembayaran sumbangan pihak ketiga 28)pejabat 'tSFf) penerbit pengenaan adalah pejiUat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Kehutanan
.
29)Bank Penerima Sumbangan Pihak Ketiga adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan. 30) pemegang
ILIPHHI(FIPHKm/ILPHHBK/IPK/ISL adalah pemberi Sumbangan
Pihak Ketiga terhadap produksi hasil hutan.
31)Surat Perintah Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga (SPP SPK) adalah suatu dokumen perhitungan jumlah sumbangan pihak ketiga yang memuat kelompok jenis kayu atau hasil hutan bukan kayu dan volume. 32)
Bukti setor adalah suatu bukti pembayaran/penyetoran atau transfer dari Bank yang resmi atau photo copy bukti setor yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Pasal 2
Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I(abupaten Pengusaha Katingan, Pemerintah Kabupaten Katingan dengan
pihak
fryffrtffU<m/IPK/ILS yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten
Katingan, disepakati besarnya Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) atas produksi kayu bulat (sebagaimana Nota Kesepahaman terlampir)' Pasal 3.
Sumtrangan Pihak Ketiga (SPK) dikenakan terhadap
:
(1) Produksi Kayu Bulat dari Hak Pengusahaan Hutan GryD, Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan(HPHKm), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Ijin Lainnya yang Sah (ILS) dalam wilayah Kabupaten Katingan. (2) irroduksi Hasil Hutan Bukan Kayu berupa Rotan yang berasal dari Ijin Usaha Pemanf-aatan Hasil Hutan Bukan Kayu (ILrPHI{BK) dalam wilayah Kabupaten Katingan.
BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN SUNIBANGAN PIHAK KETIGA Pasal4. Tata Cara Pemungutan Sumtrangan Pihak Ketiga (SPK)
(1) (2)
Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) atas produksi hasil hutan berdasarkan Usulan Laporan Hasil Produksi,IILHP (Format SPP lampiran 2) Jenis Hasil Hutan yang dikenakan pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga a. Hasil Hutan berupa kalu bulat (1og) b. Hasil Hutan Bukan Kayu meliputi Kelompok Rotan, Getah Hutan dan Sarang Burung Walet. :
Pasal 5.
Tata Cara pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)
(1)
{2) (3)
Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (IPH), ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPI+IK), Ijin Pemanf-aatan Kayu (IPK) dan Ijin Lainnya yang Sah (ILS) membayar dana Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut ke rekening Pemerintah I(abupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Kasongan dengan nomor rek. 00003.200.010.1 paling lambat pada saat pengajuan Pengesahan Laporan Hasil Produksi (LEIP) berikutnya. Bukti setor tersebut pada point 1, disampaikan kepada Kepala Dinas Kehritanan Kabupaten Katingan. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan setiap tanggal 5 bulan berikutnya menyampaikan Laporan Penerbitan dan Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Bupati Katingan (Format lampiran 3.)
BAB III KETEI\TTIAN PENUTUP Pasal 6
(1) (2)
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005; Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya; Kasongan ! Agustus 2oo5
i BTI
TI KATn{GAI{,
DUWEL RAWING Diundangkan di Kasongan " pada tanggal -: Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KABLFATEN KATINGAT*,
IT. GATIN RANGKAI Pembina Utama Muda NIP 080 068 389
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN
2OO5
NOMOR
: t5
